Ini Barang Bukti yang Diduga Dirusak Penyidik KPK dari Polri
Senin, 30 Oktober 2017
Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengembalikan dua penyidik dari kepolisian, yakni Ajun Komisaris Besar Roland Ronaldy dan Komisaris Harun ke Kepolisian RI. Mereka diduga telah merusak serta menghilangkan bukti ketika menyidik kasus suap mantan hakim konstitusi Patrialis Akbar.
Sejumlah sumber menyebutkan, Roland dan Harun dinilai melanggar kode etik sehingga dikembalikan ke institusinya. Namun juru bicara KPK, Febri Diansyah, membantah hal tersebut. "Keduanya dikembalikan karena sudah mendekati masa tugasnya di KPK," kata dia, Ahad, 29 Oktober 2017.
Barang bukti itu berupa catatan pengeluaran keuangan dua perusahaan Basuki Hariman, penyuap Patrialis, untuk memenangkan gugatan uji materi Undang-Undang Kesehatan Hewan di Mahkamah Konstitusi. Catatan tersebut memuat sejumlah pejabat yang diduga menerima aliran duit dari perusahaan Basuki.
Barang bukti I
Buku bank sampul merah PT Impexindo Pratama.
Berisi catatan pengeluaran perusahaan pada 2015-2016 dengan jumlah Rp 4,337 miliar dan US$ 206,1 ribu.
Barang bukti II
Buku bank sampul hitam PT Aman Abadi Nusa Makmur.
Berisi catatan pengeluaran perusahaan periode 2010-2013 dengan jumlah US$ 1,256 juta.
Tindakan:
- Membubuhkan tip-ex pada catatan keuangan.
- Merobek beberapa halaman dalam catatan keuangan.
- Mencabut BAP Kumala Dewi dari berkas perkara kasus suap mantan hakim Mahkamah Konstitusi, Patrialis Akbar.
Bukti:
- Rekaman kamera pengawas di lantai 9 gedung KPK.
- Barang bukti yang telah dirusak.
MAYA AYU
copy dari tempo.co
----
Penyidik Diduga Rusak Bukti, KPK Didesak Jatuhkan Sanksi
Senin, 30 Oktober 2017
Jakarta - Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo mengatakan dua penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari kepolisian yang diduga melakukan pelanggaran harus mendapat sanksi sesuai dengan standard operating procedure (SOP) yang berlaku di KPK. Dua penyidik tersebut diduga telah merusak dan menghilangkan sejumlah barang bukti perkara suap pengusaha Basuki Hariman kepada hakim konstitusi Patrialis Akbar.
“Ketika dia bekerja di KPK dan melanggar ketentuan, dia harus mendapat sanksi, sebagaimana aturan main di KPK,” ujar Adnan saat dihubungi Tempo pada Senin, 30 Oktober 2017.
Komisi antirasuah sudah mengembalikan dua penyidik itu, yakni Ajun Komisaris Besar Roland Ronaldy dan Komisaris Harun, ke Markas Besar Kepolisian RI. Menurut sejumlah sumber, keduanya diduga menghapus dan menyobek beberapa lembar catatan keuangan dua perusahaan milik Basuki: PT Impexindo Pratama dan PT Aman Abadi Nusa Makmur.
Catatan itu berisi sejumlah pengeluaran uang yang diduga untuk memuluskan impor daging sapi. Sejumlah pejabat dari beberapa kementerian dan kepolisian masuk dalam catatan itu. Penyidik dari kepolisian juga diduga merekayasa keterangan saksi untuk menghapus keterangan yang berkaitan dengan catatan pengeluaran itu.
Roland dan Harun ditengarai menghilangkan 15 lembar catatan dalam barang bukti itu pada 7 April lalu. Keduanya dilaporkan kepada pengawas internal KPK karena telah membubuhkan tipp ex dan merobek lembaran catatan.
Adnan menuturkan integritas orang yang bekerja di KPK harus benar dijaga. KPK sendiri pun memiliki SOP, kode etik, dan prosedur yang bisa merespons semua perbuatan yang dianggap melanggar kode etik atau melakukan pidana.
“Ketika ada indikasi memalukan pidana, KPK harus bekerja sama dengan penegak hukum untuk memproses itu,” kata Adnan.
Sementara itu, pelaksana tugas Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat KPK, Eko Marjono, menolak berkomentar tentang pelanggaran tersebut. "Hal seperti itu bisa ditanyakan langsung ke pimpinan dan juru bicara," ucapnya. Cerita lengkap soal ini juga bisa dibaca di majalah Tempo yang terbit hari ini.
copy dari tempo.co
