Lagi-lagi ditemukan buruh kasar asal Cina di daerah Jeneponto
Sulawesi Selatan, para buruh tanpa dokumen tersebut berjumlah sekitar 60
persen dari total pekerjaan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap
(PLTU).
Permasalahan ini telah menjadi perhatian bagi Mukhtar Tompo selaku
perwakilan DPR-RI dari tempat kelahirannya tersebut. Dia mengaku telah
mendapat laporan bahwa keberadaan buruh ilegal itu telah berlangsung
sekitar enam bulan.
“Ini sangat kita sayangkan, Pemdanya tidak tahu dan kecolongan. Di
Jeneponto itu banyak yang nganggur, kenapa tidak diberdayakan tenaga
lokal, padahal jenis pekerjaan itu bisa dilakukan oleh tenaga lokal,”
kata Mukhtar, Rabu (23/11).
Kemudian dia melihat adanya potensi yang besar terjadinya konflik
sosial dengan warga lokal. Dia memahami bahwa warga Jeneponto masih
memegang budaya lokal yang kental, sehingga mereka tidak bisa menerima
jika kemurnian budaya mereka dirusak oleh pendatang.
Sementara di sana sudah terjadi beberapa kali unjuk rasa untuk
mengusir warga asing ilegal. Mukhtar mengkhawatirkan jika hal ini
dibiarkan berlarut-larut, akan terjadi berbagai hal yang tidak
diinginkan.
Untuk itu, dia telah meminta kementerian ESDM melakukan tindak lanjut
agar pembangun proyek PLTU di Jeneponto berjalan sesuai dengan prosedur
yang ada dan memaksimalkan tenaga lokal.
“Kita minta Kementerian ESDM melakukan tindak lanjut persoalan ini dalam tempo paling lama satu bulan,” tandasnya.
(Laporan: Dadangsah Dapunta)copy dari : aktual.com
