Inilah contoh yg pas ttg ajaran yg sangat mendasar dari semua agama: Seorang anak Arab dari Abu Dhabi mendapat donor hati dari seorang perempuan Amerika krn kemanusiaan, tanpa sekat ras, agama, bangsa. "He is a part of me", kata si pendonor. Kemanusiaan dan persaudaraan universal pic.twitter.com/nNFN8cWRnf— Mahfud MD (@mohmahfudmd) December 31, 2018
ORANG-ORANG DI BUMI INI MEMANG HEBAT-HEBAT. KELAKUANNYA ITU MACEM-MACEM. PENAMPILANNYA KEREN MEMUKAU. GAYANYA PUN BERANEKA SEBUTAN, DAN SEMUANYA MENCENGANGKAN. LHA MEREKA ITU MENIKMATI HIDUP ATAU BERGAYA HIDUP NIKMAT ?
Senin, 31 Desember 2018
Memaknai Kemanusiaan
Minggu, 30 Desember 2018
Mengenal Tokoh : Ni Luh Kartini
Awalnya Dibilang Aneh, Ni Luh Kartini Sukses Dirikan Yayasan BOA Karena Cacing
Pendiri Yayasan Bali Organic Association (BOA)
Sabtu, 21 Mei 2016
TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Tahun 1970, Ni Luh Kartini kecil diberikan tugas oleh orangtuanya mengembala bebek ke sawah.
Tugas itu biasanya ia lakukan sepulang sekolah.
Sebanyak 100 ekor bebek ia giring menuju sawah untuk mencari cacing sebagai pakan bebek.
Kartini lahir di Desa Bulian, Kecamatan Kututambahan, Kabupaten Buleleng tanggal 21 April 1962.
Anak sulung yang lahir dari keluarga petani ini sudah akrab dengan pertanian sedari kecil.
Ni Luh Kartini
Ketertarikan Kartini mengenai cacing berawal sejak tahun 1970.
Saat itu, pertanian moderen mulai masuk desa.
Petani di sekitar rumahnya tak lagi menggunakan pupuk organik (abu sisa pembakaran kayu) dan benih padi lokal.
Waktu itu, pemerintah memberikan subsidi, pupuk urea, pestisida dan bibit padi ke petani.
“Namun, keadaan pertanian menjadi berubah. Saya heran saat mengembalakan bebek, kok cacing di sawah mati?” tanyanya.
Selain itu, air di sekitar sawah tercemar pestisida menyebabkan sekitar 20 ekor bebeknya mati dan Kartini kecil pingsan.
Kartini tak mengerti dengan kejadian itu, ia bertanya ke orangtua, guru, hingga ke sarjana muda masuk desa, namun tak ada yang bisa menjawab pertanyaannya.
Alumnus SMA Negeri 1 Singaraja ini akhirnya mendapat saran dari sarjana muda masuk desa.
Ia disarankan kuliah di pertanian guna mencari tahu jawaban akan kegelisahannya itu.
Ia mengikuti saran tersebut hingga benar akhirnya mendapat gelar insinyur.
“Semenjak saat itu saya mengucapkan kaul ke Tuhan, ratu betara bang je tityang gelar insinyur tityang kal ngidupang cacing (ya Tuhan berikan hamba gelar insinyur biar bisa menghidupkan cacing),” ujarnya
Akhirnya Kartini membawa rasa penasarannya ke jenjang kuliah di Fakultas Pertanian Unud.
Ia menghadapi dan melalui kendala demi kendala.
Saat itu banyak dosen yang tidak mengerti akan penelitian tentang cacing yang dilakukan Kartini.
Namun, lulusan magister dan doktor Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Padjajaran ini tak patah arang.
Keinginan Kartini masih kukuh untuk mengembalikan pertanian modern ke pertanian konvensional (organik).
Caranya dengan membuat pupuk bekas cacing atau dikenal dengan pupuk kascing.
“Saat itu promotor saya tidak setuju dengan penelitian cacing karena ia tak mengerti. Tapi saya yakinkan ke beliau kalau penelitian cacing ini tak mungkin saya tinggalkan karena sudah kaul,” ungkap Kartini ibu tiga anak itu.
Tak sampai di sana, setelah Kartini lulus doktor dan kembali ke Unud menjadi dosen.
Para professor menganggapnya aneh.
“Ngapain lulus doktor kok bawa penelitian aneh tentang cacing?,” ungkap Kartini mengulang pernyataan tersebut.
Dirikan BOA
Jatuh bangun dialami Kartini di tahun 1998.
Saat itu dia mulai mengembangan pertanian organik.
Ia mendapatkan modal dari sebuah perusahaan untuk memasarkan pupuk kascingnya.
Namun, Kartini sadar saat pertanian konvensional begitu marak, di sana perjuangan besar Kartini untuk melawan arah.
“Saya sempat merugi karena tak banyak petani ingin bertani organik karena lebih mahal dan lebih sulit,” tuturnya sendu. Saat itu, peran sang ayah sangat membantunya. Ayah Kartini rela menjual sawah untuk menutupi kerugian Kartini.
Tahun demi tahun berlalu, hingga muncul wacana Indonesia Go Organic 2010.
Ini membawa angin segar bagi Kartini.
Tahun 2007, ia mulai mendirikan Yayasan Bali Organic Association (BOA).
Hingga kini, Kartini sudah membimbing ribuan petani organik yang tersebar di seluruh Bali.
Kartini mengaku akan terus mengembangkan pertanian organik sampai titik darah penghabisan.
“Kami sekarang bekerja sebagai penghubung antara petani dan pengusaha. Karena dengan ini, petani bisa lebih mudah menjual hasil panennya,” imbuh Ketua Yayasan BOA ini.
Kartini mengatakan negara telah gencar-gencarnya membahas ketahanan pangan.
Ketika membahas ketahanan pangan, maka harus berbicara kedaulatan pangan dan keamanan pangan.
“Kalau tak berdaulat gimana bisa tahan, kalau tak tahan bagaimana bisa aman? Maka yang berdaulat ya pertanian organik,” serunya yakin. (*)
copy dari : bali.tribunnews.com
BOA adalah suatu organisasi yang Non-Profit yang telah di gagas sejak tahun 1990 yang terdiri dari kumpulan orang-orang yang sangat peduli dengan alam Bali, lingkungan Bali, adat dan budaya Bali. Hal ini didorong oleh pemikiran menyelamatkan alam dan budaya Bali melalui sistem pertanian organik, karena hanya dengan sistem pertanian keanekaragaman hayati di tanah, di sungai, di laut, di danau, di gunung dan di udara, dapat di selamatkan untuk mendukung kehidupan budaya Bali.
BOA dideklarasikan tahun 2000 dan telah mendeklarasikan gerakan moral pulau Bali menuju Organik pada tahun 2003 di wantilan Pura Jati, desa Batur-Bangli, yang di hadiri oleh petani dan nelayan (KTNA) seluruh Bali, LSM yang ada di Bali, Organisasi Independen, Pemerintah Daerah, Direktorat jaminan mutu Depeartemen Pertanian RI, Lembaga Adat dan Mitra Mega mendung Bogor diperkirakan jumlah yang hadir sekitar 500 orang.
BOA mengadakan pendekatan koordinasi dengan pemuka adat dan agama, organisasi pemuda (Sekehe Teruna, Bendesa Adat, Pemangku, Pedanda) , Kerabat Puri, Lembaga Pemerintah, Lembaga Swasta maupun LSM yang memiliki misi dan visi yang sama.
Tahun 2006 BOA melaksanakan pertemuan dengan semua steakholder yang ada di Bali (masyarakat, pemangku, pedanda, elemen pemerintah, bendesa adat, vetean, LSM, warga puri dan undangan lainnya) dengan jumlah undangan 1001 orang untuk membicarakan tentang Penyelamatan Alam Bali. Hal ini sangat terkait dengan penyelamatan sumber daya alam pertanian untuk mendukung pertanian secara berkelanjutan.
Sejak didirikan BOA telah melakukan sosialisasi pentingya kita kembali kepada pertanian yang berwawasan lingkungan dan juga terkait dengan bahaya bahan-bahan sintetis, seperti pupuk buatan dan pestisida kimia terhadap kesehatan lingkungan.
Mensosialisasikan teknologi yang mmanfaatkan sumberdaya lokal seperti pembuatan pupuk organik kasing, pembuatan peestisida nabati, pemanfaatn bibit lokal.
Untuk pelestarian alam BOA juga melakukan penanaman pohon untuk koneservasi yang bekerjasama dengan pengempon pura karena letak pura di gunung.
Bali Organic Association
Jalan Cargo Pasar II, Bali Luwih No.6, Denpasar-BALI
+62 0361 418177 (Phone/Fax)
+62 0361 8046005 (Direct)
+62 0817568729 (Mobile)
eNetwork
yayasan_boa@yahoo.com
baliorganicassociation@gmail.com
baliorganicassociation.wordpress.com
@bali_organic
fb_BOA
Mailling List
copy dari : https://baliorganicassociation.wordpress.com
Yayasan BOA
BOA diresmikan dalam bentuk Organisasi Yayasan pada tanggal 21 Juli 2005 dengan Akte Notaris No.125BOA adalah suatu organisasi yang Non-Profit yang telah di gagas sejak tahun 1990 yang terdiri dari kumpulan orang-orang yang sangat peduli dengan alam Bali, lingkungan Bali, adat dan budaya Bali. Hal ini didorong oleh pemikiran menyelamatkan alam dan budaya Bali melalui sistem pertanian organik, karena hanya dengan sistem pertanian keanekaragaman hayati di tanah, di sungai, di laut, di danau, di gunung dan di udara, dapat di selamatkan untuk mendukung kehidupan budaya Bali.
BOA dideklarasikan tahun 2000 dan telah mendeklarasikan gerakan moral pulau Bali menuju Organik pada tahun 2003 di wantilan Pura Jati, desa Batur-Bangli, yang di hadiri oleh petani dan nelayan (KTNA) seluruh Bali, LSM yang ada di Bali, Organisasi Independen, Pemerintah Daerah, Direktorat jaminan mutu Depeartemen Pertanian RI, Lembaga Adat dan Mitra Mega mendung Bogor diperkirakan jumlah yang hadir sekitar 500 orang.
BOA mengadakan pendekatan koordinasi dengan pemuka adat dan agama, organisasi pemuda (Sekehe Teruna, Bendesa Adat, Pemangku, Pedanda) , Kerabat Puri, Lembaga Pemerintah, Lembaga Swasta maupun LSM yang memiliki misi dan visi yang sama.
Tahun 2006 BOA melaksanakan pertemuan dengan semua steakholder yang ada di Bali (masyarakat, pemangku, pedanda, elemen pemerintah, bendesa adat, vetean, LSM, warga puri dan undangan lainnya) dengan jumlah undangan 1001 orang untuk membicarakan tentang Penyelamatan Alam Bali. Hal ini sangat terkait dengan penyelamatan sumber daya alam pertanian untuk mendukung pertanian secara berkelanjutan.
Sejak didirikan BOA telah melakukan sosialisasi pentingya kita kembali kepada pertanian yang berwawasan lingkungan dan juga terkait dengan bahaya bahan-bahan sintetis, seperti pupuk buatan dan pestisida kimia terhadap kesehatan lingkungan.
Mensosialisasikan teknologi yang mmanfaatkan sumberdaya lokal seperti pembuatan pupuk organik kasing, pembuatan peestisida nabati, pemanfaatn bibit lokal.
Untuk pelestarian alam BOA juga melakukan penanaman pohon untuk koneservasi yang bekerjasama dengan pengempon pura karena letak pura di gunung.
VISI
Menjadi lembaga otonom terdepan dalam pendampingan dan advokasi produsen organik, distributor organik dan konsumen organik, penguatan sistem pemasaran hasil pertanian orgaanik pemerhati lingkungan, pengembangan sumber daya alam pertanian yang ramah lingkingan dan pengembangan pertanian dan kehutanan yang berkelanjutan.MISI
- Mendorong petani untuk bertani organik dengan menggunakan sumber daya lokal serta meningkatkan nilai ekonomis sumber daya alam, seperti tanah dan air dengan sistem pertanian organik terpadu
- Melakukan aktivitas secara otonom dan terkemuka dalam memberikan produk-produk pertanian organik yang dihasilkan oleh petani kepada distributor dan konsumen
- Mewujudkan BOA sebagai lembaga otonom terkemuka dalam memberikan masukan kepada para penyusun kebijakan di Bali
- Mewujudkan BOA sebagai agen pembangunan masyarakat yang mengerti tentang aspek-aspek lingkungan dan penyelamatan sumber daya alam
- Menjalin dan mewujudkan kerjasama sebagai mitra terpercaya bagi pemerintah daerah, fihak swasta dan masyarakat, dalam membangun pertanian dan kehutanan berkelanjutan
- Melakukan aktifitas secara tonom dan terkemuka dalam kapasitas peningkatan SDM yang peduli dengan lingkungan, pertanian dan kehutanan berkelanjutan
- Menjalin akses dan kerjasama dengan fihak-fihak lain yang memiliki fisi yang sama
- Melakukan aktifitas untuk meningkatkan kesadaran masyrakat Bali, tetang pentingnya pertanian organik untuk menyelamatkan SDAF dan kesehatan dari semua kalangan masyarakat (siswa SD, siswa SMP, siswa SMA, Mahasiswa, PNS, ibu rumahtangga, pemuka agama seperti Pemangku, Bendesa Adat dll)
- Melakukan aktifitas untuk menciptakan hubungan baik antara produsen, distributor dan konsumen organik di Bali.
- Membuat jaringan pemasaran hasil pertanian oganik di Bali dengan membuat pasar kaget, pameran dll.
- Melakukan aktifitas untuk mendorong Bali menuju Bali pulau organik.
Kontak
Bali Organic Association
Jalan Cargo Pasar II, Bali Luwih No.6, Denpasar-BALI
+62 0361 418177 (Phone/Fax)
+62 0361 8046005 (Direct)
+62 0817568729 (Mobile)
eNetwork
yayasan_boa@yahoo.com
baliorganicassociation@gmail.com
baliorganicassociation.wordpress.com
@bali_organic
fb_BOA
Mailling List
copy dari : https://baliorganicassociation.wordpress.com
Kamis, 27 Desember 2018
Rizal Ramli : Justru Jokowi Deal Cepat dengan Freeport Biar Dapat Dukungan AS!
Kamis, 27 Desember 2018
indonesiakita.co – Ekonom senior Indonesia menanggapi pernyataan Rhenald Kasali soal divestasi saham 51 persen oleh PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum). Rizal menegaskan, bahwa Freeport berhak ajukan perpanjangan kontrak sebagai opsi, namun hal ini tentunya tergantung pemerintah mau menerimanya atau tidak.
“Kok diplintir jadi wajib perpanjang?, RI punya alasan reasonable utk tidak perpanjang, wanprestasi PTFI dlm divestasi, smelter, rusak lingkungan, sogok,” tulis Rizal pada akun Twitternya @RamliRizal, hari ini.
Rizal menegaskan, karena adanya kelemahan yang dimiliki oleh Freeport dan ketakutan masuk penjara krn UU Korupsi Amerika Serikat (AS). “Ini atas tekanan saya pada masa itu, dimana CEO Freeport tahun 2001 bersedia bayar ganti rugi ke RI $5M, naikkan royalties, proses limbah, divestasi dan smelter. Itu contoh Indonesia bisa tekan Freeport, bukan malah bayar $3,8M,” tambahnya.
Mantan Menko Ekuin era presiden Gusdur ini juga mempertanyakan kapasitas Rhenald untuk membahas masalah Freeport. “ Wah teman saya @Rhenald_Kasali, ahli marketing lagi nyamar jadi ahli geostrategis. Justru Jkw deal cepat dgn Freeport supaya dapat dukungan Amerika jelang Pilpres,” tutupnya. (Fel)
“Kok diplintir jadi wajib perpanjang?, RI punya alasan reasonable utk tidak perpanjang, wanprestasi PTFI dlm divestasi, smelter, rusak lingkungan, sogok,” tulis Rizal pada akun Twitternya @RamliRizal, hari ini.
Rizal menegaskan, karena adanya kelemahan yang dimiliki oleh Freeport dan ketakutan masuk penjara krn UU Korupsi Amerika Serikat (AS). “Ini atas tekanan saya pada masa itu, dimana CEO Freeport tahun 2001 bersedia bayar ganti rugi ke RI $5M, naikkan royalties, proses limbah, divestasi dan smelter. Itu contoh Indonesia bisa tekan Freeport, bukan malah bayar $3,8M,” tambahnya.
Mantan Menko Ekuin era presiden Gusdur ini juga mempertanyakan kapasitas Rhenald untuk membahas masalah Freeport. “ Wah teman saya @Rhenald_Kasali, ahli marketing lagi nyamar jadi ahli geostrategis. Justru Jkw deal cepat dgn Freeport supaya dapat dukungan Amerika jelang Pilpres,” tutupnya. (Fel)
copy dari indoneisakita
Rabu, 19 Desember 2018
Uyghur dan Jokowi sebagai Presiden di Masa Kampanye Pilpres 2019
Menurut Alinea I Pembukaan UUD 1945 kita merebut kemerdekaan utk menjaga derajat kemanusiaan dari penistaan manusia lain (panjajahan). Indonesia hrs menggunakan jalur diplomatik utk menghentikan penindasan thd muslimin di Uighur sesuai dgn tujuan negara yg keempat. Tdk boleh diam— Mahfud MD (@mohmahfudmd) December 20, 2018
Rasanya penting sekali Pemerintah Indonesia bkn hanya mengatakan prihatin tapi mengutus Tim utk berbicara scr resmi dgn Pemerintah Cina. Waktu kasus Rohingya Kemenlu RI melakukan peran itu dgn cukup baik. Sekarang bisa juga, kan? MuSlim Uighur perlu bantuan perlindungan. https://t.co/8iSsenbtqT— Mahfud MD (@mohmahfudmd) December 20, 2018
Yusril Minta PBB Dan OKI Selidiki Pelanggaran HAM Di Xinjiang https://t.co/56SJBR8cyF
— Yusril Ihza Mahendra (@Yusrilihza_Mhd) December 20, 2018
Alasan Utang dan Investasi, Pemerintah Indonesia Tidak Akan mencampuri Kejahatan Kemanusiaan Uyghur
Selasa, 18 Desember 2018
KEPUTUSAN Pemerintahan Joko Widodo terhadap kejahatan kemanusiaan UYghur, suku minoritas muslim China sangat disesalkan seluruh pihak.
Terlebih, alasan pemerintah tidak membantu karena investasi dan utang terhadap China.
Pernyataan penyesalan tersebut disampaikan World Uyghur Congress (Kongres Uighur Sedunia) sebuah organisasi kelompok Uighur internasional dalam pengasingan yang ditujukan untuk mewakili kepentingan kolektif suku Uighur baik di dalam maupun di luar Kawasan Otonomi Xinjiang, Republik Rakyat Tiongkok.
Lewat akun twitter resminya @UyghurCongress; pada Selasa (18/12/2018), World Uyghur Congress memposting sebuah artikel The Jakarta Post tentang sikap pemerintah yang disampaikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Jussuf Kalla.
Dalam artikel tersebut, Jusuf Kalla mengaku dilema.
Pasalnya, di tengah desakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang meminta agar pemerintah dapat membantu pembebasan warga Uighur, pihaknya tidak dapat melakukan bantuan dengan alasan tidak dapat mencampuri kebijakan bangsa lain.
“Tentu saja kami menolak atau (ingin) mencegah pelanggaran hak asasi manusia. Namun, kami tidak ingin campur tangan dalam urusan domestik negara lain,” Jusuf Kalla dikutip dari The Jakarta Post pada Senin (17/12/2018).
Menjawab pernyataan pemerintah, World Congress Uyghur menyayangkan keputusan tersebut. Sebab, Indonesia yang diketahui merupakan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia seharusnya dapat membantu sesama umat muslim lainnya.
"Meskipun ada tekanan, Wakil Presiden #Indonesia Jusuf Kalla @Pak_JK mengatakan Indonesia tidak akan ikut campur dalam perlakuan # China #Uyghurs. Tanggapan ini sangat mengecewakan. Indonesia harus berbicara menentang kejahatan terhadap kemanusiaan ini," tulis admin World Congress Uyghur.
"Investasi, uang, dan pengaruh Cina tidak boleh ditempatkan di atas manusia. Kami mendesak #Indonesia untuk menemukan suaranya dan berbicara untuk orang-orang #Uyghur," tambahnya.
Status penyesalan World Congress Uyghur tersebut pun dibagikan ulang oleh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, Fahri Hamzah.
Fahri pun turut menyayangkan keputusan tersebut.
"Sedih mendengar ini pak...," tulis Fahri Hamzah.
"Ini PR penting yang lain dalam politik luar negeri Indonesia....negeri ini kukuh menjaga saudaranya yg kecil jumlah ya..tapi negara lain masih ada yg menganiaya minoritas mereka...tapi kita tak berani bicara karena banyak berhutang pada mereka...," tambahnya.
Sementara, dikutip dari islampos.com, Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Prof Din Syamsuddin mengecam keras penindasan atas Muslim Uygur di Provinsi Xinjiang, Cina, Ahad (16/12/2018)
“Penindasan seperti itu merupakan pelanggaran nyata atas Hak Asasi Manusia, dan hukum Internasional Convenant on Social and Political Rights menegaskan adanya kebebasan beragama bagi segenap manusia. Maka Muslim Uyghur yang merupakan mayoritas penduduk di Provinsi Xinjiang memiliki kebebasan menjalankan ajaran agamanya,” ujar Din Syamsuddin.
Din Syamsuddin yang juga President of Asian Conference on Religions for Peace (ACRP) meminta agar penindasan itu dihentikan.
Dia juga mendesak Organisasi Kerja sama Islam (OKI) untuk menyelamatkan nasib umat Islam Uyghur dan bersikap tegas terhadap rezim Cina untuk memberikan hak-hak sipil mereka.
copy dari warta kota tribun
Kamis, 06 Desember 2018
Demokrasi Kriminal Perlu Diganti Demokrasi Amanah
Dulu kami yg pertama menggunakan istilah Demokrasi Prosedural. Dalam prakteknya telah berkembang menjadi Demokrasi Kriminal. Harus diubah !— Dr. Rizal Ramli (@RamliRizal) November 6, 2012
Koran Analisa Medan 🙂 Saatnya kita ubah demokrasi kriminal dgn demokrasi amanah 🙏 pic.twitter.com/ANaat93Nej— Dr. Rizal Ramli (@RamliRizal) April 2, 2018
RR : Parpol Perlu Dibiayai Negara untuk Cegah Korupsi
Sabtu, 18 Juni 2016
Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli menganjurkan pembiayaan partai politik oleh Negara untuk mencegah terjadinya praktik korupsi yang sudah membudaya di Indonesia. Menurut dia, upaya tersebut merupakan bagian dari reformasi sistem politik untuk membangun budaya antikorupsi.
“Harus ada reformasi dalam sistem politik kita. Terutama sistem pembiayaannya. Jadi kalau kita ingin perbaiki politik di Indonesia. Kita harus biayai parpol,” ujar Rizal dalam acara Konvensi Antikorupsi yang diselenggarakan Pemuda Muhammadiyah di Jl Menteng Raya, Jakarta Pusat, Jumat (17/6).
Menurut dia, Negara bisa menganggarkan uang sebanyak Rp 15 triliun yang dibagi secara adil kepada semua partai sesuai dengan perolehan suara. Penggunaan uang tersebut, kata dia cukup biaya operasional partai, biaya konsolidasi dan biaya pencalonan kadernya yang ingin menjadi ikut dalam pemilu.
“Namun perlu adanya pengawasan yang ketat agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Laporannya harus jelas dan diaudit, jika ada menyalahgunakan maka dikenakan hukuman. Dengan mekanisme ini, maka parpol tetap akan menjaga integeritas untuk memperjuangkan kepentingan rakyat,” tandas dia.
Rizal juga menceritakan terkait pola korupsi di Indonesia, mulai dari zaman Orde Baru sampai Orde Reformasi. Pada saat Orde Baru, kata dia korupsinya terkonsentrasi pada kekuasaan termasuk kroni-kroni dan keluarganya. Sementara, pada era reformasi di mana bangsa Indonesia menerapkan desentrasliasi kekuasaan, korupsinya juga ikut terdesentralisasi.
“Pada era sekarang, timbul banyak 'raja kecil' yang malah membuat korupsi semakin banyak. Statistiknya bikin malu kita. Bupati ratusan yang kena. Menteri, makin lama juga makin banyak. Begitu juga anggota dewan. Jadi korupsi berjamaah juga harus dilawan dengan berjamaah," pungkas dia.
Selain Rizal Ramli, Konvensi Antikorupsi dihadiri oleh sejumlah tokoh di antaranya Ketua KPK Agus Rahardjo, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS Nasir Djamil, Bupati Bojonegoro Suyoto, Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo, dan Calon Gubernur DKI Jakarta.
copy dari : beritasatu.com
RR: Demokrasi Kita Demokrasi Kriminal
Senin, 2 April 2018
Ngobrol Politik Menuju Indonesia Emas
Medan, (Analisa). Mantan Menteri Koordinator Kemaritiman era Kabinet Kerja Jokowi-JK, Rizal Ramli (RR) yang digadang-gadang sebagai calon presiden alternatif mengatakan, saat ini sistem demokrasi yang dianut di Indonesia adalah sistem demokrasi kriminal. Politik uang menjadikan demokrasi kita sarat kepentingan kelompok dan golongan.
“Sekarang, kalau mau jadi anggota DPR harus siapkan uang minimal Rp20 miliar, kalau mau jadi bupati minimal Rp50 miliar, kalau mau jadi gubernur Rp100 miliar dan kalau mau presiden Rp1.000 miliar,” ujar RR dalam acara Ngobrol Politik “Menuju Indonesia Emas”, Sabtu (31/3) di salah satu kafe di Medan.
Hadir sebagai pembicara dalam kegiatan itu di antaranya, Ketua PWI Sumatera Utara, H Hermansjah SE, Ketua KNPI Sumatera Utara, Sugiat Santoso dan Pengamat Politik USU, Faisal Mahrawa.
Ia menjelaskan, karena sistem demokrasinya adalah kriminal maka akhirnya banyak pejabat yang melakukan tindak kriminal. Hari ini, menurutnya, ada 300 dari 350 bupati masuk penjara, setengah dari gubernur yang ada di Indonesia masuk penjara, ratusan anggota DPR, DPRD masuk penjara.
“Itu artinya bukan lagi kasus orang per orang tetapi sudah sistemnya. Sistemnya harus dibenerin,” ujar mantan menteri yang dijuluki “Rajawali Ngepret” ini.
Pada 2019, kata RR, adalah momentum tepat bagi bangsa ini untuk keluar dari sistem demokrasi kriminal tersebut. Pilpres 2019 harus membuka kesempatan untuk menjadi demokrasi yang amanah.
“Pada 2019 nanti, kita harus ubah demokrasi kriminal menjadi demokrasi yang amanah,” ujar Rizal yang sudah mendeklarasikan diri sebagai calon presiden di Pilpres 2019.
Demokrasi amanah itu, lanjutnya, akan meninggalkan model penjajahan partai politik ala negara kapitalis, Amerika Serikat. Sehingga parpol tidak lagi dipaksa mencari uang dengan cara-cara tidak benar, seperti mengorupsi dana dari anggaran belanja negara dan daerah.
“Total colongan beramai-ramai itu Rp75 triliun. Hanya 10 persen yang disumbangkan ke partai politik, 90 persennya dibagi-bagi. Itu sebab anggota DPR-DPRD memiliki kemakmuran yang jauh lebih tinggi dari rakyat jelata,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Ketua PWI Sumut Hermansjah menegaskan, dalam politik praktis, pers selalu bersikap netral dan independen. Harus diakui bahwa pers di Sumatera Utara memang tidak seberdinamika seperti di pusat, namun kehadiran pers di Sumatera Utara tidak bisa dipandang sebelah mata.
“Kita mengapresiasi hadirnya tokoh seperti Rizal Ramli yang kemudian tenar dengan “ngepret”-nya. Meskipun pernah di lingkar kekuasaan, namun beliau tidak gentar untuk selalu melontarkan kritikannya. Saya kira itu bagus untuk memperkuat iklim demokrasi kita selama disampaikan secara baik dan sifatnya membangun,” ujarnya.
Koordinator Liputan (Korlip) Harian Analisa ini menegaskan, bahwa pers memiliki peran dalam mengawal sistem demokrasi yang sehat. Pers juga harus membangkitkan sikap optimisme agar publik tidak kehilangan harapan.
Acara yang diwarnai dengan guyuran hujan lebat itu turut dihadiri puluhan mahasiswa dan anak-anak muda dari berbagai organisasi seperti IMM, Ikatan Mahasiswa Pantai Barat, Getar, Turun Tangan, perwakilan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Sumatera Utara, perwakilan Partai Golkar Sumatera Utara, Syamsir Pohan, pengamat politik Sohibul Anshor Siregar dan lain sebagainya. (br)
copy dari : harian.analisadaily.com
Minggu, 25 November 2018
Isu Kontrak Karya Freeport - Rizal Ramli
RR: Freeport Harus Dikembalikan Dulu 100 Persen Seperti Blok Mahakam
SENIN, 26 NOVEMBER 2018
copy dari : RMOL
SENIN, 26 NOVEMBER 2018
RMOL. Ekonom senior DR, Rizal Ramli menegaskan bahwa setiap kontrak karya perusahaan asing yang telah habis masa berlakunya, wajib dikembalikan ke pemerintah RI.
Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid itu kemudian mencontohkan pengembalian Blok Mahakam dari perusahaan Total asal Perancis di tahun 2015 dan Blok Rokan Riau oleh perusahaan Chevron dari Amerika Serikat.
Dalam kasus ini, RR, sapaan akrab Rizal Ramli memuji langkah Presiden Joko Widodo yang menerima kedua blok itu, untuk kemudian menyerahkannya kepada Pertamina untuk dikelola.
“Langkah itu sangat tepat dan bagus,” ujar RR sesaat lalu, Senin (26/11).
Namun demikian, dia menyayangkan pola yang tepat itu tidak dilakukan terhadap Freeport. Padahal, kontrak karya Freeport akan habis di tahun 2021 mendatang.
“Untuk Freeport seharusnya berlaku pola yang sama, dikembalikan dulu 100 persen gratis ke Indonesia tahun 2021. Kontraktor bisa BUMN dengan Freeport atau Rio Tinto,” tegasnya.
Tidak seperti saat ini. Pemerintah, melalui PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) justru membeli saham Freeport sebesar 51 persen. Bahkan skema pembayaran yang akan dilakukan mengandalkan utang, sehingga berpotensi merugikan kerugian besar bagi negara.
“Seharusnya, tidak perlu dibeli 51 persen dengan ribet dan uang pinjaman yang beresiko tinggi,” demikian Rizal Ramli. [ian]
copy dari : RMOL
Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, @RamliRizal , mengaku sangat menyayangkan langkah pemerintah merelaksasi Daftar Negatif Investasi dalam Paket Kebijakan Ekonomi ke-16 krn memungkinkan asing kuasai 100% saham di sejumlah bid usaha di Tanah Air https://t.co/A25xVxrMzW— sahabat bangsa (@Sahabat_Bangsa) November 25, 2018
Setiap kontrak karya yg habis berlakunya wajib dikembalikan ke pemerintah RI. Pak @jokowi menerima pengembalian Blok Mahakam dari Total Prancis tahun 2015 & Blok Rokan Riau dari Chevron, AS. Kemudian memberikan hak pengelolaanya kpd Pertamina. Langkah itu sangat tepat & bagus 👍— Dr. Rizal Ramli (@RamliRizal) November 25, 2018
Setiap kontrak karya yg habis berlakunya wajib dikembalikan ke RI. Utk Freeport seharusnya berlaku pola yg sama, dikembalikan dulu 100% gratis ke Indonesia tahun 2021. Kontraktor bisa BUMN dgn Freeport/Rio Tinto. Tidak oerlu dibeli 51% dgn ribet &uang pinjaman yg beresiko tinggi.— Dr. Rizal Ramli (@RamliRizal) November 25, 2018
Kontrak pertama dgn Freeport di draft oleh US AID, diterjemahkan je bahasa Indonesia oleh Prof. Sadli alm. 🙏🙏 https://t.co/m4ZVAHApAt— Dr. Rizal Ramli (@RamliRizal) November 25, 2018
Kontrak kedua Freeport yang sangat merugikan Indonesia ditandatangani tahun 1991 oleh Ginanjar Kartasasmita, Mentri Pertambangan saat itu 🙏🙏— Dr. Rizal Ramli (@RamliRizal) November 25, 2018
Mengapa Indonesia banyak dirugikan oleh kontrak2 dgn asing? Karena kontrak2 tsb didraft oleh orang asing seperti Kontrak Freefort 1&2, Letters of Intent IMF. Pejabat yg katanya hebat2 bergelar Prof tinggal tanda tangan. Maaf, RR satu2nya pejabat yg mendraft Revisi LOI thn 2001 🙏— Dr. Rizal Ramli (@RamliRizal) November 25, 2018
Jangan asal nyeplak 😀. RR yg pertama membuka patgulipat kontrak Freefort2 tahun 1996 pada saat GK berkuasa. RR diperiksa Kejagung waktu itu, ratusan teman2 Papua demo mendukung RR. 🙂🙏 https://t.co/xAu4dThOrz— Dr. Rizal Ramli (@RamliRizal) November 25, 2018
Minggu, 18 November 2018
Tariq Ramadan Bebas dengan Jaminan
Berkenaan dengan tuduhan kepada Tariq Ramadan. Dia dilaporkan telah melakukan perkosaan terhadap 3 wanita.
#Tariqramadan La vraie question n'est plus de savoir si Tariq Ramadan "a violé 3 femmes" mais bien "avec l'aide de qui ces trois femmes sont elles parvenues si facilement à rouler trois magistrats dans la farine" ?— francois burgat (@frburgat) October 26, 2018
Pertanyaan sebenarnya tidak lagi apakah Tariq Ramadhan "memperkosa tiga wanita" tetapi "dengan bantuan siapa ketiga wanita ini berhasil menggulingkan tiga magister menjadi tepung begitu mudah"?
Jumat, 16 November 2018
Tidak akan pernah sukses, siapapun kamu, jika tak berani menghadapi tantangan.
Tidak akan terhormat, siapapun kamu, jika mendahulukan takut sebelum berbuat.
"Tdk akan pernah sukses, siapapun kamu, jika tak berani menghadapi tantangan. Tdk akan teehormat, siapapun kamu, jika mendahulukan takut sebelum berbuat" (Laa yamtathil majda man lam yarkabil hathar, walaa yanaalul ulaa man taqaddamal hadzar). Slmt pagi, Salam damai dari Semarang— Mahfud MD (@mohmahfudmd) November 14, 2018
Quotes itu diambil dari penyair Shalahuddin as Shofady. Itu dulu dibahas di kelas saat saya kuliah di Sastra Arab UGM tahun 1979. Sederhana tapi mendalam dan menyemangati, https://t.co/QXeuBjLPTp— Mahfud MD (@mohmahfudmd) November 14, 2018
Rabu, 14 November 2018
Mewaspadai Simbol Komunisme dan PKI
1. Waspadalah Terhadap Penyebaran Simbol Komunisme dan PKI— #CatatanYusril (@Catatan_Yusril) February 10, 2017
By: @Yusrilihza_Mhd #CatatanYusril pic.twitter.com/QTFikBU7SU
2. Gambar dan simbol Palu Arit yang melambangkan Komunisme dan Partai Komunis Indonesia (PKI) kini bermunculan di mana2.— #CatatanYusril (@Catatan_Yusril) February 10, 2017
Selengkapnya : https://chirpstory.com/li/346867
Kultwit #CatatanYusril 9 Pebruari 2018
Senin, 12 November 2018
Stan Lee Pelopor Kelahiran Super Hero
meninggal di Los Angeles, California, 12 November 2018 pada umur 95 tahun
adalah seorang penulis, editor, penerbit, produser, dan aktor dari Amerika.
Stan Lee mulai membuat komik untuk pertama kalinya pada tahun 1941 tentang Captain America.
Pada tahun 1960, Stan Lee mendirikan Marvel Comics yang memperkenalkan penokohan lebih lengkap dalam karakter seorang pahlawan yang kuat, sehingga menarik minat orang banyak, khususnya anak-anak. Bekerja sama dengan beberapa seniman, termasuk Jack Kirby dan Steve Ditko, dia menciptakan
adalah seorang penulis, editor, penerbit, produser, dan aktor dari Amerika.
Stan Lee mulai membuat komik untuk pertama kalinya pada tahun 1941 tentang Captain America.
Pada tahun 1960, Stan Lee mendirikan Marvel Comics yang memperkenalkan penokohan lebih lengkap dalam karakter seorang pahlawan yang kuat, sehingga menarik minat orang banyak, khususnya anak-anak. Bekerja sama dengan beberapa seniman, termasuk Jack Kirby dan Steve Ditko, dia menciptakan
- Spider-Man,
- Hulk,
- Doctor Strange,
- Fantastic Four,
- Iron Man,
- Daredevil,
- Thor,
- X-Men,
dan banyak karakter fiksi lainnya, mengenalkannya secara menyeluruh. Berbagi alam semesta menjadi komik superhero. Selain itu, dia menantang organisasi penyensoran industri komik, Otoritas Kode Komik, yang memaksanya untuk mereformasi kebijakannya.
copas dari wikipedia berbahsa Indonesia.
Minggu, 11 November 2018
Wafatnya Sang Dai - KH Sunardi Syahuri
Sekilas tentang Bpk Sunardi Sahuri (alm)....
Beliaulah Bpk KH Sunardi Sahuri yang mengajarkan kami keikhlasan, selama beliau mengisi pengajian di masjid Al-Ikhlas Mergangsan Lor Yk sejak 1989-2002. Meski masjid kami masjid kampung yang tak terhitung sebagai masjid besar di Jogja, namun beliau rutin mengisi kajian Ahad pagi dan Kutbah Jum'at di masjid kami. Beliau tidak mau dijemput, tidak mau diaturi “sesuatu”, baik berwujud uang, makanan, ataupun bingkisan. Suatu saat teman kami, Sigit Widyatmoko (dr) mengundang beliau, dia menanyakan kira-kira beliau enaknya diaturi bingkisan apa ya??? Saya jawab, “Coba beliau diaturi dhaharan misalnya ayam goreng.” Akhirnya ayam goreng jadi pilihan utk bingkisan tersebut. Setelah dihaturkan, kemudian beliau menanyakan dapurnya di sebelah mana ya? dan akhirnya bingkisan tersebut malah diberikan kepada ibu-ibu di dapur masjid Suryodiningratan.
Setiap kali beliau mengisi kajian dalam rangka pembangunan masjid, beliau selalu mengawali mengulurkan bantuan terlebih dahulu dari kocek beliau antara 1-5 jutaan untuk memancing jamaah ikut memberikan infaq di saat itu.
Beliau juga menginfaqkan harta beliau untuk agama senilai dengan pemberian kepada anak beliau.... bila putra beliau 3 yang keempat adalah untuk agama, bila putra beliau 4 yang kelima adalah untuk agama.
Beliau membentuk pengajian al-Muhtadin, pengajiannya para mualaf, beliau sering menghajikan mualaf dan karyawan yang terpilih. Setiap kami mau mengundang mualaf kami menanyakan karakteristiknya dengan yang ikut pengajian al-Muhtadin tersebut. Masalahnya banyak diantara orang yang mengaku mualaf ternyata mencari keuntungan dari predikatnya, ada yang dengan motivasi harta (bahkan ada yang memberi ceramah dengan hipnotis) sampai misi merusak Islam.
Ketika Almarhumah Ibu saya membuka praktek dokter, ibu saya juga diberikan kesempatan praktek di pondok pesantren beliau di belakang pom bensin Sitimulyo Piyungan sampai menjelang ibu saya wafat.... maturnuwun Pak Sunardi Sahuri, jazakallahu khoyr
Beliau juga sangat dekat dengan keluarga besar kami Bani Surono Prambanan, juga dekat dengan dik Muhammad Hidayat Nur Wahid....
Semoga beliau husnul khotimah
Beliaulah Bpk KH Sunardi Sahuri yang mengajarkan kami keikhlasan, selama beliau mengisi pengajian di masjid Al-Ikhlas Mergangsan Lor Yk sejak 1989-2002. Meski masjid kami masjid kampung yang tak terhitung sebagai masjid besar di Jogja, namun beliau rutin mengisi kajian Ahad pagi dan Kutbah Jum'at di masjid kami. Beliau tidak mau dijemput, tidak mau diaturi “sesuatu”, baik berwujud uang, makanan, ataupun bingkisan. Suatu saat teman kami, Sigit Widyatmoko (dr) mengundang beliau, dia menanyakan kira-kira beliau enaknya diaturi bingkisan apa ya??? Saya jawab, “Coba beliau diaturi dhaharan misalnya ayam goreng.” Akhirnya ayam goreng jadi pilihan utk bingkisan tersebut. Setelah dihaturkan, kemudian beliau menanyakan dapurnya di sebelah mana ya? dan akhirnya bingkisan tersebut malah diberikan kepada ibu-ibu di dapur masjid Suryodiningratan.
Setiap kali beliau mengisi kajian dalam rangka pembangunan masjid, beliau selalu mengawali mengulurkan bantuan terlebih dahulu dari kocek beliau antara 1-5 jutaan untuk memancing jamaah ikut memberikan infaq di saat itu.
Beliau juga menginfaqkan harta beliau untuk agama senilai dengan pemberian kepada anak beliau.... bila putra beliau 3 yang keempat adalah untuk agama, bila putra beliau 4 yang kelima adalah untuk agama.
Beliau membentuk pengajian al-Muhtadin, pengajiannya para mualaf, beliau sering menghajikan mualaf dan karyawan yang terpilih. Setiap kami mau mengundang mualaf kami menanyakan karakteristiknya dengan yang ikut pengajian al-Muhtadin tersebut. Masalahnya banyak diantara orang yang mengaku mualaf ternyata mencari keuntungan dari predikatnya, ada yang dengan motivasi harta (bahkan ada yang memberi ceramah dengan hipnotis) sampai misi merusak Islam.
Ketika Almarhumah Ibu saya membuka praktek dokter, ibu saya juga diberikan kesempatan praktek di pondok pesantren beliau di belakang pom bensin Sitimulyo Piyungan sampai menjelang ibu saya wafat.... maturnuwun Pak Sunardi Sahuri, jazakallahu khoyr
Beliau juga sangat dekat dengan keluarga besar kami Bani Surono Prambanan, juga dekat dengan dik Muhammad Hidayat Nur Wahid....
Semoga beliau husnul khotimah
(copas dari suatu group WA).
Rabu, 07 November 2018
Sumber Masalah Pilkada
Apakah di pilpres juga akan sama dengan masalah pada Pilkada 2018?
Masalah Pilkada pada umumnya tidak bersumber dari rakyat pemilih, tetapi bersumber dari penyelenggara, pengawas atau aparat yang memihak.— Hamdan Zoelva (@hamdanzoelva) June 25, 2018
Snowden : Arab Saudi Lacak Khashoggi dengan Spyware Buatan Israel
Snowden:
08 November 2018
copy dari : detik.com
Arab Saudi Lacak Khashoggi dengan Spyware Buatan Israel
08 November 2018
Moskow - Sebuah spyware buatan perusahaan Israel digunakan untuk melacak pergerakan wartawan Arab Saudi Jamal Khashoggi sebelum dibunuh. Dengan spyware itu, otoritas Saudi mengetahui aktivitas Khashoggi yang tinggal di luar negeri.
Seperti dilansir kantor berita Anadolu Agency, Kamis (8/11/2018), hal itu diungkapkan mantan kontraktor intelijen Amerika Serikat (AS), Edward Snowden, dalam pernyataan via video call dari Rusia dalam sebuah konferensi di Tel Aviv, Israel. Spyware merupakan program yang terinstall dalam sistem komputer dan mampu mengumpulkan berbagai informasi soal pemilik komputer itu, untuk kemudian mengirimkan informasi ke lokasi tertentu.
Dituturkan Snowden dalam pernyataannya bahwa spyware Pegasus buatan perusahaan keamanan siber Israel, NSO Group Technologies, dijual ke sejumlah pemerintahan berbagai negara untuk digunakan dalam melacak musuh.
"Saudi, tentu saja, tahu bahwa Khashoggi akan pergi ke Konsulat (di Istanbul, Turki), karena dia memiliki temu janji. Tapi bagaimana mereka tahu tujuan dan rencana-rencananya?" ucap Snowden.
Khashoggi (60) yang seorang jurnalis senior Saudi, tewas dibunuh di dalam Konsulat Saudi di Istanbul pada 2 Oktober lalu. Kantor jaksa Istanbul menyebut Khashoggi tewas dicekik lalu dimutilasi oleh tim intelijen Saudi. Otoritas Saudi telah mengakui Khashoggi tewas dalam pembunuhan berencana, namun lokasi jenazahnya hingga kini masih misterius.
Diungkapkan Snowden bahwa telepon genggam atau smartphone milik salah satu sahabat Khashoggi telah terinfeksi dengan spyware Pegasus. Disebutkan Snowden bahwa spyware itu memampukan otoritas Saudi mengumpulkan informasi soal Khashoggi.
"Kebenarannya adalah mereka mengejar beberapa sahabatnya (Khashoggi-red) melalui sebuah program yang diciptakan oleh perusahaan Israel," sebut Snowden, yang tidak menyebut lebih lanjut identitas sahabat Khashoggi itu. Hanya disebut bahwa sahabat Khashoggi itu mengasingkan diri ke Kanada.
Secara terpisah, laporan dari institut penelitian Kanada, Citizen Lab, menyebut sahabat Khashoggi yang dimaksud adalah Omar Abdulaziz yang berstatus permanent resident Kanada.
"Kami memiliki keyakinan tinggi bahwa telepon selular Omar Abdulaziz, seorang aktivitas Saudi dan permanent resident Kanada, ditargetkan dan diinfeksi dengan spyware Pegasus milik NSO Group," ungkap laporan Citizen Lab tersebut.
Spyware Pegasus yang bisa melakukan pengintaian secara tak terbatas pada telepon genggam, dipandang sebagai aplikasi spyware mobile paling kuat di dunia.
Snowden yang melarikan diri dari AS usai membocorkan ribuan dokumen soal program pengintaian jangka panjang pemerintah AS ini, mendapat suaka politik di Rusia sejak tahun 2013. Otoritas Rusia memperpanjang izin tinggal Snowden hingga tahun 2020.
(nvc/ita)
copy dari : detik.com
Selasa, 06 November 2018
Biaya Top Up Uang Elektronik
BI Rampungkan Aturan Biaya Top Up Uang Elektronik
13 Maret 2018
Liputan6.com, Jakarta - Bank Indonesia (BI) masih terus menggogok revisi aturan uang elektronik. Salah satu yang masih menjadi pembicaraan adalah terkait tarif isi ulang (top-up fee).
Dalam aturan sebelumnya yang tertera pada Peraturan Anggota Dewan Gubernur No 19/10/PADG/2017 tanggal 20 September 2017, tentang Gerbang Pembayaran Nasional/National Payment Gateway (PADG GPN), disebutkan bahwa BI mematok biaya isi top-up uang elektronik maksimum sekitar Rp1.500 per satu kali transaksi.
Kebijakan skema harga yang tertera dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur mengenai Gerbang Pembayaran Nasional ditetapkan dengan mempertimbangkan prinsip mendorong perluasan akseptasi, efisiensi, kompetisi, layanan, dan inovasi.
BI menekankan bahwa bank sentral berprinsip untuk memprioritaskan kepentingan dan perlindungan konsumen dalam aturan uang elektronik ini, termasuk dalam kaitannya dengan biaya top-up.
“Prinsipnya Bl sangat mengedepankan perlindungan dan kepentingan konsumen. Nanti ini semua akan tercermin di ketentuan yang sedang disusun tersebut," kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Agusman kepada wartawan, Selasa (13/3/2018).
PADG GPN ini memungkinkan top-up e-money untuk masih bisa gratis apabila isi ulang maksimal Rp 200 ribu melalui kanal penerbit kartu (Top-Up On Us). Sedangkan apabila, nominal pengisian melebihi Rp 200 ribu, maka dikenakan biaya maksimal Rp 750.
Sementara itu, pengisian ulang yang dilakukan melalui kanal pembayaran milik penerbit kartu yang berbeda atau mitra atau pihak ketiga (Top-Up Off Us) dapat dikenakan biaya maksimal sebesar Rp 1.500.
Terkait revisi dari peraturan di atas yang saat ini masih dikembangkan oleh BI, pengamat perbankan Paul Sutaryono berpendapat bahwa revisi aturan uang elektronik ini sudah seharusnya didukung.
“Revisi aturan oleh BI tentu patut disambut baik. Setiap aturan harus memprioritaskan kepentingan dan perlindungan konsumen,” kata Paul.
Keberadaan aturan ini semakin penting mengingat semakin banyaknya pengguna uang elektronik.
Data sepanjang tahun 2017 kemarin menunjukkan bahwa terjadi peningkatan penggunaan uang elektronik sebesar Rp, 11,5 triliun atau sama dengan 64 persen jika dibandingkan dengan tahun 2016, yaitu sebesar Rp 7,06 Triliun.
Angka ini juga mencerminkan pertumbuhan dua kali lipat dibandingkan dengan pertumbuhan dari 2015 ke 2016, yaitu sebesar 33,7 persen.
Untuk mendukung hal ini, BI juga perlu mengedukasi masyarakat mengenai berbagai aturan baru di uang elektronik nanti, termasuk mengenai pentingnya pengenaan biaya top-up agar dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Paul mengatakan bahwa edukasi tersebut harus dijalankan melalui berbagai media.
“Edukasi dan sosialisasi harus dilakukan antara lain melalui koran, TV, media sosial, dan talk show,” tutup Paul.
copy dari : Liputan6
Kunjungi : website BI utk Peraturan Anggota Dewan Gubernur No.19/10/PADG/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional (National Payment Gateway.
Senin, 22 Oktober 2018
Perihal Indonesia Leaks
INDONEISALEAKS
Bagaimana awal mula inisiasi IndonesiaLeaks? Berikut kutipan wawancara dengan para inisiator platform #IndonesiaLeaks pic.twitter.com/r0MjhcSNyk— IndonesiaLeaks (@inaleaks) October 20, 2018
Apa manfaat #IndonesiaLeaks bagi informan publik? Berikut kutipan wawancara dengan para inisiator platform IndonesiaLeaks pic.twitter.com/uqFJQIWmgI— IndonesiaLeaks (@inaleaks) October 20, 2018
Bagaimana IndonesiaLeaks mengolah informasi dari informan publik? Berikut kutipan wawancara dengan para inisiator platform #IndonesiaLeaks pic.twitter.com/9GTgZ7BPAy— IndonesiaLeaks (@inaleaks) October 20, 2018
Bagaimana kaitan #IndonesiaLeaks dengan masyarakat sebagai informan publik? Berikut kutipan wawancara dengan para inisiator platform IndonesiaLeaks pic.twitter.com/fLQk0h9bXz— IndonesiaLeaks (@inaleaks) October 22, 2018
Minggu, 21 Oktober 2018
Sentuhan Islam di Nuu Waar Tercinta
Agama yang pertama dan tertua di Nuu Waar (Irian) adalah agama islam, tahun 1224 M,— Fadlan R Garamatan (@fadlannuuwaar) October 22, 2018
Al Quran tertua di Petuanan Patipi, Fakfak— Fadlan R Garamatan (@fadlannuuwaar) October 22, 2018
Kamis, 18 Oktober 2018
Nasihat Eep Saifullah
Jangan "Beternak Kebodohan", Sekalipun Banyak Investor Siap Membiayai
Oleh : Eep Saefullah Fatah pada hari Selasa, 10 Jul 2018
- Ubahlah 'cara mengaji yg keliru' manakala kita hanya mengaji tekstual semata-mata tanpa peduli kontekstual;
- Umat Islam hrs berhenti membuat 'kerumunan'(hanya sebatas mengumpulkan massa), tp bangunlah 'barisan' (organisasi dan jaringan)
- Berhentilah meluapkan 'kemarahan' (emosional yg destruktif), mulailah bangun 'perlawanan' (legal dan konstruktif);
- Kecerdasan politik umat harus diasah terus menerus. Sehebat apapun seorang politisi, klo kecerdasannya tdk sesuai kontektual, tdk akan berguna;
- Teknologi merupakan salah satu 'kendaraan politik' tercanggih abad 21;
- PQ = POLITICAL QUOTIENT, atau Kecerdasan Politik, unsurnya ada 3 point:
- Kemampuan membangun 'Kesadaran' politik;
- Kemampuan membentuk 'Kekuatan' politik;
- Kemampuan merebut 'Kesempatan' politik;
- Unsur 'Kesadaran' politik ada 3 point:
- Pengetahuan;
- Empati;
- Aktivasi;
- Pengetahuan sesorang thd kondisi politik tdk serta merta membangun kesadaran politik;
- Empati seseorang menjadikan pengetahuan politiknya hidup, lalu menjadikan seseorang bergerak (aktivasi);
- Suara umat Islam pd pemilu 2014, yg diwakili partai Islam hny 31%. Umat Islam mayoritas, namun tdk mjd kekuatan politik;
- Contoh lain tdk adanya 'Kesadaran' politik: Misalnya, tidak adanya mobilisasi dana infaq Jumat masjid se-Indonesia utk disumbangan ke Rohingnya;
- Hak politik hrs ditegakkan scr individu yakni hak sbg warga negara. Sifatnya fardhu 'ain. Dengan cara bangunlah kesadaran akan hak2 sbg warga negara;
- Kalau kita hrs 'bangun', maka hrs ada 'kekuatan' utk bangun. Klo kita mau 'menang', maka hrs ada 'kesadaran' utk menang;
- Unsur 'Kekuatan' politik terdiri atas 4 point :
- Memperkuat diri sendiri;
- Memperkuat kelompok;
- Memperkuat organisasi;
- Memperkuat jaringan
- Tidak ada Islam tnp berjamaah. Tdk ada jamaah kecuali dg kepemimpinan. Tdk ada kepemimpinan kecuali dg ketaatan;
- Umat Islam suka membangun organisasi tp tdk suka memperkuat jaringan
- Kapitalisasi hal2 yg membuat kita kuat sementara kelemahan kita, mari kita selesaikan dibawah meja;
- Jadikan masjid utk membangun jaringan ke-ummat-an, jangan jadikan masjid golongan dan kelompok;
- Unsur 'Kesempatan' politik terdiri atas 2 point:
- Mempengaruhi kebijakan;
- Berkuasa;
- Klo sdg tdk berkuasa, aktiflah pengaruhi kebijakan politik yg ada dg berbagai cara (yg baik);
- Informasi dan pengetahuan adalah kekuasaan, barangsiapa yg menguasai keduanya mereka berkuasa;
- Jgn haramkan diri kita, kelompok kita dan organisasi kita berkuasa (eksekutif, maksudnya);
- Kalau hal itu kita lakukan, kita hny akan jd korban kekuasaan, bukan subjek kekuasaan;
- Tidak ada peradaban dunia yg dibentuk oleh mayoritas. Peradaban dan perubahan itu dibangun oleh minoritas kreatif. Ktk semua org mengatakan tdk mungkin, minoritas kreatif berkata mungkin dan dia menunjukkannya dg data dan fakta2. (Arnold J. Toynbee)
- Politik yg cerdas itu 'pertukaran'. Sebaliknya politik yg bodoh itu 'transaksi';
- Jgn munculkan tokoh menjelang pemilu tp bangunlah tokoh tiap hari. Sepanjang hayat harus kampanye;
- Kita hrs mengubah umat Islam dr 'massa' menjadi 'warga negara', yg kualitasnya ada 5 point:
- Jadilah warga negara yg tahu dan pandai mjg haknya;
- Warga negara itu tahu hak org lain dan org byk dan tahu cara menunaikan hak tsb msg2;
- Warga negara itu mrk yg tdk tergantung kpd orang lain hatta kpd pemimpinnya kecuali pd dirinya sendiri;
- Warga negara itu proaktif tdk menunggu;
- Melawan dg cara beradab dan dewasa.
Terima kasih.(KONF/eramuslim.com)
copy dari : teropongsenayan.com
Selasa, 02 Oktober 2018
Prof Jimly Nyalon DPD DKI 2019
- Nama : Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H
- Twitter 1 : @jimlyas
- Twitter 2 : @JimlyO
- Website : www.jimly.com
- Instagram : @jimlyas
- Instagram : @jimly_dpd_official
- Facebook : jimly.as.10
- FanPage : jimly_dpd_official
View this post on InstagramA post shared by Jimly Asshiddiqie (@jimlyas) on
Kepedulian FPI Dianggap Hoax Kominfo?
Jangan lupa, malam ini;— Front Pembela Islam (@Informasi_FPI) September 29, 2018
"DO'A UNTUK BANGSA"
Tempat, Lapangan Monas.
Jangan lupa, sisihkan do'a untuk Saudara/i kita di Sulawesi Tengah yg sedang berduka akibat Gempa & Tsunami.
Bagi para dermawan yg ingin titipkan amanah via FPI, bisa melalui Rek Kemanusiaan FPI dibawah ini: pic.twitter.com/QInFWepxUz
Bagi yg ingin update berita Gempa & Tsunami di SulTeng, silahkan follow @hilmi_fpi, dan ikuti berita terbarunya dari Relawan HILMI FPI yg sudah berada di Lokasi untuk Jihad Kemanusiaan. Mohon doakan jg relawan FPI agar slalu istiqomah, sabar & diberi kelancaran dlm urusannya. pic.twitter.com/uEIAOaccaC— Front Pembela Islam (@Informasi_FPI) September 29, 2018
Siang terjadi bencana, malam itu jg Laskar Kemanusiaan FPI bergerak menuju Lokasi.— Front Pembela Islam (@Informasi_FPI) September 29, 2018
Semoga Allah selalu memberikan keistiqmohan, kesabaran & kemenangan dalam perjuangannya.
Kami akan terus memberikan yg terbaik bagi bngsa ini, semata-mata hanya mencari Ridho Allah. https://t.co/cMRKUboP5u
Kami mohon maaf, jika belum maksimal. Karena akses ke tempat bencana begitu banyak hambatan. Doakan kami agar tetap diberi kekuatan agar mampu memberi yg terbaik bagi korban bencana di SulTeng. https://t.co/hmL0Z9m9Ek— Front Pembela Islam (@Informasi_FPI) October 1, 2018
5 lembaga yg datang pada H+1 pasca gempa PALU sampai ke pelosok (bukan hanya didaerah kota dan utama) adalah : FPI, Wahdah, ACT, RZ dan IZI.— Haikal Hassan Baras (@haikal_hassan) October 2, 2018
Mereka rata2 menempuh 28 jam sampai lokasi.
Alhamdulillah, utusan kami hari ke2.
Info ini semata utk berlomba dlm kebaikan.
Kominfo Sebut Foto Gerak Cepat FPI Bantu Gempa Palu Hoaks https://t.co/S4sBAMUu8x— CNN Indonesia (@CNNIndonesia) October 2, 2018
Ternyata oh ternyata..— WCO_edvi's (@edi_muchlis) October 2, 2018
Catatan redaksi: Judul berita diubah.???????
Capek deh.. ?
👇👇👇
. pic.twitter.com/431WaQpStD
Minggu, 09 September 2018
Negara Hukum ataukah Negara Kekuasaan ?
Dalam menerapkan tata negara, tergantung dari pihak-pihak yang menduduki posisi-posisi pemerintahan dan negara. Mereka telah memiliki pembagian tugas dan kewenangan/kekuasaan sesuai bidang tugasnya. Dalam menerapkannya mudah terpeleset, dalam menjalankan peran kenegaraan akan mengfungsikannya sebagai negara hukum ataukah negara kekuasaan?
Berikut Hamdan Zeolva, mantan Katua Mahkamah Konsitusi memberikan pengertian cara membedakannya.
Negara hukum dgn negara kekuasaan sebenarnya sama saja, yaitu sama-sama menjadikan hukum sbg alat pembenar suatu kebijakan. Bedanya tipis. Negara hukum meletakkan hukum di atas kekuasaan. Negara kekuasaan menafsirkan hukum untuk kepentingan kekuasaan.— Hamdan Zoelva (@hamdanzoelva) September 9, 2018
Sabtu, 25 Agustus 2018
Neno Warisman dan Deklarasi Ganti Presiden 2019 di Riau
Asumsinya tidak mungkin acara dilaksanakan tanpa ada ijin dari aparat. Meski aparat memberikan ijin sehingga acara Deklarasi Ganti Presiden 2019 dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2018 di Pekan Baru, namun pada akhir cerita pelaksanaannya Neno Waresman dihalangi aparat sendiri sehingga batal menghadiri acara deklarasi.
Demikian pandangan nitizen
Ahad 26 Agustus 2018
Sumber : Antara
copy berita dari : republika.co.id
Demikian pandangan nitizen
Mobil yang Membawa Neno Warisman Dicegat Ratusan Orang di Gerbang Keluar Bandara SSK II— CAK KHUM (@CakKhum) August 25, 2018
Berulang kali penghadangan dilakukan oleh massa terhadap tokoh Oposisi #2019GantiPresiden, aparat seolah tidak bisa mengantisipasi tindakan demo di bandara
Demokrasi terancam di zaman Jokowi pic.twitter.com/ZTnexRAdfi
Yang demo udah bubar, ini masyarakat mau jemput. Polisinya yang repot. Inimah emang penolakan dengan alat negara. Pasca reformasi begini amat demokrasi di Indonesia. Alat negara berpolitik, tinggal tunggu dampaknya. pic.twitter.com/cv7eEh23BK— Snap Go Yida Yilu (@JackVardan) August 25, 2018
Sebenarnya yg menghadang Neno Warisman keluar bandara bkn massa bayaran,tetapi adalah aparat keamanan.Untuk massa bayaran,berhasil km bubarkan dan di lumpuhkan,yg mana 10 org penyerang massa kami, 5 berhasil kami tangkap.Jadi kami cm kalah sm aparat bersenjata#CopotKapoldaRiau— PUTRA MELAYU (@ardi_riau) August 25, 2018
Kiriman video terakhir dr Mb Neno yg dipaksa keluar mobil msk pesawat. Klu ada yg kenal oknum2 itu silakan catat. pic.twitter.com/iwx1PgFNrD— Fadli Zon (@fadlizon) August 25, 2018
Neno Warisman: Aparat Kasar, Pakai Senjata Saya Dipaksa Pulang https://t.co/NCSAYZSmbh— Mas Piyu 🇮🇩 (@maspiyuuu) August 25, 2018
WAJIB HUKUMNYA #2019GantiPesiden !!! pic.twitter.com/YN7sWUQi1I
Rezim panik wkwkwkwk.udah gk mau bikin tandingan,nyerah mau nya main kasar.#2019GantiPresiden #2019pas.com— Wardiobos (@oboswardi) August 25, 2018
01. Siapa yg bocorin manifest penumpang a.n Neno?— Plonga Plongo Plonga Plongo (@AkunTofa) August 25, 2018
02. Siapa yang bocorin bahwa Neno ada di mobil BNW, Sehingga massa tahu ada di Neno di dalamnya?
03. Yang pasti, kemampuan mengendus, mengintip dan membocorkan data, bukanlah ranah massa.
04. Mungkin ada anggarannya. https://t.co/NHLqPDZr5D
Yg menggagalkan bunda Neno adl org yg punya akses melihat daftar penumpang pesawat, punya info keberadaan mobil yg ditumpangi, punya kemampuan menghimpun massa, punya dana cukup utk biayai mereka, punya akses kesemua org massa, punya kekebalan hukum.— Haikal Hassan Baras (@haikal_hassan) August 25, 2018
Lu pikir dah!!
Kapoldanya copot. Jagain satu emak2 aja ga bisa, apalagi ngejaga Riau. #RezimJokowiTakutEmak2 https://t.co/YPhVv2XCjo— Hasmi Bakhtiar (@hasmi_bakhtiar) August 25, 2018
Alasan Polda Riau Pulangkan Neno Warisman
Ahad 26 Agustus 2018
REPUBLIKA.CO.ID, PEKANBARU -- Pihak Kepolisian Daerah (Polda) Riau akhirnya memulangkan Neno Warisman setelah sempat tertahan dari Sabtu (25/8) sore hingga malam. Polda Riau menyatakan bahwa pemulangan Neno dari Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru merupakan upaya menjaga wilayah itu kondusif.
"Polisi dan TNI menjaga agar jangan terjadi bentrok antara yang pro dan kontra. Kita menjaga wilayah ini kondusif, kita tentu ingin tidak ingin adanya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat," kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Riau, Kombes Pol Sunarto di Pekanbaru, Ahad (26/8).
Sebelumnya pada Sabtu (25/8) siang hingga sore ada massa melakukan aksi penghadangan menolak kedatangan Neno Warisman di Bandara Pekanbaru yang rencananya melakukan acara deklarasi #2019GantiPresiden pada Ahad (26/8).
Massa tersebut kemudian tak terlihat lagi dan muncul massa lainnya mendesak aparat kepolisian untuk membiarkan Neno keluar dari bandara. Aksi tersebut berlangsung hingga kira-kira pukul 19.00 WIB dan massa pergi dari bandara lalu kembali lagi menjelang pukul 22.00 WIB.
Hingga akhirnya diketahui Neno Warisman sudah dipulangkan dan sebagian massa pun bubar. Sementara pihak kepolisian masih berjaga depan gerbang ruas jalan keluar bandara.
Kabid Humas Polda Riau membenarkan bahwa Neno telah dipulangkan usai melalui proses negosiasi. "Itu wilayah otoritas bandara, petugas bandara melakukan upaya negosiasi. Proses nego lama, dari sore sampai malam," ungkapnya.
Terkait apakah pemulangan Neno tersebut karena acara deklarasi #2019GantiPresiden di Pekanbaru tidak diberi izin oleh kepolisian, Sunarto membantahnya. Menurut dia, awalnya pihak penyelenggara memberi tahu Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.
Lalu Kepala Polresta Pekanbaru memberi saran agar tidak diberi izin. Kemudian di tengah perjalanan, ketua panitia mengundurkan diri dan mencabut surat izin keramaian.
"Posisi kita dalam hal tidak menerima surat," kata Sunarto menambahkan.
Sumber : Antara
copy berita dari : republika.co.id
Kamis, 26 Juli 2018
Harapan pada Bio Diesel
Presiden percepat mandatori biodiesel perbaiki defisit perdagangan
Jumat, 20 Juli 201
Presiden Joko Widodo terus mengawasi percepatan pelaksanaan mandatori biodiesel dengan tujuan memperbaiki neraca perdagangan yang masih defisit.
"Pertama dampaknya adalah akan menghemat devisa dan kenapa penting menghemat devisa karena memang neraca perdagangan kita sudah lama defisit, sudah empat tahunan kira-kira terutama migas," kata Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution usai rapat terbatas membahas percepatan pelaksanaan mandatori biodiesel di Kantor Presiden, Jakarta pada Jumat.
Menurut Darmin, defisit perdagangan migas pada Januari hingga Juni 2018 tercatat 5,4 miliar dolar AS.
Sedangkan neraca perdagangan non-migas mengalami surplus sebesar 4,4 miliar dolar AS sehingga defisitnya sekitar 1 miliar dolar AS.
Dengan implementasi mandatori biodiesel bagi Non-Public Service Obligation (PSO), maka diharapkan dapat membantu memperbaiki defisit transaksi berjalan karena mengurangi impor bahan bakar minyak.
"Kami sudah hitung, setelah kami cek beberapa data termasuk valas dari impor BBM dan macam-macam itu bisa mencapai sekitar 5,5 miliar dolar AS setahun. Jadi tadi kita defisitnya 6 bulan hanya satu (miliar dolar AS), jadi kalau setahun dua (miliar) ya selesai itu sebenarnya," ujar Darmin terkait penghematan devisa jika mandatori biodiesel sudah berjalan penuh.
Selain itu, dengan peningkatan penggunaan biodiesel, permintaan minyak sawit akan bertambah sehingga dapat memperbesar pasar di dalam negeri.
"Dampak yang kedua yang sangat penting dari kebijakan ini yaitu harga CPO akan membaik, dan itu kita alami pada waktu B20 pertama-tama dilaksanakan pada 2016. Dalam hitungan jam saja begitu kita putuskan hari ini dilaksanakan, dalam 1-2 jam harga bergerak naik. Ini kita harapkan juga akan memperbaiki tentu saja penghasilan para petani kita di sektor perkebunan kelapa sawit," ujar Menko.
Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 Tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit menyebutkan badan usaha penyalur bahan bakar minyak yang menyalurkan bahan bakar nabati jenis biodiesel wajib melakukan pencampuran bahan bakar nabati jenis biodiesel dengan BBM jenis minyak solar sesuai dengan persentase yang ditetapkan oleh Menteri ESDM.
Pada Perpres tersebut, patokan harga biodiesel mengacu kepada ketetapan Menteri ESDM.
Kewajiban pelaksanaan Biofuel 20 persen sudah diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain.
Untuk pemanfaatan biodiesel sebagai campuran BBM bagi transportasi Non-PSO pada Januari 2016 ditetapkan sebesar 20 persen dari kebutuhan total.
Sementara itu, menurut Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, pemerintah berencana merevisi regulasi untuk mencakup pemanfaatan biodiesel bagi Non-Public Service Obligation (PSO).
copy dari : antaranews.comTiga kekhawatiran pengusaha truk soal penggunaan Biodiesel 20
Jumat, 27 Juli 2018
Pemerintah berencana menerapkan penggunaan campuran minyak sawit dalam solar sebesar 20 persen (Biodiesel 20/B20) kepada seluruh kendaraan bermesin diesel pada akhir tahun 2018.
Menyikapi hal itu, Wakil Ketua Bidang Industri dan Logistik Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Kyatmaja Lookman mengatakan, pelaku industri transportasi membutuhkan sosialisasi yang berkesinambungan karena biosolar yang digunakan saat ini masih B5 dan B10.
Selain itu, penggunaan B20 juga menimbulkan tiga kecemasan utama bagi pengusaha antara lain waktu servis yang lebih cepat, biaya operasional membengkak karena konsumsi biosolar yang diklaim lebih boros dan potensi kerusakan mesin.
"Mesin-mesin standar yang beroperasi sekarang itu masih B10," kata Kyatmaja Lookman saat dihubungi, Jumat.
"Biosolar itu water kontennya tinggi sehingga membutuhkan komponen tambahan berupa water separator di mobil. Akibatnya perawatan kami jadi membengkak, dari semula setiap 10ribu-20ribu kilometer menjadi sekitar setiap 5ribu-7ribu, harus servis," katanya.
Ia mengatakan berdasarkan data bahwa dari 6,2 juta truk yang beredar, sebanyak 4,3 juta truk sudah berusia tua sehingga membutuhkan perawatan ekstra.
Pria yang akrab disapa Kyat itu juga mengatakan berdasarkan sebuah pengujian, penggunaan B20 lebih boros 2,3 persen ketimbang mengonsumsi solar biasa.
"Mobil lebih boros 2,3 persen antara B20 dengan yang biasa, berdasarkan pengujian," katanya, kemudian menambahkan, "Asumsi saya, jika nantinya naik memakai B30 maka akan meningkat borosnya dan berdampak ekonomi yang lebih tinggi ke pengusaha."
Selain itu, ia juga menilai bahwa sosialisasi penggunaan B20 yang tidak berjalan berkesinambungan membuat banyak pengguna truk hingga pengusaha tidak memahami risiko kerusakan mesin yang ditimbulkan apabila interval servis mobil tidak ditingkatkan.
"Karena kalau tidak rutin, akan terjadi pemampatan karena ada tumpukan yang menjadi jelly di filter mesin," katanya. "Ketika B20 tanpa sosialisasi, bagaimana dengan mesin kami?"
"Kandungan air dan asam dalam biosolar bisa merusak mesin pada komponen gasket dan karet-karet. Nanti ada kebocoran dan tiba-tiba mobil harus turun mesin. Itu kerugian terbesar bagi pemilik armada," katanya.
Interval Servis
Jika pengusaha angkutan keberatan dengan penerapan B20, produsen kendaraan niaga Volvo Truck Indonesia mengaku siap mengikuti aturan pemerintah terkait Biodiesel.
Pimpinan PT Wahana Inti Selaras selaku importir Volvo Truck di Indonesia, Bambang Prijono, mengatakan armada Volvo mampu menyerap Biodisel 20 dengan syarat waktu servis berkala yang dipercepat.
"Sudah disesuaikan, tapi interval servisnya tidak sama," kata Bambang Prijono saat ditemui wartawan di Sentul, Jawa Barat, beberapa waktu lalu.
Ia menjelaskan truk Volvo diservis setiap 20ribu kilometer saat digunakan di Eropa, maka dengan penggunaan Biosolar harus dipercepat menjadi setiap 10ribu kilometer.
"Interval servisnya lebih pendek jadi 10ribu kilometer atau 250jam kerja," katanya.
Ia juga mengatakan perusahaan transportasi harus menyesuaikan suku cadang pada komponen yang berkaitan dengan bahan bakar karena ada perbedaan jenis parts untuk solar biasa dengan Biosolar.
"Volvo siap. Ada penyesuaian sehingga bisa menggunakan Biodiesel. Fuel part ada, tapi kalau yang Biosolar materialnya berbeda."
copy dari : antaranews.com
Langganan:
Postingan (Atom)