Selasa, 26 Desember 2023

Hentikan Penyebaran Nyamuk dan Jangan Gunakan Rakyat untuk Percobaan



Bill Gates Lepas Nyamuk di Jogja, Peneliti UGM Ungkap Teknologi Wolbachia

23 Agustus 2022
 
Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) menjadi salah satu masalah utama yang dihadapi masyarakat yang tinggal di negara tropis seperti Indonesia. Penyakit ini bisa ditularkan dengan virus yang berasal dari nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus.

Berbagai cara telah dilakukan untuk mencegah penularan virus ini. Salah satunya adalah sebuah teknologi yang dikembangkan oleh peneliti Universitas Gadjah Mada (UGM) bersama kolaborasi dalam World Mosquito Program (WMP).

Kolaborasi ini melibatkan berbagai pihak termasuk, yayasan Bill & Melinda Gates Foundation yang mendukung riset global seperti WMP.

Penelitian dalam World Mosquito Program (WMP)
Penelitian ini telah dimulai dari tahun 2011 dengan mengembangkan bakteri alami bernama Wolbachia.

"Metode baru yang inovatif untuk pengendalian demam berdarah dengan bakteri alami yang bernama Wolbachia. Setelah diteliti, diketahui bahwa bakteri ini mampu memblok replikasi virus di dalam tubuh nyamuk," ucap dr. Riris Andono Ahmad, MD, MPH, Ph.D., salah satu tim peneliti dari UGM kepada detikEdu, Selasa (23/8).

Andono mengatakan bahwa bakteri Wolbachia ini ditemukan oleh peneliti asal Australia pada 2011. Kemudian setelah itu mereka membuat proyek kolaborasi riset yang bernama World Mosquito Program.

"Mereka menggandeng kita dan kemudian mendapatkan dukungan penuh dari yayasan filantropi Indonesia. Kita mencoba untuk memperkenalkan teknologi ini di Indonesia dan juga untuk melakukan uji klinis," jelasnya.

Cara Kerja Bakteri Wolbachia
Andono juga menjelaskan cara kerja bakteri Wolbachia dalam proses menurunkan penyebaran virus yang disebabkan oleh Aedes Aegypti.

"Jadi cara kerjanya seperti vaksin, tetapi vaksin ini untuk nyamuknya. Karena jika si nyamuk sudah ada bakteri Wolbachia, kemampuan untuk menularkan virus jauh berkurang," terangnya.

Direktur Pusat Kedokteran Tropis Fakultas Kedokteran UGM ini juga mengatakan bahwa fungsi bakteri ini akan membuat virus replikasi di dalam tubuh nyamuk diblokir.

Sehingga apabila ada nyamuk aedes aegypti yang ada bakteri Wolbachia nya kemudian menggigit orang atau menyerap darah orang yang demam berdarah, sudah tidak menularkan virus lagi.
77 % Menurunkan Angka Penularan Virus

Andono menerangkan bahwa penelitian ini terdiri dari beberapa fase. Pada tahun 2014, ketika Bill Gates datang ke Yogyakarta, penelitian sedang ada di fase kedua dengan melepaskan nyamuk dalam skala yang kecil.

"Tujuannya untuk melihat apakah nyamuk dengan Wolbachia bisa berkembang biak secara alami dalam populasi dengan baik atau tidak," ungkapnya.

Dua tahun kemudian pada 2016, dilakukan pelepasan secara luas di Kota Yogyakarta. Uji klinis dilanjutkan dengan pengumpulan datanya pada tahun 2018 dan berakhir pada Maret 2020.

Hasil ini menunjukkan angka yang memuaskan di mana nyamuk dengan bakteri Wolbachia sukses menurunkan penularan virus.

"Itu dari hasil uji klinisnya kemudian bisa disimpulkan bahwa penurunan kasus demam berdarah di wilayah yang disebar nyamuk Wolbachia itu 77% lebih rendah dibanding dengan wilayah yang tidak disebar nyamuk Wolbachia," paparnya.
 
Bakal Diaplikasikan di Masyarakat Luas
Adapun setelah uji klinis rampung, Andono menjelaskan bahwa teknologi ini perlu dibuktikan apakah efektif dan manjur untuk penurunan DB dengan dibentuknya program tertentu.

"Sekarang yang sedang kami lakukan, kelanjutan dari penelitian di Yogya, mencoba mengembangkan model implementasi. Kalau kemarin kita melakukan pelepasan nyamuk dalam konteks penelitian dan uji coba. Nah itu banyak hal yang harus dikendalikan dan dikontrol untuk memastikan data penelitiannya itu benar-benar valid," tuturnya.

Peneliti yang memperoleh gelar master of public health di Umea University Swedia ini mengatakan, saat ini tim sedang berada dalam mode program bukan lagi penelitian.

"Maka sekarang kita dalam mode programatik bukan lagi penelitian. kita saat ini dengan di kota Sleman dan Bantul mencoba mengembangkan model implementasinya," ujarnya.

"Ini nantinya kalau dinas kesehatan itu mau menggunakan teknologi ini di dalam pengendalian program mereka, kira-kira modelnya seperti apa kemudian biayanya seberapa besar. Itu yang sedang kita lakukan," pungkas Andono.

Simak Video "Eks Menkes Siti Fadilah Pertanyakan Program Pengendalian DBD dengan Wolbachia"
 
(faz/faz)
 
copy dari detik
 

Siti Fadilah Minta Penyebaran Nyamuk Wolbachia Dihentikan dan Tidak Gunakan Rakyat untuk Percobaan

12 November 2023

SHNet, Jakarta – Mantan Menteri Kesehatan menyerukan penolakan penyebaran Nyamuk Wolbachia di wilayah Indonesia.

Menurutnya, penyebaran nyamuk ini membawa resiko bagi kesehatan masyarakat dan bisa menimbulkan penyakit baru yang berbahaya bagi kesehatan rakyat Indonesia.

Ia pun mengatakan, penyebaran ini bersifat percobaan yang menggunakan masyarakat Indonesia sebagai percobaan ini.

“Ini namanya rakyat kita jadi kelinci percobaan dan ini tidak boleh. Siapa yang bertanggung jawab terhadap resiko yang akan datang,” ujarnya saat konferensi pers, di Jakarta, Minggu (12/11/2023).

Ikut hadir sebagai pembicara dalam konferensi pers adalah Komjen. Pol. Dharma Pongrekun, Mirah Sumirat, SE (Presiden ASPEK Indonesia) dan Dr. Ir. Kun Wardana Abyoto.

Dalam kesempatan itu, Siti menyoroti keterlibatan Kementerian Kesehatan dalam penyebaran nyamuk Wolbachia.

“Apakah sudah ada izin keamanan dan pertahanan? Karena ini menyangkut kedaulatan Republik Indonesia. Jangan sembarangan menyetujui percobaan yang langsung dilakukan pada rakyat Indonesia,” ujarnya.

Sementara itu, gerakan Sehat Untuk Rakyat Indonesia menyampaikan keprihatinan yang mendalam terkait adanya program pemerintah berupa penyebaran telur nyamuk Aedes Aegypti yang terpapar bakteri Wolbachia dalam jumlah jutaan.

Gerakan Sehat Untuk Rakyat Indonesia mengingatkan Pemerintah untuk segera menghentikan rencana pelepasan 200 juta nyamuk Wolbachia di Pulau Bali pada 13 November 2023, dan juga di 5 kota lainnya yaitu di Jakarta Barat, Bandung, Semarang, Kupang dan Bontang.

Program penyebaran nyamuk yang bekerjasama dengan World Mosquito Program (WMP) ini mengklaim akan menurunkan penyakit Demam Berdarah, padahal Pemerintah telah berhasil melakukan pengendalian Demam Berdarah dalam 10 tahun terakhir.

Keprihatinan dan tuntutan disuarakan secara bersama oleh “Gerakan Sehat Untuk Rakyat Indonesia”, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh SFS Foundation, Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia), dan Gladiator Bangsa, serta didukung Puskor Hindunesia.

Dr. Ir. Kun Wardana Abyoto, MT. menjelaskan Program pelepasan ratusan juta nyamuk Wolbachia di Indonesia ini membawa risiko parah, antara lain, resiko terhadap Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan.

Pasalnya, belum ada studi menyeluruh di Bali, Jakarta Barat, Bandung, Semarang, Kupang dan Bontang secara jangka panjang sehingga berisiko terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, termasuk Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Ia menambahkan, pelepasan jutaan nyamuk berpotensi merusak industri pariwisata, serta ekonomi masyarakat setempat.

“Siapa yang bertanggung jawab jika terjadi kesalahan dan dampak yang tak terhitung?” ujarnya.

Gerakan ini menuntut Due Diligence mendalam dan evaluasi menyeluruh sebelum pelepasan nyamuk.

“Investigasi risiko IP Technology melalui Wolbachia. Publik harus tahu dan menyatakan persetujuan. Kami meminta tindakan segera untuk melindungi Bali, Jakarta Barat, Bandung, Semarang, Kupang, dan Bontang. (Ina)

copy dari sinarharapan


Siti Fadhilah Serukan Penolakan Nyamuk Bionik Wolbachia di Indonesia: Apa Itu dan Mengapa Ditolak?

14 November 2023

SUARAMERDEKA.COM - Mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari menolak penyebaran nyamuk Bionik Wolbachia di Indonesia.

Ia dengan alasan bahwa bisa membawa risiko kesehatan masyarakat dan berpotensi menimbulkan penyakit baru yang berbahaya bagi penduduk Indonesia.

Siti Fadilah menekankan pentingnya segera menghentikan penyebarannya nyamuk Bionik Wolbachia.

“Penyebaran nyamuk Wolbachia ini membawa resiko bagi kesehatan masyarakat dan bisa menimbulkan penyakit baru yang berbahaya bagi kesehatan rakyat Indonesia. Segera hentikan!” ujar Siti Fadilah.

Sebenarnya apa itu nyamuk Bionik Wolbachia yangs sedang menjadi perbincangan hangat?

Dilansir dari situs resmi Kementerian Kesehatan, Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin telah memulai program pencegahan demam berdarah (DBD) dengan menggunakan teknologi Wolbachia di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur.


Metode ini bertujuan untuk menonaktifkan virus dengue pada nyamuk Aedes Aegypti, sehingga dapat mencegah penularan kasus DBD.

Wolbachia merupakan bakteri yang dapat tumbuh secara alami di serangga, terutama nyamuk, dan dapat menonaktifkan virus dengue pada nyamuk Aedes Aegypti, sehingga tidak menular kepada manusia.

Dalam program ini, bakteri Wolbachia dimasukkan ke dalam telur nyamuk aedes aegypti untuk mencegah penularan virus dengue.

Namun, kekhawatiran muncul karena rencana penyebaran 240 juta nyamuk Wolbachia di Bali, yang dianggap dapat membahayakan kesehatan individu, keamanan, dan pertahanan bangsa.

Sementara itu, keprihatinan dan tuntutan untuk menanggapi masalah ini juga disuarakan oleh "Gerakan Sehat Untuk Rakyat Indonesia," yang didukung oleh SFS Foundation, Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia), dan Gladiator Bangsa, serta didukung oleh Puskor Hindunesia.

Mereka menggelar konferensi pers pada pada 12 November 2023 di Hotel Grandhika, Jakarta Selatan. Hadir dalam konferensi pers para pembicara, termasuk DR dr Siti Fadilah Supari, Komjen Dharma Pongrekun, Mirah Sumirat (Presiden ASPEK Indonesia), dan Dr Kun Wardana Abyoto.

copy dari : suaramerdeka.com

Siti F Supari Tuding Nyamuk Wolbachia Usik Kedaulatan RI, Kemenkes Angkat Bicara

14 November 2023

Mantan Menteri Kesehatan Siti Fadillah Supari belakangan mempertanyakan langkah pengendalian demam berdarah dengue (DBD) Kementerian Kesehatan RI yakni menyebarkan nyamuk aedes aegypti dengan bakteri Wolbachia.

Dirinya mengaku keberatan saat masyarakat dijadikan subjek penelitian. Efektivitas penerapan wolbachia dikhawatirkan belum terbukti.

"Ini yang membuat ketidaknyamanan menurut saya sebagai bangsa yang berdaulat. Dari segi kesehatan DBD menurut saya telah terkendali dengan program-program dari Kemenkes," tutur dia dalam konferensı pers Senin (13/11/2023).

Sejauh ini, Kemenkes disebutnya cukup berhasil dalam pengendalian DBD. Siti menyayangkan jika kemudian ada riset baru yang dilakukan secara tidak transparan.

Kemenkes RI Buka Suara

Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kemenkes RI dr Maxi Rein Rondonuwu memastikan teknik wolbachia melibatkan pertimbangan para ahli hingga Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

"Kemenkes sangat percaya dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh teman2 UGM dan sdh ada rekomendasi WHO," tegas Maxi saat dihubungi detikcom Selasa (14/11/2023).

Data dari riset awal disebut sudah cukup menunjukkan seberapa efektif intervensi wolbachia, menekan penyebaran DBD.

Efektivitas wolbachia sebetulnya diteliti sejak 2011. WMP di Yogyakarta dengan filantropi yayasan Tahija melakukan riset persiapan dan pelepasan aedes aegypti berwolbachia dalam skala terbatas selama empat tahun hingga 2015.

Hasilnya menunjukkan wolbachia bisa melumpuhkan virus dengue di dalam tubuhnnyamuk aedes aegypti. Walhasil, virus dengue tidak akan menular ke dalam tubuh manusia.

"Jika aedes aegypti jantan berwolbachia kawin dengan aedes aegypti betina, virus dengue pada nyamuk betina akan terblok. Selain itu, jika yang berwolbachia itu nyamuk betina kawin dengan nyamuk jantan yang tidak berwolbachia maka seluruh telurnya akan mengandung wolbachia," demikian pernyataan resmi Kemenkes, dikutip Selasa (14/11)

Uji coba. nyamuk ber-wolbachia dilakukan di Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul pada 2022. Kasus demam berdarah di lokasi tersebut khususnya pasien yang dirawat di RS, menurun sebanyak 86 persen. Sementara kasus DBD secara keseluruhan berhasil ditekan hingga 77 persen.

Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Emma Rahmi Aryani, juga penurunan penyebaran DBD ini sejalan dengan penerapan wolbachia. Penurunan bahkan terbilang sangat signifikan.

"Jumlah kasus di Kota Yogyakarta pada bulan Januari hingga Mei 2023 dibanding pola maksimum dan minimum di 7 tahun sebelumnya (2015 - 2022) berada di bawah garis minimum," terang Emma.

Di sisi lain, Sigit Hartobudiono, Lurah Patangpuluhan Yogyakarta mengaku sempat ada kekhawatiran terkait penyebaran nyambuk ber-wolbachia di masyarakat.

"Masyarakat pada awalnya memang ada kekhawatiran karena pemahaman dari masyarakat itu nyamuk ini dilepas kok bisa mengurangi (DBD). Tapi seiring berjalan dan kita sudah ada edukasi, ada sosialisasi, sekarang masyarakat justru semakin paham, bahwa sebenarnya teknologi ini untuk mengurangi DBD," kata Sigit.


(naf/up)

copy dari health-detik

Sabtu, 16 September 2023

Membuat Koreksi atas Kekeliruan

TNI turunkan tim cegah prajurit terlibat kasus tanah di Pulau Rempang

Rabu, 13 September 2023

Jakarta (ANTARA) - Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono menyatakan TNI menurunkan tim dari polisi militer di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau untuk mencegah adanya prajurit TNI yang ikut terlibat dalam sengketa kepemilikan tanah di lokasi tersebut.

“Polisi Militer (POM) TNI kami turunkan, jangan sampai ada prajurit TNI yang terlibat, mungkin apa namanya provokator, atau mungkin punya lahan-lahan yang tidak sah di sana. Kami beri imbauan,” kata Laksamana Yudo menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Selasa.

Yudo melanjutkan, dia juga menerima laporan Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI Marsekal Muda TNI Agung Handoko juga telah mengirimkan tim gabungan untuk Satuan Tugas POM TNI ke Pulau Rempang.

Sementara itu, terkait situasi keamanan di Pulau Rempang, Panglima TNI menyampaikan posisi prajurit TNI tetap hanya membantu tugas polisi.

“Sudah dari awal kami sampaikan kepada pangdam maupun pangarmada, danlantamal, danrem di sana, TNI yang di sana (Pulau Rempang) sifatnya perbantuan kepada Polri,” kata Laksamana Yudo.

Sejumlah kelompok masyarakat di Pulau Rempang bentrok dengan polisi pada Kamis (7/9) minggu lalu, karena warga menolak pengukuran lahan untuk pembangunan Rempang Eco-City dari Badan Pengusahaan (BP) Batam.

Pulau Rempang, yang luasnya kurang lebih 17.000 hektare, direncanakan menjadi kawasan ekonomi terintegrasi yang menghubungkan sektor industri, jasa dan komersial, residensial/permukiman, agro-pariwisata, dan pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT).

Terkait bentrok itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta polisi menangani aksi massa di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau dengan penuh kemanusiaan.

“Ya kita tetap secara hukum minta aparat penegak hukum untuk menangani masalah kerumunan orang itu atau aksi unjuk rasa atau yang menghalang-halangi eksekusi hak atas hukum itu supaya ditangani dengan baik dan penuh kemanusiaan,” kata Mahfud MD menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui di Jakarta, Jumat (8/9) minggu lalu.

Dalam kesempatan yang sama, Mahfud menjelaskan negara telah memberikan hak atas tanah di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau kepada perusahaan.

Dia mengatakan surat keputusan (SK) terkait pemberian hak atas tanah itu dikeluarkan pada 2001 dan 2002.

“Masalah hukumnya juga supaya diingat, banyak orang yang tidak tahu, tanah itu, (Pulau) Rempang itu sudah diberikan haknya oleh negara kepada sebuah perusahaan, entitas perusahaan untuk digunakan dalam hak guna usaha. Itu Pulau Rempang. Itu tahun 2001, 2002,” kata Mahfud.

Namun pada 2004, hak atas penggunaan tanah itu diberikan kepada pihak lain.

“Sebelum investor masuk, tanah ini rupanya belum digarap dan tidak pernah ditengok sehingga pada 2004 dan seterusnya menyusul dengan beberapa keputusan, tanah itu diberikan hak baru kepada orang lain untuk ditempati. Padahal, SK haknya itu sudah dikeluarkan pada 2001, 2002 secara sah,” kata Mahfud MD.

Dia melanjutkan situasi menjadi rumit ketika investor mulai masuk ke Pulau Rempang pada 2022.

“Ketika kemarin pada 2022 investor akan masuk, yang pemegang hak itu datang ke sana, ternyata tanahnya sudah ditempati. Maka kemudian, diurut-urut ternyata ada kekeliruan dari pemerintah setempat maupun pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian LHK (Lingkungan Hidup dan Kehutanan),” kata Mahfud MD.

Oleh karena itu, kekeliruan tersebut pun diluruskan, sehingga hak atas tanah itu masih dimiliki oleh perusahaan sebagaimana SK yang dikeluarkan pada 2001 dan 2002.

“Proses pengosongan tanah inilah yang sekarang menjadi sumber keributan. Bukan hak atas tanahnya, bukan hak guna usahanya, bukan. Tapi proses, karena itu sudah lama, sudah belasan tahun orang di situ tiba-tiba harus pergi. Meskipun, menurut hukum tidak boleh, karena itu ada haknya orang, kecuali lewat dalam waktu tertentu yang lebih dari 20 tahun,” kata Menko Polhukam RI itu pula.

copy dari antaranews

Minggu, 04 Juni 2023

 

Anak SMP di Jambi Laporkan Pelawak yang Komentar Tak Pantas, Aksinya Banjir Pujian

Sabtu, 3 Juni 2023

Viral Anak SMP di Jambi Laporkan Akun yang Berkomentar Tidak Pantas, Banjir Pujian. ©2023 Merdeka.com/tiktok @fadiyahalkaff

Merdeka.com - Kini semakin banyak anak muda yang kritis terhadap sesuatu atau pun pemerintah. Salah satunya remaja dengan akun tiktok bernama @fadiyahalkaff yang sedang viral belakangan ini. Namanya viral karena keberaniannya pergi ke kantor polisi sendiri untuk membuat laporan.

Dalam videonya yang beredar, gadis remaja yang duduk di bangku SMP ini membuat laporan tentang komentar yang ditulis seorang pria di unggahannya. Dalam komentarnya, pria itu melecehkan gadis SMP ini secara verbal.

Bukan kali pertama, ia juga pernah mengkritisi pemerintah Jambi yang tidak peduli dengan neneknya yang merupakan pahlawan kemerdekaan. Video yang viral di tiktok ini pun mendapat banyak pujian warganet.Inilah sosok Fadiyah Alkaff, remaja SMP yang mempunyai cara berpikir kritis.  Gadis berhijab belakangan ini memang sedang viral di tiktok karena keberaniannya datang ke kantor polisi untuk membuat laporan.

Di awal video, ia memperkenalkan diri dan mengatakan sedang berad di depan kantor polisi Jambi. Ia juga menjelaskan alasannya berada di sana.

"Halo saya Syarifah Fadiyah Alkaff sekarang berada di Polda Jambi untuk memenuhi panggilan tim cyber yang mana hari Minggu tanggal 28 Mei 2023, yang mendapatkan piket adalah perbankan dan model laundry" ucapnya.

Ia pun menjelaskan dengan rinci jika ia datang ke kantor polisi untuk melaporkan komentar yang ditulis oleh akun tiktok @debiceper23. Komentar yang dilaporkan adalah komentar yang bersifat pelecehan secara verbal.

"Jadi di hari Senin, tanggal 29 Mei 2023 saya Syarifah Fadiyah Alkaff melaporkan akun instagram bernama @debiceper23 influencer, wali kota Jambi, atau yang sering dikenal dengan pelawak Provinsi Jambi yang telah berkomentar tidak senonoh di salah satu video saya yang diposting olejhakun lokal Jambi, info anak Jambi,"

"Di situ dia berkomentar mengatakan kerja dan gaji berapa yang mendapatkan uang 1,3 milyar rupiah sehari kalau selain ngangkang, hal tersebut bertujuan tidak lain dan tidak bukan untuk melecehkan saya dan menganggap saya sebagai seorang pelacur. Sedangkan sementara saya adalah seorang siswi perempuan SMP di kota Jambi yang baik-baik, untuk menyuarakan keadilan nenek saya Hafsa" jelasnya.

Deby Eka Saputra, yang lebih dikenal sebagai Debi Ceper merupakan seorang pelawak tunggal. Ia juga dikenal dengan The Neckless Man atau Manusia Tanpa Leher. Terkait kabar ini, Debi belum memberikan pernyataan. Akun Instagram @debiceper23 kini tidak aktif.

Kasus Nenek

Sebelumnya, anak remaja ini juga pernah mengkritisi pemerintah Jambi yang dinilai tidak memperhatikan neneknya yang merupakan seorang pahlawan kemerdekaan. Dulu neneknya merupakan perawat di masa kemerdekaan. Namun kini nasibnya jauh dari kata layak. Ia pun menyuarakan ini agar neneknya mendapat keadilan dari pemerintah Jambi.


Banjir Pujian

Video ini pun menjadi viral di tiktok dan telah ditonton lebih dari 3,5 juta kali. Melihat keberanian anak ini, warganet pun kagum dan meninggalkan banyak komentar pujian.

“SMP tapi mental nyo baja, semangat Yo dek,” tulis @M_Alian.

“Dekkk kamu hebat bangettttt, udah seberani inii,” tulis @Kimcaca.

“Anak yg hebat n berani...dg usia yg masih remaja sudah berani bersuara lantang,” tulis @ibet.

“Kata-kata nya sangat tersusun, rapi dan penuh penegasan, Semoga dapat keadilan, Suarakan kebenaran, Semangat dek,” tulis @1sampai9.

copy dari : Merdeka com

 

VIRAL Siswi SMP Dipolisikan Karena Kritik Pemkot Jambi, Mahfud MD Turunkan Tim: Kita Lindungi

Senin, 5 Juni 2023

TRIBUN-MEDAN.com - Kasus seorang siswi SMP bernama Syarifah Fadiyah Alkaff yang dipolisikan Pemkot Jambi, kini sampai ke telinga Menko Polhukam Mahfud MD.

Seperti diketahui,  kritikan Syarifah Fadiyah Alkaff terhadap Pemkot Jambi berujung siswi SMP terkena pasal berlapis.

Bahkan Syarifah Fadiyah Alkaff mengaku sudah mendatangi Polda Jambi untuk memenuhi panggilan sebagai terlapor oleh Kabag Hukum dan Humas Pemkot Jambi.

Syarifah dilaporkan karena video-videonya yang telah mengkritik Pemkot dan Wali Kota Jambi.

"Video-video saya yang kritik Pemkot Jambi dan Walikota Syarif Pasha dengan pasal berlapis. Pasal 28 ayat 2 dan Pasal 27 ayat 3," ungkap Syarifah.

Ternyata kritikan yang dilontarkan Syarifah yakni berawal dari memperjuangkan hak neneknya yang ia sebut sebagai seorang pejuang Kemerdekaan RI.

Syarifah mengungkapkan bahwa rumah neneknya diganggu perusahaan yang bekerjasama dengan Pemkot Jambi.

"Saya menyuarakan keadilan untuk nenek saya, seorang pejuang kemerdekaan yang dizalimi, rumah dirusak oleh perusahaan yang bekerjasama dengan Pemkot Jambi yang tidak bertanggung jawab," kata dia.

Menanggapi hal itu, Menko Polhukam Mahfud MD akan berkoordinasi dengan Kementerian PPA, Kompolnas dan Komisi Perlindungan Anak untuk ke Jambi.

Tim ini kata Mahfud akan membantu mendampingi anak ini.

Mahfud MD juga meminta perlakukan Syarifah sesuai dengan hukum yang berlaku bagi anak-anak.

"Terimakasih atas infonya. Polhukam akan berkoordinasi dengan Kementerian PPA, Kompolnas, dan Komisi Perlindungan Anak utk bisa ke Jambi, membantu mendampingi anak ini. Dampingi, lindungi, dan jernihkan masalahnya, perlakukan anak-anak sesuai dgn hukum yang berlaku bagi anak-anak,' tulis Mahfud MD di akun Twitternya @mohmahfudmd, Senin (5/6/2023).

Nasib Syarifah Fadiyah Usai Lawan Perusahaan China dan Pemkot Jambi, Siswi SMP Kena Pasal Berlapis. Siswi SMP di Jambi, Syarifah Fadiyah Alkaff mendadak menjadi perbincangan setelah videonya viral di media sosial.

Meski masih SMP, Syarifah Fadiyah Alkaff tidak gentar melawan perusahaan China dan Pemkot Jambi.

Kejadian ini berawal saat siswi SMP itu mengunggah kondisi sang nenek yang merupakan pejuang kemerdekaan Indonesia malah diperlakukan tidak baik oleh Pemkot Jambi.

Dalam pengakuannya, Syarifah Fadiyah Alkaff mengatakan, rumah neneknya seringkali rusak karena dilewati kendaraan sebesar mencapai 20 ton.

Menurut dia, kendaraan bertonase besar itu merupakan milik perusahaan China yang bekerjasama dengan Pemkot Jambi.

Ternyata kendaraan-kendaraan itu melintas di jalanan lorong di depan warga termasuk nenek Syarifah, sehingga mengakibatkan kerusakan.

Namun perjuangan Syarifah dalam mencari keadilan tidak berjalan mulus.

Video Syarifah yang mencari keadilan itu malah dilaporkan Pemkot Jambi ke pihak kepolisian.

Sehingga pada Jumat (2/6/2023) Syarifah memenuhi panggilan di Mapolda Jambi sebagai terlapor karena video yang diunggahnya.

Ternyata yang melaporkan Syarifah adalah Kabag Hukum Pemkot Jambi Muhammad Gempa Awaljon Putra dan Humas Kota Jambi.

Seperti dilansir Sripoku.com dari @PartaiSocmed menyebutkan sejumlah tokoh penting di awal video supaya kasusnya bisa mendapatkan perhatian tokoh-tokoh penting diantaranya yakni :

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Menkumham Yasonna Laoly, Kejagung Agung ST Burhanuddin, Menteri Pendidikan Nadiem Makarim, Mendagri Tito Karnavian, Ketua KPK Firli Bahuri dan Kapolda Jambi Irjen Pol Rusdi Hartono.

Video kritikan tersebut malah dilaporkan dengan pasal berlapis.

“Atas video-video saya yang mengkritik Pemkot Jambi dan Wali Kota Jambi Syarif Fasha dengan pasal berlapis. Pasal 28 ayat 2 dan pasal 27 ayat 3,” ujar Syarifah Fadiyah Alkaff.

Dituduh Pelacur
 

Selain dikenakan pasal berlapis, Syarifah juga sempat dituduh pelacur.

Syarifah diserang oleh influencer Walikota Jambi Debi Ceper yang menudingnya sebagai pelacur.

“Bg boleh nanya gak kerja apa ya yang gajinya sehari 1,3 M selain ngangkang,” tulis komentar Debi Ceper.

Namun Syarifah berjuang tidak bakal sendirian.

Seperti yang dilakukan oleh akun @Partai Socmed yang mengunggah Syarifah yang akan mendukung perjuangan siswi SMP tersebut.

“Setelah kami pertimbangkan baik2 akhirnya kami putuskan untuk mendukung perjuangan Adik Syarifah Fadiyah Alkaff, siswi SMP yang heroik melawan perusahaan China dan Pemkot Jambi sampai2 dituduh sbg PELACUR,” cuitan akun Twitter @PartaiSocmed.

(*/tribun-medan.com)
 

copy dari : tribun medan

Sabtu, 25 Maret 2023

Patung Bunda Maria Ditutup Terpal


Heran Ada Pihak yang Takut Patung Bunda Maria Hingga Lakukan Penutupan, Budiman Sudjatmiko: Di Alquran Dimuliakan, Kenapa Takut?


Sabtu, 25 Maret 2023

Politisi PDIP Budiman Sudjatmiko ikut menanggapi kehebohan penutupan patung Bunda Maria yang terjadi di Kulon Progo. Kejadian yang viral itu disebut-sebut karena adanya tekanan dari organisasi masyarakat (ormas) Islam.

Budiman mempertanyakan mengapa ada pihak-pihak yang takut kepada patung tokoh suci Umat Kristen tersebut. Padahal, jelas dia, Bunda Maria menjadi salah satu perempuan yang juga dimuliakan oleh umat Islam dan dibahas juga dalam ayat Alquran.

"Di Alquran, ada 1 surat tersendiri yang mencantumkan Bunda Maria (Surah Maryam), perempuan yang juga dimuliakan umat Islam. Tentu umat Katholik punya cara sendiri untuk memuliakannya jauh sebelum Maryam dikenalkan ke Muslimin lewat Rasulullah SAW. Kenapa takut?," kata Budiman melalui akun Twitternya @budimandjatmiko dikutip Jumat (24/3/2023).

Mantan aktivis 1998 tersebut juga menerangkan kalau umat Islam sudah diberikan petunjuk bagaimana menyikapi ibadah agama-agama di luar Islam oleh Allah SWT melalui Surat Albaqarah Ayat 62. Dirinya juga mengungkapkan bahwa di dalam Alquran, Allah SWT menjamin bahwa non muslim akan mendapatkan pahala dan tidak akan berduka cita.

"Di dalam jantung ajaran Islam, Alquran, Allah SWT menjamin bahwa non muslim akan dapat pahala dan tak akan berdukacita. Islam sudah punya kitab suci yang menegaskan itu jauh sebelum Konsili Vatikan II 1964 yang bilang "ada keselamatan di luar gereja!". Kok jadi gini?," tuturnya.

Duduk Perkara

Mulanya beredar kabar kalau Patung Bunda Maria itu ditutup terpal diduga menyusul protes dari salah satu ormas Islam setempat.

Informasi ini sempat viral melalui pesan berantai yang ada di aplikasi WhatsApp. Pesan yang dibagikan itu diketahui merupakan laporan polisi terkait kegiatan penutupan patung Bunda Maria tersebut.

Tituliskan dalam laporan itu bahwa pemasangan terpal pada patung itu sebagai tindak lanjut atas kedatangan ormas Islam beberapa waktu lalu. Keberadaan patung itu dianggap menggangu umat Islam yang melaksanakan ibadah di Masjid Al-Barokah menjelang Ramadhan Tahun 2023.

Pemasangan terpal berwana biru kepada patung Bunda Maria itu dilakukan pada Rabu (22/3/2023) kemarin. Dari laporan itu tertulis bahwa terpal itu berukuran panjang 6 meter.

Menanggapi hal tersebut, Kapolres Kulon Progo AKBP Muharomah Fajarini membantah bahwa penutupan patung Bunda Maria itu adalah akibat dari tekanan ormas Islam. Ia menyebut tidak ada tekanan dari ormas Islam terhadap penutupan patung Bunda Maria tersebut.

"Jadi ada memang yang hadir di sana orang yang mengaku dari ormas memang. Tetapi penyampaiannya adalah menyampaikan dari warga," kata Fajarini, kepada awak media di Mapolres Kulon Progo, Kamis (23/3/2023).

"Jadi menyampaikan masukan warga tidak ada tekanan-tekanan, kemudian memaksa kemudian menutup patung Bunda Maria tersebut. Apalagi dengan menggunakan terpal sehingga ini adalah hal yang salah," sambungnya.

Ia menyebut bahwa penutupan patung tersebut dengan terpal dilakukan tanpa tekanan oleh pihak rumah doa tersebut. Hal itu dipastikan setelah berkomunikasi langsung dengan pemilik yang berada di Jakarta.

"Sedangkan penutupan itu adalah murni inisiatif dari pemilik rumah doa dan kami pun telah melakukan kontak langsung dengan beliau yang ada di Jakarta bahwa betul itu adalah inisiatif dari beliau," terangnya.

Terkait dengan masukan yang disampaikan warga sendiri, kata Fajarini memang berkaitan dengan keberadaan patung Bunda Maria tersebut.

"Memang masyarakat ada yang menyampaikan masukan terkait dengan keberadaan patung bunda maria tersebut," imbuhnya.

"Jadi menyampaikan masukan warga tidak ada tekanan-tekanan, kemudian memaksa kemudian menutup patung Bunda Maria tersebut. Apalagi dengan menggunakan terpal sehingga ini adalah hal yang salah," sambungnya.

Ia menyebut bahwa penutupan patung tersebut dengan terpal dilakukan tanpa tekanan oleh pihak rumah doa tersebut. Hal itu dipastikan setelah berkomunikasi langsung dengan pemilik yang berada di Jakarta.

"Sedangkan penutupan itu adalah murni inisiatif dari pemilik rumah doa dan kami pun telah melakukan kontak langsung dengan beliau yang ada di Jakarta bahwa betul itu adalah inisiatif dari beliau," terangnya.

Terkait dengan masukan yang disampaikan warga sendiri, kata Fajarini memang berkaitan dengan keberadaan patung Bunda Maria tersebut.

"Memang masyarakat ada yang menyampaikan masukan terkait dengan keberadaan patung bunda maria tersebut," imbuhnya.

"Saat ini kondusif. Masyarakat melaksanakan salat tarawih kemarin, malam ini semua kondusif," ujarnya.

copy dari wartaekonomi


Patung Bunda Maria Ditutup Terpal karena Dinilai Mengganggu, Yusuf Dumdum Colek Jokowi: Negara Kalah Sama Ormas?

Sabtu, 25 Maret 2023


Pegiat Media Sosial Yusuf Dumdum menyoroti tindakan intoleransi berupa penutupan patung Bunda Maria, properti milik Rumah Doa Sasana Adhi Rasa St. Yacobus, yang terjadi di Kulon Progo, Yogyakarta, Rabu (22/3/2023).

Seperti diketahui, hal tersebut diduga terjadi karena ada tekanan dari salah satu organisasi masyarakat (ormas) Islam.

"Patung Bunda Maria Ditutup Terpal," kata Dumdum, Kamis (23/3/2023).

Penutupan patung itu, kata Dumdum, dilakukan setelah ada ormas yang keberatan. Alasannya karena dinulai mengganggu.

"Setelah didatangi ormas yang keberatan karena dinilai mengganggu, maka patung bunda maria dirumah Doa Sasana Adhi Rasa S.T. Yacobus Pad. Degolan, Bumirejo, Lendah ditutup pakai terpal," ungkapnya.

Karenanya, Dumdum menyentil tiga petinggi negara. Mulai dari Presiden Jokowi, Menko Polhukam Mahfud MD, dan Kapolri Listyo Sigit.

"Negara kalah sama ormas? Cc @jokowi @mohmahfudmd @ListyoSigitP," ujarnya.

Diketahui, video penutupan patung itu viral di media sosial. Menunjukkan sebuah patung menjulang tinggi yang dibungkus terpal biru.


copy dari : wartaekonomi

Keputusan Megawati Berakibat Fatal


Kasus BLBI, Kwik Kian Gie: Keputusan Megawati Berakibat Fatal

Kamis, 5 Juli 2018

TEMPO.CO, Jakarta - Kwik Kian Gie menyinggung nama Megawati Sukarnoputri dalam sidang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau kasus BLBI. Mantan Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) ini mengatakan Instruksi Presiden (Inpres) nomor 8 Tahun 2002 yang diteken Megawati ketika menjadi presiden berakibat fatal.

Inpres ini, kata Kwik, menjadi dasar terbitnya Surat Keterangan Lunas (SKL).  “SKL sangat berbahaya dan akan menimbulkan persoalan di kemudian hari. Akan mengakibatkan kerugian negara yang sangat besar," kata Kwik Kian Gie saat bersaksi dalam sidang perkara korupsi BLBI di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis, 5 Juli 2018. Kwik bersaksi untuk terdakwa eks Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa Syafruddin telah merugikan negara Rp 4,58 triliun lewat penerbitan SKL. KPK menganggap surat lunas ini menguntungkan pemegang saham pengendali Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI), Sjamsul Nursalim.

SKL diterbitkan oleh BPPN berdasarkan Inpres R&D yang diteken Megawati pada 30 Desember 2002. Surat tersebut memberi jaminan pembebasan dari segala tuntutan hukum kepada para konglomerat yang dianggap telah melunasi utang BLBI.

Berdasarkan inpres tersebut, para debitor penerima BLBI dianggap sudah menuntaskan utangnya walaupun hanya membayar 30 persen dari jumlah kewajiban pemegang saham dalam bentuk uang tunai dan 70 persen dibayar dengan sertifikat bukti hak kepada BPPN. Berpijak pada bukti itulah para debitor yang kasusnya dalam penyidikan Kejaksaan Agung akan mendapatkan surat perintah penghentian perkara.

Pada saat pembahasan Inpres tersebut, Kwik menjabat Kepala Bappenas dan mantan pejabat Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK). Kwik mengatakan bolak-balik menentang kebijakan Megawati yang ingin menerbitkan Inpres soal BLBI. "Dua kali saya menggagalkan rencana itu, tapi dalam rapat ketiga saya kalah," kata Kwik Kian Gie.

Menurut Kwik, ada tiga kali rapat membahas rencana terbitnya Inpres yang berujung pada SKL. Kwik kemudian meminta jaksa membacakan keterangannya sesuai dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Menurut BAP yang kemudian dibacakan jaksa, rapat pertama dilakukan di kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Rapat itu berlangsung pada 2002.

Jaksa kasus BLBI menyebutkan dalam rapat itu hadir Menteri Koordinator Perekonomian Dorojatun Kuntjoro Jakti, Menteri Keuangan Boediono, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Laksamana Sukardi dan Jaksa Agung MA Rahman. Dalam rapat itu dibahas rencana menerbitkan SKL untuk para obligor yang dianggap kooperatif.

Kwik mengatakan dalam BAP-nya, Kooperatif yang dimaksud dalam rapat tersebut adalah pengusaha yang mau diajak bicara dan bertemu. Kwik menolak proposal tersebut. Menurut dia, obligor yang berhak mendapat SKL adalah mereka yang telah melunasi utangnya. "Untuk saya yang dinamakan kooperatif belum tentu menyelesaikan masalah, karena obligor bisa pura-pura kooperatif, tetapi de facto tidak pernah membayar."

Selain itu, Kwik Kian Gie berargumen pertemuan di Teuku Umar bukan rapat kabinet yang sah karena tak ada undangan tertulis dan tidak dilakukan di Istana Negara. "Megawati selaku presiden kemudian membatalkan kesepakatan di Teuku Umar tersebut," kata jaksa kasus BLBI membacakan BAP.

Jaksa menyatakan rapat kedua kemudian berlangsung di Istana Negara. Rapat itu kembali dihadiri pejabat yang datang pada saat rapat di Teuku Umar. Kwik Kian Gie kembali menolak usulan penerbitan SKL dalam rapat itu. "Presiden kembali tidak mengambil sikap," kata jaksa.

Jaksa penunutut umum KPK dalam sidang kasus BLBI menuturkan untuk ketiga kalinya rapat pembahasan penerbitan SKL BLBI kembali berlangsung di Istana Negara. Dalam rapat ketiga itu, Kwik lagi-lagi menolak usulan penerbitan SKL BLBI. Namun, dalam pertemuan ketiga ini Kwik mengaku keok. Megawati akhirnya menyepakati mengeluarkan SKL untuk para obligor yang dianggap kooperatif. “Seperti total football, semua menteri menghantam saya,” kata Kwik.

copy dari tempo


Sejarah Kasus BLBI dan Mega Skandal di Belakangnya

Oleh Intan Nirmala Sari
24 September 2021

Heboh dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI kembali menyita perhatian publik setelah lebih dari dua puluh tahun kasus ini terpendam. Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Dana BLBI alias Satgas BLBI, atas perintah Presiden Joko Widodo- hanya memiliki tenggat hingga Desember 2023 untuk memburu 48 obligor dan debitur dana BLBI.

Upaya pemerintah untuk menyelesaikan skandal tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2021 mengenai Satgas Penanganan Hak Tagih BLBI yang disahkan pada 6 April 2021. Dalam dua tahun mendatang, Satgas mesti bisa mengeksekusi utang Rp 110,45 triliun dari para obligor tersebut.

Rinciannya, Rp 84,8 triliun diselewengkan dari dana yang disalurkan Bank Indonesia kepada perbankan. Pada tahap penggunaan rekening 502 (untuk tambahan BLBI dan blank guarantee) yang merupakan rekening pemerintah, diselewengkan Rp 17,76 triliun. Selanjutnya penyelewengan pada tahap penyuntikan obligasi rekap kepada pihak perbankan sebanyak Rp 431,6 triliun, dan pembayaran bunga Rp 600 triliun.

Inilah yang dalam buku “Bantuan Likuiditas Bank Indonesia” karya Agus Pandoman dihitung sebagai potensi total kerugian negara. Dampaknya, beban utang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara alias APBN setiap tahunnya mencapai Rp 40 triliun, dan Rp 50 triliun harus dilakukan hingga 2021.

Berawal dari Upaya Penyelamatan

Kasus BLBI lahir dari dampak krisis moneter yang terjadi pada 1998. Bermula dari upaya pemerintah menyelamatkan perekonomian Tanah Air dari melemahnya rupiah ke level 15.000 per dolar Amerika kala itu. Pelemahan mata uang Garuda terhadap greenback secara signi¨kan menyebabkan aksi penarikan uang berjamaah di bankbank Tanah Air pada 1997. Alhasil, tidak butuh waktu lama likuiditas di perbankan Tanah Air ikut terkuras dan berujung pada kredit perbankan macet. Untuk mengatasi kesulitan likuiditas bank-bank tersebut, pemerintah dan Bank Indonesia (BI) sepakat menanggung beban bersama lewat skema bantuan yang dikenal dengan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia BLBI.

Dana Moneter Internasional (IMF) juga meminta Indonesia untuk menyuntikkan dana bantuan kepada sejumlah bank yang mengalami krisis. Kemudian, pada Desember 1998, BI mengguyur bantuan kepada 48 bank di Indonesia melalui skema BLBI dengan besaran mencapai Rp 144,53 triliun.

Namun, pada 2000, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan indikasi kerugian negara sebanyak Rp 138,7 triliun dari penyaluran dana BLBI. Selain itu, hasil temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memperlihatkan penyimpangan dana hingga Rp 54,5 triliun oleh 28 bank penerima dana BLBI tersebut.

Berbuntut Aksi Penyelewengan Massal

Kasus semakin memanas pada 2002, saat Presiden Megawati Soekarnoputri menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2002. Instruksi tersebut mengenai pemberian jaminan kepastian hukum kepada debitur yang telah menuntaskan kewajiban maupun yang mangkir dari kewajibannya.

Berdasarkan kebijakan tersebut, Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) juga ditugaskan menerbitkan Surat Keterangan Lunas (SKL) untuk bank yang membereskan utangnya. Sedangkan mereka yang belum membayarkan kewajibannya akan dikenakan sanksi. Ada 12 debitur yang menerima SKL di masa pemerintahan Megawati.

Lahirnya Inpres menyimpan banyak kejanggalan dengan indikasi personal approach oleh para debitor terhadap pemerintahan masa itu. Para debitor tersebut di antaranya Hendra Liem (Bank Budi Internasional), The Nin King (Bank Danahutama), dan Ibrahim Risjad (Bank RSI).

Lalu ada Sudwikatmono (Bank Surya), Siti Hardijanti Rukmana (Bank Yakin Makmur), Anthony Salim (Bank BCA), Suparno Adijanto (Bank Bumi Raya), dan Mulianto Tanaga dan Hadi Wijaya Tanaga (Bank Indotrade). Pengusaha selanjutnya ykani Philip S. Widjaja (Bank Mashill), Ganda Eka Handria (Bank Sanho), serta Sjamsul Nursalim (Bank Dagang Nasional Indonesia).

Beberapa bankir lain yang terindikasi menyelewengkan dana BLBI pun diburu dan diseret ke meja hijau. Sejumlah mantan direktur Bank Indonesia seperti Hendro Budiyanto, Paul Soetopo Tjokronegoro, dan Heru Supratomo menjadi terpidana kasus korupsi tersebut.

Sejumlah obligor juga tercatat melarikan diri saat dipidana, seperti Direktur Bank Pelita Agus Anwar dan Alexander. Ada juga Direktur Bank Indonesia Raya atau Bank Bira, Atang Latif.

Selanjutnya, ada juga terpidana seumur hidup untuk kasus penyelewengan dana BLBI. Hukuman tersebut jatuh pada Hendra Rahardja, yang kemudian meninggal ketika melarikan diri ke Australia. Dia terbukti bersalah dan diketahui melakukan penggelapan dana sebesar Rp 2,65 triliun.

Sederet nama dari penerima dana pun diduga bersalah terhadap dugaan penyelewengan BLBI, namun banyak kasus yang akhirnya terhenti lantaran pemberian SP3 (Surat Pemberhentian Penyidikan Perkara) oleh pihak berwenang.

Pada September 2008, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan ketersediaannya untuk membantu mengusut kembali skandal korupsi tersebut. Hingga 2013, KPK mulai melakukan penyidikan terhadap proses pemberian SKL pada penerimanya.

Pada 2004 pemilik Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim berhasil mendapatkan SKL oleh BPPN. Namun, setelah diusut KPK, terdapat dugaan kerja sama antara Sjamsul dengan mantan Kepala BPPN Syafruddin Arsyad Temenggung.

Berdasarkan hasil temuan tersebut, Syafruddin kemudian dijatuhi vonis 13 tahun penjara di pengadilan, karena dianggap merugikan negara dalam upayanya membantu Sjamsul menggelapkan Rp 4,5 triliun.

Syafrudin bersama kuasa hukumnya mengajukan banding pada 2018, namun dia malah mendapat penambahan vonis dua tahun penjara oleh pengadilan. Hingga 2019, Syafruddin dibebaskan melalui keputusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan kasasinya.

Sementara itu, Sjamsul dan Istrinya, Itjih Nursalim ditetapkan sebagai tersangka pada tahun 2019. Mereka kabur ke Singapura dan berstatus buron alias masuk ke dalam da¬ar pencarian orang lantaran tidak mau diajak bekerja sama oleh pihak berwenang. Namun pada 2021, KPK menghentikan penyidikan kasus Sjamsul dan Itjih dengan menerbitkan SP3. Hal ini menuai kritik terhadap KPK karena berhenti mengusut kasus korupsi sebesar Rp 4,58 triliun itu.

Mantan Pimpinan KPK Bambang Widjojanto mengatakan bahwa keputusan penghentian penyidikan ini justru menggadaikan janji pimpinan KPK terdahulu, untuk membasmi tuntas kerugian keuangan negara dalam kasus penyelewengan dana BLBI tersebut.

KPK dikabarkan menutup penyidikan terhadap Sjamsul dan Itjih dengan alasan kepastian hukum lantaran Syafruddin, sebelumnya telah divonis bebas oleh MA dengan pengajuan kasasi. 
 
Penyumbang bahan: Nada Naurah (Magang)

copy dari katadata

Pemerintah Tanggung Beban Utang BLBI Rp 105,45 Triliun

Nilai Obligasi Penjaminan PemerintahTerkait Pemberian BLBI
(26 Agt 2021)
Krisis ekonomi Indonesia telah berlalu lebih dari 20 tahun silam. Namun, krisis yang terjadi pada 1997-1998 tersebut masih memberikan beban kepada pemerintah hingga saat ini. Pemerintah masih menanggung utang dan bunga kepada bank sentral terkait penjaminan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang diberikan kepada para pengusaha dan perbankan yang mengalami kesulitan dalam menghadapi krisis moneter kala itu.

Dalam laporan posisi Surat Berharga Negara (SBN) Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan Dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan disebutkan obligasi atau surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah terkait pemberian BLBI senilai Rp 105,45 triliun per 26 Agustus 2021.

Rinciannya, obligasi dengan seri SRBI01 sebesar Rp 48,45 triliun, diterbitkan pada 7 Agustus 2003 dan akan jatuh tempo pada 1 Agustus 2043. Seri SRBI 01 ini merupakan pengganti dari seri SU001 dan SU003.

SRBI01 tersebut awalnya memiliki pokok utang sebesar Rp144,5 triliun ketika diterbitkan pada 2003. Utang pokok tersebut sebagian telah dilunasi dari dana surplus keuangan BI.

Berikutnya, seri SU002 Rp 8,29 triliun yang diterbitkan pada 23 Oktober 1998 dan akan jatuh tempo pada 1 April 2025.  Seri SU004 dengan nilai Rp 24,19 triliun, diterbitkan pada 28 Mei 1999 dan akan jatuh tempo pada 1 Desember 2025. Serta seri SU007 dengan nilai Rp 21,02 triliun, diterbitkan pada 1 Januari 2006 dan jatuh tempo pada 1 Agustus 2025.

Keempat seri obligasi penjamninan pemberian BLBI tersebut memiliki bunga 0,01% per tahun, lebih rendah dari bunga obligasi pemerintah pada umumnya dan tidak diperdagangkan.

Kamis, 09 Maret 2023

Angka-angka : Puisi Taufik Ismail

 
Puisi karya Taufik Ismail
dibacakan tanggal 18 April 2016
-----------------------------------

Dua orang cucuku bertanya tentang angka-angka
Datuk-datuk , aku mau bertanya tentang angka-angka
Kata Aidan, cucuku laki-laki
Aku juga, aku juga, kata riani cucuku yang perempuan
Aku juga mau bertanya tentang angka-angka

Rupanya mereka pernah membaca bukuku tentang angka-angka dan ini agak mengherankan
Karena mestinya mereka bertanya tentang puisi

Tetapi baiklah,
Rupanya mereka di sekolahnya di SMA ada tugas menulis makalah
Mengenai puisi, dia sudah banyak bertanya ini itu, sering berdiskusi
Sekarang Aidan dan Raina datang dengan ide mereka
Menulis makalah dengan angka-angka

Begini datuk,
Katanya ada partai di dunia itu membantai 120 juta orang, selama 74 tahun di 75 negara
Kemudian kata Aidan dan Raina, ya..ya.. 120  juta orang yang dibantai
Setiap hari mereka membantai 4500 orang selama 74 tahun di 75 negara

Kemudian cucuku bertanya
Datuk-datuk, ko ada orang begitu ganas?

Kemudian dia bertanya lagi,
Kenapa itu datuk? Mengapa begitu banyak?

Mereka melakukan kerja paksa, merebut kekuasaan di suatu negara
Kerja paksa

Kemudian orang-orang di bangsanya sendiri berjatuhan mati
Kerja paksa

Kemudian yang kedua
Sesudah kerja paksa,

Program ekonomi di seluruh negara komunis tidak ada satupun yang berhasil
Mati kelaparan, bergelimpangan di jalan-jalan

Kemudian yang ketiga,
Sebab jatuhnya puisi ini
Sebabnya adalah mereka membantai bangsanya sendiri,
Mereka membantai bangsanya sendiri
Di Indonesia



https://rumahbagipembelajar.blogspot.com/2020/09/puisi-karya-taufik-ismail-tentang.html


----utk posting WA-----------

Puisi karya Taufik Ismail
dibacakan tanggal 18 April 2016
-----------------------------------

_Dua orang cucuku bertanya tentang angka-angka_
_Datuk-datuk , aku mau bertanya tentang angka-angka_
_Kata Aidan, cucuku laki-laki_
_Aku juga, aku juga, kata riani cucuku yang perempuan_
_Aku juga mau bertanya tentang angka-angka_

_Rupanya mereka pernah membaca bukuku tentang angka-angka dan ini agak mengherankan_
_Karena mestinya mereka bertanya tentang puisi_

_Tetapi baiklah,_
_Rupanya mereka di sekolahnya di SMA ada tugas menulis makalah_
_Mengenai puisi, dia sudah banyak bertanya ini itu, sering berdiskusi_
_Sekarang Aidan dan Raina datang dengan ide mereka_
_Menulis makalah dengan angka-angka_

_Begini datuk,_
_Katanya ada partai di dunia itu membantai 120 juta orang, selama 74 tahun di 75 negara_
_Kemudian kata Aidan dan Raina, ya..ya.. 120  juta orang yang dibantai_
_Setiap hari mereka membantai 4500 orang selama 74 tahun di 75 negara_

_Kemudian cucuku bertanya_
_Datuk-datuk, ko ada orang begitu ganas?_

_Kemudian dia bertanya lagi,_
_Kenapa itu datuk? Mengapa begitu banyak?_

_Mereka melakukan kerja paksa, merebut kekuasaan di suatu negara_
_Kerja paksa_

_Kemudian orang-orang di bangsanya sendiri berjatuhan mati_
_Kerja paksa_

_Kemudian yang kedua_
_Sesudah kerja paksa,_

_Program ekonomi di seluruh negara komunis tidak ada satupun yang berhasil_
_Mati kelaparan, bergelimpangan di jalan-jalan_

_Kemudian yang ketiga,_
_Sebab jatuhnya puisi ini_
_Sebabnya adalah mereka membantai bangsanya sendiri,_
_Mereka membantai bangsanya sendiri_
_Di Indonesia_


dicopy dari :
https://rumahbagipembelajar.blogspot.com/2020/09/puisi-karya-taufik-ismail-tentang.html

Pemberitaan pembacaan puisi :
https://www.voa-islam.com/read/indonesiana/2016/04/23/43649/inilah-puisi-taufiq-ismail-yang-membuat-komunis-geram/