Hentikan Penyebaran Nyamuk dan Jangan Gunakan Rakyat untuk Percobaan

Bill Gates Lepas Nyamuk di Jogja, Peneliti UGM Ungkap Teknologi Wolbachia

23 Agustus 2022

 

Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) menjadi salah satu masalah utama yang dihadapi masyarakat yang tinggal di negara tropis seperti Indonesia. Penyakit ini bisa ditularkan dengan virus yang berasal dari nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus.

Berbagai cara telah dilakukan untuk mencegah penularan virus ini. Salah satunya adalah sebuah teknologi yang dikembangkan oleh peneliti Universitas Gadjah Mada (UGM) bersama kolaborasi dalam World Mosquito Program (WMP).

Kolaborasi ini melibatkan berbagai pihak termasuk, yayasan Bill & Melinda Gates Foundation yang mendukung riset global seperti WMP.

Penelitian dalam World Mosquito Program (WMP)
Penelitian ini telah dimulai dari tahun 2011 dengan mengembangkan bakteri alami bernama Wolbachia.

"Metode baru yang inovatif untuk pengendalian demam berdarah dengan bakteri alami yang bernama Wolbachia. Setelah diteliti, diketahui bahwa bakteri ini mampu memblok replikasi virus di dalam tubuh nyamuk," ucap dr. Riris Andono Ahmad, MD, MPH, Ph.D., salah satu tim peneliti dari UGM kepada detikEdu, Selasa (23/8).

Andono mengatakan bahwa bakteri Wolbachia ini ditemukan oleh peneliti asal Australia pada 2011. Kemudian setelah itu mereka membuat proyek kolaborasi riset yang bernama World Mosquito Program.

"Mereka menggandeng kita dan kemudian mendapatkan dukungan penuh dari yayasan filantropi Indonesia. Kita mencoba untuk memperkenalkan teknologi ini di Indonesia dan juga untuk melakukan uji klinis," jelasnya.

Cara Kerja Bakteri Wolbachia
Andono juga menjelaskan cara kerja bakteri Wolbachia dalam proses menurunkan penyebaran virus yang disebabkan oleh Aedes Aegypti.

"Jadi cara kerjanya seperti vaksin, tetapi vaksin ini untuk nyamuknya. Karena jika si nyamuk sudah ada bakteri Wolbachia, kemampuan untuk menularkan virus jauh berkurang," terangnya.

Direktur Pusat Kedokteran Tropis Fakultas Kedokteran UGM ini juga mengatakan bahwa fungsi bakteri ini akan membuat virus replikasi di dalam tubuh nyamuk diblokir.

Sehingga apabila ada nyamuk aedes aegypti yang ada bakteri Wolbachia nya kemudian menggigit orang atau menyerap darah orang yang demam berdarah, sudah tidak menularkan virus lagi.
77 % Menurunkan Angka Penularan Virus

Andono menerangkan bahwa penelitian ini terdiri dari beberapa fase. Pada tahun 2014, ketika Bill Gates datang ke Yogyakarta, penelitian sedang ada di fase kedua dengan melepaskan nyamuk dalam skala yang kecil.

"Tujuannya untuk melihat apakah nyamuk dengan Wolbachia bisa berkembang biak secara alami dalam populasi dengan baik atau tidak," ungkapnya.

Dua tahun kemudian pada 2016, dilakukan pelepasan secara luas di Kota Yogyakarta. Uji klinis dilanjutkan dengan pengumpulan datanya pada tahun 2018 dan berakhir pada Maret 2020.

Hasil ini menunjukkan angka yang memuaskan di mana nyamuk dengan bakteri Wolbachia sukses menurunkan penularan virus.

"Itu dari hasil uji klinisnya kemudian bisa disimpulkan bahwa penurunan kasus demam berdarah di wilayah yang disebar nyamuk Wolbachia itu 77% lebih rendah dibanding dengan wilayah yang tidak disebar nyamuk Wolbachia," paparnya.
 

Bakal Diaplikasikan di Masyarakat Luas
Adapun setelah uji klinis rampung, Andono menjelaskan bahwa teknologi ini perlu dibuktikan apakah efektif dan manjur untuk penurunan DB dengan dibentuknya program tertentu.

"Sekarang yang sedang kami lakukan, kelanjutan dari penelitian di Yogya, mencoba mengembangkan model implementasi. Kalau kemarin kita melakukan pelepasan nyamuk dalam konteks penelitian dan uji coba. Nah itu banyak hal yang harus dikendalikan dan dikontrol untuk memastikan data penelitiannya itu benar-benar valid," tuturnya.

Peneliti yang memperoleh gelar master of public health di Umea University Swedia ini mengatakan, saat ini tim sedang berada dalam mode program bukan lagi penelitian.

"Maka sekarang kita dalam mode programatik bukan lagi penelitian. kita saat ini dengan di kota Sleman dan Bantul mencoba mengembangkan model implementasinya," ujarnya.

"Ini nantinya kalau dinas kesehatan itu mau menggunakan teknologi ini di dalam pengendalian program mereka, kira-kira modelnya seperti apa kemudian biayanya seberapa besar. Itu yang sedang kita lakukan," pungkas Andono.

Simak Video "Eks Menkes Siti Fadilah Pertanyakan Program Pengendalian DBD dengan Wolbachia"

 

link blob video
 

(faz/faz)

 

copy dari detik

 

Siti Fadilah Minta Penyebaran Nyamuk Wolbachia Dihentikan dan Tidak Gunakan Rakyat untuk Percobaan

12 November 2023

SHNet, Jakarta – Mantan Menteri Kesehatan menyerukan penolakan penyebaran Nyamuk Wolbachia di wilayah Indonesia.

Menurutnya, penyebaran nyamuk ini membawa resiko bagi kesehatan masyarakat dan bisa menimbulkan penyakit baru yang berbahaya bagi kesehatan rakyat Indonesia.

Ia pun mengatakan, penyebaran ini bersifat percobaan yang menggunakan masyarakat Indonesia sebagai percobaan ini.

“Ini namanya rakyat kita jadi kelinci percobaan dan ini tidak boleh. Siapa yang bertanggung jawab terhadap resiko yang akan datang,” ujarnya saat konferensi pers, di Jakarta, Minggu (12/11/2023).

Ikut hadir sebagai pembicara dalam konferensi pers adalah Komjen. Pol. Dharma Pongrekun, Mirah Sumirat, SE (Presiden ASPEK Indonesia) dan Dr. Ir. Kun Wardana Abyoto.

Dalam kesempatan itu, Siti menyoroti keterlibatan Kementerian Kesehatan dalam penyebaran nyamuk Wolbachia.

“Apakah sudah ada izin keamanan dan pertahanan? Karena ini menyangkut kedaulatan Republik Indonesia. Jangan sembarangan menyetujui percobaan yang langsung dilakukan pada rakyat Indonesia,” ujarnya.

Sementara itu, gerakan Sehat Untuk Rakyat Indonesia menyampaikan keprihatinan yang mendalam terkait adanya program pemerintah berupa penyebaran telur nyamuk Aedes Aegypti yang terpapar bakteri Wolbachia dalam jumlah jutaan.

Gerakan Sehat Untuk Rakyat Indonesia mengingatkan Pemerintah untuk segera menghentikan rencana pelepasan 200 juta nyamuk Wolbachia di Pulau Bali pada 13 November 2023, dan juga di 5 kota lainnya yaitu di Jakarta Barat, Bandung, Semarang, Kupang dan Bontang.

Program penyebaran nyamuk yang bekerjasama dengan World Mosquito Program (WMP) ini mengklaim akan menurunkan penyakit Demam Berdarah, padahal Pemerintah telah berhasil melakukan pengendalian Demam Berdarah dalam 10 tahun terakhir.

Keprihatinan dan tuntutan disuarakan secara bersama oleh “Gerakan Sehat Untuk Rakyat Indonesia”, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh SFS Foundation, Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia), dan Gladiator Bangsa, serta didukung Puskor Hindunesia.

Dr. Ir. Kun Wardana Abyoto, MT. menjelaskan Program pelepasan ratusan juta nyamuk Wolbachia di Indonesia ini membawa risiko parah, antara lain, resiko terhadap Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan.

Pasalnya, belum ada studi menyeluruh di Bali, Jakarta Barat, Bandung, Semarang, Kupang dan Bontang secara jangka panjang sehingga berisiko terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, termasuk Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Ia menambahkan, pelepasan jutaan nyamuk berpotensi merusak industri pariwisata, serta ekonomi masyarakat setempat.

“Siapa yang bertanggung jawab jika terjadi kesalahan dan dampak yang tak terhitung?” ujarnya.

Gerakan ini menuntut Due Diligence mendalam dan evaluasi menyeluruh sebelum pelepasan nyamuk.

“Investigasi risiko IP Technology melalui Wolbachia. Publik harus tahu dan menyatakan persetujuan. Kami meminta tindakan segera untuk melindungi Bali, Jakarta Barat, Bandung, Semarang, Kupang, dan Bontang. (Ina)

copy dari sinarharapan

Siti Fadhilah Serukan Penolakan Nyamuk Bionik Wolbachia di Indonesia: Apa Itu dan Mengapa Ditolak?

14 November 2023

SUARAMERDEKA.COM - Mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari menolak penyebaran nyamuk Bionik Wolbachia di Indonesia.

Ia dengan alasan bahwa bisa membawa risiko kesehatan masyarakat dan berpotensi menimbulkan penyakit baru yang berbahaya bagi penduduk Indonesia.

Siti Fadilah menekankan pentingnya segera menghentikan penyebarannya nyamuk Bionik Wolbachia.

“Penyebaran nyamuk Wolbachia ini membawa resiko bagi kesehatan masyarakat dan bisa menimbulkan penyakit baru yang berbahaya bagi kesehatan rakyat Indonesia. Segera hentikan!” ujar Siti Fadilah.

Sebenarnya apa itu nyamuk Bionik Wolbachia yangs sedang menjadi perbincangan hangat?

Dilansir dari situs resmi Kementerian Kesehatan, Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin telah memulai program pencegahan demam berdarah (DBD) dengan menggunakan teknologi Wolbachia di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur.


Metode ini bertujuan untuk menonaktifkan virus dengue pada nyamuk Aedes Aegypti, sehingga dapat mencegah penularan kasus DBD.

Wolbachia merupakan bakteri yang dapat tumbuh secara alami di serangga, terutama nyamuk, dan dapat menonaktifkan virus dengue pada nyamuk Aedes Aegypti, sehingga tidak menular kepada manusia.

Dalam program ini, bakteri Wolbachia dimasukkan ke dalam telur nyamuk aedes aegypti untuk mencegah penularan virus dengue.

Namun, kekhawatiran muncul karena rencana penyebaran 240 juta nyamuk Wolbachia di Bali, yang dianggap dapat membahayakan kesehatan individu, keamanan, dan pertahanan bangsa.

Sementara itu, keprihatinan dan tuntutan untuk menanggapi masalah ini juga disuarakan oleh "Gerakan Sehat Untuk Rakyat Indonesia," yang didukung oleh SFS Foundation, Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia), dan Gladiator Bangsa, serta didukung oleh Puskor Hindunesia.

Mereka menggelar konferensi pers pada pada 12 November 2023 di Hotel Grandhika, Jakarta Selatan. Hadir dalam konferensi pers para pembicara, termasuk DR dr Siti Fadilah Supari, Komjen Dharma Pongrekun, Mirah Sumirat (Presiden ASPEK Indonesia), dan Dr Kun Wardana Abyoto.

copy dari : suaramerdeka.com

Siti F Supari Tuding Nyamuk Wolbachia Usik Kedaulatan RI, Kemenkes Angkat Bicara

14 November 2023

Mantan Menteri Kesehatan Siti Fadillah Supari belakangan mempertanyakan langkah pengendalian demam berdarah dengue (DBD) Kementerian Kesehatan RI yakni menyebarkan nyamuk aedes aegypti dengan bakteri Wolbachia.

Dirinya mengaku keberatan saat masyarakat dijadikan subjek penelitian. Efektivitas penerapan wolbachia dikhawatirkan belum terbukti.

"Ini yang membuat ketidaknyamanan menurut saya sebagai bangsa yang berdaulat. Dari segi kesehatan DBD menurut saya telah terkendali dengan program-program dari Kemenkes," tutur dia dalam konferensı pers Senin (13/11/2023).

Sejauh ini, Kemenkes disebutnya cukup berhasil dalam pengendalian DBD. Siti menyayangkan jika kemudian ada riset baru yang dilakukan secara tidak transparan.

Kemenkes RI Buka Suara

Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kemenkes RI dr Maxi Rein Rondonuwu memastikan teknik wolbachia melibatkan pertimbangan para ahli hingga Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

"Kemenkes sangat percaya dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh teman2 UGM dan sdh ada rekomendasi WHO," tegas Maxi saat dihubungi detikcom Selasa (14/11/2023).

Data dari riset awal disebut sudah cukup menunjukkan seberapa efektif intervensi wolbachia, menekan penyebaran DBD.

Efektivitas wolbachia sebetulnya diteliti sejak 2011. WMP di Yogyakarta dengan filantropi yayasan Tahija melakukan riset persiapan dan pelepasan aedes aegypti berwolbachia dalam skala terbatas selama empat tahun hingga 2015.

Hasilnya menunjukkan wolbachia bisa melumpuhkan virus dengue di dalam tubuhnnyamuk aedes aegypti. Walhasil, virus dengue tidak akan menular ke dalam tubuh manusia.

"Jika aedes aegypti jantan berwolbachia kawin dengan aedes aegypti betina, virus dengue pada nyamuk betina akan terblok. Selain itu, jika yang berwolbachia itu nyamuk betina kawin dengan nyamuk jantan yang tidak berwolbachia maka seluruh telurnya akan mengandung wolbachia," demikian pernyataan resmi Kemenkes, dikutip Selasa (14/11)

Uji coba. nyamuk ber-wolbachia dilakukan di Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul pada 2022. Kasus demam berdarah di lokasi tersebut khususnya pasien yang dirawat di RS, menurun sebanyak 86 persen. Sementara kasus DBD secara keseluruhan berhasil ditekan hingga 77 persen.

Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Emma Rahmi Aryani, juga penurunan penyebaran DBD ini sejalan dengan penerapan wolbachia. Penurunan bahkan terbilang sangat signifikan.

"Jumlah kasus di Kota Yogyakarta pada bulan Januari hingga Mei 2023 dibanding pola maksimum dan minimum di 7 tahun sebelumnya (2015 - 2022) berada di bawah garis minimum," terang Emma.

Di sisi lain, Sigit Hartobudiono, Lurah Patangpuluhan Yogyakarta mengaku sempat ada kekhawatiran terkait penyebaran nyambuk ber-wolbachia di masyarakat.

"Masyarakat pada awalnya memang ada kekhawatiran karena pemahaman dari masyarakat itu nyamuk ini dilepas kok bisa mengurangi (DBD). Tapi seiring berjalan dan kita sudah ada edukasi, ada sosialisasi, sekarang masyarakat justru semakin paham, bahwa sebenarnya teknologi ini untuk mengurangi DBD," kata Sigit.

(naf/up)

copy dari health-detik

Terimakasih atas infonya. Polhukam akan berkordinasi dgn Kementerian PPA, Kompolnas, dan Komisi Perlindungan Anak utk bisa ke Jambi, membantu mendampingi anak ini. Dampingi, lindungi, dan jernihkan masalahnya, perlakukan anak-anak sesuai dgn hukum yang berlaku bagi anak-anak. https://t.co/w4hayN4sM3

— Mahfud MD (@mohmahfudmd) June 4, 2023

Setelah kami pertimbangkan baik2 akhirnya kami putuskan utk mendukung perjuangan Adik Syarifah Fadiyah Alkaff, siswi SMP yg heroik melawan perusahaan China dan Pemkot Jambi sampai2 dituduh sbg PELACUR.
Kami tdk akan biarkan anak sekecil ini berjuang sendiri! Bgm dgn kalian? pic.twitter.com/N2qzBcv7IW

— #99 (@PartaiSocmed) June 4, 2023

 

Anak SMP di Jambi Laporkan Pelawak yang Komentar Tak Pantas, Aksinya Banjir Pujian

Sabtu, 3 Juni 2023

Viral Anak SMP di Jambi Laporkan Akun yang Berkomentar Tidak Pantas, Banjir Pujian. ©2023 Merdeka.com/tiktok @fadiyahalkaff

Merdeka.com - Kini semakin banyak anak muda yang kritis terhadap sesuatu atau pun pemerintah. Salah satunya remaja dengan akun tiktok bernama @fadiyahalkaff yang sedang viral belakangan ini. Namanya viral karena keberaniannya pergi ke kantor polisi sendiri untuk membuat laporan.

Dalam videonya yang beredar, gadis remaja yang duduk di bangku SMP ini membuat laporan tentang komentar yang ditulis seorang pria di unggahannya. Dalam komentarnya, pria itu melecehkan gadis SMP ini secara verbal.

Bukan kali pertama, ia juga pernah mengkritisi pemerintah Jambi yang tidak peduli dengan neneknya yang merupakan pahlawan kemerdekaan. Video yang viral di tiktok ini pun mendapat banyak pujian warganet.Inilah sosok Fadiyah Alkaff, remaja SMP yang mempunyai cara berpikir kritis.  Gadis berhijab belakangan ini memang sedang viral di tiktok karena keberaniannya datang ke kantor polisi untuk membuat laporan.

Di awal video, ia memperkenalkan diri dan mengatakan sedang berad di depan kantor polisi Jambi. Ia juga menjelaskan alasannya berada di sana.

"Halo saya Syarifah Fadiyah Alkaff sekarang berada di Polda Jambi untuk memenuhi panggilan tim cyber yang mana hari Minggu tanggal 28 Mei 2023, yang mendapatkan piket adalah perbankan dan model laundry" ucapnya.

Ia pun menjelaskan dengan rinci jika ia datang ke kantor polisi untuk melaporkan komentar yang ditulis oleh akun tiktok @debiceper23. Komentar yang dilaporkan adalah komentar yang bersifat pelecehan secara verbal.

"Jadi di hari Senin, tanggal 29 Mei 2023 saya Syarifah Fadiyah Alkaff melaporkan akun instagram bernama @debiceper23 influencer, wali kota Jambi, atau yang sering dikenal dengan pelawak Provinsi Jambi yang telah berkomentar tidak senonoh di salah satu video saya yang diposting olejhakun lokal Jambi, info anak Jambi,"

"Di situ dia berkomentar mengatakan kerja dan gaji berapa yang mendapatkan uang 1,3 milyar rupiah sehari kalau selain ngangkang, hal tersebut bertujuan tidak lain dan tidak bukan untuk melecehkan saya dan menganggap saya sebagai seorang pelacur. Sedangkan sementara saya adalah seorang siswi perempuan SMP di kota Jambi yang baik-baik, untuk menyuarakan keadilan nenek saya Hafsa" jelasnya.

Deby Eka Saputra, yang lebih dikenal sebagai Debi Ceper merupakan seorang pelawak tunggal. Ia juga dikenal dengan The Neckless Man atau Manusia Tanpa Leher. Terkait kabar ini, Debi belum memberikan pernyataan. Akun Instagram @debiceper23 kini tidak aktif.

Kasus Nenek

Sebelumnya, anak remaja ini juga pernah mengkritisi pemerintah Jambi yang dinilai tidak memperhatikan neneknya yang merupakan seorang pahlawan kemerdekaan. Dulu neneknya merupakan perawat di masa kemerdekaan. Namun kini nasibnya jauh dari kata layak. Ia pun menyuarakan ini agar neneknya mendapat keadilan dari pemerintah Jambi.


Banjir Pujian

Video ini pun menjadi viral di tiktok dan telah ditonton lebih dari 3,5 juta kali. Melihat keberanian anak ini, warganet pun kagum dan meninggalkan banyak komentar pujian.

“SMP tapi mental nyo baja, semangat Yo dek,” tulis @M_Alian.

“Dekkk kamu hebat bangettttt, udah seberani inii,” tulis @Kimcaca.

“Anak yg hebat n berani...dg usia yg masih remaja sudah berani bersuara lantang,” tulis @ibet.

“Kata-kata nya sangat tersusun, rapi dan penuh penegasan, Semoga dapat keadilan, Suarakan kebenaran, Semangat dek,” tulis @1sampai9.

copy dari : Merdeka com

 

VIRAL Siswi SMP Dipolisikan Karena Kritik Pemkot Jambi, Mahfud MD Turunkan Tim: Kita Lindungi

Senin, 5 Juni 2023

TRIBUN-MEDAN.com - Kasus seorang siswi SMP bernama Syarifah Fadiyah Alkaff yang dipolisikan Pemkot Jambi, kini sampai ke telinga Menko Polhukam Mahfud MD.

Seperti diketahui,  kritikan Syarifah Fadiyah Alkaff terhadap Pemkot Jambi berujung siswi SMP terkena pasal berlapis.

Bahkan Syarifah Fadiyah Alkaff mengaku sudah mendatangi Polda Jambi untuk memenuhi panggilan sebagai terlapor oleh Kabag Hukum dan Humas Pemkot Jambi.

Syarifah dilaporkan karena video-videonya yang telah mengkritik Pemkot dan Wali Kota Jambi.

"Video-video saya yang kritik Pemkot Jambi dan Walikota Syarif Pasha dengan pasal berlapis. Pasal 28 ayat 2 dan Pasal 27 ayat 3," ungkap Syarifah.

Ternyata kritikan yang dilontarkan Syarifah yakni berawal dari memperjuangkan hak neneknya yang ia sebut sebagai seorang pejuang Kemerdekaan RI.

Syarifah mengungkapkan bahwa rumah neneknya diganggu perusahaan yang bekerjasama dengan Pemkot Jambi.

"Saya menyuarakan keadilan untuk nenek saya, seorang pejuang kemerdekaan yang dizalimi, rumah dirusak oleh perusahaan yang bekerjasama dengan Pemkot Jambi yang tidak bertanggung jawab," kata dia.

Menanggapi hal itu, Menko Polhukam Mahfud MD akan berkoordinasi dengan Kementerian PPA, Kompolnas dan Komisi Perlindungan Anak untuk ke Jambi.

Tim ini kata Mahfud akan membantu mendampingi anak ini.

Mahfud MD juga meminta perlakukan Syarifah sesuai dengan hukum yang berlaku bagi anak-anak.

"Terimakasih atas infonya. Polhukam akan berkoordinasi dengan Kementerian PPA, Kompolnas, dan Komisi Perlindungan Anak utk bisa ke Jambi, membantu mendampingi anak ini. Dampingi, lindungi, dan jernihkan masalahnya, perlakukan anak-anak sesuai dgn hukum yang berlaku bagi anak-anak,' tulis Mahfud MD di akun Twitternya @mohmahfudmd, Senin (5/6/2023).

Nasib Syarifah Fadiyah Usai Lawan Perusahaan China dan Pemkot Jambi, Siswi SMP Kena Pasal Berlapis. Siswi SMP di Jambi, Syarifah Fadiyah Alkaff mendadak menjadi perbincangan setelah videonya viral di media sosial.

Meski masih SMP, Syarifah Fadiyah Alkaff tidak gentar melawan perusahaan China dan Pemkot Jambi.

Kejadian ini berawal saat siswi SMP itu mengunggah kondisi sang nenek yang merupakan pejuang kemerdekaan Indonesia malah diperlakukan tidak baik oleh Pemkot Jambi.

Dalam pengakuannya, Syarifah Fadiyah Alkaff mengatakan, rumah neneknya seringkali rusak karena dilewati kendaraan sebesar mencapai 20 ton.

Menurut dia, kendaraan bertonase besar itu merupakan milik perusahaan China yang bekerjasama dengan Pemkot Jambi.

Ternyata kendaraan-kendaraan itu melintas di jalanan lorong di depan warga termasuk nenek Syarifah, sehingga mengakibatkan kerusakan.

Namun perjuangan Syarifah dalam mencari keadilan tidak berjalan mulus.

Video Syarifah yang mencari keadilan itu malah dilaporkan Pemkot Jambi ke pihak kepolisian.

Sehingga pada Jumat (2/6/2023) Syarifah memenuhi panggilan di Mapolda Jambi sebagai terlapor karena video yang diunggahnya.

Ternyata yang melaporkan Syarifah adalah Kabag Hukum Pemkot Jambi Muhammad Gempa Awaljon Putra dan Humas Kota Jambi.

Seperti dilansir Sripoku.com dari @PartaiSocmed menyebutkan sejumlah tokoh penting di awal video supaya kasusnya bisa mendapatkan perhatian tokoh-tokoh penting diantaranya yakni :

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Menkumham Yasonna Laoly, Kejagung Agung ST Burhanuddin, Menteri Pendidikan Nadiem Makarim, Mendagri Tito Karnavian, Ketua KPK Firli Bahuri dan Kapolda Jambi Irjen Pol Rusdi Hartono.

Video kritikan tersebut malah dilaporkan dengan pasal berlapis.

“Atas video-video saya yang mengkritik Pemkot Jambi dan Wali Kota Jambi Syarif Fasha dengan pasal berlapis. Pasal 28 ayat 2 dan pasal 27 ayat 3,” ujar Syarifah Fadiyah Alkaff.

Dituduh Pelacur 

Selain dikenakan pasal berlapis, Syarifah juga sempat dituduh pelacur.

Syarifah diserang oleh influencer Walikota Jambi Debi Ceper yang menudingnya sebagai pelacur.

“Bg boleh nanya gak kerja apa ya yang gajinya sehari 1,3 M selain ngangkang,” tulis komentar Debi Ceper.

Namun Syarifah berjuang tidak bakal sendirian.

Seperti yang dilakukan oleh akun @Partai Socmed yang mengunggah Syarifah yang akan mendukung perjuangan siswi SMP tersebut.

“Setelah kami pertimbangkan baik2 akhirnya kami putuskan untuk mendukung perjuangan Adik Syarifah Fadiyah Alkaff, siswi SMP yang heroik melawan perusahaan China dan Pemkot Jambi sampai2 dituduh sbg PELACUR,” cuitan akun Twitter @PartaiSocmed.

(*/tribun-medan.com)
 

copy dari : tribun medan

Kesakralan bagi Darah Biru

Menganut keyakinan dan kepercayaan itu memang ada penganutnya. Dalam melindungi budaya kraton tentunya ada beberapa tokoh yang berkepentingan atas penghormatan terhadap nilai-nilai sakral yang dipercaya bernilai luhur sebagai cermin peradaban dan tingginya tingkat kebudayaan yang dicapai.

Namun keluhuran tersebut belum tentu diikuti oleh para pangeran atau penguasa internal istana (kraton).

Fenomenanya pernikahan anak Presiden Jokowi menggunakan fasilitas sakral yang ada di kraton Mangkunegoro Surakarta itu diijinkan dan telah dilaksanakan. Sementara keluarga Jokowi itu bukan trah kraton. Maka itu sekelompok budayawan jawa melalui akun twitter @salimfillah (Salim A. Fillah) menyampaikan pesan bahwa hal itu sebagai sesuatu yang tidak sepantasnya. Tidak semestinya (bukankah meminta sesuatu yang bukan haknya itu memang tidak patas?).

Bagi sementara awam, dinilai wajar tidak mempermasalahkannya. 

Apakah yang digunakan sebagai tempat tanpa ada deklarasi dalam prosesi yang dipersyaratakan dianggap sebagai makna yang berbeda (dari prosesi khusus bagi trah kraton) ?

Mengapa hal itu terjadi ? Entahlah. Beberapa berita di twitter antara lain menggambarkannya sebagai berikut :

Mohon pertimbangkan kembali penggunaan Pendhapa Ageng Mangkunegaran sebagai tempat resepsi pernikahan; Pak @erickthohir Mas @kaesangp Mas @gibran_tweet Pak @jokowi. Banyak aspirasi dari kalangan budayawan menyatakan kirang sreg, kirang trep, kirang trapsila, kirang nujuprana. https://t.co/Du1wBHhxuj

— Salim A. Fillah (@salimafillah) November 27, 2022

Bersama S.I.J.K.G.P.A.A. Mangkoenagoro X, sy meninjau revitalisasi Taman Pracima Pura Mangkunegaran yg memakai arsitektur Jawa & Eropa. Revitalisasi ini untuk meningkatkan kegiatan masyarakat di tempat interaksi publik sehingga kian mampu menaikkan aspek ekonomi & sosial. pic.twitter.com/x0BUoUdsUH

— Gibran Rakabuming (@gibran_tweet) November 10, 2022

Profil KGPAA Mangkunegara X yang Izinkan Pura Mangkunegaran untuk Jokowi Ngunduh Mantu #TempoNasional https://t.co/YdbLhhBveV

— tempo.co (@tempodotco) December 12, 2022

Wuih, PBNU Mendapat Celaan Munafik

Sudah saya tegaskan, mereka satu komplotan & sangat munafik. Tumpul pd Abu Janda, Eko Kuntadhi, Yaqud, Dessy & kawanan buzzeRp, tp tajam ke habaib, ulama & umat Islam yg bersikap kritis.

Kalian mau bicara agama dgn segala topeng apapun, tetap umat semakin tdk percaya pd kalian! https://t.co/uZW9c2cAn4

— Faizal Assegaf - FA (@faizalassegaf) September 14, 2022

 

PBNU Lunak pada Eko Kuntadhi, Faizal Assegaf: Mereka Satu Komplotan, Munafik!

Rabu, 14 September 2022

JAKARTA-Kritikus Faizal Assegaf sebut Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) lunak pada kasus penghinaan bernuansa seksual pada Ustadzah Pondok Pesantren (Ponpes) Lirboyo Fatimatuz Zahra alias Ning Imaz.

“Sudah saya tegaskan, mereka satu komplotan dan sangat munafik. Tumpul pada Abu Janda, Eko Kuntadhi, Yaqud, Dessy & kawanan buzzeRp, tapi tajam ke habaib, ulama dan umat Islam yang bersikap kritis,” tegas Faizal Assegaf dikutip dari akun Twitter pribadiya, Rabu (14/9/2022).

“Kalian mau bicara agama dengan segala topeng apapun, tetap umat semakin tdk percaya pd kalian!” tambah Faizal Assegaf.

Soal kasus ini, Faizal Assegaf diketahui beberapa kali menyebut munafik melalui akun Twitter pribadinya.

“Beginilah kelakuan kaum munafikin. Ngaku tokoh NU dan paling Islami, dituding tolol dan budak seks oleh Eko Kuntadhi, tetap nyinyiran,” singgungnya.

Karena hal itu, Faizal Assegaf menuding bahwa anggapan sebelumnya yang menyebut pelaku penghinaan adalah buzzer keliru.

“Kelihatan banget, kalau tudingan itu bukan dari buzzeRp, satu kolam sibuk teriak lapor dan tangkap. Mental busuk bertopeng agama!” Cetusnya.

Diberitakan sebelumnya, cuitan hinaan yang dimaksud merupakan unggahan aktivis media sosial Eko Kuntadhi. Ia mengunggah video ceramah ustadzah ponpes asal Kota Kediri, Jawa Timur, tersebut.

"Tolol tingkat kadal. Hidup kok cuma mimpi selangkangan," demikian keterangan video yang diunggah akun @_ekokuntadhi, Rabu (14/9/2022).

(Arya/Fajar)

copy dari : fajar co id

Ustad Maher DILAPORKAN HINGGA MATI, hanya lantaran sepenggal satiran yg jelas2 tidak melecehkan kesucian Islam.

Faktanya: Tdk ada sikap moral & kejujuran dari PBNU utk memaafkan. ITULAH KEMUNAFIKAN BERTOPENG AKHLAK PALSU!

Stop menipu umat dengan KEBOHONGAN & KEMUNAFINAN!

*FA*

— Faizal Assegaf - FA (@faizalassegaf) September 16, 2022

 

Bandingkan Kasus Eko Kuntadhi dan Ust Maaher, Faizal Sindir PBNU: Kemunafikan Bertopeng Akhlak Palsu!

17 September 2022

GELORA.CO - Aktivis 98 Faizal Asseggaf kembali singgung Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU), ia mempersoalkan kasus ujaran kebencian bernuansa seksual yang dilontarkan Eko Kuntadhi kepada Ustadzah Pondok Pesantren (Ponpes) Lirboyo, Fatimatuz Zahra alias Ning Imaz.

Soal kasus ujaran kebencian yang menyeret Eko Kuntadhi, ia membandingkannya dengan kasus ujaran kebencian oleh Ustad Maaher At-Thuwalibi.

“Ustaz Maaher dilaporkan hingga mati, hanya lantaran sepenggal satiran yang jelas-jelas tidak melecehkan kesucian Islam,” tulis Faizal dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (16/9/2022).

Bahkan setelah Ustaz Maheer meninggal di Rutan Mabes Polri, (8/2/2021), hingga saat ini kata Faizal Asseggaf, PBNU belum memberi maaf.

“Faktanya: Tdk ada sikap moral dan kejujuran dari PBNU untuk memaafkan. Itulah kemunafikan betopeng akhlak palsu!” Tegasnya.

“Stop menipu umat dengan kebohongan dan kemunafikan!” Tambah Faizal Asseggaf.

Faizal Asseggaf menyebut tindakan Eko Kuntadhi sebagai kejahatan politik, Adapun kompromi PBNU dalam kasus ini, ia menyebutnya sebagai kemunafikan.

“Kejahatan politik Eko Kuntadhi dalam kasus Imaz yang berujung kompromi adalah bentuk kemunafikan PBNU dan loyalisnya pada umat Islam,” ucapnya.

“Mereka hanya sibuk penjarakan saudara muslimnya yang kebetulan berbeda politik. Tapi mnghadapi buzzer pembenci Islam, mereka sangat akur dan sibuk melindungi,” tandas Faizal Asseggaf.


copy dari : gelora co

Bedakan kritikan, hinaan, pembelaan, pencelaan

 

Nasihat baik agar diperhatikan.  Pak Nafis mengajarkan agar kita bisa bedakan antara menghina, mencela, membela dan mengkritik. Kalau ada warga yang mengkiritik kebijakan pemimpin jangan dianggap menghina, dan jangan menghina yang mengkritik, apalai menfitnahnya ...selama kritik itu utk kritik tindakan/kebijakan pemimpin agar ditanggapi untuk kebaikan bangsa dan negara.

Klo mau mengkritik itu kebijakannya, klo mau membela ya siarkan kebaikannnya.
.
Jangan atas nama kritik lalu mencela orangnya dan atas nama pembelaan lalu mencela, mengina bahkan memfitnah pengkritiknya.
.
Luruskan tujuannya utk kebaikan bangsa dan negara bukan utk musuhan.

— cholil nafis (@cholilnafis) February 25, 2022

Benarkah ekspresi ini keluh kesah orang Indonesia Hari Ini ?

 🇮🇩 INDONESIA HARI INI

• Bayar listrik tepat waktu, PLN terlilit utang 500 T.
• Bayar BBM cash, Pertamina  terlilit Hutang 600 T.
* Beli gas cash, PGN bangkrut lalu dijual ke Singapura
* Naik Kereta Bayar Cash, PT KAI terlilit utang
* Langganan air tepat waktu, PDAM bangkrut
* Beli pupuk cash, Pusri bangkrut
* Beli semen cash, PT Semen Indonesia bangkrut
* Beli beras cash, petani tetap miskin
* Beli ikan cash, nelayan tetap miskin
• Bayar asuransi tepat waktu,  Asuransi Bumiputra & Jiwasraya bangkrut
• Bayar tiket Garuda mahal, Garudanya bangkrut.
• Bayar pajak rajin, APBN jebol
* Denda pajak juga dibayar, APBN defisit
* Beli pulsa telpon cash,  Telkom megap megap
* E-toll selalu diisi, BPJT terlilit utang
• Bayar Uang Haji Lunas, jemaah gak bisa berangkat.
* Umroh bayar cash, jemaah nunggu dgn ketidakjelasan
• Rakyat susah & menderita saat Pandemi, harta pejabatnya malah bertambah.
* Rakyat bunuh bunuhan rebutan sejengkal tanah, BPN obral jutaan hektar ke oligarki.
• Sejak 14 abad yang lalu,  umat Islam nyaman beribadah. Baru di era ini dituduh radikal, intoleran, dan anti-NKRI

SUNGGUH IRONIS MAU NANGIS TAKUT DIBILANG HOAKS

Ini Nyata Bukan Halusinasi & semua Kompak terjadi dimasa 2 Periode Kepemimpinan Jokowi Presiden.

APALAGI YANG MAU DIBANGGAKAN & TIDAK ADA 1 PUN BUMN YANG UNTUNG(kalau ada minta tolong sebutkan dengan data bukan kata²).

Kalau memang tidak Mampu ya sudah Lambaikan Tangan didepan Kamera biar nanti Team Dunia Terbalik yang akan Jemput 🤭, _tapi ingat jangan Minta Tambah Periode lagi ya

#Rakyat_Cerdas.
#Salam_Akal_Sehat.
#Jangan_Lupa_BerDoa.

YLKI Beberkan Bisnis Permainan Harga Tes PCR Demi Kejar Untung

YLKI Beberkan Bisnis Permainan Harga Tes PCR Demi Kejar Untung
Kompas.com - 24/10/2021,

Pemerintah mewajibkan calon penumpang pesawat udara menunjukan hasil negatif tes polymerase chain reaction atau PCR. Biaya tes PCR atau harga tes PCR dinilai cukup mahal, sehingga aturan baru tersebut menuai banyak kritik.

PCR sendiri adalah pemeriksaan laboratorium untuk mendeteksi keberadaan material genetik dari sel, bakteri, atau virus. Saat ini, PCR juga digunakan untuk mendiagnosis penyakit Covid-19, yaitu dengan mendeteksi material genetik virus Corona, meski tak sepenuhnya akurat.

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi, membeberkan selama ini ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) tes PCR di lapangan banyak diakali oleh penyedia sehingga harganya naik berkali lipat.

"HET PCR di lapangan banyak diakali oleh provider (penyedia) dengan istilah 'PCR Ekspress', yang harganya tiga kali lipat dibanding PCR yang normal. Ini karena PCR normal hasilnya terlalu lama, minimal 1x24 jam," tutur Tulus dilansir dari Antara, Minggu (24/10/2021).

Dia juga menilai kebijakan wajib PCR bagi penumpang pesawat diskriminatif karena memberatkan dan menyulitkan konsumen.

"Diskriminatif, karena sektor transportasi lain hanya menggunakan antigen, bahkan tidak pakai apapun," katanya.

Tulus menyebutkan syarat wajib PCR sebaiknya dibatalkan atau minimal direvisi. Misalnya, waktu pemberlakuan PCR menjadi 3x24 jam, mengingat di sejumlah daerah tidak semua laboratorium PCR bisa mengeluarkan hasil cepat.

"Atau cukup antigen saja, tapi harus vaksin dua kali. Dan turunkan HET PCR kisaran menjadi Rp 200 ribuan," imbuhnya.

Tulus meminta agar kebijakan soal syarat penumpang pesawat terbang benar-benar ditentukan secara adil.

"Jangan sampai kebijakan tersebut kental aura bisnisnya. Ada pihak pihak tertentu yang diuntungkan," pungkas Tulus Abadi.

Bisnis PCR

Senada dengan YLKI, masih dikutip dari Antara, Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setidjowarno, mengungkapkan selama ini banyak lab kesehatan yang memaksimalkan keuntungan dari PCR.

Djoko pun menilai kewajiban PCR bagi penumpang pesawat seharusnya bisa dihapuskan. Jika hal itu bisa dilakukan, ia meyakini bisnis angkutan udara bisa kembali membaik.

"Kalau mau perbaiki bisnis udara, ya hilangkan saja (syarat PCR) atau dibayarkan oleh pemerintah. Lagipula harganya beda-beda. Bahkan di beberapa tempat juga ditawari surat hasilnya. Tes PCR juga tidak tersedia di semua tempat," ucap dia.

Dalam aturan terbaru surat keterangan hasil negatif RT-PCR maksimal 2x24 jam dijadikan syarat sebelum keberangkatan perjalanan dari dan ke wilayah Jawa-Bali serta di daerah yang masuk kategori PPKM level 3 dan 4.

Untuk luar Jawa-Bali, syarat ini juga ditetapkan bagi daerah dengan kategori PPKM level 1 dan 2, namun tes antigen tetap berlaku dengan durasi 1x24 jam. Sebelumnya, pelaku penerbangan bisa menggunakan tes antigen 1x24 jam dengan syarat calon penumpang sudah divaksin lengkap.

Djoko juga meminta pihak bandara untuk memperbaiki layanan sebagaimana syarat penerbangan yang sudah ditentukan.

Misalnya saja, terkait aturan tes, pihak bandara dinilai tidak sigap menyiapkan fasilitas tes guna memudahkan penumpang.

"Jujur saja, pelayanan di bandara itu tidak jelas. Kalau di stasiun, untuk pemberangkatan jam 6 pagi, pelayanan tes sudah dibuka sejam sebelumnya. Kalau di bandara tidak jelas. (Tes) Genose saja antrenya panjang, bahkan saya pernah sampai satu jam. Ini membuat konsumen malas dan enggan bepergian (naik pesawat)," katanya.

Belum lagi terkait biaya tes yang tidak sama antara di Jawa dan luar Jawa meski pemerintah sudah menetapkan harga tertingginya sebesar Rp 495 ribu dan Rp 525 ribu.

"Di luar Jawa itu Rp 495 ribu mau berapa jam pun, semua sama. Tapi di Jawa, Rp 495 ribu untuk hasil 24 jam. Kalau minta yang 12 jam, harganya sampai Rp 750 ribu," ujarnya.

Seperti diketahui, Pemerintah secara resmi mewajibkan penumpang pesawat untuk penerbangan dari atau menuju bandara di Pulau Jawa dan Pulau Bali menunjukkan kartu vaksin minimal dosis pertama.

Syarat naik pesawat selanjutnya, yakni calon penumpang diminta memperlihatkan surat keterangan hasil negatif covid tes reverse transcription polymerase chain reaction atau RT-PCR.

Pemerintah hanya mengakui penggunaan surat keterangan bebas Covid-19 dari RT-PCR, sehingga hasil antigen, terlebih GeNose, tak lagi diakui. Aturan ini berlaku efektif mulai 24 Oktober 2021.

Terkecuali di daerah terpencil atau perintis, aturan itu tidak berlaku. Sehingga penumpang pesawat perintis dibebaskan dari kewajiban tes PCR.

Hal ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 88 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri dengan Transportasi Udara pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Aturan wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR ini juga berlaku bagi penerbangan antar kota di Pulau Jawa dan Pulau Bali dan daerah yang menerapkan PPKM level 4 dan 3.

Dengan kata lain, wilayah di luar Pulau Jawa dan Bali yang masuk kategori PPKM level 4 dan 3 juga wajib menunjukkan tes RT-PCR. Sementara, seluruh wilayah di Pulau Jawa dan Bali yang masuk kategori PPKM level 4-1 wajib menunjukkan tes RT-PCR.

https://money.kompas.com/read/2021/10/24/080600826/ylki-beberkan-bisnis-permainan-harga-tes-pcr-demi-kejar-untung?page=all

KPH Bagas Pujilaksono Widyakanigara Terduga Provokator Makar di Kampus UGM

Webinar ttg "Pemberhentian Presiden" yg batal di UGM kemarin sebenarnya mau bilang bhw Presiden tak bs dijatuhkan hny krn kebijakan terkait Covid. Tp ada yg salah paham krn blm bc TOR dan hny bc judul hingga kisruh. Stlh ditelusuri Webinar itu bkn dibatalkan oleh UGM atau Polisi.

— Mahfud MD (@mohmahfudmd) May 31, 2020

Demi demokrasi dan hukum Saya sdh minta Polri agar mengusut peneror panitia dan narasumber. Sy sarankan juga agar penyelenggara dan calon nara sumber melapor agar ada informasi utk melacak identitas dan jejak peneror, terutama jejak digitalnya.

— Mahfud MD (@mohmahfudmd) May 31, 2020

Terduga Provokator Makar di Kampus UGM Ternyata Calon Rektor Gagal

31 Mei 2020

POJOKSATU.id, JAKARTA – Peristiwa teror yang dialami sejumlah mahasiswa Universitas Gajah Mada (UGM) diduga disebabkan oleh tindakan provokatif yang dilakukan salah seorang dosen di kampus tersebut, KPH Bagas Pujilaksono Widyakanigara.

Bagas yang diketahui merupakan dosen Fakultas Teknik di UGM diduga telah menyebarkan pesan berantai ‘Gerakan Makar’ di UGM melalui media sosial. Termasuk dimuat di sebuah media online mengenai rencana diskusi mahasiswa Constitutional Law Society (CLS) Fakultas Hukum UGM.

Dalam pesan tersebut, Bagas mengubah judul diskusi, dari “Meluruskan Persoalan Pemberhentian Presiden Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan” menjadi “Persoalan Pemecatan Presiden di Tengah Pandemi Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan”.

Diskusi yang semula direncanakan pada Jumat 29 Mei itu akhirnya urung dilaksanakan karena mahasiswa dan panitia yang ada di poster diskusi itu mendapat teror.

Dalam rilis pihak UGM pada Jumat kemarin, disebutkan bahwa ada oknum dosen di UGM yang sengaja menjadi provokator dan membuat stigma bahwa akan ada gerakan makar di UGM dengan mengubah judul diskusi tersebut.

Oknum dosen yang dimaksud adalah Bagas Pujilaksono Widyakanigara. Belakangan diketahui, Bagas ternyata pernah ikut pemilihan rektor UGM pada 2017 lalu, namun gagal.

Hal itu diungkap Roy Suryo di akun twitternya, Minggu (31/5/2020) dini hari WIB dengan mengunggah press release pihak UGM dan dan tangkapan layar berita tentang kegagalan Bagas bersaing dalam pemilihan rektor UGM.

Bagas diketahui gugur dalam seleksi administrasi saat pemilihan rektor itu karena tidak memenuhi syarat utama, minimal dua tahun menduduki jabatan struktural.

“Siapa Provokator di @UGMYogyakarta yg berakibat Diskusi Ilmiah di FH jadi Teror ke UGM, UII & Muhammadiyah. Disebut di Surat Dekan UGM ini sbg “KPH Bagas P”, CalRektor Gagal yg kerap menulis Surat Terbuka ngaco Ngakunya Dosen tapi tdk pernah min 2th di Struktural #Pkg juga,” cuitan Roy Suryo.

Tweeps,
Sesuai Twit Prof @mohmahfudmd @PolhukamRI ini berarti jelas yg Salah Paham TOR & kemudian membuat Provokasi di berbagai SocMed yg mengakibatkan Teror ke @UGMYogyakarta @UIIYogyakarta & @muhammadiyah adalah si KPH Bagas Pujilaksono@DivHumas_Polri harus tangkap Oknum ini ! https://t.co/0AqQ61X3hZ pic.twitter.com/E3YWdBARGY

— KRMT Roy Suryo (@KRMTRoySuryo2) May 31, 2020

Kasus teror mahasiswa UGM ini sendiri masih diselidiki polisi dan belum ada ditetapkan tersangka.

“Polri siap mengusut teror yang dialami oleh Mahasiswa UGM yang menjadi panitia diskusi apabila ada yang dirugikan,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono melalui siaran pers, di Jakarta, Sabtu (30/5/2020).

(fat/pojoksatu)

Copy dari pojoksatu.id



update

Diskusi Mahasiswa UGM Dituding Makar, Fira Mubayyinah: Impeachment 'Halal' Didiskusikan Di Ruang Akademik

Minggu, 31 Mei 2020

Impeachment atau pemakzulan adalah sebuah tema yang biasa dilakukan dalam sebuah diskusi di ruang akademik. Sehingga teror dan ancaman yang diterima mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada (UGM) yang tergabung dalam Constitutional Law Society (CLS) tidak perlu terjadi.

"Tema impeachment adalah tema yang biasa dalam kajian hukum tatanegara. Diskusi di ruang akademik adalah suatu keharusan dan bagian dari pelaksanaan Tri Darma perguruan tinggi. Jadi apapun 'halal' di ruang akademik untuk di diskusikan," terang Direktur Pusat Pendidikan Anti Korupsi (Pusdak) Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia), Fira Mubayyinah, Sabtu (30/5).

"Kejadian tuduhan makar yang sengaja dilempar ke publik bagi saya ini sangat menyedihkan karena justru akan memicu perpecahan," imbuhnya.

Fira justru mempertanyakan balik kalau ada akademisi yang datang dari expertis di bidang teknik memberikan terminologi makar sesederhana itu. Terlebih lagi, aksi teror dan ancaman tersebut jelas-jelas tidak memberikan ruang seluas-luasnya bagi gairah dunia kampus (diskusi, kritik, gerakan, dll).

"Jangan-jangan ada agenda satu dan lain hal yang sedang disiapkan?" tanya Fira.

Karena, lanjutnya, seharusnya seorang akademisi memahami betul bahwa akademik memilik kebebasan yang bersifat fundamental yang dilindungi secara konstitusional dalam Pasal 28E ayat 3 UUD 1945. Seharusnya negara segera hadir dengan memberikan perlindungan pelaksanaan segala bentuk kegiatan iklim dunia akademik.

"Bagi saya, negara tidak sensitif dengan perkembangan persoalan sosial, atau jangan-jangan negara sedang sengaja mengabaikan adanya tekanan terhadap kebebasan akademik karena takut dengan lahirnya gagasan-gagasan besar dari ruang akademik," demikian Fira

copy dari rmol

Potensi Ancaman Komunis dalam RUU HIP

Mahfud Singgung RUU HIP, Fadli : Hari Gini Masih Bicara Haluan Ideologi Pancasilahttps://t.co/JPOQYMg9F0

— Fadli Zon (@fadlizon) May 31, 2020

Hahaha, Bung Fadli. Yang usul RUU HIP itu lembaga Anda. DPR yang usul, termasuk Gerindra, bukan Pemerintah. Kalau Anda keberatan hari gini msh bcr haluan ideologi, seharusnya Anda yang ada di DPR menolak RUU itu disahkan utk dijadikan usul inisiatif DPR. Selamat idul fitri ya. https://t.co/KWZ0OOkC0j

— Mahfud MD (@mohmahfudmd) May 31, 2020

Mahfud Singgung RUU HIP, Fadli : Hari Gini Masih Bicara Haluan Ideologi Pancasila

31 Mei 2020

Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Fadli Zon menyindir sikap Menkopolhukam Mahfud MD yang menyinggung dan mendorong RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

Menurut Fadli, dalam situasi dan kondisi saat ini, RUU HIP tidak penting untuk dibahas apalagi disahkan sebagai Undang-undang. "Ini RUU yang sama sekali nggak penting. Hari gini masih bicara Haluan Ideologi Pancasila. Apa urgensinya?" tegas Fadli Zon menanggapi ciutan Mahfud MD di akun twitternya, Minggu.

Fadli menegaskan penguatan mengenai Pancasila sudah selesai tahun 1945 dan para pemikir yang mayoritas orang-orang hebat di masa lalu. "Yang mau khianat pada Pancasila ya komunisme," ujar Fadli.

Sebelumnya, Mahfud MD tiba-tiba menciut mengenai RUU HIP. Mahfud membantah jika RUU untuk menghidupkan komunisme.

"Ada yang resah, seakan ada upaya menghidupkan lagi komunisme dengan mencabut Tap No. XXV/MPRS/1966. Percayalah, secara konstitusional sekarang  ini tak ada MPR atau lembaga lain yang bisa mencabut Tap MPR tersebut. MPR yang ada sekarang tak punya wewenang mencabut Tap MPR yang dibuat tahun 2003 dan sebelumnya."

"RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang sekarang ada bukan uutuk membuka pintu bagi komunisme tapi untuk menguatkan Pancasila sebagai ideologi negara. Masyarakat bisa berpartisipasi ikut mengkritisi isi RUU tersebut agar bisa benar-benar menguatkan Pancasila sebagai dasar ideologi negara," ujar Mahfud. [ham]

copy dari telusur.co.id

Ada yg resah, seakan ada upaya menghidupkan lg komunisme dgn mencabut Tap No. XXV/MPRS/1966. Percayalah, scr konstitusional skrng ini tak ada MPR atau lembaga lain yg bs mencabut Tap MPR tsb. MPR yg ada skrng tak pny wewenang mencabut Tap MPR yg dibuat thn 2003 dan sebelumnya.

— Mahfud MD (@mohmahfudmd) May 31, 2020

RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yg skrg ada bkn utk membuka pintu bg komunisme tp utk menguatkan Pancasila sbg ideologi negara. Masyarakat bisa berpartisipasi ikut mengkritisi isi RUU tsb agar bisa benar2 menguatkan Pancasila sbg dasar ideologi negara.

— Mahfud MD (@mohmahfudmd) May 31, 2020

Gaya Intimidasi Terhadap Kritik

Mereka yang Dilaporkan Muannas Alaidid ke Polisi

25 Mei 2020

TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Solidaritas Indonesia Muannas Alaidid mengancam akan melaporkan jurnalis, Farid Gaban ke polisi karena cuitannya yang mengkritik Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki. Ia menuding Farid menyebarkan hoaks dan hasutan karena menuding kerja sama yang dilakukan Teten hanya menguntungkan perusahaan jual beli online, Blibli. “Soal dugaan menyebarkan berita bohong,” kata Muannas lewat pesan singkat, Senin, 25 Mei 2020.

Untuk Farid, Muannas memang baru memberikan somasi. Namun sebelumnya, sudah banyak orang yang dilaporkan Muannas ke polisi sepanjang kariernya sebagai advokat.

Karier hukum Muannas awalnya banyak berkecimpung di Tim Pengacara Muslim. Ia pernah menjadi kuasa hukum terpidana aksi terorisme Abu Bakar Baasyir, Panglima Laskar Jihad Jafar Umar Thalib dan pentolan Front Pembela Islam, Rizieq Shihab.

Belakangan, Muannas pindah menjadi kelompok pendukung Basuki Tjahaja Purna alias Ahok. Ia tergabung dalam Komunitas Advokat Kotak Badja alias Kotak Badja. Pada 2018, ia menjajal keberuntungannya di dunia politik dengan bergabung ke PSI. Dia maju sebagai caleg dalam pemilu 2109, namun gagal.

Di saat yang bersamaan, Muannas juga aktif dalam kelompok Cyber Indonesia. Menduduki jabatan sebagai ketua umum, ia banyak melaporkan orang atas tuduhan penyebaran hoaks, ujaran kebencian dan pelanggaran UU ITE. Berikut beberapa orang di antaranya:

Ratna Sarumpaet

Muannas Alaidid melaporkan Ratna Sarumpaet, hingga pasangan calon presiden Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno ke Kepolisian Daerah Metro Jaya terkait dugaan informasi bohong atau hoaks pada 3 Oktober 2018. Sebelum pelaporan itu, Ratna sempat mengaku telah dikeroyok sejumlah orang hingga wajahnya lebam. Foto wajah Ratna viral. Prabowo, Sandi dan tim pemenangannya dalam pemilu 2019 turut bersuara soal kasus ini.

Namun belakangan peristiwa pengeroyokan itu tidak pernah terjadi. Wajah Ratna lebam karena perawatan wajah. Ratna dihukum 2 tahun penjara karena menyebarkan berita bohong.

Jonru Ginting

Muannas melaporkan akun media sosial Jonru Ginting ke polisi pada Selasa, 19 September 2017. Laporan tersebut dilakukan karena Jonru menyebut Muannas sebagai anak tokoh PKI DN Aidit. "Fitnah mengatakan klien kami ini anak pimpinan PKI, ini fitnah besar, ujaran kebencian,” kata kuasa hukum Muannas, Ridwan Syaidi Tarigan.

Saat itu, Muannas bukan satu-satunya orang yang melaporkan Jonru ke polisi. Ada Muhamad Zakir Rasyidin, yang juga melaporkan Jonru karena dianggap menyebarkan kebencian dan mencemarkan nama baik. Salah satunya adalah mencakup unggahan Jonru soal Presiden Joko Widodo. Jonru dihukum 1,5 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

copy dari tempo.co

⟶

Postingan Farid Gaban di akun facebooknya tanggal 25 Mei 2020

SAYA, PAK TETEN DAN SOMASI

Lebaran ini saya mendapat kado istimewa: surat ancaman (somasi) dari Muannas Alaidid, pengacara/politisi PSI (Partai Solidaritas Indonesia) dan Ketua Umum Perhimpunan Cyber Indonesia.

Muannas mengancam melaporkan saya ke polisi jika tidak mencabut kritik saya di Twitter tentang kerjasama Menteri Koperasi-UKM Teten Masduki dengan Blibli (Djarum Group).

Saya menolak mencabut kritik itu. Pertama, kritik terhadap kebijakan publik adalah hak setiap warga negara terhadap pemerintahnya (dalam hal ini menteri). Kedua, saya punya dasar untuk menyebut kerjasama tadi akan merugikan publik dan kepentingan negara kita.

Kritik saya berkenaan dengan peristiwa pada 20 Mei lalu, ketika Menteri Teten Masduki dan CEO Blibli Kusumo Martanto meluncurkan kerjasama membentuk "KUKM HUB" di toko online yang dimiliki oleh raksasa bisnis Grup Djarum itu.

Pertanyaan yang segera muncul: mengapa Blibli? Mengapa bukan Tokopedia, Bukalapak atau Shopee? Mengapa bukan Gudang Garam atau Sampoerna Retail? Apakah karena Blibli menang tender?

Tapi, saya mau melewatkan pertanyaan itu, karena bagi saya tidak penting. Kerjasama itu tidak layak dilakukan dengan toko online atau jaringan ritel (eceran) swasta yang manapun.

Menteri Teten mengatakan, kerjasama itu akan mendorong pengembangan UKM di Indonesia, yakni ketika yang besar membantu yang kecil. Apalagi di masa pandemi sekarang, ketika banyak usaha hanya bisa mengandalkan perdagangan online.

Saya tak memungkiri manfaat toko online. Aplikasi digital via mobile phone memudahkan kita bertransaksi jual-beli, tak dibatasi ruang maupun waktu.

Tapi, mengapa Kementerian tidak mengembangkan toko online sendiri? Apakah tidak punya biaya? Bukankah membuat aplikasi toko online itu sangat mudah dan murah, bahkan bisa gratis menggunakan platform open source?

Sejak 2007, Kementerian sudah punya Gedung Smesco (Small and Medium Enterprises and Cooperatives) yang megah dan mewah di Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Gedung itu dilengkapi dengan ruang pamer dan pasar produk UKM.

Kenapa tidak meningkatkan marketplace yang sudah ada itu (lengkap dengan database yang dimiliki) ke level digital?

Ketimbang dengan swasta, Kementerian juga semestinya bisa menjalin sinergi dengan dua badan usaha milik negara, sekaligus menghemat dana publik: dengan PT Sarinah yang menyediakan pasar produk UKM lokal, serta PT Telkom yang menyediakan platfom toko online Blanja.com (dengan syarat Telkom mendepak partner multi-nasional Ebay dulu).

Membangun digital-marketplace besar tentu saja tidak cukup hanya dengan menyediakan aplikasi. Ini juga memerlukan manajemen dan sistem pengelolaan. Jika Kementerian lagi-lagi mengeluh tak punya sumberdaya, kita perlu mempertanyakan kemana dan untuk apa anggaran serta pegawai yang banyak selama ini dikerahkan.

Menurut saya, Kementerian perlu memiliki marketplace UKM sendiri. Mengapa? Agar bisa mengendalikan tujuan untuk benar-benar mengembangkan dan memberdayakan UKM lokal. Tujuan seperti itu tidak bisa diharapkan pada toko online swasta.

Toko online memang berjasa memperbesar omset dan transaksi jual-beli. Masalahnya: barang dari manakah yang dijual?

Miftahul Choiri, pejabat Bank Indonesia, belum lama lalu menyebut bahwa mayoritas barang yang dijual di toko online adalah barang impor. Dengan kata lain, toko online menguntungkan produsen asing ketimbang lokal; serta memperparah defisit perdagangan nasional kita.

Bhima Yudhistira, pengamat ekonom Indef (Institute for Development of Economics and Finance), memperkuat pernyataan Choiri. "Sekitar 93 persen barang yang dijual di marketplace adalah barang impor. Produk lokal hanya 7 persen," kata Yudhistira.

Toko-toko online berkontribusi meningkatkan impor barang konsumsi, yang pada 2018, misalnya, naik 22 persen.

Kita tahu, toko-toko online Indonesia belakangan ini disuntik dana investasi asing besar-besaran untuk menjadi menjadi unicorn/decacorn. Investor asing bisa masuk ke perdagangan ritel online berkat kebijakan liberal Pemerintahan Jokowi.

Pada 2016 dan 2018, pemerintah membuka kepemilikan 100% investasi asing di 95 bidang usaha, salah satunya di bidang ritel online.

Baik Choiri maupun Yudhistira menyebut bahwa banjir investasi asing pada unicorn/decacorn toko online bertanggungjawab atas defisit perdagangan, yang pada gilirannya memicu defisit neraca berjalan (CAD), dan secara laten memperlemah nilai rupiah.

Jadi, toko-toko online swasta unicorn itu hampir tidak ada manfaatnya dalam pengembangan UKM lokal. Sebaliknya, dalam praktek justru membahayakan kondisi ekonomi negeri kita, serta menciptakan ketergantunan negeri kita atas barang impor.

Kondisi itu relevan dengan apa yang dikeluhkan oleh Presiden Jokowi sendiri beberapa waktu lalu: "kenapa bahkan cangkul pun harus kita impor dari luar negeri."

Menurut saya, sangat ironis, jika Menteri Teten (tanpa menimbang hal-hal di atas) justru menjalin kerjasama dengan toko online seperti Blibli. Kerjasama itu juga akan lebih menguntungkan Blibli ketimbang UKM yang ingin dibela oleh Pak Menteri Teten.

Dalam beberapa tahun terakhir, raksasa rokok Djarum, Sampoerna dan Gudang Garam bersaing satu sama lain untuk menguasai jaringan ritel hingga pedesaan.

Mereka punya program yang mirip satu sama lain untuk "memodernisasi" kios kelontong pedesaan: Djarum Retail Partnership (DRP yang belakangan disatukan dengan Blibli); Sampoerna Retail Community (SRC); dan Gudang Garam Strategic Partnership (GGSP).

Kios-kios kelontong pedesaan itu tak hanya menjual rokok, tapi juga produk konsumsi lain. Ini penetrasi yang lebih agresif dari jaringan Indomart dan Alfamart yang sudah berlangsung beberapa tahun terakhir.

Kehadiran minimarket (swalayan modern) tak hanya meminggirkan pedagang/pasar tradisional, tapi juga memperbesar ketergantungan desa terhadap produk-produk dari kota. Ini memperlemah sentra-sentra produksi dan ekonomi lokal, yang pada gilirannya memicu ketimpangan dan kemiskinan.

Pengakuan tentang dampak buruk minimarket bahkan datang dari pemerintah sendiri. Pada 2018 lalu, pemerintah berjanji akan mengeluarkan "peraturan presiden tentang pengendalian minimarket". Tapi, alih-alih membatasi, pemerintah justru membiarkan ekspansi jaringan ritel hingga jauh ke pelosok desa oleh raksasa rokok tadi.

Lagi-lagi, makin ironis, jika Menteri Teten Masduki (tanpa menimbang dampak buruk tadi) justru memberi panggung lebih luas bagi Blibli (Djarum) untuk berkiprah.

Pasar (marketplace) hanya satu aspek saja dari ekonomi lebih luas. Tugas Kementerian Koperasi-UKM tak hanya memperluas pasar; tidak hanya mengurus pedagang.

Pelaku UKM itu tak cuma pedagang tapi juga produsen barang-barang dan jasa, bahkan termasuk petani (pelaku usaha tani) di dalamnya. Tak ada gunanya marketplace yang menyingkirkan produsen atau petani lokal. Tak ada gunanya pula marketplace yang memperlemah ekonomi lokal, yang pada gilirannya memperlemah ekonomi nasional kita.

Lebih dari segalanya, ada kata "koperasi" dalam nama Kementerian Pak Teten Masduki itu, yang bukan cuma embel-embel atau hiasan belaka. Koperasi menawarkan sistem produksi-konsumsi serta perniagaan yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan karena bertumpu pada kekuatan lokal.

Dari Bung Hatta kita juga belajar bahwa koperasi bukanlah cuma badan usaha (atau tentang pasar belaka). Koperasi juga tentang sistem sosial dan politik demokrasi dari bawah; fondasi penting tak hanya bagi ekonomi nasional, tapi juga bagi demokrasi politik dan cita-cita keadilan sosial Indonesia sesuai Pancasila.

Begitulah, ada banyak kritik lain yang bisa ditambahkan tentang Kementerian ini. Tapi, pada prinsipnya, kita warga negara berhak untuk selalu mempertanyakan kebijakan publik pemerintah. Jangankan menteri, kebijakan presiden pun bisa dipertanyakan.

Akan halnya somasi Muannas Alaidid, saya berharap dia mengurungkan niat mempolisikan saya. Bagaimanapun, itu terserah dia. Jika berlanjut, saya siap menyambut Pak Polisi yang datang mengetuk rumah saya.***

RUJUKAN BERITA

Toko Online Turut Memicu Pelemahan Kurs Rupiah
http://www.koran-jakarta.com/toko--online--turut-memicu-pelemahan-kurs-rupiah/
Indef: Startup E-Commerce Perparah Defisit Perdagangan
https://www.liputan6.com/bisnis/read/4029514/indef-startup-e-commerce-perparah-defisit-perdagangan
Banyak Startup Perparah Defisit Neraca Perdagangan
https://rmco.id/baca-berita/ekonomi-bisnis/15230/mayoritas-jual-produk-impor-banyak-startup-perparah-defisit-neraca-perdagangan
Cangkul Impor dari Cina dan Neraca Perdagangan yang Defisit
https://www.republika.co.id/berita/q0ldew409/cangkul-impor-dari-cina-dan-neraca-perdagangan-yang-defisit
Ini Daftar 54 Bidang Usaha yang Bisa Dimiliki Asing 100%
https://www.cnbcindonesia.com/news/20181116193025-4-42581/ini-daftar-54-bidang-usaha-yang-bisa-dimiliki-asing-100
Maraknya Minimarket Matikan Usaha Kecil
https://akurat.co/ekonomi/id-165100-read-maraknya-minimarket-matikan-usaha-kecil-

Twitter Farid Gaban

Rakyat bantu rakyat; penguasa bantu pengusaha. Gimana, nih, kang Teten Masduki? How low can you go? pic.twitter.com/KwS9V8wmve

— Farid Gaban (@faridgaban) May 21, 2020

ANTI-SOLIDARITAS. Di tengah wabah, muncul gerakan "rakyat bantu rakyat". Bukannya memperkuat, Pemerintah justru memperlemah solidaritas: naikin iuran BPJS; ngebahas UU kontroversial Minerba/Omnibus; nerbitin surat utang ratusan trilyun utk terutama selamatkan konglomerat & BUMN.

— Farid Gaban (@faridgaban) May 21, 2020

Raksasa rokok Djarum (Blibli), bersama Sampoerna dan Gudang Garam, menyasar sektor retail hingga pelosok desa. Tak hanya utk menyalurkan rokok tapi produk konsumsi lain. Menghancurkan sentra produksi UKM hingga pelosok desa. Ironisnya, difasilitasi Kementrian UKM. @abirekso

— Farid Gaban (@faridgaban) May 22, 2020

Tanpa dibarengi penguatan UKM, platform marketplace seperti Blibli, hanya memperluas impor ketimbang sebaliknya (seperti sudah terjadi); memperkuat produsen besar ketimbang yang kecil. Ketimpangan makin besar, akibat digital divide. @abirekso

— Farid Gaban (@faridgaban) May 22, 2020

Terpukau mitos trickle down theory, menyusul krisis 1998, pemerintah mensubsidi bank/konglomerat Rp 400 triliun. Hasilnya? Ketimpangan tertinggi dlm sejarah di era SBY. Uang itu dari utang (obligasi) yg bunganya saja Rp 600 triliun, dan harus rakyat bayar (via APBN) sampai kini.

— Farid Gaban (@faridgaban) May 22, 2020

😀