Satu Juta Rumah Rakyat ala Jokowi Hoax? Pengamat: Isut Dana Subsidi Perumahan Puluhan Triliun! https://t.co/2AGHiw9jXt— Intelijen (@mediaintelijen) April 4, 2017
intelijen – Anggaran yang dialokasikan negara untuk perumahan murah bagi rakyat terus naik atau membesar. Tetapi anehnya, target penyediaan rumah murah untuk rakyat terus turun atau mengecil.
Analisis itu disampaikan pengamat politik dan ekonomi Salamuddin Daeng kepada intelijen (04/04). Salamuddin pun memaparkan jumlah uang negara tiap tahun yang dialokasikan untuk subsidi rumah. Tahun 2009 pemerintah alokasikan pagu anggaran Rp.2,5 triliun dengan target 131.655 unit rumah. Tahun 2015 dengan pagu anggaran Rp. 5,1 T target 62.062 unit. Tahun 2016 dengan pagu anggaran Rp.9,23 Triliun target 87.390 unit.
Terkait data itu, Salamuddin meminta publik untuk membandingkan besaran kenaikan pagu anggaran dengan jumlah rumah dalam data itu.
“Aneh kan? Jangan-jangan ada yang mengatur kenaikan harga rumah setiap tahun? Sehingga negara harus membayar mahal subsidi kepada taipan? Wah ini harus diusut!” tegas Salamuddin.
Salamuddin mencurigai program “satu juta rumah” ala Presiden Jokowi tidak pernah ada. “Jangan-jangan maksud dari subsidi perumahan itu adalah property yang dibangun para taipan? Atau property di atas lahan reklamasi Teluk Jakarta yang gagal?” tanya Salamuddin.
Menurut Salamuddin, memang ada pembangunan apartemen ugal-ugalan di Jakarta oleh para taipan property. Tetapi harga jualnya tidak murah. “Dan itu bukan untuk rakyat miskin. Pertanyaannya ke mana dana subsidi puluhan triliun itu mengalir? Usut dan tangkap!” pungkas Salamuddin.
Analisis itu disampaikan pengamat politik dan ekonomi Salamuddin Daeng kepada intelijen (04/04). Salamuddin pun memaparkan jumlah uang negara tiap tahun yang dialokasikan untuk subsidi rumah. Tahun 2009 pemerintah alokasikan pagu anggaran Rp.2,5 triliun dengan target 131.655 unit rumah. Tahun 2015 dengan pagu anggaran Rp. 5,1 T target 62.062 unit. Tahun 2016 dengan pagu anggaran Rp.9,23 Triliun target 87.390 unit.
Terkait data itu, Salamuddin meminta publik untuk membandingkan besaran kenaikan pagu anggaran dengan jumlah rumah dalam data itu.
“Aneh kan? Jangan-jangan ada yang mengatur kenaikan harga rumah setiap tahun? Sehingga negara harus membayar mahal subsidi kepada taipan? Wah ini harus diusut!” tegas Salamuddin.
Salamuddin mencurigai program “satu juta rumah” ala Presiden Jokowi tidak pernah ada. “Jangan-jangan maksud dari subsidi perumahan itu adalah property yang dibangun para taipan? Atau property di atas lahan reklamasi Teluk Jakarta yang gagal?” tanya Salamuddin.
Menurut Salamuddin, memang ada pembangunan apartemen ugal-ugalan di Jakarta oleh para taipan property. Tetapi harga jualnya tidak murah. “Dan itu bukan untuk rakyat miskin. Pertanyaannya ke mana dana subsidi puluhan triliun itu mengalir? Usut dan tangkap!” pungkas Salamuddin.
Red
dicopy dari intelijen.co.id
