Kekerasan Terhadap Munir itu Jaman Pemerintahan Megawati

Namanya politisi yang sedang di pihak penguasa

Pembunuhan Munir terjadi pada tanggal 7 September 2004
Pelantikan SBY menjadi Presiden ke 6 RI tanggal 20 Oktober 2004
Kok @arsul_sani bilang munir dibunuh pada jaman pemerintahan SBY?
Maksudnya apa?@darmanfauziii05 @OssyDermawan @Pengamat_Eksis @jansen_jsp @panca66 @MrReady3 pic.twitter.com/azsdYIhaGD

— S0EY0T0 (@soeyoto1) January 14, 2019

Kejam sekali fitnah anda ini bang @arsul_sani! Kami @PDemokrat menentang keras dan akan mengambil langkah hukum jika anda tidak minta maaf atas pemutarbalikan fakta ini.

--Munir dibunuh bukan di zaman pak @SBYudhoyono. Bahkan pd 11 Maret 2004 pak SBY sudah mundur dr Menkopolkam! https://t.co/eio8xSad0r

— JANSEN SITINDAON (@jansen_jsp) January 14, 2019

Jokowi Mundur Baik-baik Atau Ubah Presidential Threshold jadi 0 Persen

Atasi Krisis Multidimensi, Rizal Ramli Sarankan Jokowi Mundur Baik-baik Atau Ubah Presidential Threshold jadi 0 Persen ! https://t.co/0k0qZYfiia @RamliRizal pic.twitter.com/fVv0lQlJXs

— andry (@andry19633) June 6, 2021

 

Atasi Krisis Multidimensi, Rizal Ramli Sarankan Jokowi Mundur Baik-baik Atau Ubah Presidential Threshold jadi 0 Persen !

6 Juni 2021

Tokoh nasional/Ekonom senior, Rizal Ramli (RR) memberikan pilihan untuk Presiden Joko Widodo agar Indonesia bisa keluar dari krisis multidimensi sehingga bisa bangkit dan maju.

Saat menjadi pembicara dalam halal bihalal dan pembukaan rumah konsolidasi demokrasi ProDEM, Rizal Ramli meramal tiga tahun ke depan sampai 2024, krisis akan semakin besar. Rekayasa dan adu domba pun akan semakin menguat.

"Setiap ada masalah di Indonesia, solusi mereka cuma satu, radikal radikul. Kok bisa nyelesain masalah dengan slogan bahwa semua masalah di Indonesia radikal radikul? Padahal masalah utama kita adalah korupsi," kata Rizal Ramli di Kantor Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM), Jalan Veteran I, Gambir, Jakarta Pusat, Minggu sore (6/6). Jokowi pun kini punya pilihan agar masalah krisis di Indonesia bisa teratasi.

Salah satunya dengan meletakkan jabatan sebagai kepala negara. "Serahkan kepada pimpinan yang tangguh, yang memiliki integritas dan kompetensi untuk mengeluarkan Indonesia dari krisis. Tapi ada pertanyaan, jika Jokowi mengundurkan diri baik-baik, apakah kita akan memaafkan dia atau tidak?" tegas RR.

Saran lain, Jokowi perlu mendukung penghapusan ambang batas pencalonan presiden atau Presidential Threshold yang kini dipatok 20 persen. Opsi itu perlu dilakukan bila Jokowi ingin tetap punya pengaruh pasca lengser dari kursi RI satu itu. "Hanya dengan cara itu, Jokowi punya pengaruh pasca jadi presiden. Tinggal pilih, apakah Jokowi ingin punya arti atau ingin tidak berarti?" pungkas RR.

copy dari konfrontasi dot com

Sang Imam memang Cermat

 

Jika ada kekhawatiran kepada Taliban, harusnya lebih mengkhawatirkan lagi adalah jangan-jangan kekuatan komunisme justeru yang ingin mengikis habis nilai-nilai agama, dengan memakai label Taliban. Umat jangan lagi dibodohi...saya kira common sense pun bisa menerka apa yg terjadi.

— Imam Shamsi Ali (@ShamsiAli2) June 3, 2021

Bukankah isu taliban pelebaran dari isu serangan alqaeda di Amerika ustadz... sedihnya indonesia menyodorkan lagi isu usang ini ditengah umat yg katanya mayoritas muslim ini.

Sptnya perlu sinergitas dari semua ulama baik struktural maupun kultural.

— Mr. Multon|Provokator Baik (@Mr_Ackrowi) June 3, 2021

Taliban itu kreasi CIA untuk tujuan destabilisasi Afghan, khususnya pasca runtuhnya Uni Soviet. Pakistan jadi jembatan CIA (masa Musharraf). Mereka adalah pelajar-pelajar madrasah, yg hanya baca satu dua buku Madzhab Hanafi langsung jadi Ulama. Jadi duri dalam pemerintahan Afghan

— Imam Shamsi Ali (@ShamsiAli2) June 3, 2021

adu domba, pecah belah, kooptasi, bayar, hajar

 Ichsanuddin Noorsy Tak Tahu Ada Dewan Revolusi Islam

 

Okezone  - Rabu 23 Maret 2011

Pengamat Ekonomi Ichsanuddin Noorsy mengaku tidak pernah mengetahui adanya Dewan Revolusi Islam (DRI). Dirinya juga tidak pernah dikonfirmasi atau dimintai izin soal pencantuman namanya di DRI.
“Mereka tidak konfirmasi dan tidak bilang ke saya. Mereka sekadar menaruh nama saja. Mereka mencantumkan nama saya mungkin karena mengidentifikasi saya seorang muslim,” kata Ichsanuddin saat dikonfirmasi okezone, Rabu (23/3/2011).
Menurut dia, munculnya kabar tersebut untuk mengadu domba umat muslim. Karena, lanjut dia, ada sebuah teori yang sering dilakukan dengan cara adu domba untuk memecah belah suatu golongan.
“Mereka akan mengadu domba, pecah belah, kooptasi, bayar, dan jika tidak berhasil juga mereka akan menghajar. Inilah yang persis dilakukan kepada Irak dan Khadafi,” tandasnya.
Sebagaimana diketahui, kabar menggemparkan datang dari situs jejaring sosial Multiply. Melalui situs ini, Sekjen Forum Umat Islam (FUI) Muhammad Al Khattath mendeklarasikan kabinet Dewan Revolusi Islam (DRI) yang di dalamnya terdapat sejumlah tokoh ternama.
Bahkan, nama Habib Rizieq Shihab Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI) di plot untuk posisi Kepala Negara, sedangkan Abu Bakar Baasyir dan K.H. Ma'ruf Amin masuk dalam daftar anggota Dewan Fuqoha DRI.

Dalam situs jejaring sosial yang di posting pada 4 Maret 2010 lalu itu, terdapat struktur semacam kabinet yang seperti menteri yang membawahi berbagai bidang. 

Berikut komposisi Dewan Revolusi Islam yang diumumkan Al Khaththath :

Dewan Fuqoha:
KH. Abu Bakar Ba'asyir,
KH, Makruf Amin,
KH. Abdur Rasyid AS.,
KH. Syukran Makmun.
KH. Luthfi Basori Alwi,
KH. A Hamid Baidowi.
KH. Hasym Muzadi.

Kepala Negara: Habib Rizieq Sihab
Wakil Kepala Negara: Abu Jibril

Sejumlah Menteri:
Menhankam : Munarman SH
Menko Ekuin& BUMN: Hendri Saparini
Menkeu: Ichsanudin Noorsy
Menag: KH. Cholil Ridwan
Mendiknas: KH. Maman Abdurrahman
Men Perburuhan: Eggy Sujana
Menkes: Jose Rizal
Menpora: Alfian Tanjung
Men ESDM: Ahmad Daryoko
Mendagri: MS Kaban
Menlu: Ali Mochtar Ngabalin
Menkopolkam: Tyasno Sudarto
MenKebudayaan: Ridwan Saidi
Menkominfo: Aru Seif Asadullah
MenPDT: Ahmad Sumargono
Menkumham: Wirawan Adnan SH
Jaksa Agung: M Luthfie Hakim SH, MH

Ketua DPRS/MPRS: Din Samsuddin

(teb)

copy dari okezone