Simbiosis Seperti Apakah Ini ?

entah foto ini dari mana,
manfaatkan batang pohon untuk media tanam sayuran

Mengapa Rekomendasi Kemenag Tidak Kunjung Terbit ?

Dua Sisi - TV One | 1 Agustus 2019

Penyelesaian pendaftaran FPI tidak kunjung selesai, dibahas dalam talkshow TV One. Sesi mengurai isi Anggaran Dasar FPI dalam rangka memahami progress penyelesaian perpenjangan SKT (Surat Keterangan Terdaftar). Rupanya tertahan karena FPI belum mendapatkan rekomendasi dari Kemenag (berita, 9 Agustus 2019)

Kemendagri: Status FPI Tetap Ormas Meski tanpa SKT

Jumat 09 Aug 2019

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri Soedarmo mengatakan, status Front Pembela Islam (FPI) tetap ormas (organisasi masyarakat) meski syarat administrasi untuk surat keterangan terdaftar (SKT) tidak dipenuhi. Bedanya, ormas tanpa SKT, tidak mendapatkan pelayanan dari pemerintah.

Menurut Soedarmo, status FPI sudah berbadan hukum berdasarkan SKT akan tetap menggantung jika mereka tidak kunjung menyerahkan syarat administrasi. "Iya (demikian). Tapi statusnya tetap ormas.  Hanya saja mereka tidak bisa mendapat pelayanan dari pemerintah," ujar Soedarmo saat dikonfirmasi Republika.co.id, Kamis (8/8).

Pelayanan yang dimaksud seperti bantuan pembinaaan dan dana pembinaan. Kondisi semacam ini, kata Sudarmo, berlaku juga untuk ormas lain.

"Semua ormas ya, bukan hanya FPI. Tanpa SKT atau badan hukum lain ormas lain ya tetap ormas, tapi mereka tidak mendapat pelayanan dari pemerintah," ungkapnya.

Sebelumnya, Ketua Bantuan Hukum FPI Sugito Atmo Prawiro menegaskan kegiatan ormas tersebut tetap jalan meski SKT tidak juga diterbitkan pemerintah. FPI menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 82/PUU-XI/2013 sebagai pijakan bahwa ormas tidak wajib mendaftarkan diri kepada kementerian terkait.

"Iya kami tetap jalan terus, dalam kegiatan masyarakat kami jalan terus, amar ma'ruf nahi munkar. Sebab keormasan itu tidak wajib didaftarkan ke Kementerian," ujar Sugito ketika dihubungi Republika.co.id, Kamis (8/8).

Menurutnya pendaftaran kepada Kemendagri itu sifatnya sukarela. Dia pun memahami jika batas waktu pemrosesan SKT tidak terbatas sebagaimana diatur dalam UU Ormas Nomor 16 Tahun 2017.

"Memang benar tidak ada batas waktu. Akan tetapi walaupun menggantung, berdasarkan putusan MK Nomor 82/PUU-XI/2013 itu kan soal ormas tidak menjadi syarat wajib untuk didaftarkan, " tegasnya.

Lebih lanjut, Sugito, mengungkapkan FPI sudah punya itikad baik untuk taat administrasi, taat hukum dengan mendaftarkan perpanjangan SKT-nya. Jika pada akhirnya SKT itu tidak dikeluarkan, maka pihaknya tetap berjalan terus sebagai organisasi.

"Kita tetap dalam naungan NKRI,  jadi enggak ada masalah. Jadi kita hanya tinggal rekomendasi Kemenag saja yang belum. Itu saja," tuturnya.

copy dari : republika.co.id

Listrik Mati, Sistem Kuwalahan Merespon Gangguan ataukah Kompetensi Kepemimpinan ?

Ketika listrik mati dan sinyal ponsel tewas, saya hanya bisa planga plongo. Mampir ke minimart penjaganya juga planga plongo gak bisa layani transaksi. Hari planga plongo nasional di bulan kemerdekaan

— Priyo Budi Santoso (@PriyoBudiS) August 5, 2019

Sesui laporan PLN bhw matinya lampu di DKI dan sekitarnya krn "rusaknya" burp pembangkit menunjukkan bhw : 1) cadangan siaga tdk cutup, 2) jadwal pemeliharaan tdk present, 3) sistem interkoneksi jawa-bali ada masala. Ini masalah serius. Smg bkn krn PLN kesulitan uang

— Muhammad Said Didu (@msaid_didu) August 4, 2019

Cegah Listrik Padam Massal Lagi, PLN Harus Gimana? (CNN Indonesia, 5 Agustis 2019)

Bagian barat Pulau Jawa mengalami mati listrik pada kemarin, Minggu (4/8/2019). Tepatnya itu terjadi di Jabodetabek, sebagian Jawa Barat dan Jawa Tengah. Butuh waktu bagi PLN memulihkan kondisi tersebut.

PLN harus mendistribusikan pasokan listrik dari timur ke barat Pulau Jawa. Hal itu tentunya memakan waktu. Untuk mengantisipasi kejadian serupa, Perusahaan Listrik Negara itu perlu mempercepat pembangunan pembangkit listrik di barat Jawa.

"Jadi selalu beban (penggunaan listrik) itu ada di barat. Karena perkembangan beban selalu ada di barat, nah hari ini PLN sedang menyelesaikan pembangkit-pembangkitnya yang di barat supaya stabil," kata Direktur Pengadaan Strategis 2 Djoko Raharjo Abumanan di Kantor PLN Pusat Pengatur Beban (P2B) Gandul, Depok, Jawa Barat, Minggu (4/8/2019).

Sebagaimana diketahui, pemadaman terjadi akibat gangguan pada sisi transmisi Ungaran dan Pemalang 500 kV, yang mengakibatkan transfer energi dari timur ke barat mengalami kegagalan dan diikuti trip seluruh pembangkit di sisi tengah dan barat Jawa.

"Karena salurannya tidak bisa mengalir. Jadi di barat ini tegangan langsung turun, turun ini lah mengakibatkan sistem di barat kolaps," sebutnya.

Nah untuk langkah memitigasi kejadian tersebut, pembangunan pembangkit yang diprogramkan lewat mega proyek 35.000 Megawatt (MW) digenjot di sisi barat. Tujuannya agar pasokan listrik di barat dan timur seimbang.

"Ada di Indramayu, di Cirebon, di Suryalaya, kemudian tambahan di Cilacap di sisi barat, kemudian di Batang Pemalang untuk menghilangi risk terjadi unbalanced load flow yang terjadi," tambahnya.

Pembangkit Listrik Proyek 35.000 MW Baru Beroperasi 10 Persen (CNN Indonesia, 2 Juli 2019), menurut Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Rida Mulyana,

• sudah 10% selesai
  "10 persen proyek yang telah COD tersebut sebagian terdiri dari Pembangkit Listrik Tenaga Gas/ Mesin Gas (PLTG/MG), Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) dan Energi Baru Terbarukan (EBT) skala kecil karena memang masa konstruksi pembangkit jenis tersebut relatif singkat (sekitar 12 - 24 bulan),"
   
• masuk masa konstruksi 57%
  20.119 MW (57 persen) telah memasuki tahap konstruksi. Proyek-proyek itu terdiri dari proyek yang memerlukan persiapan dan proses konstruksi yang memakan waktu seperti proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU), Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP), dan Pembangkit Listrik Tenaga Air.
   
• masuk tahap perjanjan 27% (PPA)
  sekitar 9.515 MW (27 persen) sudah memasuki tahap kontrak perjanjian jual beli tenaga listrik (PPA). Dalam hal ini, proyek dalam proses pemenuhan persyaratan pendanaan (financial closing) di mana untuk memenuhinya harus menyelesaikan pembebasan lahan dan izin lingkungan.
   
• masuk pengadaan 4% dan perencanaan 2%
  sebanyak 1.453 MW (4 persen) memasuki tahap pengadaan dan sisa 734 MW (2 persen) baru pada tahap perencanaan. Pemerintah menargetkan proses pengadaan rampung pada tahun ini.
   
• Rasio Elektrifikasi hingga Juni 2019 = 98,81 yang ditopang oleh Listrik PLN sebesar 94,97; Non PLN sebesar 3,37% dan sisanya berkat Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE).

Seberapa Kokoh atau Ringkih Sistem Listrik Terinterkoneksi Itu? (Kumparan, 5 Agustus 2019)

Membaca Biaya Pemindahan Ibu Kota Negara Jokowi

Dlm bahasa ekonomi “biaya bangun ibu-kota baru senilai Rp.466 trilliun adalah biaya yg dikorbankan utk bangun infrastruktur laut-darat-udara-pendidikan-keseharan-listrik-air-telekom-dll senilai Rp.466 trilliun di seluruh kawasan RI Timur”.

— Emil Salim (@emilsalim2010) July 31, 2019

Perhitungan ekonomi dlm pembangunan pakai konsep “capital-output ratio” yg mengukur besar modal/investasi yg perlu utk nakkan output. Bangun ibu-kota besar modalnya, kecil outputnya dibanding dgn investasi naikkan produksi.

— Emil Salim (@emilsalim2010) August 1, 2019

Masalahnya apa perlu pindah ibu-kota jika keperluan dana utk bangun bangsa masih besar? Negara bisa maju dgn membangun pendidikan naikkan produktifitas bangsa secara massif sehingga terbangun industri dan pertanian maju. Lihat Jepang, Korea Selatan, RRT.

— Emil Salim (@emilsalim2010) August 1, 2019

Sebaiknya diskusi antar para ahli harus matang dulu, sebelum menyampaikan ke Presiden. Ini bagian dari “tanggungjawab intelektuil”, sehingga Presiden bisa ambil keputusan yg matang fikiran intelektualnya.

— Emil Salim (@emilsalim2010) August 1, 2019

Soalnya “meragukan sesama alumni UI apabila argumentasi yg dipakai sarjana manapun tidak masuk logika ilmiah.” Apakah opportunity cost dari biaya pemindahan sudah diperhitungkan bila kita perlu tanggapi bonus demografi dan Middle Income Trap negara kita?

— Emil Salim (@emilsalim2010) August 1, 2019

Bukankah gedung2 pemerintah yg ditukar-ganti (ruil-slag) adalah asset kekayaan negara sehingga mengurangi nilai yg bisa dipakai utk keperluan lain seperti pemberantasan kemiskinan dll. Lalu berapa nilai historis gedung2 Pancasila Deplu, DPR, Sekneg, dll?

— Emil Salim (@emilsalim2010) August 2, 2019

Ada yang Tidak Percaya Adanya Bantuan