“Skandal e-KTP Biasa Saja! Yang Bisa Guncang Politik itu Kasus Makelar Pajak Ipar Jokowi”
Tanggal twitter - 7 Maret 2017KPK harus segera membongkar kasus suap pajak yang diduga melibatkan adik ipar Presiden Joko Widodo, Arif Budi Sulityo, agar masyarakat semakin percaya terhadap lembaga antirasuah itu.
Desakan itu disampaikan pengamat politik Muhammad Huda kepada intelijen (07/03). “Jangan sampai muncul persepsi publik bahwa suap ipar Jokowi telah dialihkan ke isu korupsi e-KTP, yang juga melibatkan orang-orang besar di negeri ini,” kata pengamat Muhammad Huda.
Menurut Huda, kasus suap pajak yang melibatkan ipar Jokowi menjadi sinyal bahwa di sekeliling mantan Wali Kota Solo itu tidak bersih dari skandal. “Kalau kasus ipar Jokowi ini lolos, berarti hukum di Indonesia tumpul ke atas,” tegas Huda.
Huda memperkirakan, kasus makelar pajak itu hanya berhenti di ipar Jokowi saja. “Bisa jadi hanya berhenti di ipar Jokowi. Walaupun masuk penjara, akan mendapat fasilitas khusus,” papar Huda.
Juru bicara KPK Febri Diansyah, mengatakan penyidik KPK akan mengusut peran Arif Budi Sulistyo dalam kasus dugaan suap pengurusan masalah pajak PT Eka Prima Ekspor Indonesia (PT EKP). Country Direktur PT EKP, Ramapanicker Rajamohanan Nair, telah menjadi terdakwa kasus itu.
“Arif diduga sebagai mitra bisnis dari terdakwa RRN (Ramapanicker). Arif juga diduga mengenal orang-orang yang berada di Ditjen Pajak. Kami akan buktikan posisi yang bersangkutan dengan pertemuan yang dihadiri Dirjen Pajak, termasuk apakah ada komunikasi yang membahas tax amnesty atau kewajiban pajak PT EKP,” ujar Febri (14/02).
Sebelumnya, politisi Partai Demokrat Andi Arief menilai, kasus e-KTP merupakan kasus biasa yang tidak mengguncang dunia politik. Ini berbeda dengan kasus ipar Jokowi. “Kasus E KTP Menurut saya sih biasa aja, justru kasus ipar Jokowi makelar pajak bisa membuat guncangan politik,” tulis Andi Arief di akun Twitter @andiariefaa.
Mantan staf khusus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini pun mempertanyakan sikap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. “Sri Mulyani biasanya keras terhadap prilaku curang dalam keuangan negara seperti kasus ipar Jokowi dan Dirjen Pajak, kenapa sekarang berubah?” tanya @andiariefaa.
