Impor Beras untuk Rente Ekonomi Para Tauke, Menteri era SBY: Jokowi Action Dong!
Impor Beras untuk Rente Ekonomi Para Tauke, Menteri era SBY: Jokowi Action Dong! https://t.co/fkRryCUocC pic.twitter.com/PUAsDT3VWI— Intelijen (@mediaintelijen) January 16, 2018
Kengototan Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita untuk mengimpor beras, berbuntut polemik panjang.
Aliansi Petani Indonesia (API) menilai impor beras terjadi karena adanya permainan harga antar pedagang beras dan masalah distribusi yang tidak merata. Padahal, stok beras seharusnya cukup hingga masa panen raya dimulai.
Seperti dikutip republika (15/01), Sekjen API, M Nuruddin, menilai data yang tidak jelas dari Kementerian Pertanian menyebabkan distribusi beras yang tidak merata. “Gejolak harga itu bukan karena faktor produksi petani nanam padi lalu kekurangan. Ini soal spekulatif permainan harga antar pedagang besar, sehingga konsumen terutama di perkotaan yang kelas menengah ke bawah keberatan dengn harga Rp 12 ribu per kilogram,” ujar Nuruddin.
Menteri Kehutanan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, MS Kaban, berharap Presiden Joko Widodo untuk mengambil sikap soal polemik impor beras.
“Terlaluuuu, hanya untuk rente ekonomi para tauke-tauke, kesejahteraan rakyat/petani dikorbankan dalih cinta rakyat impor beras, sedih kalau Presiden Jokowi cuma meneng wae. Action dong,” tegas MS Kaban di akun Twitter @hmskaban.
Sebelumnya, Ombudsman RI mengungkap temuan yang mengindikasikan adanya pelanggaran atau maladministrasi dalam proses impor beras sejumlah 500.000 ton dari Thailand dan Vietnam, yang rencananya dilakukan pada akhir Januari 2018.
Anggota Ombudsman Ahmad Alamsyah mengatakan bahwa pelanggaran tersebut antara lain terkait kurangnya kehati-hatian dalam melakukan impor, serta soal kewenangan impor.
“Dalam proses impor ada gejala maladministrasi. Penyampaian informasi stok yang tidak akurat, mengabaikan prinsip kehati-hatian, dan ada penyalahgunaan kewenangan,” ujar Ahmad seperti dikutip kompas (15/01).
Ombudsman juga menyoroti waktu pengambilan keputusan impor yang tidak hati-hati. Pasalnya impor rencananya akan sampai di konsumen sekitar Januari hingga Februari 2018, atau mendekati musim panen petani, yakni Maret 2018. Impor tersebut dikhawatirkan bisa merusak harga gabah di level petani.
copy dari intelijen.co.id
