Kebodohan Kolektif

Dari minta tolong AI, dibuatin narasi isi video salah satu tayangan dari kanal Mindplicit berikut :

Video ini membahas tentang bagaimana kemampuan berpikir kritis manusia mulai hilang akibat ketergantungan pada teknologi (seperti AI), yang memicu fenomena bernama "kebodohan kolektif" (collective stupidity). Narasi video ini menghubungkan teori ekonomi klasik dengan riset psikologi dan sains modern.
Berikut adalah poin-poin penting isi video tersebut:

1. Hukum Kebodohan Manusia (Carlo Cipolla) 

Empat Kuadran Manusia: 

Ekonom Carlo Cipolla membagi manusia ke dalam 4 kategori berdasarkan dampak tindakan mereka (1:44).

• Intelligent (Cerdas): Menguntungkan diri sendiri dan orang lain (3:23).
• Bandit (Penjahat): Menguntungkan diri sendiri dengan merugikan orang lain (masih bisa dinalar) (3:46).
• Helpless (Tak Berdaya): Mengorbankan diri demi keuntungan orang lain (4:23).
• Stupid (Bodoh): Merugikan orang lain tanpa membawa keuntungan bagi dirinya sendiri (paling berbahaya karena tidak rasional) (4:45).

Kehancuran Peradaban: 

Cipolla berpendapat bahwa kehancuran sebuah peradaban terjadi bukan karena jumlah orang bodoh meningkat (jumlahnya selalu konstan) (8:52). Kehancuran terjadi karena orang-orang cerdas mulai berhenti berpikir, menarik diri, dan diam (9:32).

2. Konsep "Ketidakberpikiran" (Hannah Arendt)

• Berkaca dari persidangan penjahat perang Adolf Eichmann, filsuf Hannah Arendt menemukan konsep thoughtlessness (ketidakberpikiran) (0:30).
• Eichmann bukanlah monster yang kejam secara alami, melainkan seseorang yang menyerahkan seluruh isi pikirannya kepada sistem luar dan berhenti menguji kebenaran (0:44). Ia hanya berbicara menggunakan slogan dan klise yang disediakan oleh sistem (0:22).

3. Ancaman Cognitive Offloading (Pelepasan Kognitif)

• Riset tahun 2025 menunjukkan bahwa semakin tinggi ketergantungan seseorang pada alat AI, semakin rendah kemampuan berpikir kritis mereka (10:16). Fenomena ini disebut cognitive offloading—kebiasaan melempar tugas mental ke alat eksternal agar otak tidak perlu bekerja (10:40).
• Malas Berpikir: Otak manusia secara alami mencari jalan pintas dengan hambatan terkecil (11:44). Lama-kelamaan, hal ini memicu cognitive laziness (kemalasan kognitif), di mana otot berpikir kita menyusut bahkan sebelum terbentuk sempurna (terutama pada generasi muda) (11:20). 
• Riset MIT (2025): Eksperimen pemindaian otak (EEG) menunjukkan bahwa orang yang menulis esai menggunakan ChatGPT memiliki aktivitas saraf dan keterlibatan otak paling rendah (12:08). Mereka bisa memproduksi kata-kata, tetapi tidak memproduksi pemikiran (13:13).

4. Jebakan Rasa Percaya Diri (The Confidence Trap)

• Studi dari Microsoft dan Carnegie Mellon menemukan lingkaran setan: pekerja yang paling memercayai AI justru paling jarang melakukan pengecekan ulang atau berpikir kritis (14:03).
• Berdasarkan efek Dunning-Kruger, saat Anda membiarkan mesin berpikir untuk Anda, Anda tidak hanya kehilangan kemampuan bernalar, tetapi juga kehilangan kemampuan untuk menyadari bahwa Anda telah kehilangan kemampuan tersebut (21:16). Seseorang merasa dirinya jenius karena jawaban AI yang mulus, padahal otaknya sendiri sedang mati (21:52).

5. Konformitas dan Groupthink

• Melalui eksperimen Solomon Asch (1951), terbukti bahwa manusia punya dorongan sangat kuat untuk tunduk pada opini kelompok, bahkan sampai rela menyangkal penglihatan mereka sendiri demi keselarasan kelompok (15:51).
• Ketika kegagalan berpikir individu ini bergabung, terjadilah groupthink—kondisi di mana sebuah kelompok mengambil keputusan yang sangat bodoh/katastrofik secara harmonis karena tidak ada satu pun orang yang berani bersuara beda (22:45).
• Kabar baiknya, eksperimen Asch membuktikan bahwa hanya butuh satu suara berbeda (dissenting voice) untuk menghancurkan sihir konformitas tersebut dan membuat orang lain berani memercayai mata mereka lagi (17:31).

Kesimpulan & Solusi
Video ini ditutup dengan ajakan untuk menciptakan friction (hambatan) yang disengaja (24:55). Sebelum Anda menggunakan mesin atau AI untuk mencari jawaban, diamlah selama 10 detik dan coba formulasikan argumen Anda sendiri terlebih dahulu (25:24). Tujuannya bukan untuk mengalahkan mesin, melainkan untuk menjaga agar Anda tetap menjadi manusia yang tahu kapan mesin tersebut berbuat salah (26:00).

😀

Perlunya Tertib dalam Berfikir

Dalam gaya kehidupan di era digital, arus informasi deras mengalir, dan orang tidak lagi selalu sempat menata diri, merapikan cara berfikir pemahamannya.

IJAZAH ASLI SUDAH DITUNJUKKAN. KOK MASIH DIBILANG PALSU?

Oleh: Hanif Nurcholis

Ada teman WA ke saya bahwa ijazah asli Jokowi sudah ditunjukkan dalam gelar perkara khusus. Hal ini memperkuat apa yang diomongkan oleh Rektor UGM dan polisi sebelumnya bahwa ijazah Jokowi itu asli. Tapi masih banyak orang yang tidak percaya. Apakah omongan rektor UGM dan polisi masih tidak bisa dipercaya. Begitu juga dengan ijazah asli Jokowi yang ditunjukkan itu. “Bagaimana menurut kamu?”, Tanya teman.

Saya jawab begini.

Sebagai pengajar filsafat ilmu dan logika/mantiq, saya menjawab bukan dengan posisi politik, pendukung atau bukan pendukung Jokowi melainkan dengan kerangka ilmiah yang sah.

Ini Bukan Soal “Percaya atau Tidak Percaya”
Pertanyaan “apakah omongan Rektor UGM dan Polisi masih tidak bisa dipercaya?” sudah salah sejak awal.

Dalam logika ilmiah, kebenaran tidak ditentukan oleh omongan orang termasuk omongan orang yang memegang otoritas.

Dalam ilmu logika atau mantiq percaya kepada omongan orang ngomong tanpa bukti sahih adalah sebuah kesalahan cara bernalar (logical fallacy).

Dalam hal kasus ijazah Jokowi menurut ilmu filsafat dan logika harus ditentukan ontologi dan epistemologinya.

Ontologi:
Apa Objek yang Dipersoalkan?

Ontologi = apa yang sedang dibahas.
Objeknya jelas:
Ijazah
Benda material (artefak fisik)
Kertas dengan ciri fisik, historis, dan administratif.
Ia benda konkret.

Epistemologi:
Bagaimana Cara Mengetahui Kebenarannya?
Bagaimana kebenaran diperoleh?

Untuk benda material, cara ilmiahnya adalah:
Observasi langsung:
Pemeriksaan fisik
Uji forensik (kertas, tinta, cetakan, penomoran, arsip)
Verifikasi administratif berbasis dokumen primer.

Bukan dengan pernyataan lisan rektor UGM, omongan polisi, dan omongan orang yang mengaku satu angkatan dengan Jokowi.
Bukan dengan konferensi pers.
Bukan dengan klaim pejabat apapun dan siapapun.

Kalau hanya percaya atas omongan orang siapapun itu orangnya maka disebut kesalahan bernalar jenis appeal to authority.

Di Mana Kesalahan Logikanya?
Ketika seseorang berkata:
“Ijazah itu asli karena Rektor UGM bilang asli”
“Ijazah itu asli karena Polisi bilang asli”
Ini bukan pembuktian ilmiah.

Ini adalah logical fallacy klasik:
Appeal to Authority (Argumentum ad verecundiam).

Menganggap sesuatu benar bukan karena bukti,
tetapi karena ada pejabat yang punya otoritas ngomong.

Dalam ilmu logika/mantiq, ini cacat nalar.

Agar konkrit saya beri contoh.
Pada tahun 1600an pejabat tinggi Gereja ngomong bahwa matahari mengelilingi bumi.
Galileo melakukan penelitian dengan cara mengamati benda-benda langit dengan teleskop. Hasilnya bukan matahari yang mengelilingi bumi tapi bumi lah yang mengelilingi matahari.

Pejabat Gereja dan Umat Katolik seluruh dunia marah besar karena omongan Galileo menyanggah omongan pejabat yang punya otoritas tertinggi di gereja.

Mana yang benar? Omongan pemegang otoritas atau omongan Galileo? Omongan pemegang otoritas tertinggi gereja lah yang salah karena hanya berpegang keyakinan tanpa bukti ilmiah.

Posisi Ilmiah yang Benar

Secara ilmiah, posisi yang sah adalah:
Ijazah dinyatakan asli atau palsu bukan karena siapa yang berbicara,
melainkan karena hasil pengujian terhadap objeknya.
Jika objek tidak diuji secara terbuka dan dapat diverifikasi,
maka klaim kebenaran belum sah secara epistemologis.

“Gelar Perkara Khusus” Bukan Akhir Pembuktian

Perlu ditegaskan secara jujur dan proporsional:
Memang benar, ijazah yang diklaim “asli” telah ditunjukkan dalam gelar perkara khusus.
Ini adalah sedikit kemajuan prosedural, karena objek material akhirnya diperlihatkan, tidak lagi sekadar diklaim secara verbal.

Namun, menunjukkan TIDAK SAMA DENGAN membuktikan.

Dalam epistemologi ilmu pengetahuan:
Memperlihatkan benda bukan menguji benda
Memamerkan dokumen bukan memverifikasi keasliannya.

Jika ijazah hanya ditunjukkan,

tetapi:

tidak diuji oleh laboratorium forensik yang kredibel,
tidak menggunakan metode ilmiah yang dapat direplikasi,
tidak dilakukan secara fair dan transparan,
dan hasil pengujiannya tidak dibuka ke publik,
maka secara logika dan filsafat ilmu:
klaim “asli” belum sah secara epistemologis.

Bahkan dalam mantiq klasik, menunjukkan tanpa pengujian dapat berubah menjadi penyesatan simbolik, karena publik diarahkan pada kesan benar, bukan bukti kebenaran.

Prinsipnya jelas:
Yang ditunjukkan harus diuji
Yang diuji harus dapat diverifikasi
Yang diverifikasi harus terbuka untuk diuji ulang.

Tanpa itu, klaim keaslian masih berada pada level retorika, bukan pembuktian ilmiah.

Jadi intinya,

Salah jika mengatakan:
“Percaya saja pada Universitas Gadjah Mada”
“Percaya saja pada polisi”
“Yang penting sudah dijelaskan”

Yang benar:
Uji objeknya
Tunjukkan prosesnya
Buka hasil pemeriksaannya

Kesimpulan Logis:

Masalah ijazah Joko Widodo:
Bukan soal percaya atau tidak percaya pada UGM, polisi, atau siapa pun.
Bukan soal siapa yang bicara paling keras (termasuk Roy Suryo).

Kesalahan cara berpikir, logical fallacy:
Jika objek material dibuktikan dengan omongan verbal dari pemegang otoritas,
atau sekadar pertunjukan prosedural.

Ini bukan ilmu melainkan sofisme (penipuan dengan cara membuat proposisi-proposisi yang seolah-olah ilmiah dengan tujuan menipu orang yang tidak bisa berpikir dengan prinsip-prinsip logika).

Dalam bahasa mantiq klasik disebut
bāṭil al-istidlāl — penalaran yang rusak, meskipun dibungkus dengan omongan pemegang otoritas dan prosedur resmi.

(*)  

 

dicopy dari :
portal-islam  [tertanggal Senin, 22 Desember 2025]

Studi Kasus - Kepemimpinan Digital (Kominfo)

Mengenal Digital Leadership, Kepemimpinan Berbasis Teknologi dan Informasi Digital 

14 Januari 2022

Di era digital yang semakin cepat dan berkembang, berbagai aspek dalam kehidupan kini harus mulai beradaptasi untuk menyesuaikan diri dengan berbagai macam teknologi yang hadir.

Berbagai hal, seperti pendidikan, restoran, buku, bahkan hingga kepemimpinan sudah harus menerapkan sistem digital untuk dapat mengikuti perkembangan zaman.

Kepemimpinan di era digital atau yang lebih dikenal dengan digital leadership mutlak diperlukan oleh seorang pemimpin jika ingin memajukan dan mengembangkan perusahaan yang mereka pimpin.

Sebagai pemimpin, kini kita dituntut cepat tanggap dan melek akan teknologi supaya mampu menangkap pesan dari masyarakat untuk membawa perusahaan ke arah yang tepat dan lebih maju.

Mau tidak mau, sebagai pemimpin kita harus terus belajar dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang setiap harinya tidak ada habisnya untuk dijelajahi dan dipelajari.

Namun, sebetulnya apa sih digital leadership itu sendiri? Bagaimana cara kita sebagai pemimpin mampu memiliki skill digital leadership?
 

Pengertian Digital Leadership

Digital leadership merupakan bentuk kepemimpinan yang memanfaatkan serta mempergunakan teknologi digital dalam upaya untuk mencapai tujuan perusahaan.

Kemampuan seorang pemimpin untuk menguasai dan memahami dunia digital yang terus berkembang mutlak diperlukan agar kinerja dan prospek perusahaan dapat tumbuh lebih cepat dan besar melalui digital leadership.

Sebagai seorang pemimpin yang berbasis digital leadership, kita tidak akan berpatokan hanya pada masukan rekan kerja atau orang penting saja, tapi juga menggunakan data sebagai patokan untuk mengambil keputusan yang tepat dan akurat untuk perusahaan.

Dahulu kala, saat kehadiran dunia digital belum seperti sekarang, informasi-informasi terkait selera pasar, promosi, hingga pengembangan produk mesti melalui jalan tradisional dengan turun langsung ke lapangan.

Namun, kini kehadiran teknologi digital membuat kemudahan bagi seorang pemimpin untuk bisa mengakses semua informasi tersebut hanya melalui dunia digital.

Maka dari itu, akan sangat penting jika seorang pemimpin memiliki kemampuan digital leadership agar bisa memenuhi target perusahaan di era digital.
 

Skill Digital Leadership yang Harus Dimiliki oleh Seorang Pemimpin

1. Paham akan Teknologi Dunia Digital

Kemampuan pertama yang mutlak dikuasai oleh seorang pemimpin di era digital ialah memiliki skill atau pemahaman mengenai teknologi yang terus berkembang.

Seorang pemimpin harus mengerti dan peka akan teknologi apa saja yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk mencapai target, termasuk membiasakan para pegawai generasi tua untuk mulai beradaptasi dengan keberadaan teknologi.

2. Komunikasi

Skill yang satu ini memang sudah terkenal harus dimiliki oleh seorang pemimpin, apalagi jika berbasis digital leadership yang menuntut komunikasi secara intens melalui teknologi mutakhir yang hadir.

Akibatnya, komunikasi secara langsung terhadap karyawan akan semakin berkurang dan digantikan dengan cara virtual, sehingga seorang pemimpin harus mampu mempunyai kemampuan menyampaikan pesan yang efektif agar bisa dipahami oleh para karyawan.

3. Inovatif

Pemimpin yang melek teknologi pun harus selalu inovatif dalam mengembangkan ide bagi produk atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen, serta mendorong karyawan agar terus kreatif dalam menghasilkan ide-ide yang cemerlang.

Tanpa adanya inovasi, sebuah perusahaan akan dengan mudah ditinggalkan oleh para pelanggannya, sehingga dibutuhkan sosok pemimpin yang selalu inovatif dan mau berkembang di tengah persaingan dunia digital yang semakin ketat.

4. Visioner

Pemimpin yang memiliki digital leadership harus selalu memiliki visi yang kuat dan jelas agar mampu mempengaruhi para karyawan untuk percaya akan tujuan dan rencana yang dibangun oleh perusahaan.

Menularkan keyakinan yang kuat terhadap karyawan akan visi perusahaan merupakan tugas seorang digital leader agar bisa menyatukan visi bersama antara karyawan dan perusahaan menjadi sebuah kesatuan yang solid.

5. Mampu Beradaptasi

Pemimpin yang memiliki kiblat digital leadership harus mampu beradaptasi terhadap perubahan sistem kerja yang semakin dipengaruhi oleh perkembangan teknologi digital.

Kemampuan beradaptasi yang kuat menjadikan sosok pemimpin di era digital mampu menangkap momen dan membuat strategi serta keputusan yang tepat di tengah pesatnya perkembangan dunia digital.

Bagaimana? Apakah sejauh ini kamu sudah mulai memahami apa itu digital leadership? Jika kamu membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai kepemimpinan, buku leadership berikut ini akan sangat cocok untuk dibaca.

Buku On Leadership: Tidak Harus Menjadi Bos untuk Memimpin yang ditulis oleh Jo Owen ini akan memberikan ilmu tentang cara bagaimana menjadi seorang pemimpin tanpa harus menjadi bos.

Isi dari buku ini bisa menjadi panduan praktis bagi seluruh mitos, mode, teori, dan fantasi tentang kepemimpinan, sehingga kamu dapat memilah fakta dari fiksi dan mitos dari realitas.

Jo Owen mampu memberikan teori dan praktik yang kredibel berdasarkan penelitian, studi bisnis, teori kepemimpinan, hingga wawancara yang mendalam, sehingga isi dari buku ini tidak perlu dipertanyakan lagi.

Bagi kamu yang sudah merasa siap untuk belajar menjadi pemimpin yang baik, kamu bisa membeli buku ini di Gramedia.com.

copy dari : buku-kompas | Penulis : Fahri Fauzi Rasiha 

 

Studi Kasus

Kasus Sambo dan Dinamika Buzzer

Adhie Massardi: BuzzerRp Timbul Tenggelam Bersama-sam(b)o

 

RABU, 17 AGUSTUS 2022

Kasus kematian Brigadir J di kediaman mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo terus menjadi buah bibir di masyarakat. Namun begitu, ada satu kelompok yang justru menghilang dan tidak menyinggung Ferdy Sambo, yang kini sudah jadi tersangka pembunuhan berantai.

Kelompok itu adalah BuzzerRp, sebutan bagi kelompok yang selama ini getol mendukung pemerintah dan diduga dibayar untuk aksinya. Kelompok tersebut juga terkadang menggunakan beragam istilah untuk menyudukan lawan, seperti istilah kadrun.

Melihat fenomena tersebut, Jurubicara Presiden keempat RI Gus Dur, Adhie M. Massardi menyimpulkan bahwa kasus “Duren Tiga” telah menimbulkan duel besar di luar Polri.

“Istilah bolanya El Clasico, antara BuzzeRp vs Kebenaran,” terangnya lewat akun Twitter pribadi, Rabu (17/8).

Sejauh ini, tekanan masyarakat untuk mengungkap “rekayasa cerita” Sambo terbilang efektif. Setidaknya Sambo berhasil ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Brigadir J setelah sebulan kematian pembantunya itu.

Di satu sisi, BuzzerRp tampak tiarap dan tidak kuasa untuk berkomentar atas kasus ini.

“Hasilnya? BuzzeRp tenggelam maka terbitlah Kebenaran. Istilah pilpresnya "buzzeRp timbul tenggelam bersama-sambo, eh bersama-samo…!”,” demikian Adhie M. Massardi.

Copy dari RMOL

BUZZERp vs KEBENARAN ▪︎ dlm pembunuhan Duren-3 nimbulkan duel di luar Polri. Istilah bolanya El Clasico antara BuzzeRp vs Kebenaran. Hasilnya?
☆ BuzzeRp tenggelam maka terbitlah Kebenaran.
[ istilah pilpresnya "buzzeRp timbul tenggelam bersama-sambo, eh bersama-samo...!" ] https://t.co/EwBIdYbNgC

— ADHIE M MASSARDI (@AdhieMassardi) August 17, 2022

Budi sedang tidak memakai Pekerti

 

Proses Hukum Prof Budi Santoso Purwokartiko

Oleh: Chandra Purna Irawan.,S.H.,M.H. (Ketua LBH PELITA UMAT)

Beredar tangkapan layar/screenshoot diduga tulisan Prof Budi Santoso Purwokartiko yang bernada cenderung rasialis yang menyebut mahasiswi menutup kepala ala manusia gurun. Tulisan Prof Budi Santoso menceritakan saat menyeleksi para mahasiswi yang akan belajar ke luar negeri melalui biaya LPDP. kurang lebih pokoknya sbb : “Jadi 12 mahasiswi yang saya wawancarai tidak satupun yang menutup kepala ala manusia gurun,” “Mereka mencari Tuhan di negara-negara maju seperti Korea Selatan, Eropa dan Amerika Serikat bukan ke negara orang-orang pandai bercerita tanpa karya teknologi,” ungkapnya.
Bacaan Lainnya

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, saya akan memberikan pendapat hukum (legal opini) sebagai berikut:

PERTAMA, Bahwa frasa ‘mahasiswi’ dan frasa ‘menutup kepala ala manusia gurun’ dapat dimaknai seorang wanita timur tengah dalam hal ini adalah muslimah yang mengenakan jilbab dan kerudung. Pernyataan ini dapat dinilai mengandung perasaan kebencian SARA. Sedangkan frasa selanjutnya “….bukan ke negara orang-orang pandai bercerita tanpa karya teknologi” Pernyataan ini dapat dinilai mengandung penghinaan;

KEDUA, Bahwa pernyataan tersebut menimbulkan kebencian dan penghinaan terhadap SARA. Pelakunya dapat dijerat Pasal 156 dan/atau Pasal 157 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 16 UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dan/atau Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Sedangkan letak unsur pidananya adalah menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan kebencian atau penghinaan berdasarkan, golongan, suku, agama dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum;

KETIGA, Bahwa juga berpotensi melanggar Pasal 156a KUHP unsur pidanyanya adalah dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan bersifat permusuhan terhadap suatu ajaran agama yang dianut di Indonesia dalam hal ini adalah penutup kepala atau jilbab atau kerudung.

KEEMPAT, Bahwa dikarenakan deliknya dianggap telah selesai saat dia mengunggah status, sehingga saya mendorong agar aparat penegak hukum untuk segera memproses hukum meskipun tidak ada laporan;

copy dari : hajinews

Profil Rektor ITK Profesor Budi Santosa Purwokartiko, Dikenal Dosen Berprestasi ITS
Sabtu, 30 April 2022

Rektor trending. Jabatan tertinggi di sebuah universitas itu langsung mengarah pada nama Profesor Ir Budi Santosa Purwokartiko.

Ia adalah Rektor Institut Teknologi Kalimantan (ITK) 2018-2022.

Namanya menjadi bahan pembicaraan karena menyebut menyindir mahasiswa menggunakan kerudung dan jilbab sebagai pakaian manusia gurun.

“Mahasiswi yang saya wawancarai, tidak satu pun menutup kepala ala manusia gurun. Otaknya benar-benar openmind” tulisnya dalam sebuah catatan panjang di aku facebook Budi Santosa Purwokartiko.

Tulisan yang dibagikan Profesor Budi Santoso Purwokartiko sudah dihapus.

Namun jejaknya tak bisa hilang. Netizen sudah mengcapture tulisan itu dan membagikannya di media sosial.


Profil Budi Santosa Purwokartiko

Profesor kelahiran Klaten, 12 Mei 1969 ini menyelesaikan pendidikan sarjananya di Institut Teknologi Bandung pada 1992.

Lalu meraih gelar master dan doktornya di University of Oklahoma, Amerika Serikat.

Ia dilantik sebagai Guru Besar Teknik Industri di  Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS).

Bidang keahliannya Data Mining, Optimasi dan Metaheuristik, Operations Research, dan Manajemen Proyek.

Kini Prof Budi menjabat rektor ITK periode kedua kalinya tahun 2018.

Ia menjabat rektor Institut Teknologi Kalimantan sejak periode pertama 2014-2018.

Lalu terpilih kembali periode kedua 2018-2022.

Dirangkum dari situs ITK, Prof Budi berhasil mengungguli tiga kandidat rektor ITK lainnya yakni Dr Bambang Lelono Widjiantoro, S.T., M.T. (Dekan FTI ITS), Subchan, Ph.D (Wakil Rektor Akademik ITK), dan Prof. Enos Tangke Arung, Ph.D. (Guru Besar Unmul).

Proses pemilihan Rektor (Pilrek) ITK 2018-2022 berlangsung lancar dan transparan, meski memakan waktu lebih lama dari yang dijadwalkan.

Ini karena sedikitnya calon peserta yang mendaftar, melewati deadline atau batas waktu Rektor ITK sebelumnya pada 14 Oktober 2018.


Sehingga membuat Menteri Ristekdikti mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 631/M/KPT.KP/2018 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor ITK Periode 2014-2018 sampai paling lama 3 (tiga) bulan atau dilantiknya Rektor ITK Periode 2018-2022.

Selain sebagai Rektor ITK, Prof Budi Santosa Purwokartiko dikenal sebagai interviewer Beasiswa LPDP Departemen Keuangan sejak 2013.

Ia juga Anggota Tim Evaluasi Kinerja Perguruan Tinggi Swasta (PTS), Dirjen Kelembagaan Dikti sejak 2015.

Pada 2002, penelitiannya yang berjudul Novel Smart Engineering System Design meraih predikat Best Paper Award pada , International Conference on Artificial Neural Networks in Engineering di Missouri, Amerika Serikat.

Menjadi Dosen Berprestasi Fakultas Teknik Industri ITS pada 2011.

Pada 2014 Prof. Budi dinobatkan sebagai Ketua Jurusan Berprestasi ITS ketika menjabat sebagai Ketua Jurusan Teknik Industri ITS periode 2011-2015.

Saat ini pun dia harus merelakan jabatan sebagai Ketua Komisi Kelembagaan Senat Akademik ITS 2015-2020, dan Kepala Laboratorium Komputasi dan Optimasi Industri Teknik Industri ITS, karena harus mengabdi di ITK.

“Bagi saya pribadi dan keluarga, di ITS jauh lebih enak baik dari sisi kenyamanan maupun dari sisi finansial. Tetapi saya niatkan dalam hati mudah-mudahan saya bisa berbuat lebih untuk ITK, untuk pendidikan di Indonesia,” ungkap Prof. Budi.

Tak hanya pakar di bidang penulisan dan penelitian ilmiah, pria penggemar musik Koes Plus ini pun aktif menulis tema-tema populer.

Percikan pemikiran kritisnya tersebar di berbagai media massa nasional.

Salah satu bukunya berjudul ‘Calo Yang Insaf’, berisi kisah-kisah kemanusiaan yang penuh hikmah dan keteladanan.

copy dari pejabatpublik

Dampak Buruk Pegiat Sosial Lakukan Hate Speech

Point ini sudah jelas, bukan sekali ini Zulfikar @Dennysiregar7 melecehkan Islam.

Tapi dari sekian kasus, dia tetap kebal hukum.

Karena ada Pejabat Tolol dibelakang Zulfikar.

Sampe sekelas Menkominfo turun gunung.

Jutaan data warga yg sebelumnya bocor, malah mingkem. pic.twitter.com/GOsZKdOpDq

— Opposite6890 (@opposite6891) July 9, 2020

Ini juga 2019 lu bilang sebagai admin Opposite6890.

Iya iyain aja, dapat supply data tolol dari Immanuel PL Tobing.

Tobing cuma berani ancam ancam pake akun fake dan berkoar lewat buzzeRp. pic.twitter.com/EuqjTHFLVK

— Opposite6890 (@opposite6891) July 9, 2020

@xdigeeembok Bagi tau Immanuel PL Tobing, yang dia buru gw gak usah jadi banci nyuruh nyuruh orang.

Lulusan 2007/Bhakti Satria kelakuan kaya banci.

Ayo El, lebih keras lagi doxingnya.
Biar kenceng bayarannya. pic.twitter.com/lMTOL7bTj4

— Opposite6890 (@opposite6891) July 9, 2020

Hiya hiya hiya...
Hekel tolol 😁
Modal crop meme dan supply data.

Bagi tau si Immanuel PL Tobing, kalau tolol jangan di bagi bagi.

Buat gw jelas Zulfikar adalah musuh Umat Islam.

Dia bisa kebal hukum, tapi semua akan ada masanya. https://t.co/7q5S6sr5KZ pic.twitter.com/mGNUDO7gEV

— Opposite6890 (@opposite6891) July 9, 2020

Saat Denny Siregar Terbelenggu Kasus Kebocoran Data & Ujaran Kebencian

14 Juli 2020

Jakarta, law-justice.co - Setidaknya saat ini dua kasus hukum yang tengah membelenggu Pegiat media sosial, Denny Siregar.

Kasus pertama adalah terkait pembobolan data pribadi dan yang kedua kasus ujaran kebencian kepada sekelompok santri dan pesantren di Kota Tasikmalaya.

Polisi telah menangkap Febriansyah Puji Handoko, karyawan outsourching Telkomsel Surabaya dalam kasus pembobolan data pribadi Denny Siregar. Pria 27 tahun itu ditangkap di kawasan Rungkut, Surabaya, pada 9 Juli 2020.

Kepala Sub I Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Mabes Polri, Kombes Pol Reinhard Hutagaol mengatakan ada dua motif yang melatarbelakangi Febrianysah melakukan pembobolan data pribadi Denny Siregar.

Salah satu motifnya kata dia, dipicu rasa sakit hati.

"Memang secara pribadi tidak menyukai Denny Siregar lantaran dirinya sakit hati pernah menjadi korban bullying pendukung Denny Siregar," kata Reinhard di Kompleks Markas Bes Polri, Jakarta, Jumat, 10 Juli 2020 lalu seperti melansir tagar.id.

Kata dia, Febriansyah yang diketahui bekerja sebagai customer service membuka data milik Denny Siregar dari database Telkomsel, tanpa izin. Setelah itu, kata Reinhard, Febriansyah yang mengambil data pribadi Denny mengirimnya ke akun media sosial @opposite6891.

Atas perbuatannya, dia dijerat dengan Pasal 46 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Jo Pasal 30 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dan/atau Pasal 48 ayat (1), (2), dan (3) Jo Pasal 32 ayat (1), (2) dan (3) Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kemudian juga Pasal 50 Jo Pasal 22 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan/atau Pasal 362 KUHP dan/atau Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dari pasal tersebut, tersangka terancam pidana penjara maksimal 10 tahun dan atau denda paling banyak Rp 10 miliar.

Disisi lain, kasus kedua yang dialami Denny Siregar adalah dugaan tindak pidana penghinaan, pencemaran nama baik, dan perbuatan tidak menyenangkan penggunaan foto tanpa izin yang dilaporkan Forum Mujahid Tasikmalaya.

Laporan itu dilatarbelakangi postingan dalam akun Facebook Denny Siregar pada 27 Juni 2020. Di mana, Denny memposting tulisan panjang berjudul `Adek2ku Calon Teroris yg Abang Sayang`, dengan foto santri cilik Pondok Pesantren Tahfidz Daarul Ilmi Tasikmalaya.

Di foto itu, para santri cilik membawa bendera tauhid berwarna hitam dan putih. Namun, postingan itu kini telah dihapus Denny Siregar.

Kepolisian Resor Kota Tasikmalaya pun telah bergerak terkait kasus ujaran kebencian yang diduga dilakukan Denny Siregar kepada sekelompok santri dan pesantren di Kota Tasikmalaya.

Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polresta Tasikmalaya Ajun Komisaris Polisi (AKP) Yusuf Ruhiman mengatakan pihaknya telah memeriksa sebanyak tiga saksi dari pihak terlapor. Menurut dia kepolisian masih akan terus mengumpulkan keterangan dari saksi ahli.

"Penyidikan sedang berjalan, saksi sudah tiga orang diperiksa. Sekarang kita sedang meminta keterangan ahli," kata dia seperti dilansir dari Republika.co.id, Jumat, 10 Juli 2020.

Yusuf memastikan ketika pemeriksaan para saksi sudah selesai, polisi akan memanggil Denny Siregar selaku terlapor. Namun, belum dapat dipastikan waktu pemanggilan Denny Siregar. "Denny pasti kita akan panggil," ucapnya.

Adapun dalam kasus ini, Denny Siregar sebagai terlapor diduga melanggar Pasal 45A ayat 2 dan/atau Pasal 45 ayat 3, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

(Annisa\Editor)

copy dari : law-justice.co

Denny Siregar Disebut Buzzer Pemerintah yang Diberikan Hak Imunitas

Selasa, 14 Juli 2020

Jakarta, law-justice.co - Rezim Joko Widodo (Jokowi) dan pendukungnya disebut telah merampas rasa keadilan yang seharusnya didapat seluruh rakyat Indonesia. Hal itu disampaikan Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM), Iwan Sumule untuk menanggapi adanya perbedaan perlakuan pemerintah atau aparat hukum terhadap kasus yang dilaporkan Denny Siregar.

Menurutnya, banyak laporan terhadap Denny Siregar yang hingga saat ini tidak diproses, sementara laporannya begitu cepat diproses oleh penegak hukum.

"Saya sesalkan bahwa sekian banyak laporan terhadap Denny Siregar ini tidak diproses. Nah, sementara sebaliknya, laporan dari Denny Siregar dengan secepat-cepatnya dengan sesingkat-singkatnya diproses sama polisi, bahkan langsung dijadikan tersangka dan ditahan," katanya seperti dikutip dari RMOL, Selasa (14/7/2020).

Hal tersebut dapat dilihat dari cepatnya pihak kepolisian menangkap penyebar data pribadi Denny Siregar. Namun, substansi adanya penyebaran data tersebut yakni soal unggahan Denny Siregar yang juga sudah dilaporkan hingga saat ini belum ada perkembangannya.

Apalagi, kata Iwan Sumule, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G. Plate turut bersuara dan mendesak agar PT Telkomsel bertanggungjawab atas adanya penyebaran data pribadi Denny Siregar.

"Ini ada ketidakadilan menurut saya, ini juga tudingan sepihak saja menurut saya, dan dia tidak memperlakukan adil terhadap banyak hal. Artinya pemerintah kayak Kominfo, dia tidak menyikapi soal Ravio Patra, tapi kemudian dia menyikapi soal Denny Siregar, ini ada apa gitu loh? Kita sudah benar-benar kehilangan soal keadilan, sudah dirampas oleh rezim ini," tutur dia.

Dengan kondisi seperti itu, Iwan yakin bahwa Denny Siregar merupakan buzzer pemerintah yang diberikan hak imunitas. "Ya itu pasti (benar-benar buzzer pemerintah) kalau kayak begitu, artinya dengan dukungan rezim hari ini terhadap dia, diberikan hak imunitas saya sebut diberikan hak imunitas karena ada banyak laporan terhadap dia tidak disikapi bahkan tidak ditanggapi," tutupnya.

(Gisella Putri\Editor)

copy dari : law-justice.co



😉

Gaya Intimidasi Terhadap Kritik

Mereka yang Dilaporkan Muannas Alaidid ke Polisi

25 Mei 2020

TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Solidaritas Indonesia Muannas Alaidid mengancam akan melaporkan jurnalis, Farid Gaban ke polisi karena cuitannya yang mengkritik Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki. Ia menuding Farid menyebarkan hoaks dan hasutan karena menuding kerja sama yang dilakukan Teten hanya menguntungkan perusahaan jual beli online, Blibli. “Soal dugaan menyebarkan berita bohong,” kata Muannas lewat pesan singkat, Senin, 25 Mei 2020.

Untuk Farid, Muannas memang baru memberikan somasi. Namun sebelumnya, sudah banyak orang yang dilaporkan Muannas ke polisi sepanjang kariernya sebagai advokat.

Karier hukum Muannas awalnya banyak berkecimpung di Tim Pengacara Muslim. Ia pernah menjadi kuasa hukum terpidana aksi terorisme Abu Bakar Baasyir, Panglima Laskar Jihad Jafar Umar Thalib dan pentolan Front Pembela Islam, Rizieq Shihab.

Belakangan, Muannas pindah menjadi kelompok pendukung Basuki Tjahaja Purna alias Ahok. Ia tergabung dalam Komunitas Advokat Kotak Badja alias Kotak Badja. Pada 2018, ia menjajal keberuntungannya di dunia politik dengan bergabung ke PSI. Dia maju sebagai caleg dalam pemilu 2109, namun gagal.

Di saat yang bersamaan, Muannas juga aktif dalam kelompok Cyber Indonesia. Menduduki jabatan sebagai ketua umum, ia banyak melaporkan orang atas tuduhan penyebaran hoaks, ujaran kebencian dan pelanggaran UU ITE. Berikut beberapa orang di antaranya:

Ratna Sarumpaet

Muannas Alaidid melaporkan Ratna Sarumpaet, hingga pasangan calon presiden Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno ke Kepolisian Daerah Metro Jaya terkait dugaan informasi bohong atau hoaks pada 3 Oktober 2018. Sebelum pelaporan itu, Ratna sempat mengaku telah dikeroyok sejumlah orang hingga wajahnya lebam. Foto wajah Ratna viral. Prabowo, Sandi dan tim pemenangannya dalam pemilu 2019 turut bersuara soal kasus ini.

Namun belakangan peristiwa pengeroyokan itu tidak pernah terjadi. Wajah Ratna lebam karena perawatan wajah. Ratna dihukum 2 tahun penjara karena menyebarkan berita bohong.

Jonru Ginting

Muannas melaporkan akun media sosial Jonru Ginting ke polisi pada Selasa, 19 September 2017. Laporan tersebut dilakukan karena Jonru menyebut Muannas sebagai anak tokoh PKI DN Aidit. "Fitnah mengatakan klien kami ini anak pimpinan PKI, ini fitnah besar, ujaran kebencian,” kata kuasa hukum Muannas, Ridwan Syaidi Tarigan.

Saat itu, Muannas bukan satu-satunya orang yang melaporkan Jonru ke polisi. Ada Muhamad Zakir Rasyidin, yang juga melaporkan Jonru karena dianggap menyebarkan kebencian dan mencemarkan nama baik. Salah satunya adalah mencakup unggahan Jonru soal Presiden Joko Widodo. Jonru dihukum 1,5 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

copy dari tempo.co

⟶

Postingan Farid Gaban di akun facebooknya tanggal 25 Mei 2020

SAYA, PAK TETEN DAN SOMASI

Lebaran ini saya mendapat kado istimewa: surat ancaman (somasi) dari Muannas Alaidid, pengacara/politisi PSI (Partai Solidaritas Indonesia) dan Ketua Umum Perhimpunan Cyber Indonesia.

Muannas mengancam melaporkan saya ke polisi jika tidak mencabut kritik saya di Twitter tentang kerjasama Menteri Koperasi-UKM Teten Masduki dengan Blibli (Djarum Group).

Saya menolak mencabut kritik itu. Pertama, kritik terhadap kebijakan publik adalah hak setiap warga negara terhadap pemerintahnya (dalam hal ini menteri). Kedua, saya punya dasar untuk menyebut kerjasama tadi akan merugikan publik dan kepentingan negara kita.

Kritik saya berkenaan dengan peristiwa pada 20 Mei lalu, ketika Menteri Teten Masduki dan CEO Blibli Kusumo Martanto meluncurkan kerjasama membentuk "KUKM HUB" di toko online yang dimiliki oleh raksasa bisnis Grup Djarum itu.

Pertanyaan yang segera muncul: mengapa Blibli? Mengapa bukan Tokopedia, Bukalapak atau Shopee? Mengapa bukan Gudang Garam atau Sampoerna Retail? Apakah karena Blibli menang tender?

Tapi, saya mau melewatkan pertanyaan itu, karena bagi saya tidak penting. Kerjasama itu tidak layak dilakukan dengan toko online atau jaringan ritel (eceran) swasta yang manapun.

Menteri Teten mengatakan, kerjasama itu akan mendorong pengembangan UKM di Indonesia, yakni ketika yang besar membantu yang kecil. Apalagi di masa pandemi sekarang, ketika banyak usaha hanya bisa mengandalkan perdagangan online.

Saya tak memungkiri manfaat toko online. Aplikasi digital via mobile phone memudahkan kita bertransaksi jual-beli, tak dibatasi ruang maupun waktu.

Tapi, mengapa Kementerian tidak mengembangkan toko online sendiri? Apakah tidak punya biaya? Bukankah membuat aplikasi toko online itu sangat mudah dan murah, bahkan bisa gratis menggunakan platform open source?

Sejak 2007, Kementerian sudah punya Gedung Smesco (Small and Medium Enterprises and Cooperatives) yang megah dan mewah di Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Gedung itu dilengkapi dengan ruang pamer dan pasar produk UKM.

Kenapa tidak meningkatkan marketplace yang sudah ada itu (lengkap dengan database yang dimiliki) ke level digital?

Ketimbang dengan swasta, Kementerian juga semestinya bisa menjalin sinergi dengan dua badan usaha milik negara, sekaligus menghemat dana publik: dengan PT Sarinah yang menyediakan pasar produk UKM lokal, serta PT Telkom yang menyediakan platfom toko online Blanja.com (dengan syarat Telkom mendepak partner multi-nasional Ebay dulu).

Membangun digital-marketplace besar tentu saja tidak cukup hanya dengan menyediakan aplikasi. Ini juga memerlukan manajemen dan sistem pengelolaan. Jika Kementerian lagi-lagi mengeluh tak punya sumberdaya, kita perlu mempertanyakan kemana dan untuk apa anggaran serta pegawai yang banyak selama ini dikerahkan.

Menurut saya, Kementerian perlu memiliki marketplace UKM sendiri. Mengapa? Agar bisa mengendalikan tujuan untuk benar-benar mengembangkan dan memberdayakan UKM lokal. Tujuan seperti itu tidak bisa diharapkan pada toko online swasta.

Toko online memang berjasa memperbesar omset dan transaksi jual-beli. Masalahnya: barang dari manakah yang dijual?

Miftahul Choiri, pejabat Bank Indonesia, belum lama lalu menyebut bahwa mayoritas barang yang dijual di toko online adalah barang impor. Dengan kata lain, toko online menguntungkan produsen asing ketimbang lokal; serta memperparah defisit perdagangan nasional kita.

Bhima Yudhistira, pengamat ekonom Indef (Institute for Development of Economics and Finance), memperkuat pernyataan Choiri. "Sekitar 93 persen barang yang dijual di marketplace adalah barang impor. Produk lokal hanya 7 persen," kata Yudhistira.

Toko-toko online berkontribusi meningkatkan impor barang konsumsi, yang pada 2018, misalnya, naik 22 persen.

Kita tahu, toko-toko online Indonesia belakangan ini disuntik dana investasi asing besar-besaran untuk menjadi menjadi unicorn/decacorn. Investor asing bisa masuk ke perdagangan ritel online berkat kebijakan liberal Pemerintahan Jokowi.

Pada 2016 dan 2018, pemerintah membuka kepemilikan 100% investasi asing di 95 bidang usaha, salah satunya di bidang ritel online.

Baik Choiri maupun Yudhistira menyebut bahwa banjir investasi asing pada unicorn/decacorn toko online bertanggungjawab atas defisit perdagangan, yang pada gilirannya memicu defisit neraca berjalan (CAD), dan secara laten memperlemah nilai rupiah.

Jadi, toko-toko online swasta unicorn itu hampir tidak ada manfaatnya dalam pengembangan UKM lokal. Sebaliknya, dalam praktek justru membahayakan kondisi ekonomi negeri kita, serta menciptakan ketergantunan negeri kita atas barang impor.

Kondisi itu relevan dengan apa yang dikeluhkan oleh Presiden Jokowi sendiri beberapa waktu lalu: "kenapa bahkan cangkul pun harus kita impor dari luar negeri."

Menurut saya, sangat ironis, jika Menteri Teten (tanpa menimbang hal-hal di atas) justru menjalin kerjasama dengan toko online seperti Blibli. Kerjasama itu juga akan lebih menguntungkan Blibli ketimbang UKM yang ingin dibela oleh Pak Menteri Teten.

Dalam beberapa tahun terakhir, raksasa rokok Djarum, Sampoerna dan Gudang Garam bersaing satu sama lain untuk menguasai jaringan ritel hingga pedesaan.

Mereka punya program yang mirip satu sama lain untuk "memodernisasi" kios kelontong pedesaan: Djarum Retail Partnership (DRP yang belakangan disatukan dengan Blibli); Sampoerna Retail Community (SRC); dan Gudang Garam Strategic Partnership (GGSP).

Kios-kios kelontong pedesaan itu tak hanya menjual rokok, tapi juga produk konsumsi lain. Ini penetrasi yang lebih agresif dari jaringan Indomart dan Alfamart yang sudah berlangsung beberapa tahun terakhir.

Kehadiran minimarket (swalayan modern) tak hanya meminggirkan pedagang/pasar tradisional, tapi juga memperbesar ketergantungan desa terhadap produk-produk dari kota. Ini memperlemah sentra-sentra produksi dan ekonomi lokal, yang pada gilirannya memicu ketimpangan dan kemiskinan.

Pengakuan tentang dampak buruk minimarket bahkan datang dari pemerintah sendiri. Pada 2018 lalu, pemerintah berjanji akan mengeluarkan "peraturan presiden tentang pengendalian minimarket". Tapi, alih-alih membatasi, pemerintah justru membiarkan ekspansi jaringan ritel hingga jauh ke pelosok desa oleh raksasa rokok tadi.

Lagi-lagi, makin ironis, jika Menteri Teten Masduki (tanpa menimbang dampak buruk tadi) justru memberi panggung lebih luas bagi Blibli (Djarum) untuk berkiprah.

Pasar (marketplace) hanya satu aspek saja dari ekonomi lebih luas. Tugas Kementerian Koperasi-UKM tak hanya memperluas pasar; tidak hanya mengurus pedagang.

Pelaku UKM itu tak cuma pedagang tapi juga produsen barang-barang dan jasa, bahkan termasuk petani (pelaku usaha tani) di dalamnya. Tak ada gunanya marketplace yang menyingkirkan produsen atau petani lokal. Tak ada gunanya pula marketplace yang memperlemah ekonomi lokal, yang pada gilirannya memperlemah ekonomi nasional kita.

Lebih dari segalanya, ada kata "koperasi" dalam nama Kementerian Pak Teten Masduki itu, yang bukan cuma embel-embel atau hiasan belaka. Koperasi menawarkan sistem produksi-konsumsi serta perniagaan yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan karena bertumpu pada kekuatan lokal.

Dari Bung Hatta kita juga belajar bahwa koperasi bukanlah cuma badan usaha (atau tentang pasar belaka). Koperasi juga tentang sistem sosial dan politik demokrasi dari bawah; fondasi penting tak hanya bagi ekonomi nasional, tapi juga bagi demokrasi politik dan cita-cita keadilan sosial Indonesia sesuai Pancasila.

Begitulah, ada banyak kritik lain yang bisa ditambahkan tentang Kementerian ini. Tapi, pada prinsipnya, kita warga negara berhak untuk selalu mempertanyakan kebijakan publik pemerintah. Jangankan menteri, kebijakan presiden pun bisa dipertanyakan.

Akan halnya somasi Muannas Alaidid, saya berharap dia mengurungkan niat mempolisikan saya. Bagaimanapun, itu terserah dia. Jika berlanjut, saya siap menyambut Pak Polisi yang datang mengetuk rumah saya.***

RUJUKAN BERITA

Toko Online Turut Memicu Pelemahan Kurs Rupiah
http://www.koran-jakarta.com/toko--online--turut-memicu-pelemahan-kurs-rupiah/
Indef: Startup E-Commerce Perparah Defisit Perdagangan
https://www.liputan6.com/bisnis/read/4029514/indef-startup-e-commerce-perparah-defisit-perdagangan
Banyak Startup Perparah Defisit Neraca Perdagangan
https://rmco.id/baca-berita/ekonomi-bisnis/15230/mayoritas-jual-produk-impor-banyak-startup-perparah-defisit-neraca-perdagangan
Cangkul Impor dari Cina dan Neraca Perdagangan yang Defisit
https://www.republika.co.id/berita/q0ldew409/cangkul-impor-dari-cina-dan-neraca-perdagangan-yang-defisit
Ini Daftar 54 Bidang Usaha yang Bisa Dimiliki Asing 100%
https://www.cnbcindonesia.com/news/20181116193025-4-42581/ini-daftar-54-bidang-usaha-yang-bisa-dimiliki-asing-100
Maraknya Minimarket Matikan Usaha Kecil
https://akurat.co/ekonomi/id-165100-read-maraknya-minimarket-matikan-usaha-kecil-

Twitter Farid Gaban

Rakyat bantu rakyat; penguasa bantu pengusaha. Gimana, nih, kang Teten Masduki? How low can you go? pic.twitter.com/KwS9V8wmve

— Farid Gaban (@faridgaban) May 21, 2020

ANTI-SOLIDARITAS. Di tengah wabah, muncul gerakan "rakyat bantu rakyat". Bukannya memperkuat, Pemerintah justru memperlemah solidaritas: naikin iuran BPJS; ngebahas UU kontroversial Minerba/Omnibus; nerbitin surat utang ratusan trilyun utk terutama selamatkan konglomerat & BUMN.

— Farid Gaban (@faridgaban) May 21, 2020

Raksasa rokok Djarum (Blibli), bersama Sampoerna dan Gudang Garam, menyasar sektor retail hingga pelosok desa. Tak hanya utk menyalurkan rokok tapi produk konsumsi lain. Menghancurkan sentra produksi UKM hingga pelosok desa. Ironisnya, difasilitasi Kementrian UKM. @abirekso

— Farid Gaban (@faridgaban) May 22, 2020

Tanpa dibarengi penguatan UKM, platform marketplace seperti Blibli, hanya memperluas impor ketimbang sebaliknya (seperti sudah terjadi); memperkuat produsen besar ketimbang yang kecil. Ketimpangan makin besar, akibat digital divide. @abirekso

— Farid Gaban (@faridgaban) May 22, 2020

Terpukau mitos trickle down theory, menyusul krisis 1998, pemerintah mensubsidi bank/konglomerat Rp 400 triliun. Hasilnya? Ketimpangan tertinggi dlm sejarah di era SBY. Uang itu dari utang (obligasi) yg bunganya saja Rp 600 triliun, dan harus rakyat bayar (via APBN) sampai kini.

— Farid Gaban (@faridgaban) May 22, 2020

😀

Perlu Sosialisasi suatu Utilitas Manhole, apa saja ?

Rian Syah-tgl 27 jan 2020

SABOTASE SEPANJANG JALAN KRAMAT RAYA JAKPUS RESAPAN GORONG AIR DI TUMPUK KARUNG PASIR 27 JAN'20 JAM 22.00
https://web.facebook.com/rian99999/posts/3354001407949405

Iwan SUmule - 28 jan 2020

Mohon disidik kebenaran info ini. Kalo benar, jahat sekali mereka itu. Iya gak sih?
🙈

Katanya, ada sabotase sepanjang Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat.
Gorong-gorong dimasukin karung pasir agar tersumbat.
Kejadian 27 Januari 2020, Jam 22.00 Wib.
https://twitter.com/IwanSumule86/status/1222122175441690624

BinaMarga DKI - 28 Jan 2020

Lubang tersebut bukan sumur resapan, akan tetapi manhole utilitas, memang speknya harus dimasukan kantong pasir, hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi jika terjadi kecelakaan, saat proses pengerjaan maka karung tsb akan diangkat
https://twitter.com/BinaMargaDKI/status/1222160610730762240

setelah itu proses boring subduct (pemasangan kabel utillitas di bawah tanah), setelah selesai proses tsb, karung akan dimasukkan kembali kedalam manhole
https://twitter.com/BinaMargaDKI/status/1222160699071193088

Mazgres - 29 Jan 2020

Perihal Apa itu "Manhole Utilitas"; dapat dilihat pd photo terlampir. Dan juga link di bawah. Material utk membangunnya, memang perlu di masukkan ke bawah. Dan utk mencegah kemacetan; baik dikerjakan di malam hari.
Ada info,ada knowlege. Mari berbagi info.
https://docplayer.info/71298344-Pembangunan-infrastruktur-utilitas-dalam-rangka-penataan-jaringan-utilitas-yang-berkesinambungan-di-jakarta.html
https://twitter.com/mazgres/status/1222334762171260928

Summary :

turnbachoax.id
https://turnbackhoax.id/2020/01/29/salah-sabotase-sepanjang-jalan-kramat-raya-jakpus-resapan-gorong-air-dimasukin-karung-pasir-agar-tersumbat/

tempo - 26 November 2019
terkait dengan fenomena yang sama yg diunggah di https://web.archive.org/groups/545062825978088/permalink/758432107974491/

https://cekfakta.tempo.co/fakta/493/fakta-atau-hoaks-benarkah-ada-sabotase-terhadap-anies-baswedan-dengan-menimbun-saluran-drainase-di-dki

Stress Gara-gara

Sempat Unggah Konten Porno, Wamenag Mengaku Akun Diretas

Minggu, 27 Oktober 2019

Selengkapnya : CNN Indonesia

Pakai Drone Emprit, saya bisa lihat peta percakapan yg suka share bokep. Termasuk akun2 influensial yg wajib di follow. Dan genre yang populer.

Retweet 1000x, kalau mau saya buat analisis tentang perbokepan. Kurang dari itu, ogah.

🤣 https://t.co/SOrYLAj2Kv

— Ismail Fahmi (@ismailfahmi) October 28, 2019

Ampuun dah.. kurang dari 35 menit udah 1000 rt.
Aku underestimate minat netizen di hari Sumpah Pemuda ini.

Tapi mungkin ini salah satu topik pemersatu bangsa haha.

Ok, Sekarang saya collect data dulu ya. Give me time sampai nanti malam. Soalnya analisis ini bakal "NSFW".

😍

— Ismail Fahmi (@ismailfahmi) October 28, 2019

Ijin Gus @Stakof, dosanya nanti kita bagi dua ya. Soalnya kan idenya terinspirasi dari twit njenengan.

🤣

— Ismail Fahmi (@ismailfahmi) October 28, 2019

Ada yg mengira akun saya dibajak.
Tidak, ini asli.

Jangan kuatir, nanti analisis Drone Emprit tetap bersifat ilmiah, seperti sebelum-sebelumnya. Tidak ada niatan untuk membuat malu individu.

Kita akan belajar tentang fenomena perbokepan di ruang siber kita.

— Ismail Fahmi (@ismailfahmi) October 28, 2019

Hasil analisis ini nantinya juga akan dikirm ke tim AIS di @kemkominfo, sebagai tambahan analisis dari yang selama ini sudah rutin mereka lakukan.

Apakah anda perlu menghapus twit? Ndak perlu, percuma. Karena Twitter API akan ngasih twit yg dihapus kok. 🤣

— Ismail Fahmi (@ismailfahmi) October 28, 2019

Gaya Dalam Bingkai Digital

View this post on Instagram

KLARIFIKASI ATAS DISINFORMASI FOTO PERTEMUAN NAJWA DAN TOMMY SOEHARTO Sikap editorial Narasi TV dan Mata Najwa terkait situasi terakhir politik Indonesia, terutama isu KPK dan demonstrasi mahasiswa, membuat saya, Najwa Shihab, didiskreditkan lewat berbagai disinformasi. Lengkapnya sila baca di atas. #matanajwa #najwashihab #narasitv #NarasiNewsroom

A post shared by Najwa Shihab (@najwashihab) on Sep 28, 2019 at 3:26am PDT

Mbak Najwa, Sy sering menyarankan teman2 pegiat medsos agar cool dan tenang menghadapi serangan buzzer di medsos. Diamkan sj, tak usah ditanggapi, nanti akhirnya nitizen saling menjawab sendiri. Dan dari situ bs diketahui, berapa jt yg mendukung dan berapa biji yg berbuzzerria. https://t.co/ZhagugK3to

— Mahfud MD (@mohmahfudmd) September 29, 2019

Semula sy ingin menyarankan, "Tirulah sy, Najwa. Biar sj buzzer di medsos berisik, jgn digubris, kita tetap cool dan tenang". Tp sy tak jd menyarankan itu kpd Najwa krn sebenarnya Najwalah yg hrs dilihat, "Lihatlah jurnalis Najwa, diserang pun selalu tenang, cerdas, dan ceria"

— Mahfud MD (@mohmahfudmd) September 29, 2019

Mahfud Diberitakan Gatra Secara Bias?

Bkn memfitnah Arab, justeru info ini dari Arab sendiri. Di Saudi bnyk ditangkap orang2 radikal, yg blm ditangkap (dgn uang melimpah) lari ke berbagai negara, termasuk ke Indonesia. Kemarin sore Gerakan Suluh Kebangsaan (GSK) juga mengonfirmasi ini dgn BIN dan BNPT dlm closed FGD.

— Mahfud MD (@mohmahfudmd) August 17, 2019

Berita bhw di Saudi banyak kaum radikalis yg ditangkap dan yg blm ditangkap lari Asia Tenggara sebenarnya bkn berita baru dan sdh sering diungkapkan. Semula tenang2 sj, tp bgt saya ikut ngomongkan tiba2 jd berita besar dan ditanggapi scr besar2an. Alhamdulillah, kalau begitu.

— Mahfud MD (@mohmahfudmd) August 17, 2019

Bkn memfitnah Arab, justeru info ini dari Arab sendiri. Di Saudi bnyk ditangkap orang2 radikal, yg blm ditangkap (dgn uang melimpah) lari ke berbagai negara, termasuk ke Indonesia. Kemarin sore Gerakan Suluh Kebangsaan (GSK) juga mengonfirmasi ini dgn BIN dan BNPT dlm closed FGD.

— Mahfud MD (@mohmahfudmd) August 17, 2019

Rizma, statement aselinya tak menyebut bhw yg lari itu ulama tp kelompok radikal. Yg nulis ulama itu hny http://gatra.com yg kemudian bnyk dikutip. Coba lihat di TV-TV, jg di http://Republika.co.id , http://detik.com , CNN Indonesia, dll; semua menulis "radikal"; https://t.co/26sAHBY1F5

— Mahfud MD (@mohmahfudmd) August 17, 2019

Mahfud MD: Ulama Arab Saudi Lari ke Indonesia Bawa Jutaan USD Sebar Paham Radikal

16 Aug 2019

Jakarta, Gatra.com- Ketua Umum Gerakan Suluh Kebangsaan, Moh Mahfud MD mengungkapkan, ada fenomena baru dalam pergerakan paham radikal di Indonesia. Menurutnya, Indonesia menjadi sasaran kalangan radikal dari negara lain.

Ia menyebut, ada ulama radikal dari Arab Saudi datang ke Indonesia dengan membawa uang jutaan dolar AS untuk menyebarkan paham radikal.

"Sekarang di Saudi Arabia, terjadi penangkapan terhadap ulama yang radikal. Yang belum tertangkap, akan lari ke Indonesia dengan membawa jutaan dolar untuk mendukung gerakan radikal," kata Mahfud MD kepada wartawan di sela agenda Focuss Grup Discussion (FGD) Gerakan Suluh Kebangsaan di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Jumat (16/8).

Para ulama radikal tersebut, tambah Mahfud, telah dan hendak mendirikan pesantren di beberapa kota di Indonesia. Tujuannya sebagai sarana penyebaran paham radikal.

"Di beberapa tempat, ada lembaga pendidikan yang tidak dikenal. Dengan murid yang banyak tapi tertutup, di Jogja ada, di Magelang ada, tiba-tiba besar," ujar Mahfud.

Mahfud berujar, indikasi paham radikal ditunjukkan dari larangan hormat kepada bendera, melarang upacara, serta menghancurkan simbol negara berupa burung Garuda Pancasila.

Merespon hal tersebut, Gerakan Suluh Kebangsaan akan mengumpulkan para tokoh bangsa seperti Prof Komarudin Hidayat, KH Yahya Staquf, Prof Alwi Shihab, Hilmar Farid, KH Sholahuddin Wahid, Haedar Nashir, Sudhamek AWS, Romo Benny Susetyo, dan sebagainya, untuk berdiskusi secara tertutup.

Diskusi tertutup tersebut dipandu oleh Deputi dari Badan Intelijen Negara (BIN) serta kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Suhardi Alius.

 copy dari : gatra.com 20 Agustus 2019 pagi

Hasil Pengitungan DPD menjadi Rujukan Suara Pilpres (2)

1. KPU Jatim telah merekapitulasi hasil pemilu 2019.

Utk rekap suara Pilpres Pleno KPU Jatim akan sahkan hasil sbb:

Jokowi 14.139.677
Prabowo 7.526.034
Total suara sah 21.665.711
Suara tdk sah 772.216

Total Pengguna suara 22.437.927

===

Perhatikan Situng KPU pic.twitter.com/YCjaYS80KR

— Irene (@IreneViena) May 17, 2019

2. SITUNG KPU dgn data masuk baru 91.3% namun telah mencatat jumlah suara sah Pilpres 22.496.265 atau selisih hampir 1 juta lebih besar dari REKAP FINAL KPU JATIM (pra pleno) yg hanya 21.665.711

Dari mana sumber data SITUNG?

Hanya Tuhan yg tahu karena KPU dan 01 MEMBISU

.
. pic.twitter.com/6B8F6T9qdE

— Irene (@IreneViena) May 17, 2019

3. Selisih hampir 1 juta pada Data SITUNG pasti akan menjadi lebih besar karena data masuk baru 91.3%

Anda dapat mencurangi seseorang tapi tidak pada semua orang ... pic.twitter.com/1ZjbXiTvT0

— Irene (@IreneViena) May 17, 2019

5. PERHATIKAN data REKAP DPD Jatim

Total suara tidak sah = 6.426.310

Percayakah anda ada hampir 6.5 juta suara tidak sah pemilih DPD RI di Jatim ?????? pic.twitter.com/6msg9YLdwk

— Irene (@IreneViena) May 17, 2019

6. Dari data rekap DPD Jatim, dapat dipastikan jumlah pengguna suara Jatim pada pemilu 2019 tidak lebih dari 19 juta pemilih

Sisanya suara Iblis

.. pic.twitter.com/E6FQRJoBX3

— Irene (@IreneViena) May 17, 2019

7. Anda dapat bandingkan total suara hasil rekap Pilpres, Pileg dan DPD Jatim, untuk menemukan sekitar 6 juta suara siluman yg nyelonong ke 01.

Belum termasuk suara 02 yg dikurangi oleh teroris pemilu di Jatim pic.twitter.com/ujkOnO1MTb

— Irene (@IreneViena) May 17, 2019

8. Detail dari mana datangnya 6 juta lebih siluman utk 01, dapat diketahui dari analisa data DPD banding Pilpres pada setiap Kabupaten/kota

Berapa selisih total suara DPD dibanding Pilpres. pic.twitter.com/d9MhVUj6AB

— Irene (@IreneViena) May 17, 2019

9. Perolehan suara Akhir masing2 caleg DPD se Jawa Timur pic.twitter.com/7pO4XYgk2N

— Irene (@IreneViena) May 17, 2019

10. Dari data ini akan terbongkar semua pencurangan Hasil Rekap Pilpres Jawa Timur pic.twitter.com/HUDbpA18xf

— Irene (@IreneViena) May 17, 2019

11. pic.twitter.com/hQkTTR4iSW

— Irene (@IreneViena) May 17, 2019

12. pic.twitter.com/KJHvuWrGRm

— Irene (@IreneViena) May 17, 2019

13. pic.twitter.com/SsJbe3QHbE

— Irene (@IreneViena) May 17, 2019

Bandingkan saudara2 ....

838 ribu vs 6,4 juta

(suara tidak sah Pilpres vs DPD )

Maknanya? 6,4 juta - 838 ribu = minimal 5,6 juta siluman masuk ke 01 pic.twitter.com/iafg3VhzTK

— Irene (@IreneViena) May 17, 2019

Hasil Pengitungan DPD menjadi Rujukan Suara Pilpres (1)

Total suara DPD adalah cermin dari jumlah pengguna hak suara sesungguhnya.

Mustahil suara Pilpres lebih besar dari suara DPD karena setiap pemilih diberikan kertas suara capres dan DPD

Mengapa di Jateng bisa selisih 5 juta dan di Jatim selisih 7 juta? pic.twitter.com/ieiY1Gv70B

— Irene (@IreneViena) May 17, 2019

Total pengguna hak suara pada pileg DPD jauh lebih kecil drpd total pengguna hak suara pada Pilpres hanya terjadi di propinsi2 yg dimenangkan oleh Jokowi. Selisih ratusan ribu hingga jutaan/propinsi

Di propinisi yg dimenangkan Prabowo, total suara DPD dan Pilpres adalah SAMA pic.twitter.com/gwdsT3XBeF

— Irene (@IreneViena) May 17, 2019

SITUNG KPU REKAP Hasil Suara DPD dihentikan mendadak karena dapat menjadi bukti 20 juta suara siluman masuk ke Jokowi Maruf dari proponsi2 tertentuhttps://t.co/TC2NaDiLWU

— Daulat Dalimunte (@DaulatDalimunte) May 17, 2019

Snowden : Arab Saudi Lacak Khashoggi dengan Spyware Buatan Israel

Snowden:

Arab Saudi Lacak Khashoggi dengan Spyware Buatan Israel

08 November 2018

Moskow - Sebuah spyware buatan perusahaan Israel digunakan untuk melacak pergerakan wartawan Arab Saudi Jamal Khashoggi sebelum dibunuh. Dengan spyware itu, otoritas Saudi mengetahui aktivitas Khashoggi yang tinggal di luar negeri.

Seperti dilansir kantor berita Anadolu Agency, Kamis (8/11/2018), hal itu diungkapkan mantan kontraktor intelijen Amerika Serikat (AS), Edward Snowden, dalam pernyataan via video call dari Rusia dalam sebuah konferensi di Tel Aviv, Israel. Spyware merupakan program yang terinstall dalam sistem komputer dan mampu mengumpulkan berbagai informasi soal pemilik komputer itu, untuk kemudian mengirimkan informasi ke lokasi tertentu.

Dituturkan Snowden dalam pernyataannya bahwa spyware Pegasus buatan perusahaan keamanan siber Israel, NSO Group Technologies, dijual ke sejumlah pemerintahan berbagai negara untuk digunakan dalam melacak musuh.

"Saudi, tentu saja, tahu bahwa Khashoggi akan pergi ke Konsulat (di Istanbul, Turki), karena dia memiliki temu janji. Tapi bagaimana mereka tahu tujuan dan rencana-rencananya?" ucap Snowden.

Khashoggi (60) yang seorang jurnalis senior Saudi, tewas dibunuh di dalam Konsulat Saudi di Istanbul pada 2 Oktober lalu. Kantor jaksa Istanbul menyebut Khashoggi tewas dicekik lalu dimutilasi oleh tim intelijen Saudi. Otoritas Saudi telah mengakui Khashoggi tewas dalam pembunuhan berencana, namun lokasi jenazahnya hingga kini masih misterius.

Diungkapkan Snowden bahwa telepon genggam atau smartphone milik salah satu sahabat Khashoggi telah terinfeksi dengan spyware Pegasus. Disebutkan Snowden bahwa spyware itu memampukan otoritas Saudi mengumpulkan informasi soal Khashoggi.

"Kebenarannya adalah mereka mengejar beberapa sahabatnya (Khashoggi-red) melalui sebuah program yang diciptakan oleh perusahaan Israel," sebut Snowden, yang tidak menyebut lebih lanjut identitas sahabat Khashoggi itu. Hanya disebut bahwa sahabat Khashoggi itu mengasingkan diri ke Kanada.

Secara terpisah, laporan dari institut penelitian Kanada, Citizen Lab, menyebut sahabat Khashoggi yang dimaksud adalah Omar Abdulaziz yang berstatus permanent resident Kanada.

"Kami memiliki keyakinan tinggi bahwa telepon selular Omar Abdulaziz, seorang aktivitas Saudi dan permanent resident Kanada, ditargetkan dan diinfeksi dengan spyware Pegasus milik NSO Group," ungkap laporan Citizen Lab tersebut.

Spyware Pegasus yang bisa melakukan pengintaian secara tak terbatas pada telepon genggam, dipandang sebagai aplikasi spyware mobile paling kuat di dunia.

Snowden yang melarikan diri dari AS usai membocorkan ribuan dokumen soal program pengintaian jangka panjang pemerintah AS ini, mendapat suaka politik di Rusia sejak tahun 2013. Otoritas Rusia memperpanjang izin tinggal Snowden hingga tahun 2020.

(nvc/ita)

copy dari : detik.com

Perihal Indonesia Leaks

INDONEISALEAKS

Bagaimana awal mula inisiasi IndonesiaLeaks? Berikut kutipan wawancara dengan para inisiator platform #IndonesiaLeaks pic.twitter.com/r0MjhcSNyk

— IndonesiaLeaks (@inaleaks) October 20, 2018

Apa manfaat #IndonesiaLeaks bagi informan publik? Berikut kutipan wawancara dengan para inisiator platform IndonesiaLeaks pic.twitter.com/uqFJQIWmgI

— IndonesiaLeaks (@inaleaks) October 20, 2018

Bagaimana IndonesiaLeaks mengolah informasi dari informan publik? Berikut kutipan wawancara dengan para inisiator platform #IndonesiaLeaks pic.twitter.com/9GTgZ7BPAy

— IndonesiaLeaks (@inaleaks) October 20, 2018

Bagaimana kaitan #IndonesiaLeaks dengan masyarakat sebagai informan publik? Berikut kutipan wawancara dengan para inisiator platform IndonesiaLeaks pic.twitter.com/fLQk0h9bXz

— IndonesiaLeaks (@inaleaks) October 22, 2018

Pemanfaatan Big Data di BI

Empat pilot project big data BI siap dipublikasikan rutin setiap bulan

Kamis, 26 Juli 2018
Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Erwin Rijanto mengatakan, sekitar 30% bank sentral di dunia turut memanfaatkan big data. Salah satunya, bank sentral Indonesia sejak tahun 2014 lalu.

Dalam proses membangun pondasi yang kokoh untuk pemanfaatan big data, BI telah melaksanakan sejumlah pilot project yang menghasilkan sejumlah indikator baru yang mendukung proses perumusan kebijakan BI. 

Diantaranya,

• indikator job vacancy,  
• indikator pasar properti, 
• identifikasi struktur keterkaitan pelaku dalam sistem pembayaran, dan 
• identifikasi persepsi masyarakat terhadap perekonomian Indonesi serta ekspektasi terhadap kebijakan BI.

Direktur Eksekutif Departemen Statistik BI Yati Kurniati mengatakan, saat ini secara rutin BI telah mengolah data-data mentah tersebut setiap bulan. Rencananya, hasil olahan data mentah itu akan dipublikasikan di website Bank Indonesia.

"Kami sedang dalam proses memfinalisasi. Empat project itu sudah siap keluar. Tapi kami harus punya kalender penerbitan tertentu yang kami komit ke tanggal tersebut. Mungkin bisa (dipublikasikan) per bulan," kata Yati.

Menurutnya, BI juga berkomunikasi dengan industri-industri terkait agar mereka juga bisa mengakses data. Dengan demikian, data tersebut bisa digunakan untuk kepentingan industri dan memperluas akses BI sendiri.

copy dari : kontan.co.id

BI bangun empat pilot project big data

Kamis, 26 Juli 2018

Pemanfaatan big data di Tanah Air semakin meluas dalam beberapa tahun belakangan, khususnya oleh industri komersial. Instansi pemerintah di Indonesia pun telah mulai memanfaatkannya. Makanya, Bank Indonesia (BI) juga tak mau ketinggalan.
Deputi Gubernur BI Erwin Rijanto mengatakan, sekitar 30% bank sentral di dunia turut memanfaatkan big data. Salah satunya, bank sentral Indonesia sejak tahun 2014 silam.

Menurut Erwin, pengetahuan baru, kecepatan dalam memproses, dan tempat penyimpanan data yang luas, memungkinkan bagi dunia mengembangkan big data saat ini. Maanfaat big data pun sangat banyak, utamanya yaitu menutup kesenjangan data. Bagi BI, big data memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan kebijakan strategis bank sentral.
"Kalau kita mengharapkan data statistik yang dipublish, itu kita akan sangat tergantung dengan waktunya. Dengan adanya big data, kita bisa gunakan dalam waktu yang lebih cepat," kata Erwin saat konferensi pers seminar internasional big data, Kamis (26/7).
Dalam proses membangun pondasi yang kokoh untuk pemanfaatan big data, BI telah melaksanakan sejumlah pilot project yang menghasilkan sejumlah indikator baru yang mendukung proses perumusan kebijakan BI. 

Pertama, indikator job vacancy. Proyek ini menggunakan sumber data tidak terstruktur (unstructured data) berupa teks iklan lowongan pekerjaan di portal lowongan pekerjaan online dan media cetak. Sumber data tersebut berpotensi digunakan sebagai leading indicator untuk indikator ketenagakerjaan yang kini tersedia secara semesteran.
"Kalau makin banyak lowongan pekerjaan yang dibuka oleh industri, itu indikasi bahwa ekonomi growing," kata Direktur Eksekutif Departemen Statistik BI Yati Kurniati.

Kedua, indikator pasar properti. Proyek ini akan menjadi pelengkap survei harga properti triwulanan BI yang telah ada. Selain itu, sama dengan proyek sebelumnya, proyek ini juga berpotensi digunakan sebagai leading indicator untuk mengetahui keadaan ekonomi terkini.
"Kalau kami survei, itu setiap triwulan dari coverage-nya terbatas. Sekarang ini kami sudah covering sekitar 55 kota besar baik yang tersedia di portal online, maupun yang kita text mining dari koran-koran," tambah Yati.

Ketiga, identifikasi struktur keterkaitan pelaku dalam sistem pembayaran. Berbeda dengan dua proyek sebelumnya, proyek ini menggunakan sumber data terstruktur berupa data transaksi Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS). Hasil pengolahan data ini kemudian digunakan sebagai indikator untuk pengawasan dalam rangka memitigasi risiko sistemik di sistem keuangan.

Keempat, identifikasi persepsi masyarakat terhadap perekonomian Indonesia, maupun ekspektasi masyarakat terhadap kebijakan Bank Indonesia. Proyek ini menghasilkan indikator ketidakpastian atas kebijakan ekonomi yang disebut indeks Economic Policy Uncertainty (EPU).

copy dari : kontan.co.id