Tulisan menarik dari Budi Santoso yang mempertanyakan elit politik Indonesia tahun 2010-2015. Pantas untuk mempertanyakan apakah etis membentuk ormas kemudian menjadi partai politik ? ..uuh !
Apa itu Ormas dan Parpol?apa fungsi Ormas dan Parpol?berbeda?
Ormas Dahulu Baru Parpol ?? Etis
kah ???
Sebelum lebih jauh membahasnya saya akan menjabarkan apa itu Ormas atau Organisasi massa dan Parpol atau Partai Politik. Menurut kutipan dari Wikipedia Indonesia Organisasi massa atau disingkat ormas adalah suatu istilah yang digunakan di Indonesia untuk bentuk organisasi berbasis massa yang tidak bertujuan politis. Bentuk organisasi ini digunakan sebagai lawan dari istilah partai politik. Ormas dapat dibentuk berdasarkan beberapa kesamaan atau tujuan, misalnya: agama, pendidikan, sosial. Fungsi Ormas menurut Wikipedia lebih lanjut adalah sebagai sarana penyalur aspirasi anggota, dan sebagai sarana komunikasi sosial timbal balik antar anggota dan/atau antar Organisasi Kemasyarakatan, dan antara Organisasi Kemasyarakatan dengan organisasi kekuatan sosial politik, Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, dan Pemerintah.[1]
Lalu apa itu Politik dan fungsinya samakah dengan organisasi massa atau ormas?? Menurut Wikipedia Indonesia, sebuah partai politik adalah organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan khusus. Definisi lainnya adalah kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik - (biasanya) dengan cara konstitusionil - untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka. [2]
Saya sengaja menebalkan tulisan pengertian tersebut diatas untuk menarik kesimpulan dari pengertian. Ya seperti diliat tujuan pendiriannya , antara Ormas dan parpol sangat bertolak belakang. Pada zaman sekarang seperti diketahui pembaca, cara mendirikan Ormas atau Organisasi Masyarakat terlebih dahulu, setelah banyak massa lalu buat parpol atau partai politik sangatlah favorit bagi kalangan Elit politik saat ini. Para elit Politik berdalih pendirian Partai politik yang lahir karena pendirian ormas sebelumnya hanya untuk melakukan perubahan yang lebih baik.
Saya ingin menggambaran yang saya ketahui sekarang yang tadinya Ormas sekarang membentuk Parpol atau partai politik sebagai contoh Nasdem. Nasional Demokrat atau dsingkat Nasdem adalah organisasi masyarakat yang dicetuskan oleh Surya Paloh dan Sri Sultan Hamengkubuwono X. Ormas ini dideklarasikan oleh 45 tokoh nasional di Istora Senayan, Jakarta pada 1 Februari 2010. Puncak acara pendeklarasiannya ditandai dengan pidato oleh pencetusnya yaitu Surya Paloh. Nasdem berupaya melakukan gerakan perubahan bernama Gerakan Restorasi. Gerakan ini dilandaskan atas tiga hal, yaitu politik solidaritas; ekonomi emansipatif dan partisipatif; serta budaya gotong-royong. Sebelum mendirikan Nasional Demokrat, Surya Paloh maju dalam perebutan calon ketua umum Partai Golongan Karya (Golkar). Namun pada perebutan itu, Surya kalah dari Aburizal Bakrie yang akhirnya memenangi dan menjabat sebagai Ketum Golkar periode 2009-2014[3]. Kekalahan ini menyebabkan banyak pihak menduga Nasdem didirikan Surya akibat kekecewaan kekalahannya di Golkar. Dan karena itu, Nasdem adalah cikal bakal sebuah partai politik (parpol) untuk kendaraan politik Surya dalam Pemilu 2014. Terlebih pengurus Nasdem yang terlibat sebagian besar berasal dari kalangan politisi.
Mengenai dugaan ini, baik Surya maupun pengurus lain membantah bahwa Nasdem adalah cikal bakal parpol. Namun demikian, beberapa pengurus mengakui berubah menjadi parpol tidaklah mustahil.[4]. ini yang menarik Surya Paloh bilang tidak jadi parpol sekarang jadi parpol, partai ini dengan gagahnya meyebut tagline “Gerakan Perubahan” , akhirnya sesuai dengan tagline akhirnya berubah atau membuat parpol dengan nama sama Partai Nasdem.
Pada 6 Juli 2011, seorang pendiri Nasdem, Sri Sultan Hamengkubuwono X menyatakan mengundurkan diri dari ormas ini. Hal itu dilakukannya karena kecewa Nasdem telah berubah menjadi partai politik dan berorientasi kekuasaaan.[5] Mungkin sebagian anggota Ormas nasdem juga banyak yang kecewa, para Elit politik kita sangat haus kekuasaan yang memperkaya dirinya sendiri bukan untuk rakyatnya, sangat disayangkan.
Pada tanggal 26 Juli 2011, Partai NasDem lahir sebagai partai politik baru di Indonesia. Akan tetapi, banyak pihak mengira Partai tersebut merupakan partai bentukan daripada Ormas Nasdem yang dibuat oleh Surya Paloh. Menanggapi hal tersebut, Dia membantah bahwa Partai itu tidak ada hubungannya dengan Ormas bentukannya.[6]
Tahun 2013 ini Partai Nasdem sendiri termasuk 10 Partai Politik yang lolos verifikasi dan ditetapkan sebagai peserta pemilu 2014. Banyak sekali yang Kontra atas yang dilakukan Nasdem yang dulunya Ormas Lalu buat Parpol dengan nama sama, Mereka menganggap para elit Politik indonesia hanya ingin kekuasaan tanpa memikirkan dasar pendirian sebagai ormas yang seblumnya membesarkan namanya. Kekuasaan juga yang akhirnya Hary Tanoesordibyo yang sering disingkat HT berpisah, penyebabnya Surya paloh, pendiri Nasdem ingin menjadi ketua umum dan semantara Hary Tanoesordibyo ingin Partai Nasional Demokrat ingin Dipimpin oleh kalangan Muda.[7].
Karena keberhasilan Nasdem ini dan telah “penceraian” antara Hary Tanoesordibyo dan Surya paloh, Hary Tanoesordibyo membuat ormas PERINDO (Persatuan Indonesia) dengan mengusung perubahan. Pak Hary Tanoesordibyo alias HT tidak menampik PERINDO (persatuan Indonesia) ini akan menjadi partai Politik jika keadaan 2014-2019 masih sama dengan sekarang.[8]
Sekarang seakan akan menjadi trean situasi kondisi politik indonesia saat ini, kalau mau buat partai politik sebelumnya buat Ormas atau Organisasi Masyarakat yang mempunyai basis banyak massa lalu setelah banyak massa yang tertarik di dalamnya dibentuknya Parpol atau partai politik untuk mempermudah dalam pengenalan masyarakat atas parpol tersebut. Etiskah Cara tersebut ?? Saya pribadi tidak masalah jika tadinya organisasi masyarakat (ormas) sekarang membuat partai politik atau parpol dengan catatan memang untuk perubahan negara ini menjadi lebih baik dari sebelumnya. Yang tidak etis adalah jika pendirian awal Organisasi masyarakat (ormas) untuk menarik massa banyak lalu yang ujungnya pendirian partai politik (parpol) demi kekuasaan elit politik kita.
Tapi sayangnya negara kita hanya sedikit elit politiknya untuk kemajuan rakyatnya dan negara Indonesia tercinta ini, sisanya yang sebagian besar elit politik kita hanya ingin mencari popularitas dengan dikenal banyak orang, memperbanyak kekayaan buat anak cucu dengan cara yang tidak benar dengan cara korupsi atau “uang panas” yang tidak tau dari mana uang itu didapatkan, dan kekuasaan. Seandainya Neraka diperlihatkan mungkin para elit politik ini tidak akan mencari kekuasaan semata mata dan benar benar melakukan demi rakyatnya, dan mungkin peserta politik sedikit kalau diperliatkan neraka,,hehehe.
Mungkin tidak disangkal juga perubahan Organisasi masyarakat (Ormas) ke partai politik (parpol) itu dikarenakan untuk merubah sesuatu peraturan melalui kekuasaan politik. Karena hanya partai politik (parpol) sebagai sarana politik yang menjembatani elit-elit politik dalam upaya mencapai kekuasaan politik dalam suatu negara yang bercirikan mandiri dalam hal finansial, memiliki platform atau haluan politik tersendiri, mengusung kepentingan-kepentingan kelompok dalam urusan politik, dan turut menyumbang political development sebagai suprastruktur politik untuk merubah negara ini menjadi lebih baik. Berubah bukan dari organisasi massa (ormas) ke parpol (partai politik) demi kepetingan golongan, berubah bukan untuk pribadi sendiri menjadi kaya, populer dan bangga mengisi jabatan penting di negeri ini tapi memang berubah untuk Indonesia ini menjadi lebih baik dan maju bersaing dengan negara negara lain. Sekian semoga bermanfaat. Maju terus Indonesia.
dicopy dari :
budi-santoso.com tgl 25 pebruari 2013
bagaimana dengan Perindo ?
Perindo: Menggagas Politik Kesejahteraan
14 Februari 2015
Oleh Mardiansyah SP
Pengurus DPP Partai Perindo, Ketua Umum Dewan Dakwah Muslimin Indonesia (DDMI) DKI Jakarta
Diskursus partai politik dan masa depan demokrasi Indonesia selalu menghadirkan kehangatan tersendiri terlebih akhir-akhir ini di tengah ironi perpecahan partai politik besar Tanah Air, seperti Partai Golkar dan PPP.
Suguhan drama politik konflik elite bagi perjalanan demokrasi kita sangatlah tidak sehat, karena partai politik adalah cerminan demokrasi yang utama sehingga partai yang ”satu” (baca: tidak pecah) menjadi harapan sebagian besar rakyat. Dalam riuh rendah politik dan dinamika berpartai, rupanya tidak menghalangi satu kekuatan baru lahir sebagai poros alternatif rakyat menyalurkan aspirasi politiknya melalui partai baru besutan Hary Tanoesoedibjo, yakni Partai Persatuan Indonesia (Perindo).
Kelahiran Partai Perindo merupakan metamorfosa sekaligus transformasi dari Ormas Perindo sebelumnya yang mengusung tema besar mewujudkan Indonesia yang berkemajuan, bersatu, adil, makmur, sejahtera, berdaulat, bermartabat, dan berbudaya. Partai Perindo dengan jargon ”bersatu memimpin bangsa” setidaknya harus mampu memberikan jawaban atas kegundahan publik selama ini, utamanya apatisme rakyat akan keberadaan partai politik.
Apakah Partai Perindo (1) murni lahir ”dari” dan ”oleh” napas rakyat serta nantinya tumbuh bersama aspirasi rakyat yang menghendaki kesejahteraan Indonesia lebih baik; dan (2) mampu benar-benar menjalankan fungsi partai politik sejatinya bukan justru menambah kekisruhan, keruwetan, dan kebingungan masyarakat karena semakin banyaknya jumlah pilihan partai politik di samping yang sudah ada saat ini.
Dan sejak 7 Februari melalui deklarasi Partai Perindo, sejarah baru kehidupan partai politik mulai ditorehkan seraya menegaskan ijtihad politik kesejahteraan yang menjadi pilihan perjuangan partai Perindo sebagai ”part of solution” bukan ”part of problem”.
Kualitas Partai
Mendirikan partai baru bukanlah satu pekerjaan yang mudah meski alam demokrasi sekarang memberikan jalan dan ruang lebih terbuka. Partai baru bukan sekadar ”baru” dalam arti menambah jumlah akan tetapi bermakna baru dari segi kualitas.
Partai Perindo menjadi partai baru tidak an sich dalam wajah saja, melainkan baru juga dalam memberikan warna, platform perjuangan, misi dan program- program yang berkualitas untuk Indonesia masa depan. Pendirian partai politik yang berkualitas setidaknya mensyaratkan perencanaan menyeluruh disertai muatan sumber daya manusia yang menggerakkan organ partai itu sendiri, yang kita kenal dengan sebutan kader.
Pada bagian inilah kerap sejumlah partai politik di Indonesia kurang memberikan perha-tian serius, di mana kader sesungguhnya menjadi kunci penting dalam melahirkan partai yang berkualitas. Partai Perindo dituntut jelas dan tegas menerjemahkan pengertian kader secara utuh: ”sekelompok orang yang terorganisir secara terus menerus dan akan menjadi tulang punggung bagi kelompok yang lebih besar ”, di mana dalam diri seorang kader melekat integral kualitas individu dan juga organisasi yang akan membentuk kualitas partai secara keseluruhan.
Kader partai Perindo adalah pelopor, inspirator, motivator, dan mediator bagi individu, lingkungan, dan masyarakat bangsanya sehingga kaderisasi menjadi ujung tombak partai yang harus diprioritaskan dengan bertumpu pada tiga hal: pengetahuan dasar yang dimiliki, mampu memberikan solusi konstruktif atas berbagai permasalahan, dan tentunya berkiprah menghasilkan karya yang bermanfaat.
Kualitas berikutnya, yang berkaitan dengan proses rekrutmen anggota dan pengurus partai secara terbuka. Salah satu perbedaan Partai Perindo yang harus ditampilkan adalah kemampuannya membangkitkan kesadaran politik warga negara (khususnya anak-anak muda) serta ikut ambil bagian dalam aktivitas kepartaian.
Hak politik warga—politik kesejahteraan— yang belum sepenuhnya diakui maupun diakomodasi oleh partai politik selama ini ibarat pekerjaan rumah yang belum tuntas diselesaikan untuk bisa diwadahi dalam Partai Perindo. Bangsa yang besar ini telah sejak lama kokoh kuat di atas keberagaman dengan nilai-nilai budaya luhur dan sangat menghormati perbedaan.
Oleh karenanya, dengan pijakan ragam latar belakang serta suku, agama, ras yang berbeda-beda tanpa memilah dan memilih status ekonomi/ sosial, Partai Perindo harus menjamin sepenuhnya perlakuan dan kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara untuk bergabung. Keluarga besar Partai Perindo tidak membedakan antara orang-orang yang berlatar belakang korporasi (dalam hal ini MNC Group) dengan orang-orang yang berlatar belakang ormas/ aktivis/ LSM/akademisi.
Kedua unsur tersebut adalah kekuatan besar yang sangat bisa bersinergi saling menguatkan bila dikelola oleh sistem rekrutmen dan manajemen partai yang cerdas sehingga wajah Partai Perindo tampil utuh sebagai partai politik representasi denyut nadi rakyat. Bagian selanjutnya, yaitu terbangun inklusivitas partai dalam kehidupan masyarakat dengan pengertian partai politik memiliki platform pergerakan yang dekat dan menyatu dengan rakyat (existing ) bukan dalam posisi ”mulai” bahkan ”akan” mendekatkan diri kepada rakyat bila ada kepentingan/ tujuan yang ingin dicapai.
Kesan umum publik terhadap partai politik yang hanya dimiliki oleh sekelompok elite/petinggi partai, merangkul dan mengakomodir kepentingan tertentu saja bahkan cenderung pragmatis hendaknya bisa ditepis sejak dini dan terbantahkan oleh sistem rekrutmen partai Perindo yang terbuka.
Anggota dan pengurus adalah kader partai yang tidak boleh berjarak dengan masyarakat. Mereka harus mampu menampung keluh kesah, merespons aspirasi rakyat yang memerlukan solusi cepat sehingga tidak ada kesan Partai Perindo ”jauh” dari rakyat.
Ujian Eksistensi
Membuat terbilang lebih mudah ketimbang mempertahankan. Demikian halnya Partai Perindo sebagai pendatang baru di antara para senior partai politik lainnya, berhadapan dengan tantangan besar dunia perpolitikan Indonesia yang sangat ”unpredictable ”.
Mesin Partai Perindo dalam hal ini manajemen organisasi dan kepemimpinan menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan, ujian, dan eksistensi partai di tengah masyarakat. Kualitas partai yang tadi sudah terbangun akan mencerminkan kader yang memiliki integritas dan kompetensi. Kader-kader partai inilah yang nantinya akan terus berada di garda terdepan merespons permasalahan bangsa dan hadir ”hidup” bersama rakyat.
Tantangan berikutnya adalah konsistensi dan fokus perjuangan Partai Perindo pada politik kesejahteraan, yang sama artinya dengan konsisten dan fokus berjuang melalui daerah-daerah. Dewan pimpinan daerah (DPD) yang tersebar di seluruh Indonesia sudah barang tentu menjadi tumpuan partai dalam menyosialisasikan dan menjalankan program kerja partai sekaligus menggerakkan masyarakat agar menjadi lebih sejahtera.
DPD-DPD melalui koordinasi dengan DPW dan DPP akan menjadi medan pertama implementasi kebijakan dan program Partai Perindo yang pro terhadap kesejahteraan rakyat di daerah. Berhasil atau tidaknya DPD-DPD memberikan hasil nyata yang bisa dirasakan rakyat serta-merta, akan menjadi parameter keberhasilan partai secara keseluruhan.
Hasil kerja nyata Itulah yang menjadi jawaban untuk eksistensi partai. Selain tantangan di atas, Partai Perindo juga dituntut mampu menerjemahkan fungsi partai politik sebagai sarana komunikasi dan sosialisasi politik. Pilihan Partai Perindo mengusung politik kesejahteraan tentunya berkorelasi dengan sejauh mana kebijakan-kebijakan pemerintah dalam menyejahterakan rakyatnya.
Namun, Partai Perindo tidak harus masuk dalam ranah dukung-mendukung, setuju atau tidak setuju dengan kebijakan pemerintah tersebut melainkan berfungsi sebagai pemberi solusi alternatif kebijakan. Partai ini dibentuk salah satunya melihat potret kemiskinan yang terus bertambah dan kesejahteraan yang belum juga dinikmati oleh rakyat sehingga kehadirannya harus dipastikan sebagai solusi dengan tawaran alternatif kebijakan yang lebih tepat bagi pemerintah. Partai Perindo bersatu bersama rakyat membangun Indonesia sejahtera.
dicopy dari :
koran sindo
