Kontribusi Pemerintah terhadap Robohnya BUMN
Seiring dengan terkuaknya kerugian BUMN sejauh mana peran pemerintah berpihak kepada Negara ?
Bagaimanakah komitmen Menteri BUMN Eric Tohir dalam "mencuci piring" atas kinerja Pemerintah periode sebelumnya ?
- Dua bulan sesudah pemerintahan baru dilantik, kita sebenarnya berharap mengawali tahun baru 2020 dgn cerita indah. #jiwasraya
- Sesudah bersitegang selama masa kampanye kemarin, dan terbelah sejak Pilpres 2014 lalu, kita berharap bisa membangun kehidupan politik dan kenegaraan yg lebih baik sesudah terjadinya pertemuan elite politik bbrp bulan lalu.
- Sayangnya, pergantian tahun kemarin ternyata ditutup oleh berita skandal Jiwasraya, dan lembaran baru 2020 justru dibuka dengan kasus Asabri. Kedua perusahaan asuransi milik negara tsb diduga telah melakukan malpraktik investasi yg berujung pada kerugian triliunan rupiah.
- Pada 16 Desember 2019 silam, di hadapan @DPR_RI direksi Jiwasraya secara verbal telah melempar handuk putih. Mereka mengaku tak sanggup memenuhi klaim polis nasabah yg akhir tahun kemarin nilainya mencapai Rp12,4 triliun.
- Sebelumnya, seiring laporan keuangan pada 2017, Jiwasraya diketahui telah melakukan investasi hingga Rp19,17 triliun ke reksadana. Namun, investasi ini terus turun nilainya menjadi Rp16,32 triliun pada 2018, dan anjlok menjadi Rp6,64 triliun pada 2019.
- Hal yg sama juga terjadi pada investasi mereka di pasar saham. Dari investasi awal senilai Rp6,63 triliun pada 2017, nilainya anjlok menjadi Rp3,77 triliun pada 2018, dan terus merosot menjadi Rp2,48 triliun pada 2019.
- Untuk deposito, laporan keuangan Jiwasraya menyebut angka Rp4,33 trilun pada 2017 silam. Nilai ini telah turun menjadi Rp1,22 triliun pada 2018, dan hanya tinggal Rp0,8 triliun pada 2019. Menurut perkiraan, total utang perusahaan asuransi ini mencapai Rp49,6 triliun.
- Kasus Jiwasraya yang mencuat di ujung tahun ternyata bukan satu-satunya kasus besar yg sedang membelit kita.
- Pada 10 Januari 2020 lalu kita juga mendengar jika Asabri (Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia)—sebuah perusahaan asuransi milik negara yang melayani prajurit TNI, anggota Polri,
- serta para PNS di Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Republik Indonesia—tengah menghadapi persoalan sejenis dengan Jiwasraya. Nilai kerugian perusahaan ini diperkirakan lebih dari Rp10 triliun.
- Berbeda dgn Jiwasraya yg mengaku gagal bayar, pemerintah mengklaim bhw secara operasional Asabri tdk bermasalah. Artinya, jika ada klaim, atau ada pensiun, perusahaan ini masih bisa membayar. Meski demikian, portofolio saham milik Asabri diketahui telah anjlok hingga 90 persen.
- Dulu, waktu awal menasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda, jumlah BUMN ada sekitar 400. Namun, data terbaru menunjukkan jumlah BUMN tinggal 118, di mana 20 di antaranya telah go public.
- Dari sisi laba, tak semua BUMN kita kinerja keuangannya bagus. Dari total laba BUMN sebesar Rp189 triliun pada 2018, 73 persennya dihasilkan oleh 15 BUMN saja, yg umumnya bergerak di bidang perbankan, telekomunikasi dan migas.
- Ini bukan kondisi bagus sebenarnya, sebab kita tahu bisnis perbankan ke depan sudah mulai terdisrupsi oleh “fintech”.
- Adanya kasus Jiwasraya dan Asabri, juga Garuda, yg mencuat secara beruntun, menunjukkan ada sesuatu yg bermasalah dalam pengawasan BUMN kita. Apalagi dalam lima tahun terakhir sy melihat memang ada upaya agar pengawasan terhadap BUMN hendak digunting sedemikian rupa.
- Pada 2016, misalnya, pemerintah pernah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN.
- Sy dulu mengkritik habis PP tersebut. PP tsb telah melonggarkan tata cara penyertaan modal negara dan pengalihan kekayaan negara pada BUMN tanpa harus melalui persetujuan @DPR_RI. Itu jelas bermasalah.
- Itu jelas bermasalah. Sebab, menurut Pasal 23 UUD 1945, semua hal yg terkait dengan masalah keuangan dan kekayaan negara harus dibahas dan disetujui oleh @DPR_RI
- Begitu juga dgn pengalihan utang pemerintah kepada BUMN dgn dalih penugasan pembangunan infrastruktur. BUMN akhirnya didorong untuk berutang sendiri, padahal proyeknya adlh program pemerintah. Ujungnya, keuangan dan kinerja BUMN jadi terbebani.
- Berbeda dgn utang oleh pemerintah, @DPR_RI tak bisa mengontrol utang oleh BUMN. Apalagi dalam akuntansi keuangan negara utang BUMN dianggap sbg utang swasta. Hal-hal semacam inilah yg berlangsung dalam lima tahun terakhir. Pengawasan terhadap BUMN berusaha untuk dilemahkan.
- Jadi, ke depan kita harus memperbaiki pengawasan terhadap BUMN. Jangan sampai BUMN kita bertumbangan krn kasus korupsi dan tata kelola yg buruk. Meminjam judul novel A.A. Navis, “Rubuhnya Surau Kami” maka kini kita dihadapkan pada ancaman “Robohnya BUMN kami”.
- Kemarin Presiden telah memerintahkan @KemenBUMN Erick Thohir, @KemenkeuRI Sri Mulyani, dan Ketua @ojkindonesia Wimboh Santoso untuk menyelesaikan persoalan ekonomi terkait Jiwasraya dan Asabri.
- Sementara untuk urusan hukum, Presiden memerintahkan ditangani Jaksa Agung St. Burhanuddin. Kita mendengar soal pengembalian dana nasabah turut di-nyatakan oleh Presiden. Kita apresiasi pernyataan tsb.
- Tapi yg lebih penting adlh pada bgmn mengawasi pelaksanaannya. Sebab, selama ini pernyataan-pernyataan bagus Pemerintah seringkali tak sesuai dengan pelaksanaannya.
