Ini Penyimpangan Pemilihan Wakil Wali Kota Surabaya Versi Panitia Pemilihan

Kompas.com - Jumat, 21 Februari 2014

 

 

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Panitia Pemilihan (Panlih) Wakil Wali Kota Surabaya Eddie Budi Prabowo mengatakan, proses penetapan Wisnu Sakti Buana sebagai Wakil Wali Kota Surabaya tidak sesuai prosedur dan diwarnai manipulasi. Penyimpangan tersebut ia sampaikan kepada Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (21/2/2014).

Dalam pertemuan dengan Priyo, Eddie menjelaskan bahwa pada 30 Oktober 2013, tim Panlih dipaksa untuk menggelar rapat klarifikasi dan verifikasi penetapan Wakil Wali Kota Surabaya. Tanpa persiapan yang cukup, tim Panlih dipaksa untuk segera melaporkan hasil rapat tersebut pada Badan Musyawarah DPRD Kota Surabaya.

"Dan kami melaporkan bahwa kami siap menggelar pemilihan pada 15 November 2013," kata Eddie.

Namun, tanpa alasan yang ia ketahui, pada hari yang sama, Bamus langsung membuat keputusan agar waktu pemilihan digelar pada 6 Oktober 2013. Perubahan waktu pemilihan tersebut dilakukan secara sepihak tanpa melibatkan dan mempertimbangkan argumentasi dari tim Panlih. Panlih memilih waktu pemilihan pada 15 November 2013 karena tak ingin terganggu dengan waktu pengesahan APBD Kota Surabaya pada 6 November 2013.

Selanjutnya, pada 4 November 2013, semua anggota Panlih menerima undangan untuk hadir dalam rapat paripurna pemilihan Wakil Wali Kota Surabaya pada 6 November 2013. Dari tujuh tim Panlih, hanya tiga anggota yang hadir. Empat anggota lainnya tak hadir dengan alasan undangan yang diterima ditujukan untuk anggota DPRD, bukan tim Panlih.

Waktu pemilihan kemudian sempat ditunda selama dua hari lantaran peserta rapat paripurna tak memenuhi kuorum. Rencana awal, pemilihan digelar pada 6 November 2013, kemudian mundur menjadi 8 November 2013 setelah Gubernur Jawa Timur Soekarwo memutuskan agar paripurna tetap digelar menggunakan mekanisme kuorum terendah, yaitu 50 persen 1.

"Kemudian, pada saat pemilihan, Panlih hanya membacakan tatib (tata tertib) pemilihan, bukan memimpin rapat. Yang mimpin rapat salah satu calon (Wisnu)," ujarnya.

Pada saat rapat berjalan, kata Eddie, sempat ada sejumlah interupsi pada pimpinan rapat, yaitu Wisnu. Seorang peserta rapat meminta posisi Wakil Wali Kota Surabaya langsung diaklamasikan kepada Wisnu. Interupsi itu akhirnya disetujui dalam rapat paripurna tersebut.

Proses pemilihan yang tak prosedural ini telah disampaikan tim Panlih pada Kementerian Dalam Negeri. Tetapi, respons dari kementerian tak pernah tiba sampai akhirnya pada 17 Januari 2014 tim Panlih menerima surat keputusan bahwa pelantikan Wisnu yang semula dijadwalkan dilakukan pada 21 Januari 2014 ditunda sampai waktu yang tidak ditentukan.

"Pelantikan tanggal 21 (Januari 2014) ditunda, suratnya hanya begitu saja. Lalu, tanggal 24 (Januari 2014) dilakukan pelantikan," ucapnya.

Baru setelah pelantikan dilakukan, tim Panlih mendapat respons dari Kemendagri. Pada 7 Februari 2014, seluruh tim Panlih diminta hadir ke Jakarta untuk memberikan klarifikasinya kepada Kemendagri.

Saat bertemu pihak Kemendagri, tim Panlih juga menyampaikan adanya manipulasi data dalam proses penetapan Wakil Wali Kota Surabaya. Manipulasi data itu terjadi dalam berkas persyaratan administrasi.

Awalnya, hanya ada dua anggota Panlih yang menandatangani berkas. Namun, berkas yang sampai ke Gubernur Jawa Timur itu ditandatangani oleh empat anggota Panlih.

"Padahal, berkas itu adalah syarat keluarnya SK (surat keputusan) bahwa syarat masing-masing calon telah terpenuhi," ucapnya.

Eddie menambahkan, ia bersama beberapa anggota Panlih tak memiliki niat politik saat berjuang mengungkap kejanggalan dalam proses penetapan Wakil Wali Kota Surabaya. Dia sadar bahwa posisi itu resmi menjadi milik PDI Perjuangan sebagai partai yang mengusung.

"Kami merasa terbebani, dianggap kami salah. Kami hanya permasalahkan proseduralnya, enggak ada kepentingan apa pun," pungkasnya.

Seperti diketahui, keabsahan penetapan Wisnu sebagai Wakil Wali Kota Surabaya juga dipermasalahkan oleh Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Risma sebelumnya telah mengadukan masalah tersebut kepada pimpinan DPR. Ia berharap dapat menyampaikan hal sama kepada Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Dicopy dari : kompas.com

Sosok Intelijen Anti-Islam

Sosoknya dikenal sebagai tangan kanan Soeharto. Ia menggunakan siasat "Pancing dan Jaring" untuk memberangus gerakan Islam. Umat Islam disusupi dan dipancing untuk bertindak ekstrem, setelah itu dijaring untuk diberangus atau dikendalikan.

Namanya Ali Moertopo. Meski Muslim, dalam karir intelijen dan militernya ia dikenal sebagai arsitek pemberangus gerakan Islam pada masa Orde Baru.

Ia menjadikan umat Islam sebagai lawan, bukan kawan. Untuk memuluskan misinya, ia berkolaborasi dengan kelompok anti-Islam, di antaranya kelompok Serikat Jesuit, kejawen, dan para pengusaha naga yang menjadi pilar kekuatan Orde Baru. Mereka tak hanya mengebiri kekuatan Islam secara politik, tetapi juga memarjinalkan perekonomian umat Islam.

Ali Moertopo dilahirkan di Blora, Jawa Tengah, 23 September 1924. Sebagai tangan kanan penguasa Orede Baru, Seoharto,  beberapa jabatan mentereng di dunia militer, intelijen, dan pemerintahan pernah dipegangnya, yaitu; Deputi Kepala Operasi Khusus (1969-1974), Wakil Kepala Bidang Intelijen Negara (1974-1978), Penasihat Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Golkar, dan Menteri Penerangan RI (1978-1983).

Hampir semua posisi dan karir yang didudukinya, berkaitan dengan upaya menyingkirkan peranan umat Islam dan memberangus gerakan Islam. Pada pemilu tahun 1971, Moertopo memobilisasi kekuatan militer untuk menekan para mantan anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) untuk memilih Golkar. Sedangkan saat menjabat sebagai Kepala Operasi Khusus (Opsus), lembaga yang dikenal angker pada saat itu, Ali Moertopo banyak melakukan upaya-upaya penyusupan (desepsi, penggalangan dan pemberangusan gerakan Islam).

Siasat "Pancing dan Jaring" digunakan oleh Moertopo untuk menyusup ke kalangan Islam, melakukan pembusukan dengan berbagai upaya provokasi, kemudian memberangusnya. Operasi intelijen tersebut pada saat ini mirip dengan apa yang dilakukan oleh Densus 88, sebuah detasemen yang juga dikendalikan oleh musuh-musuh Islam, dengan tujuan yang sama. Beberapa peristiwa seperti Komando Jihad, tragedi Haur Koneng, penyerangan Polsek Cicendo, Jamaah Imran, dan Tragedi pembajakan pesawat Woyla, tak lepas dari siasat licik Moertopo. Stigma "ekstrem kanan" yang ditujukan kepada umat Islam dan "ekstrem kiri" yang ditujukan kepada anggota dan simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI), juga hasil dari kerja intelijen Moertopo.

Umat Islam dipancing, kemudian dijaring dan diberangus. Sebagian yang tak kuat iman, dikendalikan kemudian digalang untuk bekerjasama dengan penguasa. Pada peristiwa Komando Jihad misalnya, simpatisan Darul Islam (DI) dan Tentara Islam Indonesia (TII), dipropaganda dan dimobilisasi oleh Ali Moertopo untuk melakukan perlawanan terhadap ancaman Komunis dari Utara (Vietnam). Ali Moertopo kemudian mendekati beberapa orang tokoh DI, yaitu Haji Ismail Pranoto, Haji Danu Muhammad Hassan, Adah Djaelani, dan Warman untuk menggalang kekuatan umat Islam, yang memang sangat memendam luka sejarah terhadap komunisme.

Setelah ribuan umat Islam termobilisasi di Jawa dan Sumatera, dengan siasat liciknya, Moertopo kemudian menuduh umat Islam akan melakukan tindakan subversif dengan mendirikan Dewan Revolusi Islam lewat sebuah organisasi "Komando Jihad (KOMJI)". Mereka kemudian digulung dan dicap sebagai "ekstrem kanan". Istilah "Komando Jihad" muncul pada tahun 1976 sampai 1982. Selain KOMJI, rekayasa intelijen juga terlihat jelas dalam kasus Jamaah Imran, Cicendo, dan pembajakan pesawat DC-9 Woyla. Jamaah Imran adalah kumpulan anak-anak muda yang dipimpin oleh Imran bin Muhammad Zein, pria asal Medan. Aktivitas kelompok yang didirikan pada 7 Desember 1975 ini berpusat di Bandung, Jawa Barat.

Ali Moertopo

Kelompok ini berobsesi ingin membangun sebuah komunitas Muslim yang melaksanakan syariat Islam secara murni. Untuk menjalankan misinya, menurut laporan intelijen, mereka mendirikan Dewan Revolusi Islam Indonesia (DRII). Istilah Jamaah Imran juga diberikan oleh aparat, bukan penamaan yang dibuat kelompok anak muda tersebut. Kasus Jamaah Imran mencuat ke publik saat terjadi penyerangan Polsek Cicendo, Bandung, pada 11 Maret 1981. Peristiwa itu bermula ketika polisi menahan anggota jamaah tersebut karena kasus kecelakaan. Kemudian mereka berusaha membebaskan anggotanya dengan melakukan penyerangan bersenjata. Peristiwa berdarah itu menjadi legitimasi aparat untuk melakukan penangkapan anggota Jamaah tersebut.

Peristiwa Cicendo berlanjut dengan aksi pembajakan pesawat terbang DC 9 Woyla GA 208 dengan rute Jakarta-Palembang pada Sabtu, 28 Maret 1981. Pembajakan tersebut dilakukan oleh lima orang anggota Jamaah Imran dengan membelokkan pesawat menuju Bandara Don Muang, Thailand. Drama pembajakan ini berhasil ditumpas oleh Pasukan Khusus TNI di bawah pimpinan LB Moerdani dan Sintong Pandjaitan. Mengapa sekelompok anak muda itu begitu radikal dan berani melakukan perlawanan terhadap pemerintah? Setelah diusut, sikap radikal kelompok itu ternyata diciptakan oleh seorang intel ABRI yang bernama Johny alias Najamuddin yang menyusup dalam Jamaah Imran.

Johny yang sudah diterima oleh jamaah tersebut kemudian melakukan beragam provokasi dengan menebar kebencian kepada ABRI. Johny kemudian 'membeberkan rahasia' ABRI yang dikatakan akan melakukan de-islamisasi di Indonesia. Untuk itu, Johny merencanakan agenda besar: melakukan perlawanan terhadap ABRI. Di tengah sikap ABRI yang memang telah membuka "front" terhadap umat Islam, para anggota Jamaah Imran kemudian terbujuk dengan gagasan Johny.

Tanpa sepengetahuan para anggota jamaah lainnya, Johny membuat dokumentasi setiap aktivitas yang dilakukan jamaah tersebut. Dengan skenario licik, Johny kemudian membuat rencana untuk melakukan operasi pencurian senjata api  di Pusat Pendidikan Perhubungan TNI AD pada 18 November 1980. Senjata curian itulah yang kemudian dilakukan untuk menyerang Polsek Cicendo. Anehnya, Johny yang telah menghasut anggota Jamaah Imran untuk menyerang markas polisi tersebut, ternyata tak menampakkan batang hidungnya saat peristiwa terjadi. Bahkan saat polisi melakukan aksi besar-besaran untuk menangkap Jamaah Imran, Johny 'lolos' dari penangkapan.

Johny akhirnya tewas dieksekusi anggota Jamaah ini di suatu tempat. Saat persidangan kasus ini digelar di pengadilan, majelis hakim menolak untuk membuka identitas Johny. Selain itu, Jaksa penuntut umum juga selalu mementahkan usaha untuk mengorek identitas pria itu lebih dalam. Jenderal Soemitro, seniornya Ali Moertopo di lingkungan militer, dalam biografinya menyebut kasus Jamaah Imran, peristiwa penyerangan terhadap Golkar di Lapangan Banteng, dan pembajakan Pesawat Woyla sebagai rekayasa Opsus (Operasi Khusus) Ali Moertopo yang  menerapkan teori "Pancing dan Jaring".

Dalam kasus Jamaah Imran, kata Seomitro, Opsus memakai tokoh Imran yang bernama asli Amran. Selama lima tahun Imran dibiayai oleh Ali Moertopo belajar di Libya untuk mempelajari Islam dan ilmu terorisme. Imran Kemudian dimunculkan sebagai sosok yang ingin mendirikan Negara Islam Indonesia kembali. Soemitro juga menceritakan, laporan intelijen menyebut tujuan operasi Woyla  untuk menggulingkan pemerintahan Soeharto dan mendiskreditkan umat Islam. Operasi ini ingin memunculkan kesan bahwa kelompok Islam cenderung radikal dan masih memiliki keinginan untuk mendirikan negara Islam seperti halnya DI/TII.

Inilah yang kata Soemitro disebut sebagai teori "Pancing dan Jaring", dimana umat Islam dirangkul (dibina, pen) terlebih dahulu, lalu dikipasi untuk memberontak, baru kemudian ditumpas sendiri oleh Opsus.

Jenderal Soemitro menceritakan, "Kecurigaan saya terhadap kasus Woyla, mulai muncul, ketika ada laporan bahwa sebetulnya Panglima Angkatan Bersenjata (Pangab) Jenderal TNI M Jusuf akan membawa Awaloedin Djamin yang notabene memiliki pasukan anti-teror untuk menyelasaikan kasus pembajakan tersebut.

Namun, rencana itu tiba-tiba berubah tanpa sepengetahuan Jusuf, tidak tahu siapa yang mengubahnya. Akhirnya yang berangkat bukan lagi pasukan Awaloedin Djamin, melainkan pasukan RPKAD yang dipimpin Sintong Pandjaitan.

Ini yang menjadi pertanyaan sampai sekarang, mengapa RPKAD yang berangkat, bukannya polisi. Dari situ saya bisa menganalisis bahwa ada dua komando, yakni yang langsung ke jalur Pangab, dan satunya lagi: Jalur invisible hand!" (Lihat, biografi Jenderal Soemitro yang ditulis oleh Ramadhan K.H, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994 dan buku Heru Cahyono, Pangkopkamtib Jenderal Soemitro dan Peristiwa 15 Januari '74,  Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Untuk memuluskan langkah-langkah politik Islamophobia, kelompok militer anti-Islam yang dikomandoi oleh Ali Moertopo, oknum pengusaha etnik Cina, Serikat Jesuit, dan pejabat sekular-kejawen, mendirikan sebuah lembaga think tank bernama Centre for Strategic and International Studies (CSIS)  pada 1 September 1971, bermarkas di Tanah Abang III, Jakarta Pusat. Ali Moertopo dan Soedjono Hoemardani (penasihat kebatinan Soeharto) menjadi sosok yang berada di belakang CSIS. Lembaga ini kemudian membuat masterplan pembangunan Orde Baru yang sangat menguntungkan pemerintah, pengusaha etnik Cina dan kelompok Kristen.

Sementara umat Islam dianggap sebagai bahaya yang mengancam, yang bercita-cita mendirikan negara Islam. Mereka masih menjadikan isu "Darul Islam" sebagai jualan untuk memberangus gerakan Islam. Selain pula mewaspadai kebangkitan Islam politik yang pada masa lalu direpresentasikan melalui kekuatan Partai Masyumi. Kelompok Kristen dan oknum pengusaha etnik Cina yang merapat ke militer, meyakinkan pemerintah dan tentara, bahwa jika umat Islam berkuasa, maka akan terjadi diktator mayoritas, dimana penegakan syariat Islam akan diberlakukan.

Pemerintah yang ketika itu mabuk kekuasaan dan tentara yang diindoktrinasi untuk mewaspadai ancaman terhadap kebhinekaan Pancasila, kemudian termakan isu tersebut, sehingga memposisikan umat Islam sebagai bahaya. Agenda politik kelompok anti Islam ini berhasil menciptakan konglomerasi dan gurita bisnis antara penguasa dan pengusaha. Di antara jaringan bisnis tersebut adalah Pan Group milik Panlaykim dan Mochtar Riady, PT Tri Usaha Bakti milik Soedjono Hoemardani, Pakarti Grup milik Lim Bian Kie dan Panlaykim, dan Berkat Grup milik Yap Swie Kie.

Masuknya kekuatan konglomerat dalam lingkaran Orde Baru membuat rezim tersebut semakin kuat. Karena itu, ada yang mengatakan bahwa Orde Baru dibangun oleh empat pilar kekuatan, yaitu ABRI, Birokrat, Golkar dan konglomerat. Keempat pilar tersebut memainkan peran penting dalam memarjinalkan peran politik umat Islam saat itu. Kolaborasi rezim Orba dengan pengusaha Katolik/Cina di antaranya dengan membuat kebijakan yang memotong urat nadi ekonomi umat Islam dan menghidupkan kelompok kecil Cina keturunan.

Sentra-sentra ekonomi umat Islam seperti di Pekalongan, Solo, Pekajangan, Majalaya, dan lain-lain, dengan aneka kebijakan pemerintah dapat dikerdilkan. Jaringan perbankan dan sektor keuangan lainnya juga berhasil mereka kuasai. Karena itu, ketika Orba berkuasa, gurita bisnis kelompok ini begitu perkasa dan dapat memengaruhi kebijakan pemerintah.

Siapa Ali Moertopo sesungguhnya?

Mantan Pangkopkamtib Jenderal Soemitro mengatakan asal usul Ali Moertopo sangat gelap, sehingga banyak rumor yang beredar tentang sosoknya.

Ali Moertopo

Kasman Singodimedjo, tokoh Islam yang pada zaman Soekarno aktif di militer mengatakan, Ali Moertopo adalah bekas intel tentara Angkatan Laut Belanda (Netherland Information Service) yang ditangkap Hizbullah di daerah Tegal, Jawa Tengah. Saat ditangkap, Ali Moertopo nyaris dibunuh. Ia kemudian dijadikan double agent oleh Hizbullah.

Versi lain, seperti diceritakan Adam Malik, Ali Moertopo adalah pendiri AKOMA (Angkatan Komunis Muda) yang berafiliasi pada partai Murba Alimin, yang berhaluan Sneevliet. Meski tidak percaya bahwa Moertopo bekas pentolan salah satu organisasi Komunis, Soemitro menceritakan kisah yang dikait-kaitkan dengan sosok Komunis Moertopo.

Saat ada seorang staf Moertopo ingin membuat tulisan tentang "Peristiwa Tiga Daerah" yang menyebutkan Komunis sebagai dalang dari peristwa itu, Moertopo membentaknya. "Mau Apa? Mau mendiskreditkan saya?"
Moertopo juga dikenal dekat dengan Kolonel Marsudi, salah seorang anggota PKI yang pernah menjadi Direktur Opsus. Selama di Opsus, Marsudi selalu berada di belakang layar dan sangat tertutup.

Marsudi pun disebut-sebut sebagai pendiri Central Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI), organisasi mahasiswa underbouw PKI. Cerita mengenai ini diungkap dalam buku biografi Jenderal Soemitro, senior Ali Moertopo di lingkungan militer, yang ditulis oleh Ramadhan K.H.

Dalam catatan Jenderal Soemitro, jauh-jauh hari Ali Moertopo sudah merencanakan CSIS dan Opsus sebagai alat untuk memperkuat dan mengamankan rezim Orba. Ali Moertopo yang melihat kekuatan Islam sebagai gerakan yang bisa mengancam 'gerak laju pembangunan', mencari partner yang bisa diajak untuk sama-sama menjegal gerakan Islam. Dan partner tersebut adalah kelompok Katolik yang tergabung dalam Ordo Jesuit. Ali Moertopo didekati kelompok ini karena posisinya sebagai orang dekat Soeharto dan mempunyai pengaruh di ABRI. Kabarnya, Ali Moertopo sudah didekati kelompok ini sejak tahun 1960-an.

Ali Moertopo sendiri sudah mengetahui bahaya dari kelompok Orde Jesuit ini, yang ia sebut lebih berbahaya dari komunisme karena terdiri dari para intelektual adventurir. Namun, kata Ali, kedekatannya dengan kelompok itu adalah untuk meredam gerakan mereka, atau dalam bahasanya "untukmengandangkannya ketimbang bergerak liar".

Apakah dalam rangka "mengandangkan" Orde Jesuit ini juga, kemudian Ali Moertopo menjadikan rumah Pater Beek (tokoh Jesuit Indonesia) di jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, sebagai markas Opsus? Saat peristiwa 15 Januari 1974, Ali Moertopo diduga terlibat penunggangan aksi apel mahasiswa yang menolak kedatangan PM Jepang yang berujung pada kerusuhan di Jakarta.

Tujuan manuver politik Moertopo adalah untuk menyingkirkan orang-orang yang mencoba mendekati Soeharto dan menjadi rival politiknya. Untuk menggambarkan bahwa dia orang yang bisa mengendalikan kebijakan politik Orde Baru, Benny Moerdani, kadernya Moertopo, pernah mengatakan, "Kuda boleh berganti, tapi saisnya tetap satu".

Artinya, siapapun bisa menggantikan Soeharto, asalkan tetap bisa dikendalikan oleh Moertopo dan kelompoknya.

Setelah peristiwa 15 Januari 1974, Ali Moertopo melakukan lobi politik kepada Presiden Soeharto untuk memanggil Benny ke Jakarta agar ditempatkan dalam jajaran penting di militer. Keseriusan Ali Moertopo untuk menempatkan kadernya dalam posisi strategis di elit militer terlihat dengan menelepon langsung Benny yang saat itu berada di Korea Selatan. Kemudian, dengan diantar sendiri oleh Ali Moertopo, Benny menghadap langsung ke Soeharto. Oleh penguasa Orde Baru itu Benny diserahi jabatan sebagai Ketua G-I Asisten Intelijen Hankam yang bertugas mengendalikan seluruh intelijen di Angkatan Darat dan Polri.

Selain itu, Benny juga ditugaskan untuk membantu Badan Koordinasi Intelijen Negara (BAKIN). Jika 'Mengenal Sosok Intelijen Anti-Islam' di bagian sebelumnya mengungkap sosok Ali Moertopo, di bagian ketiga ini menyingkap kader atau penerusnya Ali Moertopo, yaitu Benny Moerdani yang juga dikenal sangat memusuhi umat Islam. Benny diduga berada di balik tragedi berdarah  Tanjung Priok, 1984. Pada masanya, militer Indonesia pernah dilatih di Israel.

Raut wajahnya keras dan kaku. Terkesan angker dan tak bersahabat. Itulah Leonardus Benjamin "Benny" Moerdani, sosok jenderal militer  pada masa Orde Baru yang dikenal sangat benci Islam dan kaum Muslimin. Benny Moerdani adalah orang kepercayaan Ali Moertopo. Benny sudah dipersiapkan jauh-jauh hari oleh Moertopo untuk menggantikannya dalam menjalankan tugas mengawasi bahaya "ekstrem kanan", yang tak lain adalah gerakan Islam.

Benny Moerdani lahir di Cepu, 2 Oktober 1932. Di kalangan Katolik, jenderal yang dikenal ahli intelijen ini sangat dibangga-banggakan. Benny bisa dibilang sebagai representasi kelompok Katolik yang mempunyai posisi penting dalam lingkaran militer dan kekuasaan Orde Baru pada masa lalu. Sebagai kader Moertopo, Benny pernah diangkat menjadi wakilnya ketika terjadi konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia.

Ia juga termasuk sosok yang terlibat dalam pembentukan Centre for International Studies (CSIS), sebuah lembaga think-tank yang sangat dekat dengan Orde Baru, didukung oleh para birokrat Kejawen dan pengusaha etnik Cina yang saat itu membangun gurita dalam lingkar elit kekuasaan Orde Baru.

Di kalangan tentara Muslim, Benny Moerdani dikenal sangat tidak aspiratif terhadap kelompok Islam. Almarhum mantan Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara (Ka-BAKIN), Letjend TNI Z.A Maulani pernah mengatakan, pada masa Benny Moerdani menjadi panglima ABRI, sangat sulit mendapatkan masjid atau mushalla di komplek dan barak-barak militer.

Keberadaan tempat ibadah umat Islam tersebut dikontrol begitu ketat. Bahkan, pada masa itu banyak tentara Muslim yang tidak berani mengucapkan "Asssalamu'alaikum" ketika  berada di lingkungan militer.

Benny pernah melontarkan pernyataan kontroversial yang melarang umat Islam mengucapkan salam. Dalam sebuah rapat kabinet bidang Polkam, Jaksa Agung Ali Said pernah dibentak oleh Benny karena mengucapkan "salam" dalam rapat tersebut. "Indonesia bukan negara Islam, tak perlu ucapkan salam," bentaknya saat itu.

Peristiwa pembajakan pesawat yang disebut-sebut sebagai bagian dari operasi kelompok jihad, juga digagalkan atas peran Moerdani. Ia terlibat dalam aksi pembebasan para sandera dan penangkapan orang-orang yang dianggap sebagai "teroris" atau "ekstrem kanan" ketika itu.

Pasca Peristiwa 15 Januari 1974 (Malari) yang diduga kuat melibatkan operasi intelijen Ali Moertopo, Presiden Soeharto memanggil Moerdani yang ketika itu sedang bertugas sebagai konsulat di KBRI Korea Selatan untuk datang menghadap. Belakangan diketahui, pemanggilan Moerdani ke Jakarta oleh Presiden Soeharto adalah hasil lobi-lobi Ali Moertopo untuk menempatkan kader pentingnya di lingkaran presiden.

Dengan diantar oleh Moertopo, Moerdani kemudian bertemu Pak Harto. Setelah pertemuan, Moerdani kemudian diangkat oleh Soeharto sebagai Ketua G-1 Intelijen Hankam yang bertugas mengendalikan seluruh intelijen di Angkatan Darat dan kepolisian. Selain itu Moerdani juga diperbantukan untuk BAKIN. Karir militer Benny Moerdani terus melesat, meskipun ketika itu umat Islam mulai mencurigai sepak terjangnya yang sangat antipati terhadap aspirasi Islam.

Benny Moerdani dilibatkan dalam menangani intelijen Kopkambtib dan diangkat menjadi Ketua Satuan Tugas Intelijen, sebuah lembaga yang dikenal sangat angker dan ditakuti pada masa Orde Baru.
Para ulama, khatib, mubaligh dan aktivis Islam pernah merasakan bagaimana bengisnya lembaga ini dalam memosisikan Islam sebagai ancaman dan lawan. Moerdani bahkan diduga berada di balik perpecahan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), sehingga terbentuklah dua HMI: HMI Dipo dan HMI MPO.

Tahun 1983, ketika Benny Moerdani diangkat sebagai Panglima ABRI menggantikan Jenderal M. Yusuf, umat Islam makin khawatir dengan sepak terjangnya. Moerdani kemudian melakukan berbagai upaya restrukturisasi secara drastis, dengan menempatkan tentara-tentara yang Nasrani dalam jajaran penting di militer. Benny Moerdani juga dicurigai dalam menjegal karir para perwira ABRI Muslim. Tak heran, jika ada yang menyebut telah terjadi kristenisasi di tubuh ABRI di bawah kepemimpinan Benny Moerdani. Dalam persepsi Benny Moerdani, semua gerakan Islam adalah ancaman, sebagaimana DI/TII pada masa lalu yang kemudian ditumpas.

Benny Moerdani yang pernah terlibat dalam operasi menumpas DI/TII dan PRRI/Permesta tidak bisa membuang persepsi negatif terhadap gerakan Islam, sehingga menjadikan Islam sebagai ancaman yang membahayakan keutuhan NKRI. Berbeda dengan Ali Moertopo yang kerap pamer kekuasaan, Benny justru dikenal sebagai sosok yang misterius dan penuh rahasia. Meski sama-sama haus kekuasaan, Bennyi bermain "cantik" untuk menjalankan obesesinya tersebut. Sebagai orang yang malang melintang di dunia intelijen, segala tindakan ia perhitungkan dengan matang dan sangat tertutup. Bahkan ihwal tentara yang sering kali di latih di Israel pun, pada masa Benny Moerdani tidak terungkap, tertutup rapat.

Di kalangan tentara Muslim, isu tentang militer yang dilatih di Israel pada masa Benny Moerdani sudah santer terdengar. Benny menyadari posisinya sebagai bagian dari kelompok minoritas di Indonesia. Itu membuanya sulit untuk menggapai puncak kekuasaan di republik ini. Karena itu, dengan kelihaiannya ia berperan sebagai king maker, orang yang mempengaruhi pihak yang berkuasa. Kepada perwira kopassus di akhir tahun 1980-an Benny pernah berseloroh, "Buat apa jadi orang yang berkuasa, jika bisa dengan tanpa risiko kita mengontrol orang yang berkuasa."

Karena itu, Benny membuat strategi agar orang yang berkuasa nanti, meskipun berasal dari kalangan Islam, namun bisa dengan leluasa ia atur. Itulah yang menyebabkan ia menjegal habis-habisan langkah Soedharmono untuk menjadi wakil presiden, karena Sudharmono bukan sosok yang bisa ia atur, di samping, menurutnya, Soedharmono dekat dengan kalangan santri. Benny kemudian menjadikan Naro sebagai calon wakil presiden yang ia gadang.

Benny juga dikenal lihai dalam mendekati kelompok Islam yang pernah memendam kekecewaan dengan Masyumi. Ia melakukan politik belah bambu dengan mendekati kiai dari kelompok Nahdlatul Ulama (NU), dan menginjak kelompok lain yang berseberangan dengan NU.

Pertentangan antara NU sebagai kelompok tradisionalis Islam dengan kelompok Masyumi sebagai santri modernis ia pertajam. Karenanya, Benny kerap bersafari dari pesantren ke pesantren NU dengan Abdurrahman Wahid alias Gus Dur untuk melakukan politik pecah belah tersebut. Safari bersama dilakukan Benny dan Gus Dur di tengah kecaman umat Islam yang menuntut Benny bertanggung jawab dalam tragedy pembantaian umat Islam Tanjung Priok, di Jakarta pada 12 September 1984. Saat peristiwa Priok, Benny sedang berada di Jakarta. Bahkan pada tengah malam usai tragedi pembantantaian, Benny sudah berada di lokasi kejadian.

Pada dini harinya ia langsung meluncur ke rumah sakit dan sempat menghitung jumlah mayat yang tergeletak di rumah sakit. Anehnya, sampai akhir hayatnya, Benny Moerdani sama sekali tidak tersentuh hukum dalam tragedi berdarah ini.

Benny & Try Sutrisno pasca Peristiwa Priok

Leonardus Benny Moerdani meninggal di Jakarta, pada 29 Agustus 2004 dalam usia 72 tahun, karena menderita stroke. Kepergiannya mendapatkan penghormatan yang luar biasa di kalangan militer. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Bendera setengah tiang selama tujuh hari dikibarkan di lingkungan militer. Setelah Moerdani tiada, siapakah sosok intelijen anti Islam yang menggantikannya?

dicopy dari blog : Solusi News - Blogspot
[http://solusinews.blogspot.com/2013/03/sosok-intelijen-anti-islam.html]