Jumat, 29 Juni 2018

Jokowi Ge-er?



Mahathir Berkunjung ke Jepang, Sinyal Tinggalkan Cina?


Senin, 11 Juni 2018

TEMPO.CO, Jakarta - Mahathir Mohamad memilih Jepang sebagai negara pertama yang dikunjungi setelah terpilih kembali menjadi Perdana Menteri Malaysia. Kunjungan ini sekaligus menyiratkan Malaysia kemungkinan akan melepaskan ketergantungan pada investasi Cina.

Tiba di Jepang pada Ahad, 10 Juni 2018, Mahathir langsung bertemu investor dan menawarkan transaksi bisnis di tengah-tengah konferensi Nikkei Asia.

Kunjungan itu menandai perjalanan luar negerinya yang pertama setelah kembali berkuasa dan menunjukkan pergeseran kembali ke kebijakan "Melihat Timur".

Hal ini juga dilihat sebagai tanda langkah negara Asia Tenggara itu menjauh dari Cina, yang secara Beberapa perusahaan Cina dicurigai digunakan untuk menutupi skandal korupsi di dana negara 1Malaysia Development Berhad, 1MDB.

"Pemerintah sebelumnya mungkin melibatkan Jepang, tetapi tidak dengan antusiasme yang sama dengan Cina," kata Shahriman Lockman, seorang analis senior di Institute of Strategic and International Studies, seperti dilansir Reuters pada 10 Juni 2018.

Mahathir dalam kunjungan 3 harinya ke Jepang, dijadwalkan untuk menghadiri konferensi tahunan Nikkei Asia dan akan bertemu Perdana Menteri Shinzo Abe.

"Fakta dia memilih untuk menghadiri konferensi menyiratkan sesuatu: itu pasti akan memberikan kesempatan untuk meremajakan hubungan Malaysia-Jepang," kata Shahriman.

Indikasi lain Mahathir Mohamad mulai meninggalkan Cina, terlihat ketika menarik diri dari proyek rel kecepatan tinggi yang akan dibangun oleh perusahaan dari Beijing.

copy dari : tempo.co

Ahok Cawapres Jokowi?


Ahok Cawapres Jokowi? Guru Besar UI: Silahkan Jika Ingin Ciptakan Instabilitas Politik dan Resikonya

29 Juni 2018

intelijen – Hari ini (29/06), terpidana kasus penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) merayakan ulang tahun ke-52. Pendukung mantan Gubernur DKI Jakarta merayakan ultah Ahok di Rutan Mako Brimob.

Di sosial media, para pendukung, kembali menyampaikan keinginannya agar Ahok kembali turun di arena politik. Tidak tanggung-tanggung Ahok digadang-gadang menjadi cawapres Joko Widodo di Pilpres 2019.

Setidaknya, para pendukung menjadikan hasil survei tiga lembaga survei sebagai dasar pencalonan Ahok. Tiga lembaga yaitu Poltracking Institute, Indo Barometer, dan Median menyimpulkan bahwa elektabilitas Ahok sebagai politikus tidak sepenuhnya menurun.

Bisakah Ahok dicalonkan sebagai capres ataupun cawapres? Guru Besar politik Universitas Indonesia (UI) Nazaruddin Sjamsudin mengingatkan soal resiko yang bakal muncul jika Ahok dicalonkan jadi cawapres.

“Silakan saja kalo memang punya keinginan menciptakan instabilitas politik dan sanggup menghadapi risikonya,” tegas Nazaruddin Sjamsudin di akun Twitter @nazarsjamsuddin.

Penegasan itu menanggapi pernyataan akun @BiduanSunyi yang sebelumnya menulis: “Banyak yang bilang Ahok sudah kartu mati, mustahil jadi cawapres Jokowi. Berdasarkan UUD dan UU Ahok tidak penuhi syarat jadi cawapres. Benarkah?…”

Pakar hukum tata negara yang juga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD, sempat menegaskan, Ahok tak bisa dicalonkan sebagai capres maupun cawapres, bahkan menteri sekalipun.

“Tidak bisa (mencalonkan) kalau untuk presiden dan wakil presiden, karena dia (Ahok) dihukum dua tahun, dalam satu tindak pidana yang diancam dengan lima tahun atau lebih, itu sudah pasti tidak bisa, jadi menteri juga tidak bisa,” kata Mahfud MD dalam tayangan Aiman Kompas TV yang dipublikasikan di Youtube (26/06/2018).

copy dari : intelijen  / tweet
 

Kamis, 14 Juni 2018

Kontribusi Untuk Palestina

Menurut M Gutur Romli, atas dasar Humanitarian Islam yang digunakan Gus Yahya sekaligus telah dideklrasikan oleh GP Ansor, maka kunjungan Gus Yahya dianggap perbuatan yang baik. Penilaian ini disampaikan oleh Nadirsyah.



Gus Yahya mewaki Nu atau bukan?

Meski oleh Pengurus dan tokoh-tokoh NU dianggap tidak mewakili NU, namun tidak disangkal bahwa background wawancara bahwa kehadiran Gus Yahya itu sebagai Sekjen PBNU.

Apakah Gus Yahya Menolong Palestina ?

Sayangnya pihak Hamas sebagai pihak yang paling solid dalam memperjuangkan Palestina menganggap kontribusi itu sebagai kontribusi negatif yang lebih menguntungkan pihak Israel dan merugikan pihak Palestina.

Israel memuji-muji kehadiran Gus Yahya, sedangkan Hamas dan Pemerintah Palestina mengutuk, Pemerintah RI dan Kelembagaan melalui Pengurus NU tidak mendukung. Indonesia tetap berada pada pendiriannya, tidak ada perubahan apa pun mengenai kebijakan Indonesia terhadap Palestina.


berikut pemberitaan terkait dengan tanggapan dari para pihak.

Pers Rilis HAMAS: Rakyat Palestina Mengutuk Keras Kehadiran Yahya Cholil Staquf ke Israel


[ PORTAL-ISLAM.ID ] Katib Aam (Sekjen) Suriyah PBNU KH Yahya Cholil Staquf telah berada di Israel dan berbicara di acara diskusi Global Forum Israel yang diadakan organisasi Yahudi Amerika (American Jewsish Commite/AJC) di Yerusalem.

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Jokowi (Wantimpres) ini berbicara di Israel pada Minggu (10/6/2018) waktu setempat.

Dimana Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu juga hadir sebagai pembicara dalam diskusi yang moderatornya Direktur Forum Global AJC Rabi David Rosen.

Kehadiran Tokoh NU ke Israel ini mendapat kecaman Gerakan Perlawanan Islam HAMAS dan Rakyat Palestina.

Berikut pres rilis resmi yang dikeluarkan HAMAS, Senin (11/6/2018), menanggapi kehadiran Katib Aam (Sekjen) Suriyah PBNU KH Yahya Cholil Staquf ke Israel.

Press release on visit of Indonesian scholar to Israeli Occupation

The Islamic Resistance Movement Hamas, along with the Palestinian people, received with severe censure the news that Islamic scholar Yahya Khalil Thaqouf is visiting the Zionist Entity despite the lack of official relations between Indonesia and the Zionist Entity and the Indonesian people's complete opposition to this visit.

As we appreciate Indonesia's historic stances in support of the Palestinian people's rights and their struggle for freedom and independence, we express our condemnation to this disgraceful act, which is not only an insult to the Palestinian people and their sacrifices but for the Indonesian people and their long history in supporting the Palestinian cause.

This visit represents a huge support for this fascist regime and its legitimacy and provides it more cover to commit further crimes against the Palestinian people and their holy sites while leaving the door open for those willing to normalize with the Israeli Occupation.

The Palestinian Islamic Resistance Movement

11 Juni 2018 / 26 Ramadhan 1439 H

http://hamas.ps/en/post/1371/

Terjemahan:

[Gerakan Perlawanan Islam Hamas dan seluruh rakyat Palestina sangat mengecam terkait kabar kunjungan seorang ulama Indonesia Yahya Cholil Staquf ke negara penjajah Israel, padahal Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan negara zionis tersebut. Rakyat Indonesia juga ikut menentang kunjungan tersebut.

Kami menghargai Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia, kami juga menghargai rakyat Indonesia dan sikapnya yang bersejarah mendukung perjuangan bangsa Palestina dalam merebut kemerdekaan dari Israel.

Itu sebabnya kami sangat menolak dan mengutuk keras kunjungan yang dilakukan Cholil Staquf yang tidak hanya berupa pengkhianatan terhadap rakyat Palestina tapi juga pengkhianatan terhadap rakyat Indonesia dan sejarah panjang bangsa Indonesia dalam mendukung kemerdekaan bangsa Palestine.

Kunjungan ini adalah bentuk dukungan dan pengakuan terhadap negara fasis Israel dan memberi pembenaran atas kejahatan yang mereka lakukan terhadap hak-hak rakyat Palestina dan tempat suci bangsa kami.

Kunjungan ini juga bisa membuka pintu pembenaran bagi pihak-pihak yang selama ini ingin membuka normalisasi dengan penjajahan Israel.

Hamas,
11 Juni 2018/6 Ramadhan 1439 H]
copy dari : akun facebook abdy.keneh (Banten Daarussalaam)



Yahya Staquf ke Israel Tuai Kecaman, Indonesia Tegaskan Tetap Dukung Palestina

Agregasi BBC Indonesia, Jurnalis · Kamis 14 Juni 2018

JAKARTA - Setelah menuai pro dan kontra di dalam negeri, kunjungan tokoh agama dan penasihat presiden Yahya Cholil Staquf ke Israel kini menuai kecaman dari pemerintah Palestina, lantaran dianggap bertentangan dengan posisi Indonesia, yang berposisi membela isu Palestina.

Namun, pemerintah Indonesia meyakinkan kunjungan itu tidak akan mencederai komitmen Indonesia atas kemerdekaan Palestina.

Otoritas Palestina melalui Kementerian Luar Negerinya menyatakan kecamannya atas partisipasi delegasi ulama Indonesia yang diketuai oleh Yahya Choli Staquf dalam American Jewish Committee (AJC) Global Forum di Yerusalem.

"Palestina mengecam kunjungan itu dan tidak terima dengan kunjungan tersebut," tegas Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Zuhair Al Shun, kepada BBC News Indonesia, Rabu (13/6/2018).

Pihak Palestina menganggap peristiwa ini sebagai bagian dari kampanye Israel yang ditujukan untuk tampil dengan wajah yang beradab dan budaya yang menyerukan perdamaian dan dialog antaragama, sementara Israel sudah bertahan menduduki wilayah Palestina selama beberapa dekade

Meski begitu, Zuhair menegaskan otoritas Palestina tetap menghargai pemerintah dan rakyat Indonesia dan meyakini 'peristiwa Staquf' tak akan berdampak bagi hubungan kedua negara.

"Hubungan antara Palestina dan Indonesia akan terus berlanjut dan akan menjadi semakin kuat. Kunjungan ini tidak akan ada dampaknya, karena dianggap sebagai kunjungan pribadi, dan tidak akan berdampak pada posisi Palestina dan Indonesia di masa mendatang," jelas Zuhair.

Pengamat Politik Internasional dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Adriana Elisabeth, memandang kunjungan Yahya -meskipun dia sosok ulama dan pejabat negara- ke Israel, tidak serta merta mencederai komitmen Indonesia untuk membela Palestina.

Namun begitu, tambahnya, pemerintah Indonesia perlu merespon protes yang dilayangkan pemerintah Palestina, "Tidak otomatis terus kemudian mencederai komitmen Indonesia untuk membela Palestina karena ini kan bukan persoalan politik."

"Itu tidak bisa diartikan Indonesia sudah tidak lagi berkomitmen. Bahwa itu menjadi catatan Kementerian Luar Negeri Palestina, ya perlu kita respon, tapi tidak kemudian Indonesia beralih," imbuhnya.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan tidak ada perubahan apa pun mengenai kebijakan Indonesia terhadap Palestina. Kemerdekaan Palestina tetap menjadi prioritas Indonesia, apalagi setelah Indonesia terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada akhir pekan lalu di New York, AS.

"Jadi di New York kita sudah menjelaskan dan saya akan menjelaskan kembali bahwa tidak ada perubahan apa pun mengenai kebijakan Indonesia kepada Palestina. Pak Yahya pergi dan berbicara atas nama pribadi, tidak ada kaitanya sama sekali dengan kebijakan pemerintah Indonesia terhadap Palestina," ujar Retno kepada wartawan di Istana Bogor (12/06).


Memenuhi undangan

Lawatan Yahya Staquf ke Israel adalah untuk memenuhi undangan sebagai pemateri dalam kuliah umum The Israel Council on Foreign Relations yang digelar oleh AJC Global Forum.

Dalam sesi dialog di hari pertama -Minggu (10/06) waktu setempat dengan moderator AJC International Director of Interreligious Affairs, Rabi David Rosen- Yahya yang merupakan mantan juru bicara presiden keempat Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, mengikuti jejak Gus Dur dalam lawatan ke Israel.

Enam belas tahun lalu Gus Dur pun hadir dalam AJC Global Forum di Washington, AS, dan selama masa hidupnya pernah mengunjungi Israel sebanyak tiga kali.

Merujuk pada eskalasi konflik antara Palestina dan Israel yang berdampak pada sentimen Islam dan Yahudi di beberapa negara, termasuk di Indonesia, Rabi David Rosen melontarkan pertanyaan terkait hubungan Islam dan Yahudi kepada Yahya, yang juga merupakan pengasuh Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin di Rembang, Jawa Tengah ini.

Yahya mengakui bahwa hubungan antara Islam dan Yahudi adalah hubungan yang fluktuatif, tergantung dinamika sejarah yang terjadi.

"Tapi secara umum kita harus mengakui bahwa ada masalah dalam hubungan dua agama ini dan salah satu sumber masalahnya terletak pada ajaran agama itu sendiri. Dalam konteks realitas saat ini, kaum beragama baik Islam maupun Yahudi perlu menemukan cara baru untuk pertama-tama memfungsikan agama dalam kehidupan nyata," ujar Yahya dalam bahasa Inggris.

Kendati berkunjung dalam kepentingan akademik dan tidak dalam kepentingan politik, tetap saja, lawatan Yahya menuai kecaman.

Kementerian Luar Negeri Palestina menganggap partisipasi dalam acara-acara ini merupakan pukulan bagi negaranya. Partisipasi delegasi juga bertentangan dengan posisi pemerintah Indonesia yang selalu menyatakan penolakan mereka terhadap pendudukan Israel di Palestina.

"Pihak Palestina menganggap peristiwa ini sebagai bagian dari kampanye Israel menyesatkan yang ditujukan untuk tampil dengan wajah yang beradab dan budaya yang menyerukan perdamaian, konvergensi dan dialog antaragama," tulis pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Palestina.

Senada, Ketua Komunitas Palestina di Indonesia, Murad Halayqa, memandang kunjungan ini sebagai kekecewaan besar bagi rakyat Palestina, terutama lantaran posisinya sebagai tokoh agama dan pejabat negara.

"Langkah ini diambil pada waktu yang tidak sesuai ketika Israel melanjutkan kebijakanya yang rasis dan agresif terhadap rakyat Palestina, di mana ratusan pengunjuk rasa damai dibunuh dan ribuan terluka oleh tentera Israel sejak Maret yang lalu dalam rangka partisipasi di Great March of Return di Gaza," tulis Murad dalam keterangannya.

Lawatan Yahya dilakukan menyusul tindakan keras tentara Israel terhadap demonstran Palestina di Jalur Gaza sejak 30 Maret lalu yang disebut Great March of Return untuk mengenang terusirnya warga Palestina dari tanahnya yang diduduki Israel. Lebih dari 120 warga Palestina tewas dan 3.700 lainnya luka-luka oleh tentara Israel.

Ini pula yang ditegaskan oleh Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri MUI, Mahyuddin Junaidi, yang menuding Yahya melukai perasaan komunitas Islam karena lawatan dilakukan ketika konflik Israel-Palestina di Jalur Gaza dalam beberapa bulan terakhir menewaskan ratusan warga sipil.

Namun Adriana Elisabeth dari LIPI menegaskan bahwa semestinya publik tak mencampur adukkan agama dengan politik.

"Ini tidak ada urusan agama sama sekali. Ini urusan kita dengan Palestina adalah persoalan kemanusiaan, persoalan HAM yang Indonesia punya concern tinggi," kata Adriana.

"Jadi tidak tepat kalau kemudian menganggap solidaritas Indonesia ke Palestina berbasis agama. Itu sama sekali keliru. Ini publik dalam negeri yang harus paham juga," tegasnya.


Isu Palestina jadi prioritas utama

Presiden Joko Widodo yang mengetahui perihal lawatan penasehatnya ke Israel, menegaskan dia berangkat bukan bagian dari diplomasi pemerintah Indonesia, namun atas urusan pribadi.

Meski demikian, Jokowi memastikan bahwa apa pun yang disampaikan Yahya dalam forum tersebut, pemerintah Indonesia tetap memegang teguh pendirian dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina.

"Beliau kan sudah menyampaikan itu urusan pribadi karena dia diundang sebagai pembicara di Israel. Tetapi berbicara di sana saya melihat, karena saya belum mendapat laporan, beliau belum pulang, intinya juga memberi dukungan kepada Palestina," ujar Jokowi kepada wartawan di Istana Bogor (12/06).

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menambahkan isu Palestina akan terus menjadi prioritas politik luar negeri Indonesia, bahkan setelah Indonesia terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.

"Jadi saya tekankan, tidak ada perubahan, atau justru penebalan keberpihakan pemerintah Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina dalam berjuang untuk merebut hak-hak rakyat Palestina. Sekali lagi, Indonesia selalu bersama dengan Palestina," ujar Retno.

Ia kemudian menjelaskan langkah-langkah yang akan dilakukan Indonesia untuk mendorong kemerdekaan rakyat Palestina. Salah satunya, melanjutkan negosiasi perdamaian yang sudah cukup lama terhenti dengan mendorong anggota Dewan Keamanan PBB agar memulai kembali pembicaraan mengenai perdamaian ini.

Selain itu, Indonesia akan mendorong agar resolusi-resolusi dewan keamanan PBB terkait dengan Palestina untuk segera bisa diimplementasikan.

berita dicopy dari okezone.com yang berasal dari bbc indonesia