Satu Kalimat Perintah, Satu Hari, Selesai

 

Guys, lu pada tahu nggak kenapa Habibie mencopot Prabowo dari Pangkostrat?
Dan yang lebih penting lu pada tahu nggak bahwa pencopotan itu terjadi dalam kurang dari satu hari setelah Habibie menerima laporan?

Ini bukan gosip.
Ini diceritakan sendiri oleh Habibie
dalam wawancara… pic.twitter.com/qeyY3yWaCR

— Lambe Saham (@LambeSahamjja) May 28, 2026

Copy :

Guys, lu pada tahu nggak kenapa Habibie mencopot Prabowo dari Pangkostrat?
Dan yang lebih penting lu pada tahu nggak bahwa pencopotan itu terjadi dalam kurang dari satu hari setelah Habibie menerima laporan?

Ini bukan gosip. 
Ini diceritakan sendiri oleh Habibie 
dalam wawancara yang direkam tahun 2006.

Ini konteksnya dulu:
Mei 1998. Soeharto baru saja mundur. 
Habibie dilantik sebagai presiden. 
Indonesia dalam kondisi paling kacau sejak 1965 demonstrasi massal, kerusuhan, ekonomi hancur, dan kepercayaan publik terhadap negara di titik nol.

Habibie baru duduk di kursi presiden. 
Belum hafal protokolnya. 
Dia sendiri cerita waktu mau duduk di kursi kerja presiden, dia bingung mau duduk di mana karena tidak tahu posisi duduk yang benar sebagai presiden. 
Sampai protokol yang kasih tahu.

Di tengah situasi sekacau itu Wiranto datang menemui Habibie dengan laporan yang sangat serius.

Ini isi laporan Wiranto:
Ada gerakan pasukan Kostrat yang bergerak menuju dua titik: Istana dan kawasan Kuningan tempat rumah Habibie berada.

Pangkostrat saat itu: Prabowo Subianto.

Wiranto juga menyampaikan satu hal lagi yang sangat penting: dia memegang Kepres yang memberikan kewenangan bertindak mengamankan situasi kalau keadaan membutuhkan "seperti Supersemar."

Bayangkan momen itu. 
Presiden baru yang baru beberapa hari menjabat. Pasukannya sendiri bergerak tanpa perintah. 
Dan Pangab datang dengan Kepres yang bisa memberinya kewenangan mirip Supersemar.

Habibie mendengar semua itu. 
Diam sebentar. 
Lalu menyimpulkan satu hal tentang Wiranto:

"Saya terkesan orang ini jujur."

Dan ini keputusan Habibie:
Tidak ada rapat panjang. 
Tidak ada sidang kabinet darurat. 
Tidak ada negosiasi.

Habibie memberikan petunjuk langsung kepada Wiranto:

"Sebelum matahari terbenam Pangkostrat diganti. 
Dan kepada penggantinya ditugaskan untuk segera mengembalikan semua pasukan Kostrat ke tempatnya masing-masing."

Satu kalimat perintah. 
Satu hari. Selesai.

Prabowo dicopot dari Pangkostrat sebelum hari itu habis.

Dan ini pertemuan yang paling mengejutkan setelahnya:
Prabowo tidak terima. 
Dia datang langsung ke ruang kerja presiden menemui Habibie.

Habibie sebenarnya bisa menolak. 
Tidak ada kewajiban protokol untuk menerima perwira yang baru dicopot tanpa permintaan formal. 

Tapi Habibie menerima karena dua alasan pribadi:

Satu — ayah kandung Prabowo adalah Prof. Sumitro Djojohadikusumo yang sejak Habibie SMA sudah jadi idolanya. Keluarga yang sangat dihormatinya secara intelektual.

Dua — Habibie menduga mungkin ada titipan pesan dari ayah mertua Prabowo yaitu Soeharto yang saat itu sudah tidak bisa ditemui langsung.

Tapi yang terjadi di ruangan itu sama sekali tidak seperti yang Habibie perkirakan.

Prabowo menurut cerita Habibie sendiri langsung berkata:

"Anda ini presiden apa? Naif."

Dan ini jawaban Habibie yang menurut gue paling berkarakter dalam seluruh cerita ini:

Tidak marah. 
Tidak tersinggung. 
Tidak balas dengan ancaman atau kemarahan.

Habibie menjawab santai:

"Masa bodoh. 
Yang penting saya presidennya.
Saya yang menentukan finish."

Lalu Habibie menambahkan refleksi yang sangat jujur: banyak orang memandangnya sebelah mata "Habibie kan tukang, bisa buat kapal terbang, mejanya penuh teknologi, tidak ngerti yang lain." 

Tapi bagi Habibie justru itu keuntungan. 
Karena dia tidak merasa terhina oleh kata-kata itu.

Dan ini yang paling penting untuk dipahami:
Habibie adalah presiden yang legitimasinya paling dipertanyakan dalam sejarah Indonesia. 
Naik bukan karena dipilih rakyat. 
Naik karena Soeharto mundur.

Banyak yang meremehkannya. 
Banyak yang menganggapnya tidak punya otoritas nyata. 
Banyak yang berpikir dia hanya boneka transisi yang bisa dikendalikan.

Tapi dalam momen paling krusial itu ketika pasukan bergerak tanpa perintah menuju Istana dan rumahnya sendiri Habibie tidak panik. 
Tidak ragu. 
Tidak menunggu situasi makin memburuk.

Dia memberi satu perintah. 
Sebelum matahari terbenam.

Dan ketika perwira yang dicopot itu datang menyebutnya naif di mukanya langsung dia menjawab dengan ketenangan orang yang tahu persis di mana otoritasnya berdiri.

Yang penting saya presidennya. 
Saya menentukan finish.

Habibie mencopot Prabowo 
bukan karena dendam pribadi. 
Bukan karena politik. 
Tapi karena ada gerakan pasukan yang tidak sesuai struktur komando bergerak menuju Istana dan rumah presiden tanpa perintah resmi.

Dan dalam sistem militer manapun di dunia itu bukan sesuatu yang bisa dibiarkan. 
Tidak peduli siapa yang memimpin gerakan itu. 
Tidak peduli seberapa dekat hubungan personalnya dengan presiden.

Habibie mungkin dianggap naif oleh banyak orang.

Tapi orang yang dianggap naif itu dalam satu hari mengambil keputusan militer yang mungkin menyelamatkan Indonesia dari skenario yang jauh lebih buruk dari yang benar-benar terjadi.

Dan 27 tahun kemudian perwira yang dicopot itu menjadi presiden. 
Sementara yang mencopot sudah lama berpulang dan dikenang sebagai salah satu tokoh paling bersih dalam sejarah republik ini.

Sejarah punya cara tersendiri untuk menjawab siapa yang naif dan siapa yang tidak.

Berikut klip video Habibie tersebut diambil dari kanal Metro TV : 

😀

Temuan Gas Besar Andaman

secara hukum tata negara, regulator resmi dari proyek Andaman adalah SKK Migas, bukan BPMA

Mubadala Energy Temukan Gas Besar di South Andaman

19 Desember 2023

SKK Migas dan Mubadala Energy mengumumkan penemuan (discovery) gas yang signifikan dari sumur eksplorasi Layaran-1 di Wilayah Kerja South Andaman, sekitar 100 kilometer lepas pantai Sumatera bagian utara. Penemuan dengan potensi lebih dari 6 TCF gas-in-place ini menandakan perkembangan yang signifikan pada sektor energi di Asia Tenggara.

Kepala SKK Migas, Dwi Soetjipto, menyampaikan apresiasi atas penemuan gas besar di South Andaman yang dioperasikan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Mubadala Energy.

“Atas nama SKK Migas, saya menyampaikan terima kasih atas kerja keras dan dedikasi yang kuat yang ditunjukkan oleh Mubadala Energy dalam melakukan pengeboran di laut dalam. Serta saya sampaikan selamat atas keberhasilan Mubadala Energy yang telah berhasil menemukan cadangan gas dalam jumlah besar,” ujar Dwi, Selasa (19/12).

Perusahaan energi asal Abu Dhabi, Uni Emirat Arab ini adalah operator KKS Gross Split South Andaman. Sumur Layaran-1 merupakan sumur dalam pertama yang dioperasikan dan dibor hingga kedalaman 4.208 meter pada kedalaman air laut 1.207 meter.

Di sumur tersebut ditemukan kolom gas (gas column) yang luas dengan ketebalan lebih dari 230 meter di Oligocene sandstone reservoir. Akuisisi data lengkap termasuk wireline, coring, sampling dan production test (DST) telah dilakukan. Sumur dengan sukses mengalirkan kualitas gas yang sangat baik dengan kapasitas 30 mmscf/d.

Penemuan cadangan gas (gas resources discovery) besar ini adalah sejalan dengan target Pemerintah Indonesia untuk mencapai target produksi minyak bumi sebesar 1 Juta Barel per Hari (BOEPD) dan gas bumi sebesar 12 Miliar Gas Standar Kaki Kubik per Hari (BSCFD) di tahun 2030.

Berdasarkan laporan dari Mubadala Energy (South Andaman) Rsc. Ltd., temuan sumur Layaran-1 memiliki potensi mencapai 6 tcf gas-in-place. Penemuan ini bisa melebihi penemuan di sumur Geng North-1, cekungan Kutai dan masuk ke dalam 3 besar dunia. SKK Migas akan menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan evaluasi dan kajian lebih lanjut.

Penemuan besar di South Andaman ini menjadi kado yang indah menjelang tutup tahun 2023. Industri hulu migas akan mencatatkan sejarah baru, pertama kalinya Indonesia mendapatkan dua kali penemuan besar dunia (giant discovery) dalam tahun yang sama di 2023.

Penemuan gas besar secara beruntun ini menunjukkan keberhasilan kegiatan eksplorasi yang menjadi tema utama industri hulu migas di 2023 dan akan dilanjutkan di tahun 2024. Penemuan gas besar di South Andaman akan meningkatkan daya saing industri hulu migas Indonesia dan mendorong peningkatan investasi hulu migas di masa mendatang.

“Kami optimis, perusahaan migas global, International Oil Company (IOC) akan kembali menempatkan Indonesia sebagai portofolio investasinya. Giant discovery secara beruntun mudah-mudahan menjadi game changer industri hulu migas nasional,” ujar Dwi.

CEO Mubadala Energy, Mansoor Mohammed Al Hamed, mengatakan penemuan ini bukan hanya merupakan perkembangan signifikan bagi Mubadala Energy namun juga merupakan tonggak sejarah besar bagi ketahanan energi Indonesia. Dia pun mengaku bangga telah mencapai hal ini dengan memanfaatkan kemampuan teknis dan operasional kelas dunianya.

“Penemuan baru yang terkonfirmasi ini merupakan keberhasilan kedua berturut-turut bagi Mubadala Energy di wilayah Andaman, setelah kesuksesan Timpan-1 di WK Andaman II. Penemuan-penemuan ini menambah volume kontingen material dan memberikan landasan bagi pertumbuhan berkelanjutan Mubadala Energy di wilayah tersebut,” ungkap Mansoor.

copy dari : petrominer | dimuat juga di acehprov go id

Time line 

Cadangan  di Andaman ini diperkirakan 10-18 Trillion Cubic Feet (TCF), termasuk temuan terbesar dunia beberapa tahun belakangan. Dengan dilelangnya rangkaian Wilayah Kerja (WK) di perairan Selat Malaka dan Laut Andaman menghasilkan beberapa kontrak kerja sama (KKS) termasuk :

• Andaman I dan South Andaman (dioperasikan oleh Mubadala Energy)
• Andaman II (dioperasikan oleh Premier Oil, bagian dari Harbour Energy)

Setelah dilakukan riset geologi untuk memetakan struktur bawah laut, pada Mei 2022, SKK Migas bersama Premier Oil Andaman Ltd. memulai pengeboran sumur eksplorasi laut dalam perdana di Sumur Timpan-1 (Blok Andaman II) untuk menguji potensi hidrokarbon terstruktur di Cekungan Sumatera Utara.

Desember 2023 pihak Mubadala Energy mengumumkan penemuan (discovery) gas di Sumur Layaran-1, Wilayah Kerja South Andaman. Sumur ini terletak sekitar 100 kilometer lepas pantai Sumatera bagian utara ini bahwa disana telah mendeteksi potensi cadangan masif awal hingga 6 TCF gas-in-place. 

Mei 2024, Mubadala Energy kembali mengumumkan penemuan gas komersial kedua. Yang lokasinya disebut Sumur Tangkulo-1 di Blok South Andaman. Potensi temuan gas bumi sebesar lebih dari 2 TCF, memperkuat estimasi total cadangan kawasan Andaman di atas 8–10 TCF. Dan pengembangannya masuk dalam PSN, Proyek Strategis Nasional.

Dalam kajian PSN tersebut mendorong dinamika pemilihan skema pengolahannya (Onshore vs Offshore). Pertengahan tahun 2026 Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), melalui surat resmi kepada Presiden (pembahasan Plan of Development Lapangan Tangkulo) meminta agar gas tidak diolah di laut menggunakan fasilitas terapung (Floating Production Storage and Offloading / FPSO). Mereka menuntut gas dialirkan lewat pipa bawah laut menuju darat untuk diolah di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun, Lhokseumawe demi menghidupkan industrialisasi lokal dan mencegah terulangnya sejarah masa lalu.

Proyeksi tahun 2028, SKK Migas berharap Blok Andaman ini beroperasi penuh secara komersial (onstream) pada tahun 2028. Sekaligus gas bumi dari Andaman akan diprioritaskan untuk :

• pencapaian ketahanan energi lokal Sumatera, 
• pemenuhan kebutuhan kelistrikan PLN, serta 
• terintegrsai dengan jaringan pipa transmisi gas Dumai–Sei Mangkei (Dusem) mencapai swasembada energi nasional.

Link berita :

1. South Andaman: Titik Balik yang Menentukan Masa Depan Aceh (24 Juli 2026)
2. Penemuan Gas Terbesar di Perairan Aceh | Kadis ESDM Aceh, Ir. Mahdinur, MM (podcast 02 Januari 2024)
3. Mubadala Energy Temukan Gas Besar di South Andaman (19 Desember 2023)
4. Aceh dorong gas Blok Andaman diolah di Kawasan Arun (4 Juni 2026)
5. Mencari Jalan Tengah bagi Aceh dan Indonesia (Opini 17 Jul 2026)
6. Migas Blok Andaman, Sejumlah Korporasi Lirik Hilirisasi KEK Arun (13 Juli 2026)
7. Ada Temuan Gas Jumbo, Pemerintah Prioritaskan Manfaat untuk Warga Aceh
   (21 Juli 2026)
   

Pergantian Kepala BPMA 

Kepala BPMA Berganti di Tengah Polemik Blok Andaman | 10 Agustus 2026.

Pergantian Pucuk pimpinan Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) terjadi ketika polemik pengelolaan gas Blok Andaman masih belum menemukan titik temu. Di satu sisi, Pemerintah Aceh terus mendorong revisi Plan of Development (PoD) I Lapangan Tangkulo di Wilayah Kerja (WK) South Andaman. Di sisi lain, BPMA sebelumnya mengakui tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan teknis proyek migas tersebut.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melantik Mawardi Nur sebagai Kepala BPMA menggantikan Nasri Djalal pada Rabu, 5 Agustus 2026, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta.

Pelantikan Mawardi Nur berlangsung setelah Pemerintah Aceh mengajukan perubahan calon Kepala BPMA kepada Menteri ESDM. Melalui surat Gubernur Aceh Nomor 000.8.4/7869 tertanggal 6 Juli 2026, Pemerintah Aceh membatalkan usulan sebelumnya atas nama Azhari Idris dan mengusulkan Mawardi Nur sebagai calon Kepala BPMA untuk melanjutkan sisa masa jabatan periode 2024-2029.

Usai dilantik, Mawardi Nur menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ia juga menegaskan akan membangun sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan sektor hulu migas.

"Alhamdulillah, saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan. Amanah ini akan saya jalankan dengan penuh integritas dan tanggung jawab. Saya siap membangun sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan sektor hulu migas demi kemajuan Aceh," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Sagoe TV di Banda Aceh.

Mantan Direktur Utama PT Pembangunan Aceh (Perseroda) atau PT PEMA itu langsung menetapkan tiga agenda prioritas. Pertama, meningkatkan lifting migas sekaligus menekan biaya produksi agar penerimaan negara dan daerah meningkat. Kedua, mempercepat pengembangan sumur tua dan sumur masyarakat sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 agar menjadi tambahan produksi migas Aceh. Ketiga, memperluas keterlibatan kontraktor lokal serta sumber daya manusia (SDM) Aceh dalam seluruh aktivitas hulu migas.

"Kami ingin memastikan industri migas tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat Aceh melalui investasi, pemberdayaan pelaku usaha lokal, dan peningkatan kualitas SDM," ujarnya.

Datang di Tengah Polemik Blok Andaman
Pergantian Kepala BPMA berlangsung ketika pengembangan Blok South Andaman masih menjadi polemik antara Pemerintah Aceh dan pemerintah pusat. Polemik bermula setelah Menteri ESDM menyetujui Plan of Development (PoD) I. Pemerintah Aceh kemudian meminta keputusan tersebut ditinjau ulang melalui surat Mualem kepada Presiden Prabowo Subianto.

Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, dalam keterangannya pada 6 Juli menyampaikan bahwa Gubernur Aceh resmi menyurati Presiden Prabowo Subianto terkait pengelolaan migas WK South Andaman. 

Nurlis mengatakan, surat Gubernur Aceh bernomor 500.16.7.2/7039 perihal Peninjauan dan Revisi Persetujuan Rencana Plan of Development (PoD) I Lapangan Tangkulo Wilayah Kerja (WK) South Andaman, telah diterima Kementerian Sekretariat Negara pada 30 Juni 2026. Surat itu memuat empat permintaan utama. 

Pemerintah Aceh menilai skema bagi hasil sebesar 4 persen untuk gas dan 6 persen untuk minyak masih perlu ditinjau kembali. Selain itu, Aceh mengusulkan agar gas diolah di darat melalui Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun, bukan menggunakan fasilitas terapung (floating production storage and fffloading/FPSO) di laut.

Pemerintah Aceh juga meminta Presiden Prabowo mengarahkan Menteri ESDM untuk merevisi persetujuan PoD I serta memberikan alokasi khusus gas bagi kebutuhan Aceh.

BPMA Sebelumnya Mengaku Tak Pernah Dilibatkan
Sebelum pergantian pimpinan, Nasri Djalal mengungkapkan BPMA tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan strategis mengenai pengelolaan migas di wilayah laut di atas 12 mil, termasuk pembahasan teknis PoD I Lapangan Tangkulo Blok South Andaman.

Menurut Nasri, kewenangan BPMA hanya mencakup wilayah darat dan laut hingga 12 mil sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015. Sementara itu, wilayah di atas 12 mil menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui SKK Migas.

"Kewenangan BPMA di darat dan laut sampai 12 mil. Sementara pengelolaan di atas 12 mil berada di bawah naungan pemerintah pusat dan SKK Migas," kata Nasri Djalal saat dikonfirmasi Sagoe TV pada Kamis, 23 Juli 2026. Tiga belas hari berselang, ia tak lagi menjabat sebagai Kepala BPMA setelah posisinya digantikan Mawardi Nur. 

Selain itu, Nasri juga mengatakan BPMA tidak pernah terlibat dalam proses penandatangan kontrak kerja sama (PSC) maupun pembahasan teknis Plan of Development (PoD) I yang dilakukan oleh KKKS seperti Mubadala Energy atau Harbour Energy.

“Pembahasan PoD sepenuhnya dilakukan antara Mubadala selaku kontraktor dengan SKK Migas selaku regulator. Sejak proses awal berjalan, kami tidak pernah dilibatkan dalam teknis pembahasan PoD tersebut. Ketidakterlibatan BPMA ini karena batasan wilayah sesuai amanat UU 11/2006 dan PP 23/2015,” ungkapnya.

Pernyataan ini disampaikan Nasri saat menanggapi polemik PoD I Blok South Andaman yang telah ditandatangani oleh Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia. Padahal, sebelum persetujuan tersebut diterbitkan, Gubernur Aceh juga telah mengirim surat agar menunda PoD lantaran masih ada perbedaan pendapat antara pemerintah daerah dan pusat.

Sebelumnya, pada 3 Juni 2026, Nasri menemui Gubernur Muzakir Manaf (Mualem) di Meuligoe Gubernur Aceh untuk membahas sejumlah isu yang sedang ramai di Aceh, salah satunya penemuan cadangan gas oleh Mubadala Energy dan proses hilirisasinya.

“Dalam hal ini Pak Gubernur menyampaikan agar Aceh jangan menjadi penonton di saat adanya temuan raksasa gas di wilayah Aceh,” ujar Nasri.

copy dari : Teras Sagoe TV 

 

Terobosan Pengelolaan Bersama (Skema MoU Terbaru)

Sesuai regulasi yang berlaku yaitu  UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) dan PP No. 23 Tahun 2015, bahwa sumur gas raksasa yang ditemukan (seperti Sumur Layaran-1 dan Tangkulo-1 oleh Mubadala Energy, serta Sumur Timpan-1 oleh Harbour Energy) secara geografis berada di atas 12 mil laut. Oleh karena itu, secara hukum tata negara, regulator resmi dari proyek ini adalah SKK Migas, bukan BPMA.

Pembagian wilayah menurut UU No 11 tahun 2006 tersebut,  BPMA memiliki kewenangan penuh sebagai regulator hulu migas (setara SKK Migas) untuk seluruh wilayah daratan (onshore) Aceh dan wilayah perairan laut lepas pantai hingga batas 12 mil laut. BPMA berhak menerbitkan kontrak, mengesahkan Plan of Development (PoD), dan mengawasi kontraktor di zona ini.

Sedangkal di wilayah laut dalam di atas 12 mil laut hingga batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) merupakan kewenangan penuh Pemerintah Pusat yang didelegasikan kepada SKK Migas.

Adanya Nota Kesepahaman (MoU) Pengelolaan Bersama tersebut selain menjembatani keterlibatan daerah Aceh juga dipandang sebagai langkah transisi menuju rencana perluasan kewenangan BPMA di bawah revisi Undang-Undang Tata Kelola Aceh yang sedang berlangsung. 

Peraturan turunan MoU (ataupun revisi) tersebut tidak menciptakan regulator ganda di sektor hulu migas Aceh. Di bawah skema kerja sama, SKK Migas tetap menjadi regulator resmi, sedangkan BPMA menjalankan beberapa fungsi yang didelegasikan atas nama SKK Migas. Yang didelegasikan meliputi tiga fungsi utama  :

• manajemen pemangku kepentingan, 
• perizinan dan pemberian izin, serta 
• dukungan untuk program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan hubungan media.

dikutip dari :  Bloomberg Technoz

 ✨

Belajar Marketing Revolusi

 Materi  ini memang sudah lama, ditayangkan di kanal youtube sejak 2013. Minta tolong AI membuatkan narasi isi video.

  

TDW Show merupakan salah satu acara yang pernah yatang di TVRI, Tung Desem Waringin sebagai pembicara membagikan formula revolusioner untuk meningkatkan penjualan bisnis dengan sangat cepat dan banyak yang dinamainya sebagai Marketing Revolusioner.

Acara diawali dengan kisah masa kecil Tung Desem Waringin. 

Saat berusia 9 tahun, toko ayahnya mengalami sepi pembeli hingga terancam tutup karena tidak mampu membayar sewa. Pengalaman emosional ini mendesaknya untuk mempelajari ilmu pemasaran jalanan yang praktis dan berorientasi pada hasil akhir (laku). Pengalaman selama puluhan tahun tersebut akhirnya ia tuangkan ke dalam buku Marketing Revolution, yang sukses memecahkan rekor Muri karena terjual sebanyak 38.878 buku dalam waktu hanya satu hari.

Tung Desem Waringin merangkum strategi pemasarannya ke dalam 5 jurus utama yang harus dipenuhi agar sebuah produk atau jasa laris manis di pasaran :

1. Penawaran yang Menarik:
Membuat penawaran yang memiliki nilai tambah dan jauh lebih memikat dibanding kompetitor.

2. Bisa Dipercaya (Trust):
Membangun kepercayaan konsumen, salah satunya melalui strategi ekstrem seperti memberikan 100% Money Back Guarantee (Garansi Uang Kembali).

3. Cara Menyampaikan yang Tepat:
Mengomunikasikan penawaran dengan pendekatan atau penyampaian pesan yang benar agar tidak menimbulkan penolakan.

4. Target Pasar yang Tepat:
Memastikan produk ditawarkan kepada audiens yang memang memiliki kebutuhan dan kemampuan membeli, bukan salah sasaran.

5. Hukum Keterbatasan (Scarcity):
Menciptakan rasa urgensi atau kelangkaan (misalnya batas waktu atau jumlah produk terbatas) agar calon pembeli segera melakukan tindakan pembelian.

Di akhir acara, Tung Desem Waringin menghadirkan ibunya ke atas panggung sebagai bentuk dedikasi (47:41). Ia menutup seminar dengan menekankan bahwa kunci dari segala pengetahuan adalah belajar dan langsung praktik (learn and action).

💥 

Kebodohan Kolektif

Dari minta tolong AI, dibuatin narasi isi video salah satu tayangan dari kanal Mindplicit berikut :

Video ini membahas tentang bagaimana kemampuan berpikir kritis manusia mulai hilang akibat ketergantungan pada teknologi (seperti AI), yang memicu fenomena bernama "kebodohan kolektif" (collective stupidity). Narasi video ini menghubungkan teori ekonomi klasik dengan riset psikologi dan sains modern.
Berikut adalah poin-poin penting isi video tersebut:

1. Hukum Kebodohan Manusia (Carlo Cipolla) 

Empat Kuadran Manusia: 

Ekonom Carlo Cipolla membagi manusia ke dalam 4 kategori berdasarkan dampak tindakan mereka (1:44).

• Intelligent (Cerdas): Menguntungkan diri sendiri dan orang lain (3:23).
• Bandit (Penjahat): Menguntungkan diri sendiri dengan merugikan orang lain (masih bisa dinalar) (3:46).
• Helpless (Tak Berdaya): Mengorbankan diri demi keuntungan orang lain (4:23).
• Stupid (Bodoh): Merugikan orang lain tanpa membawa keuntungan bagi dirinya sendiri (paling berbahaya karena tidak rasional) (4:45).

Kehancuran Peradaban: 

Cipolla berpendapat bahwa kehancuran sebuah peradaban terjadi bukan karena jumlah orang bodoh meningkat (jumlahnya selalu konstan) (8:52). Kehancuran terjadi karena orang-orang cerdas mulai berhenti berpikir, menarik diri, dan diam (9:32).

2. Konsep "Ketidakberpikiran" (Hannah Arendt)

• Berkaca dari persidangan penjahat perang Adolf Eichmann, filsuf Hannah Arendt menemukan konsep thoughtlessness (ketidakberpikiran) (0:30).
• Eichmann bukanlah monster yang kejam secara alami, melainkan seseorang yang menyerahkan seluruh isi pikirannya kepada sistem luar dan berhenti menguji kebenaran (0:44). Ia hanya berbicara menggunakan slogan dan klise yang disediakan oleh sistem (0:22).

3. Ancaman Cognitive Offloading (Pelepasan Kognitif)

• Riset tahun 2025 menunjukkan bahwa semakin tinggi ketergantungan seseorang pada alat AI, semakin rendah kemampuan berpikir kritis mereka (10:16). Fenomena ini disebut cognitive offloading—kebiasaan melempar tugas mental ke alat eksternal agar otak tidak perlu bekerja (10:40).
• Malas Berpikir: Otak manusia secara alami mencari jalan pintas dengan hambatan terkecil (11:44). Lama-kelamaan, hal ini memicu cognitive laziness (kemalasan kognitif), di mana otot berpikir kita menyusut bahkan sebelum terbentuk sempurna (terutama pada generasi muda) (11:20). 
• Riset MIT (2025): Eksperimen pemindaian otak (EEG) menunjukkan bahwa orang yang menulis esai menggunakan ChatGPT memiliki aktivitas saraf dan keterlibatan otak paling rendah (12:08). Mereka bisa memproduksi kata-kata, tetapi tidak memproduksi pemikiran (13:13).

4. Jebakan Rasa Percaya Diri (The Confidence Trap)

• Studi dari Microsoft dan Carnegie Mellon menemukan lingkaran setan: pekerja yang paling memercayai AI justru paling jarang melakukan pengecekan ulang atau berpikir kritis (14:03).
• Berdasarkan efek Dunning-Kruger, saat Anda membiarkan mesin berpikir untuk Anda, Anda tidak hanya kehilangan kemampuan bernalar, tetapi juga kehilangan kemampuan untuk menyadari bahwa Anda telah kehilangan kemampuan tersebut (21:16). Seseorang merasa dirinya jenius karena jawaban AI yang mulus, padahal otaknya sendiri sedang mati (21:52).

5. Konformitas dan Groupthink

• Melalui eksperimen Solomon Asch (1951), terbukti bahwa manusia punya dorongan sangat kuat untuk tunduk pada opini kelompok, bahkan sampai rela menyangkal penglihatan mereka sendiri demi keselarasan kelompok (15:51).
• Ketika kegagalan berpikir individu ini bergabung, terjadilah groupthink—kondisi di mana sebuah kelompok mengambil keputusan yang sangat bodoh/katastrofik secara harmonis karena tidak ada satu pun orang yang berani bersuara beda (22:45).
• Kabar baiknya, eksperimen Asch membuktikan bahwa hanya butuh satu suara berbeda (dissenting voice) untuk menghancurkan sihir konformitas tersebut dan membuat orang lain berani memercayai mata mereka lagi (17:31).

Kesimpulan & Solusi
Video ini ditutup dengan ajakan untuk menciptakan friction (hambatan) yang disengaja (24:55). Sebelum Anda menggunakan mesin atau AI untuk mencari jawaban, diamlah selama 10 detik dan coba formulasikan argumen Anda sendiri terlebih dahulu (25:24). Tujuannya bukan untuk mengalahkan mesin, melainkan untuk menjaga agar Anda tetap menjadi manusia yang tahu kapan mesin tersebut berbuat salah (26:00).

😀

KPK OTT Kantor Imigrasi

 

KPK: Silmy Karim Terima Jatah Rutin Rp100 Juta Per Minggu dari Kasus Pemerasan

04 Juni 2026

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan Silmy Karim (SK) Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan tahun 2024-2026 menerima jatah rutin uang hasil dugaan pemerasan sekitar Rp100 juta per minggu.

“Setiap pekan di hari Jumat, SK ini diperkirakan menerima jatah sekitar Rp100 juta per minggu,” ujar Setyo Budiyanto Ketua KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (4/6/2026) yang dikutip Antara.

Lebih lanjut Setyo mengatakan, KPK menduga Silmy Karim mulai meminta jatah sejak menjabat Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2023-2024.

“Dengan cara meminta jatah dari pengurusan izin tinggal para warga negara asing melalui saudara JS. JS ini adalah Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian, dan saat ini menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Imigrasi Jawa Barat,” katanya.

Sebelumnya, KPK pada 3 Juni 2026, mengonfirmasi melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non-TPI Jakarta Barat. OTT tersebut diketahui merupakan yang ke-11 selama 2026.

Selain itu, OTT tersebut berkaitan dengan dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing, yakni Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS).

Dalam operasi yang dilakukan selama 2–3 Juni 2026, KPK menangkap 17 orang terdiri atas delapan penyelenggara negara atau aparatur sipil negara, serta sembilan pihak swasta yang berperan sebagai perantara dalam pengurusan dokumen-dokumen keimigrasian.

Beberapa dari 17 orang tersebut adalah Ronald Arman Abdullah Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non-TPI Jakarta Barat, Jaya Saputra Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Jawa Barat yang sempat menjabat Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian periode November 2024–Oktober 2025, hingga Saffar Muhammad Godam Pelaksana Tugas Dirjen Imigrasi periode Oktober 2024–April 2025.

Sementara itu, Silmy Karim Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan menyerahkan diri dengan mendatangi KPK pada 3 Juni 2026.

Pada 4 Juni 2026, Silmy Karim (SK), Saffar Muhammad Godam (SMG), Jaya Saputra (JS), Ronald Arman Abdullah (RAA), serta empat orang lainnya resmi menjadi tersangka dan tahanan KPK setelah muncul dengan menggunakan rompi oranye lembaga antirasuah tersebut.

Adapun empat orang lainnya adalah Tessar Bayu Setyaji (TBS) dan Bagus Bramantyo (BGS) Kepala Subdirektorat pada Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian, Juniadi Sri Priambudi (JSP) Ketua Tim Alih Status ITAS, serta Gusti Benardiansyah (GST) Staf Subdit Izin Tinggal dan Status Keimigrasian. (ant/bil/ham)

copy dari : suarasurabaya 

OTT di Jakarta Barat dan Bali, KPK Ringkus Pejabat Imigrasi: PPWI Desak Pengusutan Gurita Pungli dan Keterlibatan Patnal

04 Juni 2026

Jakarta — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan gebrakan dalam pemberantasan rasuah di tanah air. Melalui rilis resmi yang dikeluarkan pada hari ini, Rabu, 3 Juni 2026, penyidik komisi antirasuah melaporkan telah melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) dan meringkus sejumlah oknum pejabat imigrasi yang beroperasi di wilayah Jakarta Barat. Penangkapan ini diduga kuat berkaitan dengan praktik suap dan pemerasan (extortion) dalam pengurusan dokumen keimigrasian serta izin tinggal warga negara asing (WNA).

Operasi senyap yang digelar di Jakarta Barat ini menjadi konfirmasi nyata bahwa sektor pelayanan publik yang berhubungan dengan keimigrasian masih rawan disusupi oleh praktik-praktik transaksional ilegal. Dalam rilisnya, KPK mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang tunai senilai miliaran rupiah dan dokumen penting yang mengindikasikan adanya kongkalikong sistematis antara oknum birokrat imigrasi dengan pihak penyedia jasa pengurusan dokumen.

Penangkapan oknum pejabat imigrasi di Jakarta Barat ini memantik reaksi keras dari Tokoh Pers Nasional sekaligus Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke. Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 ini menyatakan bahwa borok korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi bukanlah rahasia baru, melainkan sebuah penyakit akut yang sudah mengakar.

"Kami di PPWI tidak terkejut dengan penangkapan oleh KPK hari ini. Praktik korupsi di dalam Direktorat Imigrasi, baik dalam bentuk pemerasan maupun penyuapan, tampaknya sudah bertransformasi menjadi sebuah kebiasaan atau bahkan budaya. Hampir sebagian besar oknum pejabat dan staf imigrasi disinyalir melakukan kedua bentuk kejahatan tersebut dengan kedok birokrasi pengurusan izin tinggal bagi warga negara asing di Indonesia," cetus Wilson Lalengke secara tajam di Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Kritik Keras Terhadap Unit Kepatuhan Internal Imigrasi

Menurut Wilson Lalengke, suburnya praktik pungutan liar (pungli) ini diperparah oleh mandulnya sistem pengawasan internal di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi. Ia menyoroti kinerja Unit Kepatuhan Internal atau yang dikenal sebagai Satuan Tugas Patroli Kepatuhan Internal (Patnal) Imigrasi.

Bukannya menjadi garda terdepan dalam menegakkan integritas dan hukum bagi para pegawai yang nakal, unit Patnal justru dinilai mandul dan bersikap defensif. "Perilaku unit Patnal Ditjen Imigrasi saat ini sangat memprihatinkan. Mereka justru tampak berfungsi lebih sebagai backer atau pelindung bagi oknum-oknum pejabat imigrasi tertentu ketimbang menjalankan fungsi supervisi, apalagi penegakan hukum internal bagi para pelaku korupsi tersebut," sesal alumnus Lemhannas tersebut.

Kritik pedas Wilson Lalengke ini bukan tanpa dasar. Ia membeberkan pengalaman empirisnya ketika PPWI secara resmi melaporkan dua kasus dugaan pemerasan terhadap warga negara asing dengan modus pengurusan izin tinggal, yang masing-masing terjadi di Kantor Imigrasi Muara Enim dan Kantor Imigrasi Yogyakarta.

Kedua laporan resmi dari PPWI tersebut, jelasnya, sama sekali tidak ditindaklanjuti dengan benar oleh Patnal. “Alih-alih bergerak melakukan investigasi internal, saya sebagai pelapor justru diminta untuk mencari bukti-bukti sendiri guna melengkapi laporan agar kasusnya bisa diproses. Logikanya di mana? Lalu apa gunanya dan apa poinnya mereka ditugaskan oleh negara menjadi pejabat di unit Patnal jika segala urusan pembuktian dan penyelidikan harus menjadi tanggung jawab masyarakat pelapor?" gugat Wilson penuh tanya.

KPK Didesak Periksa Pejabat Patnal dan Selidiki Keterlibatan PT. Al Maha

Atas dasar mandeknya pengawasan internal tersebut, Wilson Lalengke mendesak agar KPK tidak berhenti pada penangkapan oknum di Jakarta Barat saja. Ia meminta komisi antirasuah melakukan pengembangan penyelidikan secara vertikal dan menyeluruh, termasuk menyasar para pejabat di unit pengawasan internal imigrasi.

"Kami mendesak KPK untuk memeriksa para pejabat Patnal Imigrasi secara intensif. Mereka patut diduga kuat ikut serta atau setidaknya menjadi bagian dari ekosistem pidana korupsi berupa suap dan pemerasan terhadap WNA ini melalui pembiaran terstruktur," tegasnya.

Selain itu, Wilson Lalengke juga membeberkan indikasi adanya pola kerja sama atau kolaborasi gelap antara oknum pejabat imigrasi dengan perusahaan swasta penyedia jasa pengurusan dokumen keimigrasian (agent/broker). Praktik suap dan pemerasan terhadap WNA ini terindikasi kuat dijalankan secara sistematis melalui kerja sama dengan perusahaan agen pengurusan dokumen keimigrasian.

“Informasi dari lapangan, salah satu perusahaan yang patut diduga dan dicurigai terlibat dalam jaringan ini adalah PT. Al Maha for Public Services yang berlokasi di kawasan Pademangan, Jakarta Utara. Kami meminta KPK segera memeriksa korporasi tersebut guna membongkar tuntas aliran dana dan jaringan mafia izin tinggal ini hingga ke akar-akarnya," pungkas Ketua Umum PPWI tersebut.

Kasus OTT KPK pada Rabu ini menjadi ujian besar bagi komitmen perbaikan pelayanan publik di Indonesia, khususnya di sektor keimigrasian yang menjadi pintu gerbang perlintasan internasional. Publik kini menunggu langkah berani KPK untuk mengusut tuntas keterkaitan jaringan korporasi swasta, oknum dinas wilayah, hingga dugaan pembiaran oleh unit kepatuhan internal demi tegaknya supremasi hukum yang bersih dan transparan. (TIM/Red)

copy dari : pewarta-indonesia

Perlunya Tertib dalam Berfikir

Dalam gaya kehidupan di era digital, arus informasi deras mengalir, dan orang tidak lagi selalu sempat menata diri, merapikan cara berfikir pemahamannya.

IJAZAH ASLI SUDAH DITUNJUKKAN. KOK MASIH DIBILANG PALSU?

Oleh: Hanif Nurcholis

Ada teman WA ke saya bahwa ijazah asli Jokowi sudah ditunjukkan dalam gelar perkara khusus. Hal ini memperkuat apa yang diomongkan oleh Rektor UGM dan polisi sebelumnya bahwa ijazah Jokowi itu asli. Tapi masih banyak orang yang tidak percaya. Apakah omongan rektor UGM dan polisi masih tidak bisa dipercaya. Begitu juga dengan ijazah asli Jokowi yang ditunjukkan itu. “Bagaimana menurut kamu?”, Tanya teman.

Saya jawab begini.

Sebagai pengajar filsafat ilmu dan logika/mantiq, saya menjawab bukan dengan posisi politik, pendukung atau bukan pendukung Jokowi melainkan dengan kerangka ilmiah yang sah.

Ini Bukan Soal “Percaya atau Tidak Percaya”
Pertanyaan “apakah omongan Rektor UGM dan Polisi masih tidak bisa dipercaya?” sudah salah sejak awal.

Dalam logika ilmiah, kebenaran tidak ditentukan oleh omongan orang termasuk omongan orang yang memegang otoritas.

Dalam ilmu logika atau mantiq percaya kepada omongan orang ngomong tanpa bukti sahih adalah sebuah kesalahan cara bernalar (logical fallacy).

Dalam hal kasus ijazah Jokowi menurut ilmu filsafat dan logika harus ditentukan ontologi dan epistemologinya.

Ontologi:
Apa Objek yang Dipersoalkan?

Ontologi = apa yang sedang dibahas.
Objeknya jelas:
Ijazah
Benda material (artefak fisik)
Kertas dengan ciri fisik, historis, dan administratif.
Ia benda konkret.

Epistemologi:
Bagaimana Cara Mengetahui Kebenarannya?
Bagaimana kebenaran diperoleh?

Untuk benda material, cara ilmiahnya adalah:
Observasi langsung:
Pemeriksaan fisik
Uji forensik (kertas, tinta, cetakan, penomoran, arsip)
Verifikasi administratif berbasis dokumen primer.

Bukan dengan pernyataan lisan rektor UGM, omongan polisi, dan omongan orang yang mengaku satu angkatan dengan Jokowi.
Bukan dengan konferensi pers.
Bukan dengan klaim pejabat apapun dan siapapun.

Kalau hanya percaya atas omongan orang siapapun itu orangnya maka disebut kesalahan bernalar jenis appeal to authority.

Di Mana Kesalahan Logikanya?
Ketika seseorang berkata:
“Ijazah itu asli karena Rektor UGM bilang asli”
“Ijazah itu asli karena Polisi bilang asli”
Ini bukan pembuktian ilmiah.

Ini adalah logical fallacy klasik:
Appeal to Authority (Argumentum ad verecundiam).

Menganggap sesuatu benar bukan karena bukti,
tetapi karena ada pejabat yang punya otoritas ngomong.

Dalam ilmu logika/mantiq, ini cacat nalar.

Agar konkrit saya beri contoh.
Pada tahun 1600an pejabat tinggi Gereja ngomong bahwa matahari mengelilingi bumi.
Galileo melakukan penelitian dengan cara mengamati benda-benda langit dengan teleskop. Hasilnya bukan matahari yang mengelilingi bumi tapi bumi lah yang mengelilingi matahari.

Pejabat Gereja dan Umat Katolik seluruh dunia marah besar karena omongan Galileo menyanggah omongan pejabat yang punya otoritas tertinggi di gereja.

Mana yang benar? Omongan pemegang otoritas atau omongan Galileo? Omongan pemegang otoritas tertinggi gereja lah yang salah karena hanya berpegang keyakinan tanpa bukti ilmiah.

Posisi Ilmiah yang Benar

Secara ilmiah, posisi yang sah adalah:
Ijazah dinyatakan asli atau palsu bukan karena siapa yang berbicara,
melainkan karena hasil pengujian terhadap objeknya.
Jika objek tidak diuji secara terbuka dan dapat diverifikasi,
maka klaim kebenaran belum sah secara epistemologis.

“Gelar Perkara Khusus” Bukan Akhir Pembuktian

Perlu ditegaskan secara jujur dan proporsional:
Memang benar, ijazah yang diklaim “asli” telah ditunjukkan dalam gelar perkara khusus.
Ini adalah sedikit kemajuan prosedural, karena objek material akhirnya diperlihatkan, tidak lagi sekadar diklaim secara verbal.

Namun, menunjukkan TIDAK SAMA DENGAN membuktikan.

Dalam epistemologi ilmu pengetahuan:
Memperlihatkan benda bukan menguji benda
Memamerkan dokumen bukan memverifikasi keasliannya.

Jika ijazah hanya ditunjukkan,

tetapi:

tidak diuji oleh laboratorium forensik yang kredibel,
tidak menggunakan metode ilmiah yang dapat direplikasi,
tidak dilakukan secara fair dan transparan,
dan hasil pengujiannya tidak dibuka ke publik,
maka secara logika dan filsafat ilmu:
klaim “asli” belum sah secara epistemologis.

Bahkan dalam mantiq klasik, menunjukkan tanpa pengujian dapat berubah menjadi penyesatan simbolik, karena publik diarahkan pada kesan benar, bukan bukti kebenaran.

Prinsipnya jelas:
Yang ditunjukkan harus diuji
Yang diuji harus dapat diverifikasi
Yang diverifikasi harus terbuka untuk diuji ulang.

Tanpa itu, klaim keaslian masih berada pada level retorika, bukan pembuktian ilmiah.

Jadi intinya,

Salah jika mengatakan:
“Percaya saja pada Universitas Gadjah Mada”
“Percaya saja pada polisi”
“Yang penting sudah dijelaskan”

Yang benar:
Uji objeknya
Tunjukkan prosesnya
Buka hasil pemeriksaannya

Kesimpulan Logis:

Masalah ijazah Joko Widodo:
Bukan soal percaya atau tidak percaya pada UGM, polisi, atau siapa pun.
Bukan soal siapa yang bicara paling keras (termasuk Roy Suryo).

Kesalahan cara berpikir, logical fallacy:
Jika objek material dibuktikan dengan omongan verbal dari pemegang otoritas,
atau sekadar pertunjukan prosedural.

Ini bukan ilmu melainkan sofisme (penipuan dengan cara membuat proposisi-proposisi yang seolah-olah ilmiah dengan tujuan menipu orang yang tidak bisa berpikir dengan prinsip-prinsip logika).

Dalam bahasa mantiq klasik disebut
bāṭil al-istidlāl — penalaran yang rusak, meskipun dibungkus dengan omongan pemegang otoritas dan prosedur resmi.

(*)  

 

dicopy dari :
portal-islam  [tertanggal Senin, 22 Desember 2025]

Prabowo di Munas PKS

Di negeri ini, masalah bangsa bisa ditunda, tapi luka pribadi tak pernah selesai. Nilai sebelas yang dulu diucapkan di panggung debat Pilpres 2024, kini dibawa lagi ke forum Munas PKS. Seolah negara hanya soal rapor rendah dan perasaan yang belum tuntas.

Politik Baper di Balik Angka Sebelas

1 Oktober 2025 

Ada momen getir yang justru memancing senyum miris ketika seorang presiden berdiri di podium dan berkata, “Saya enggak dendam sama Anies. Kalau dikasih nilai 11, saya enggak papa tuh.” Kalimat itu terdengar ringan, seperti guyonan di warung kopi. Tetapi justru di situlah publik menangkap jejak luka: ada sisa perasaan yang diselubungi tawa.

Sebab kalau benar tidak dendam, untuk apa terus diungkit? Nilai 11 dari 100 yang pernah dilontarkan Anies Baswedan di panggung debat Pilpres 2024 hanyalah bagian dari adu gagasan, bukan palu vonis. Kritik itu mestinya dibiarkan melebur bersama ingar-bingar kampanye yang telah usai. Tetapi ketika kembali dibawa ke ruang publik di tahun 2025, ia berubah menjadi cermin retak: menyingkap ego yang enggan berdamai dengan bayang-bayang rendah.

 Yang lebih sarat makna adalah kesempatan dan tempat ia mengucapkannya: kala penutupan Munas VI PKS. Dalam forum resmi partai itu, Prabowo menyampaikan kata-kata tersebut di hadapan kader dan petinggi PKS, di Hotel Sultan, Jakarta. Sepertinya Prabowo paham betul, bahwa PKS punya kecenderungan—meski belum pasti—untuk melirik Anies di Pilpres 2029. Maka ucapannya bukan sekadar candaan belaka. Itu isyarat politik, sindiran halus yang dibalut senyum. Seolah ingin berkata: “Aku tak dendam, tapi aku tak lupa.”

Namun ironi paling besar justru hadir ketika Prabowo menambahkan, “Aku enggak dendam sama Anies. Dia yang bantu aku menang.” Kalimat itu terdengar heroik, tetapi publik tahu kebenarannya jauh lebih getir. Yang membuatnya menang bukanlah nilai sebelas dari Anies, melainkan Gibran Rakabuming Raka—anak sulung Presiden Joko Widodo—yang ia boyong sebagai cawapres. Dengan menggandeng Gibran, otomatis sang ayah turun tangan. Mesin kekuasaan ikut bekerja, dan jalan menuju Istana pun terbuka.

Rakyat tidak sebodoh yang dibayangkan. Mereka paham betul, kemenangan 2024 bukan hadiah dari guyonan debat, melainkan buah dari kompromi politik yang disemen oleh darah dinasti. Film dokumenter Dirty Vote menjelaskan itu secara gamblang bagaimana pola-pola kekuasaan itu disusun rapi untuk memastikan kemenangan pasangan Prabowo–Gibran.

Maka kalimat “Anies yang bantu aku menang” terdengar lebih sebagai satire diri, upaya menutupi kenyataan dengan cerita manis.

Beginilah wajah politik kita: seringkali lebih sibuk mengurus perasaan ketimbang mengurus bangsa. Politik baper menjelma strategi. Luka pribadi ditampilkan sebagai tontonan. Kritik lawan, yang seharusnya dijawab dengan kerja nyata, justru dijadikan bahan guyon getir. Padahal rakyat sedang menunggu kabar tentang sembako murah, lapangan kerja, dan arah negeri.

Tapi apa yang mereka dapat? Cerita remeh tentang angka sebelas. Politik baper semacam ini mereduksi demokrasi menjadi drama sentimentil. Ia menjauhkan pemimpin dari kebesaran jiwa, sebab terlalu sibuk menambal harga diri yang robek.

Padahal, seorang pemimpin yang matang mestinya bisa menertawakan dirinya sendiri tanpa menyelipkan sindiran. Ia tak merasa rendah meski dikritik. Ia tak perlu mengulang luka, karena yang lebih penting adalah menjahit harapan.

Namun yang terjadi justru sebaliknya. Ego terlalu rapuh untuk menerima kritik, sehingga tawa berubah menjadi tirai yang menutupi perasaan sesungguhnya. Publik paham itu. Mereka tahu di balik senyum ada getir yang tak bisa disembunyikan.

Inilah tragedi kecil politik kita: demokrasi tak bergerak pada gagasan besar, melainkan terhenti di simpang kecil bernama “nilai sebelas”. Sementara rakyat menanggung beban hidup yang jauh lebih berat daripada sekadar angka di rapor politik seorang pejabat.

Akhirnya, bangsa ini dipaksa menonton sandiwara: dendam yang disamarkan dengan tawa, luka yang disulap jadi humor. Sebuah panggung di mana ego lebih berisik daripada nasib rakyat. **

Ady Amar, Kolumnis

 

copy dari KBA News 

 

Yang Ahli Yang Melakukan, Meski itu Kerusuhan

 

Ahli Rusuh

02 September 2025

Oleh: 
Made Supriatma, 

Peneliti dan jurnalis lepas. Saat ini bekerja sebagai visiting research dellow pada ISEAS-Yusof Ishak Institute, Singapore

Presiden Prabowo hari ini mengunjungi polisi-polisi yang terluka ketika menghadapi demonstrasi. Harus diakui bahwa korban luka, bahkan korban jiwa, juga menimpa aparat keamanan. Mereka bertugas menghadapi para pengunjuk rasa. Tidak jarang ada bentrokan diantara keduanya.

Berkebalikan dengan itu, presiden tidak mengunjungi korban-korban sipil. Hingga saat ini sudah tujuh orang meninggal akibat kekerasan massal ini. Presiden menengok mereka yang menyangga kekuasaannya.

Saya kira periode ‘crackdown’ atau tindakan keras sudah mulai. Setelah lumpuh karena diserang massa dan banyak kantornya dibakar massa, polisi mulai menyusun kekuatan lagi. Kali ini, militer pun turun. Jalan-jalan dipenuhi kendaraan-kendaraan militer — dari alat angkut hingga tank. Ini untuk menimbulkan kesan seram dan menakutkan sehingga massa yang beringas bisa tunduk.

Dua jam yang lalu saat saya menulis, aparat keamanan mulai masuk ke kampus-kampus yang dianggap sebagai pusat demonstrasi. Di Bandung, Universitas Pasundan dan Universitas Islam Bandung menjadi sasaran.

Selain itu, polisi juga menyasar individu-individu yang dianggap menjadi tokoh gerakan. Delpedro Marhaen Direktur Lokataru, sebuah lembaga advokasi hukum, dijemput paksa Polda Metro Jaya. Ratusan orang masih ditahan. Sebagian besar mahasiswa.

Para elit juga sudah mulai membingkai gerakan ini sebagai gerakan yang didanai asing. Presiden Prabowo menginsinuasi bahwa gerakan sosial rakyat ini sudah mengarah ke makar dan terorisme.

Sudah tampak bahwa para elit bersatu untuk menghadapi arus gerakan massa dengan tuntutan yang jika dipenuhi akan mengontrol kekuasaan para penguasa ini. Setidaknya, untuk saat ini mereka memperlihatkan persatuan setelah sebelumnya bermanuver di balik layar.

Seakan paduan suara, para elit dan pendukung serta pendengungnya berusaha untuk menggambarkan massa yang rusuh. Padahal dalam kenyataannya, saya kira, ada garis tegas antara demonstrasi (unjuk rasa) dan kerusuhan (riots).

Demonstrasi bisa keras — di mana aparat berhadapan dengan massa yang berunjuk rasa. Aparat biasanya menggunakan mekanisme ‘crowd control’ untuk memecah massa. Mereka yang belajar gerakan sosial pasti mengerti bahwa aparat keamanan memiliki strategi dan taktik untuk menjinakkan massa — mulai dari perundingan hingga ke pembubaran paksa.

Kadang pada fase terakhir ini ada kekerasan. Di kalangan demonstran pun ada yang lebih suka bagian-bagian akhir ini. Pada banyak demo kita lihat remaja-remaja sengaja datang saat-saat akhir dan menunggu bentrok dengan polisi. Biasanya selesai di sini.

Minggu lalu, demonstrasi berujung sangat berbeda. Ia berubah menjadi kerusuhan. Kantor-kantor polisi dan DPRD dibakar. Hari berikutnya, massa menyerbu dan menjarah rumah-rumah pribadi. Sasarannya pun sudah ditentukan: para artis anggota DPR. Juga rumah pribadi Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Kejadian ini membuat saya membuka-buka kembali buku lama saya tentang kerusuhan-kerusuhan yang terjadi di berbagai negara, khususnya di negara-negara Asia Selatan.

Sekali lagi, kita harus membedakan demonstrasi dan kerusuhan. Selain itu juga penjarahan. Demonstrasi hampir pasti tidak akan berujung ada penjarahan. Namun kerusuhan hampir pasti diikuti oleh penjarahan.

Dari berbagai kasus kerusuhan selalu ada pola, yakni itu tidak dilakukan oleh orang-orang biasa. Aktor utama kerusuhan adalah apa yang dinamakan oleh para ahli sebagai ‘riot specialists’ atau kita sebut saja ‘ahli rusuh.’

Mereka tahu persis bagaimana membuat kerusuhan dengan memanfaatkan suasana kerumunan. Mereka ahli memprovokasi, membakar emosi, membakar gedung, mendorong penjarahan, dan tahu kapan harus berhenti dan pergi.

Walaupu tampak remeh, membakar sebuah gedung itu membutuhkan keahlian tersendiri. Melempar batu untuk memancing emosi massa juga membutuhkan keahlian untuk menentukan waktu yang tepat. Dengan kata lain, para ahli sepakat bahwa tidak ada kerusuhan yang spontan. Anda baca saja buku-buku dari Stanley Tambiah, Paul Brass, Charles Tilly, Sidney Tarrow, atau para ahli yang mengamati konflik-kondlik komunal di Indonesia.

Apakah ketrampilan ini dimiliki oleh mahasiswa dan para aktivis pro-demokrasi yang sekarang turun ke jalan? Jelas tidak. Yang saya tahu, ketrampilan-ketrampilan macam ini dimiliki oleh kalangan intel — baik yang masih di struktur resmi maupun yang pernah bekerja untuk intelijen.

Jadi, jika sekarang tindakan keras (crackdown) itu diterapkan kepada mahasiswa dan para aktivis, apakah itu adil? Penguasa jelas tidak mau memeriksa aparatnya sendiri. Itu sikap terang benderang dari Presiden Prabowo. Ia bahkan menunjukkan pembelaannya kepada aparat yang jelas-jelas bertindak sangat brutal dan menggunakan kekerasan yang amat berlebihan.

Pertanyaan lain: Apakah mahasiswa punya kemampuan untuk membakar markas-markas polisi dan bahkan markas komando Brimob? Sulit diterima akal sehat. Menyerang markas Brimob sama seperti menyerang markas Kopassus.

Periode tindakan keras atau crackdown yang sekarang dilakukan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran hampir pasti akan diikuti oleh pencarian kambing hitam. Harus ada yang disalahkan. Harus ada yang “bertanggungjawab.”

Para elit dan para gedibalnya sudah punya jawaban: pihak asing — Soros, CIA, USAID, dan lain sebagainya. Jawaban yang gampang yang tidak meminta proses berpikir. Kalau ditanya lebih jauh, jawabannya selalu, “Adalah. nanti saya kasih tahu!”

Pengalaman di Indonesia, jika terjadi kerusuhan dan kekacauan seperti ini hampir pasti yang melakukan adalah para elit sendiri. Mereka sedang berebut sesuatu. Semua episode sejarah konflik di Indonesia selalu melibatkan institusi yang memegang senjata yaitu militer.

Kerusuhan Malari 1974 adalah karena faksionalisme militer. Demikian juga 1998 — tragedi menyakitkan yang pelaku-pelakunya masih hidup dan bahkan sekarang berkuasa kembali. Coba Anda cek siapa saja yang pada 1998 sekarang berkuasa. Apakah bukan kebetulan kalau kerusuhan dengan pola yang sama muncul kembali?

Alih-alih menuduh masyarakat sipil, pemerintah dan para elit seharusnya melihat ke dalam diri mereka sendiri. Jangan biarkan akal sehat rakyat membusuk karena menerima rekayasa tuduhan yang macam-macam. Atau, jika membuat tuduhan buatlah yang masuk akal.

Rakyat biasa membakar kantor polisi dan menyerbu markas Brimob? Gimana bisa, wong naik motor di depannya saja kami deg-degan! (*)

copy dari : Poros Timur

 

Kira-kira setelah menit ke 48, pembuat kebijakan itu tentunya termasuk istana DPR.

Tadi saya katakan segala masukan pandangan konstruktif itikat baik kita terhadap ee terjaganya marwah otoritas Lembaga Penegakan Hukum. Itu rusaknya oleh istana.

Istana yang saya maksud adalah pembuat kebijakan yang tidak bisa menahan syahwat mereka untuk menarik-narik otoritas penegakan hukum ke dalam ranah politik (yaitu) membangun mindset bukan sebagai profesional penegak hukum, tapi sebagai (kekuatan) politik.

Selengkapnya buka YouTube

Tercepat Belajar Koi hingga Juara Dunia

Pengusaha Ikan Koi yang Bantu Petani di Kancah Internasional

Jumat, 18 Juli 2025 

Sore itu di kawasan Cidadap, Kota Bandung, Jawa Barat, seorang pria paruh baya dengan kemeja putih dan celana pendek, terlihat menggenggam pakan ikan dengan kedua tangannya.

Pria itu pun menyusuri bibir kolam berbentuk huruf 'L' yang terdiri dari batuan kali yang sudah mulai menghijau karena lumut. Pakan dalam genggamannya pun ia lemparkan ke arah ikan-ikan sudah menanti sedari lama.

Pria itu adalah Hartono Soekwanto, seorang yang sudah tidak asing lagi di telinga para petani mau penghobi Ikan Koi di Indonesia, bahkan dunia.

Setelah, menyapa dan memberi makanan ikan yang berada di pelataran rumahnya, Hartono Soekwanto pun meresonansi ingatannya tentang awal mula ia menggandrungi Ikan Koi.

Hartono Soekwanto pun menceritakan sepenggal kisah perjalanannya menjadi Juara Dunia pada 2011. Dua tahun berselang, Hartono Soekwanto berhasil berhasil menjadi Grand Champion Nishikigoi Off the World 2013 di Jepang dengan Ikan Koi jenis Kohaku bernama Mu-Lan Legend.

Awal mula Hartono Soekwanto menyukai Ikan Koi ini pada 2008. Saat itu, ia membeli sebuah rumah di kawasan Setrasari, Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat.

Rumah yang ia beli ternyata memiliki sebuah kolam yang tidak terpakai. Hartono Soekwanto pun memutuskan untuk memelihara Ikan Koi yang ia beli seharga Rp150 ribu dari pasar.

"2008 itu saya beli rumah. Rumah itu ada kolam kosong, terus saya oprek-oprek. Saya beli ikan yang Rp150.000-an di pasar," kata Hartono Soekwanto melalui keterangan, Jumat 18 Juli 2025.

Namun, rekan-rekan Hartono Soekwanto ternyata tidak memberikan dukungan kepadanya, justru berbalik menghina karena Ikan Koi yang menghuni kolam bagus itu tidak berkualitas lantaran berasal dari pasar.

"Terus datang temen tapi malah ngehina. Ini kolam bagus pakai cor segala macam, tapi isinya Koi lokal," ucapnya.

Ternyata hinaan dari bibir rekan hingga menembus daun telinga itu menjadi motivasi tersendiri bagi pria 53 tahun ini. Hartono Soekwanto pun memutuskan untuk pergi ke tempat asal Ikan Koi, Jepang.

Perjalanan Hartono Soekwanto di Negeri Sakura terbilang cukup singkat untuk mempelajari Ikan Koi hingga menorehkan prestasi dunia. Ia hanya membutuhkan waktu dua tahun delapan bulan hingga akhirnya menjadi juara dunia.

"Setelah ikut kontes di sini, dengan Ikan Koi harga Rp50 juta, saya ke Jepang, belajar selama 2 tahun 8 bulan, hingga jadi juara dunia. Saya orang tercepat di dunia, dari belajar nama Koi dan juara dunia," kata Hartono sembari melempar senyuman tipis.

Tantangan Penghobi Ikan Koi di Indonesia
Hartono Soekwanto menambahkan, bagi para pemula yang ingin mengembangbiakkan atau hanya sekadar hobi Ikan Koi, kuncinya hanya menikmati dan bahagia.

Musababnya, mengembangbiakkan atau hobi Ikan Koi ini memang tidak mudah. Apalagi, Ikan Koi cenderung hewan yang cepat mengalami perubahan perilaku, kadang muram karena temperatur air maupun faktor lingkungan.

"Memang enggak gampang lah pelihara Koi ini, kan tiap hari berubah. Dia nyaman di suhu air 24 sampai 28 derajat. Kalau malam mungkin 22 sampai 24 derajat, dia nyaman. Kedinginan enggak nyaman, kepanasan apalagi. Tapi Bandung kan sudah dapat semua suhunya. Tidak harus pakai chiller (pendingin)," ujarnya.

Jadi bagi para pemula yang ingin mengembangbiakkan atau hanya memelihara Ikan Koi, jangan mudah menyerah. Hartono Soekwanto menyarankan agar tidak mengikuti metode perawatan Ikan Koi di Jepang, karena Indonesia memiliki caranya tersendiri.

"Jangan menyerah, terus lanjutkan, terus improvisasi, lakukan cara Indonesia, Indonesia way. Jangan ngikutin Jepang, yang penting hasilnya yang sama. Saya yakin bisa, karena potensi kita luar biasa," tuturnya.

Apabila perjalanan yang sukar sudah bisa terlewati, Hartono Soekwanto yakin petani maupun penghobi Ikan Koi di Indonesia tidak mudah tergoyahkan dengan suara sumbang.

Mengingat, Ikan Koi yang sudah menyandang titel juara pun bisa melepaskan predikat makhluk hidup yang tidak sempurna.

"Ikan Koi atau makhluk hidup itu enggak ada yang sempurna. Koi juara dunia tidak sempurna. Cuman juara dunia itu adalah Ikan Koi yang terbaik waktu itu. Yang penting menikmati, kita happy, ikannya happy, ya sudah," kata Hartono sembari merapikan rambutnya.

Bantu Petani Ikan Koi untuk Melambungkan Indonesia di Kancah Internasional

Meski sudah merasakan kejuaraan tertinggi, nyatanya Hartono Soekwanto tidak mengenal kata lelah untuk membantu para petani Ikan Koi di Indonesia. Sejak beberapa tahun silam, Hartono Soekwanto memilih menjadi orang di belakang layar di dunia Ikan Koi Indonesia.

Ia rajin memberikan benih Ikan Koi untuk para petani mulai dari Jawa Barat hingga Jawa Timur. Alasannya pun cukup sederhana, Hartono Soekwanto ingin para petani Ikan Koi di Indonesia mempunya bibit dengan garis keturunan yang unggul agar dunia menghargai.

"Saya enggak pernah menjual, ngasih indukan saja ke ratusan petani binaan. Supaya teman-teman ini punya bibit, bloodline yang bagus. Ada kepuasan tersendiri memang, tapi dasarnya supaya Indonesia dihargai di dunia," katanya.

Dengan upaya itu, Hartono Soekwanto berhasil menaikkan kelas petani Ikan Koi di Indonesia. Hal itu terpotret dari sejumlah kejuaraan Ikan Koi di Indonesia, Jepang tidak berhasil jadi kampiun.

"Lima tahun terakhir ini yang dari Jepang tidak pernah bisa menang di Indonesia. Perlombaan di Jakarta tahun ini, petani dari Kediri bisa menang. Jadi sudah bagus, sudah hebat, petani kita sudah enggak bingung," kata Hartono.

Keberhasilan para petani Ikan Koi di Indonesia tidak hanya tergambar perlombaannya selama lima tahun terakhir di tanah air.

Saat ini, mereka sudah bisa mengembangbiakkan Ikan Koi dengan ukuran satu meter. Perkembangan itu cukup pesat, karena dulu hanya mampu mengembangbiakkan Ikan Koi ukuran 55 centimeter tanpa melihat kualitas.

"Sekarang waktunya untuk membantu petani untuk mengejar ukuran yang lebih panjang lagi. Makanya kita lakukan dengan mem-breeding (mengembangbiakkan) yang semeteran," tuturnya.

dicopy dari : Ayo Bandung

 

Cek beritaa selengkapnya PRFM News

Hakim Vonis Bebas Ronals Tannur

 

Cek berita selengkapnya di Suara Surabaya

Sidang Kasus PT JN dan PT ASDP (BUMN)

Sidang dugaan korupsi kerja sama usaha (KSU) dan akuisisi PT Jembatan Nusantara (JN) oleh PT ASDP Ferry di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Kamis 17 Juli 2025 (by arahpena.com)

 

Laporkan Potensi Korupsi di Perusahaan BUMN, Komut Dicopot Erick Thohir

 

17 Juli 2025 

Komisaris Utama PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) Ferry Indonesia 2015-2020, Lalu Sudarmadi, dicopot dari jabatannya satu bulan setelah melaporkan potensi korupsi di perusahaan pelat merah itu kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.

Keterangan ini terungkap saat Lalu dihadirkan sebagai saksi dalam sidang dugaan korupsi kerja sama usaha (KSU) dan akuisisi PT Jembatan Nusantara (JN) oleh PT ASDP Ferry yang merugikan negara Rp 1,25 triliun.

Pada persidangan itu, jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi bahwa Lalu pernah melaporkan proses KSU dan akuisisi PT JN yang bisa merugikan perusahaan dan memperkaya orang lain pada Maret 2020, jauh sebelum kasus ini diusut lembaga antirasuah.

“Yang paling penting sebenarnya kami melaporkan bahwa akuisisi, ini proses KSU menjadi akuisisi, ini akan berisiko. Itu saja intinya, karena kami pernah menolak 2016, itu saja,” kata Lalu, di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (17/7/2025).

Lalu mengatakan, sedianya ia hendak menyampaikan laporan itu secara informal.

Namun, deputi di BUMN menyarankan agar mengirim surat resmi kepada Erick. 

Jaksa lalu menunjukkan surat yang dikirim Lalu kepada Erick selaku Menteri BUMN. 

“Ini yang dikirimkan itu? Perihal laporan kepada menteri BUMN saat itu Pak Erick Thohir?” tanya jaksa KPK. 

“Iya,” jawab Lalu. 

Jaksa kemudian membacakan materi surat tersebut yang menyatakan bahwa Dewan Komisaris PT ASDP tidak diberikan informasi yang maksimal terkait kerja sama dengan PT JN, perusahaan yang bergerak di penyeberangan seperti halnya PT ASDP Ferry.

Komisaris tiba-tiba diundang untuk menghadiri acara penandatanganan memorandum of understanding (MoU) KSU antara PT ASDP Ferry dengan PT JN.

Padahal, komisaris meminta agar kerja sama itu dikaji terlebih dahulu agar Dewan Komisaris bisa memberikan saran. 

Selanjutnya, kepada Erick, Lalu memperingatkan bahwa rencana yang disampaikan Direktur Utama PT ASDP Ferry saat itu, Ira Puspadewi, tidak akan menguntungkan perusahaan BUMN tersebut.

“Apa yang dikemukakan Dirut akan menguntungkan ASDP hanya sebagai rencana yang tidak akan tercapai, dan berpotensi menimbulkan kerugian serta tindakan memperkaya badan atau orang lain,” kata jaksa KPK membaca surat Lalu

Lalu menyebut, KSU itu diduga menjadi modus agar PT ASDP mengakuisisi atau membeli kapal bekas PT JN.

“Kami laporan kepada Bapak Menteri bahwa kami pada RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) 2019 menolak akuisisi kapal PT JN yang dijadikan agenda RUPS pada waktu itu,” kata dia.

Jaksa KPK lalu mengonfirmasi, setelah surat itu dikirimkan kepada Erick Thohir pada Maret 2020, dirinya justru dicopot dari kursi Komisaris Utama PT ASDP Ferry pada April.

Menurut Lalu, ia berharap dipanggil Erick untuk memberikan penjelasan. 

Namun, dirinya justru dicopot tanpa alasan yang jelas. 

Penjelasan dari Deputi di BUMN pun mengambang.

“Dibilang ‘oh, kesalahannya Pak Menteri, Pak Lalu berprestasi, ini penataan. Nanti Pak Lalu ditempatkan, dicarikan tempat yang lain’. ‘Betul itu?’ ‘Betul’,” ungkap Lalu. 

Tidak hanya dirinya, jajaran komisaris maupun direksi yang menolak menghalangi keinginan Ira mengakuisisi PT JN juga dicopot. 

Hal ini sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan (BAP) Lalu yang dibacakan jaksa KPK.

“Susunan direksi ataupun komisaris PT ASDP yang menjadi penghalang rencana saudari Ira Puspadewi akan dilakukan pemberhentian, dipecat,” kata jaksa, membacakan BAP Lalu. 

Mereka yang dipecat adalah Wing Antariksa dan Lamane selaku Direktur PT ASDP Ferry.

Kemudian, Lalu di jajaran komisaris utama dan VP bidang Hukum ASDP Dewi Andriyani yang mengundurkan diri. 

Dalam perkara ini, jaksa KPK mendakwa tiga mantan direksi PT ASDP Ferry melakukan korupsi yang merugikan negara Rp 1,25 triliun.

Mereka adalah eks Direktur Utama PT ASDP Ferry, Ira Puspadewi, mantan Direktur Komersial dan Pelayanan PT ASDP Ferry, Yusuf Hadi, dan mantan Direktur Perencanaan dan Pengembangan PT ASDP Ferry, Harry Muhammad Adhi Caksono. 

Korupsi dilakukan dengan mengakuisisi PT JN, termasuk kapal-kapal perusahaan itu yang sudah rusak dan karam.

“Berdasarkan laporan uji tuntas engineering (due diligence) PT BKI menyebut, terdapat 2 unit kapal yang belum siap beroperasi, yaitu KMP Marisa Nusantara karena dari status, kelas, dan sertifikat perhubungan lainnya telah tidak berlaku, dan KMP Jembatan Musi II karena kapal saat inspeksi dalam kondisi karam," ujar jaksa.

Akibat perbuatan mereka, negara mengalami kerugian Rp 1,25 triliun dan memperkaya pemilik PT JN, Adjie, Rp 1,25 triliun. 

Kompas.com telah menghubungi staf Erick untuk meminta tanggapan terkait penyataan Lalu. Namun, hingga berita ini tayang, belum ada respons.


dicopy dari : kompas

 

Yang Terjepit Diantara Perang Bintang

Pak Novel dan Seluruh Jajaran KPK, Doa Kami Menyertai Kalian... Amiiin 

06 Oktober 2012

http://www.kompasiana.com/Yulianis

https://www.kompasiana.com/yulianis/55183c31a33311bc06b66690/pak-novel-dan-seluruh-jajaran-kpk-doa-kami-menyertai-kalian-amiiin 

 

Pak NOVEL BASWEDAN salah satu penyidik KPK yang saya kenal di kriminalisasi oleh kepolisian, teringat saat pertama kali saya bertemu dengan Pak Novel, 21 April 2010 di Tower Permai saat penggerebekan jam 8 malam, saat itu Pak Novel beserta teman-teman penyidik habis menangkap tangan teman kami Mindo Rosalina Manulang bersama Pak Idris di gedung kementrian Menpora.

 

Saat saya pertama kali bertemu Saya sangat takut kepada Pak Novel, beliau sangat tenang, sangat ramah, sangat sopan, namun sangat tegas. Pertemuan kedua saat saya di rumah kontrakan, 13 Juni 2011 Pak Novel beserta tim menemukan Saya di rumah kontrakan, kata kata yg pertama kali keluar dari mulut Pak Novel tidak bisa Saya lupakan "ibu Yulianis...... Kemana saja, kami pusing loh mencari ibu kemana mana, ibu membohongi kami waktu di Tower Permai ya, kami tidak menangkap ibu, kami hanya ingin berbicara meminta informasi kepada ibu", ujar Pak Novel dengan sangat sopan dan senyum Pak Novel yang sangat khas, "Saya takut pak, saya lari dari Pak Nazar dan juga lari dari KPK, saya tidak percaya pada KPK pak, karena menurut Pak Nazar, di dalam KPK ada orang Pak Nazar". Tapi dengan sangat lihai akhirnya Pak Novel meyakinkan Saya, bahwa KPK tidak seperti yang Saya duga.

Setelah bekerja sama dengan Pak Novel dan tim penyidik yang lain, walaupun di penenuhi saling curiga antara Saya dengan penyidik KPK, akhirnya kami berkeyakinan untuk berjalan bersama-sama saling bahu membahu dalam memberantas korupsi, 2 tahun ini banyak sekali pengalaman berharga yang saya dapat, akhirnya dengan jelas dan kepala dingin saya dapat melihat, APA ITU KPK, Pak Novel, Pak Arif, Pak Sigit, Pak Taufik adalah penyidik yang pertama kali membuka mata saya mengenai KPK, mereka memperlihatkan keprofesionalan mereka sebagai penyidik, kesantunan, kegigihan, tekad yang bulat dalam memberantas KORUPSI, merekalah yang menginspirasi saya agar tidak takut dalam bebicara kejujuran, berbicara kebenaran walaupun sangat pahit dan nyawa menjadi taruhannya.

 

Hampir 2 tahun kami bahu membahu dalam pemberantasan Korupsi dengan para penyidik, dan seluruh jajaran KPK, semakin lama saya semakin CINTA KPK, terima kasih sudah menolong kami yang tidak sengaja terjepit di diantara perang para BINTANG.

 

PAK NOVEL  DAN SELURUH JAJARAN KPK, DOA KAMI MENYERTAI KALIAN......
 

SUBHANALLAH, LAHAWLAWALA KUWATA ILLA BILLAH..... AMIIENNNNN

Adakah Keterbukaan, Mencari Tahu Keaslian Ijazah

Roy Suryo Ungkap Isi Pertemuan dengan UGM, Diperlihatkan Skripsi Jokowi

Saat aksi ini tiga orang perwakilan TPUA yakni Roy Suryo, Tifauzia dan Rismon Hasiholan sempat melakukan audiensi dengan pejabat Rektorat UGM.

Selasa, 15 Apr 2025

Ratusan orang yang menamakan dirinya sebagai Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) menggelar aksi mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi di UGM. Aksi ini digelar di Fakultas Kehutanan UGM, Selasa (15/4).

Saat aksi ini tiga orang perwakilan TPUA yakni Roy Suryo, Tifauzia dan Rismon Hasiholan sempat melakukan audiensi dengan pejabat Rektorat UGM dan Fakultas Kehutanan UGM.

Roy Suryo membenarkan adanya audiensi tersebut. Dalam audiensi itu, Roy Suryo menyebut eskalasi sempat meninggi karena ada beberapa hal yang ditanyakan perwakilan TPUA ke UGM. Pertanyaan ini diantaranya adalah keaslian ijazah Jokowi, skripsi Jokowi dan tempat KKN Jokowi.

Roy Suryo merinci dalam pertemuan itu akhirnya pihak UGM memperlihatkan skripsi milik Jokowi. Usai melihat langsung skripsi yang dibuat Jokowi ini, Roy Suryo menyebut ada sejumlah kejanggalan.

"Akhirnya ditunjukkan skripsinya. Skripsinya Jokowi memang ada perbedaan ketikan. Antara ketikan batang tubuh itu diketik dengan mesin tik biasa dan di depan itu dengan cetakan yang cetakannya itu tidak pada zamannya," ucap Roy Suryo.

"Pada lembar pengesahan itu tidak ada tanggal. Tidak ada lembar pengesahan dari dosen pengujinya. Meskipun dosen pengujinya bisa disebutkan tadi faktanya gak ada," lanjut Roy Suryo.
Skripsi Jokowi

Roy Suryo membeberkan dirinya akhirnya bisa melihat langsung skripsi Jokowi karena sebelumnya tidak bisa melihat langsung. Tak hanya melihat, Roy Suryo juga mengaku sempat memotret beberapa bagian skripsi tersebut.

"Saya sempat motret dan saya pegang. Di dalam skripsi itu tidak ada tanggalnya dan tidak ada lembar pengesahan dan tidak ada nama orang yang disebut-sebut sebagai Kasmujo di situ," tutur Roy Suryo.

Roy Suryo menambahkan dalam pertemuan itu pihaknya tidak bisa melihat langsung ijazah milik Jokowi. Roy Suryo mengungkapkan ijazah asli Jokowi itu tidak disimpan di UGM.

"Memang kita tidak bisa lihat ijazah asli karena ijazah aslinya tidak disimpan di kampus. Ijazah asli akan dilihat teman-teman yang besok akan bergerak ke Solo," tutup Roy Suryo.

 

copy dari merdeka com 

:)

Pemilik Ijazah : Tidak Wajib

Alasan Pihak Jokowi Tolak Tunjukkan Ijazah Asli ke Publik

15 Apr 25

Intinya Sih...

• Tim Kuasa Hukum Jokowi menegaskan tidak akan menunjukkan ijazah asli ke publik tanpa perintah hukum.
• Pihaknya hanya akan memperlihatkan ijazah jika diminta pengadilan dan aparat penegak hukum.
• Kuasa hukum lainnya menyatakan bahwa Jokowi tidak memiliki kewajiban hukum untuk memperlihatkan ijazahnya selama tidak ada perintah hukum.

Disclaimer : Ringkasan ini dibuat menggunakan Artificial Intelligence (AI)

 

Jakarta, IDN Times - Tim Kuasa Hukum Presiden Ketujuh RI, Joko "Jokowi" Widodo menegaskan tidak akan menunjukkan ijazah sarjana asli milik Jokowi ke publik tanpa tujuan yang jelas.Salah satu kuasa hukum Jokowi, Rivai Kusumanegara menegaskan, pihaknya baru akan memperlihatkan ijazah asli Jokowi jika diminta pengadilan dan aparat penegak hukum."Kami bukan saja tidak mau menunjukkan, tapi sepanjang diminta oleh perintah pengadilan, oleh penegak hukum, termasuk misalnya andai kata kita juga melakukan upaya hukum, maka dengan sendirinya kami secara aktif akan menunjukkan itu kepada penegak hukum terkait," ucap Rivai dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (15/4/2025).

1. Dalam persidangan, hakim tidak mengabulkan permintaan penggugat menunjukkan ijazah asli Jokowi

Terlebih, kata Rivai, sejak dua tahun lalu pihaknya sudah mengkaji dan sepakat untuk tidak menunjukkan ijazah asli. Namun pihaknya mengaku sudah melihat langsung secara fisik ijazah asli tersebut.

Ia pun menjelaskan, alasan pihaknya tak menunjukkan ijazah Jokowi dalam persidangan sebelumnya.

"Dan dalam persidangan juga, beberapa persidangan dinyatakan juga oleh kuasa hukum penggugat, tolong tunjukkan dan tidak dikabulkan oleh hakim. Karena memang dari awal kami sudah melihat permintaan ini bukan untuk menguji kebenaran, lebih kepada untuk memojokkan dan kepentingan-kepentingan lainnya," tutur Rivai.

Rivai menyoroti keputusan Universitas Gadjah Mada (UGM) menunjukkan salinan ijazah Jokowi. Meski salinannya sudah diperlihatkan dan dikonfirmasi UGM, tetapi masih saja muncul isu baru lainnya.

"Terbukti, kajian kami terbukti pada saat kemarin dengan itikad baik pihak rektor dan dekan (dari UGM) menunjukkan baru salinannya, sebagai pihak yang menerbitkannya, yang terjadi bukan selesai, tapi yang terjadi adalah muncul isu baru," tuturnya.

"Font lah, foto lah, jadi ini sudah sesuai dengan dugaan kami, sehingga kami melihat ini hanya sekedar jebakan batman, tapi apapun itu kami menghormati, menghargai langkah yang dilakukan oleh pihak UGM, sebagai lembaga penerbit, mungkin iktikadnya baik, agar isu ini selesai. Tapi betul, dugaan kami yang terjadi adalah semakin snowball," tuturnya.

2. Pihak Jokowi akan sukarela menunjukkan ijazah asli jika diminta penegak hukum

Tim Kuasa Hukum Jokowi pun menjamin secara sukarela akan menunjukkan ijazah asli apabila diminta penegak hukum."Jadi sekali lagi, kami bukan saja tidak mau menunjukkan, tapi sepanjang diminta oleh perintah pengadilan, oleh penegak hukum, termasuk misalnya andai kata kita juga melakukan upaya hukum, maka dengan sendirinya kami secara aktif akan menunjukkan itu kepada penegak hukum terkait," tutur Rivai

3. Pihak yang minta ijazah Jokowi ditunjukkan tidak punya hak hukum

Sementara, kuasa hukum lainnya, Yakup Putra Hasibuan menjelaskan, sebenarnya kasus ini sangat sederhana. Namun ada pihak tertentu yang memunculkan narasi liar di publik. Seakan-akan karena Jokowi bersalah tidak memperlihatkan ijazah aslinya.

Ia pun mengimbau kepada pihak yang mendorong agar ijazah Jokowi ditunjukkan, bisa menempuh jalur hukum. Menurutnya, Jokowi tidak perlu memperlihatkan ijazahnya selama tidak ada kewajiban hukum.

"Lho kok ini jadi kayak adu tinju? Siapa yang takut, siapa yang berani? Bukan seperti itu kan. Ada kewajiban hukum, ada hak hukum. Bapak Jokowi tidak memiliki kewajiban hukum apapun," tegas dia.

"Tidak ada kewajiban hukum apa pun untuk memperlihatkan ijazah itu kepada pihak manapun. Dan pihak yang selama ini meminta meramaikan di sosial media juga tidak memiliki hak hukum apapun untuk meminta itu kepada Pak Jokowi. Kalau ingin diberikan hak silakan ajukan melalui pengadilan. Kalau pengadilan memerintahkan Pak Jokowi untuk memperlihatkan, oh sudah pasti langsung kita perlihatkan," jelas Yakup.

copy dari : IDN Times